Volume 56

Data Kematian Covid-19 Itu Krusial

HEADLINE: Indikator Data Kematian Covid-19 Dihentikan Sementara, Permasalahannya?

Liputan6.com 2021-08-13 00:02:00
Petugas duduk istirahat di TPU Khusus COVID-19 Rorotan, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Pemerintah menghapus data angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Pemerintah beralasan terjadi pe

Penghapusan sementara data kematian dari penanganan pandemi covid-19 menuai sorotan dari berbagai kalangan ahli. Para pakar menilai, langkah ini sebagai wujud kegagapan pemerintah yang tidak mampu mengendalikan pagebluk yang sudah menyerang tanah Pertiwi lebih dari setahun.

Menurut Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, Indonesia seharusnya tak terlalu panik atas tingginya angka kematian. Sebab seluruh negara, data kematiannya pun dipantau masyarakat dunia.

"Kenapa Indonesia takut. Keliatan angka kematiannya besar berarti kasus banyak yang tidak terdeteksi," kata Tri Yunis Miko Wahyono kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Ia menambahkan, bagaimana pun langkah pemerintah dalam menutupi data kematian akibat pandemi, nantinya juga akan terlihat oleh publik. Bahkan penyingkiran indikator kematian itu dinilai akan kian menguatkan anggapan adanya pengotak-atikan data di tingkat elite.

"Mau diapain saja kelihatan lah, orang itu natural. Kalau diberhentikan ya kelihatan kalau kita suka ngakalin datanya," ujar Miko.

Ia menerangkan, data kematian merupakan indikator yang tidak bisa lepas dari upaya-upaya penanggulangan penyakit apapun. Baik itu covid-19, demam berdarah, ataupun TB. Semuanya memakai data kematian.

"Jadi menurut saya, ini karena Indonesia selalu berpegang pada prestasi yang baik dengan cara yang tidak baik," kata dia.

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk bersikap jujur terkait persoalan data pandemi covid-19 ini. Ia tidak mengetahui titik missed dari penginputan data sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jujur itu baik. Saya enggak tahu data salah di mana, apakah salah di kabupaten, provinsi atau di pusat. Marilah kita jujur pada masyarakat, jujur kepada datanya, kejadiannya, bahwa penanggulangan covid di Indonesia dikatakan yang sejujur-jujurnya," jelas Miko.

Ia pun tidak habis pikir terhadap pemerintah yang mencabut angka kematian dari penanganan pandemi ini. Dia menengarai ada sesuatu di balik keputusan yang menuai polemik tersebut.

"Pasti ada sesuatu, sesuatu itu apa? Ya tanyakan pada yang punya data. Walaupun saya tahu, enggak etis menyebutkan. Saya mengatakan harus jujur. Tanggung jawab di dunia engak ada apa-apanya buat saya, tanggung jawab di akhirat itu besar," ujar dia.

"Kita sama dengan Amerika, Australia. Semua jujur dengan rakyatnya dalam penanganan covid. Jadi menurut saya, kejujuran itu akan dibawa ke akhirat," Miko menambahkan.

Ia menyanksikan alasan pemerintah yang menyebut ada ketidaksinkronan data kematian di pusat dengan daerah. Sebab semua variabel data pandemi itu saling terkait.

"Kenapa data kematian saja? Harusnya kalau data kematian enggak sinkron berarti data kasusnya juga enggak sinkron. Harusnya semuanya. Jadi menurut saya, ini pemerintah... aduh pusing saya," ucap Miko.

Jauh sebelum ini, pembenahan sinkronisasi data sebenarnya sudah lama digaungkan. Pada 2020 akhir, Pemerintah melalui satgas covid-19 telah mengendus adanya permasalahan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar.

Namun hingga pertengahan 2021, penyelesaian data itu belum juga terwujud. Alih alih menggenjot sinkronisasi data, yang ada salah satu variabel penting penanganan covid-19 justru malah dihilangkan.

Kemenkes menyebut saat ini, data yang bermasalah hanya terkait dengan kematian saja. Sedangkan variabel lain sudah berjalan sesuai dengan semestinya.

"iya datanya (yang lain) lebih valid, tidak ada data kematian yang rapelan," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes RI Siti Nadia Tarmizi kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Nadia pun enggan menjawab alasan di balik penghapusan data kematian yang baru diambil saat ini. Apakah ini terkait dengan sorotan dunia yang menyebut Indonesia termasuk tinggi kasus kematiannya. "Ini bisa ditanyakan ke Kemenkomarves ya," ujar dia.

Infografis Indikator Kematian Covid-19 Stop Sementara (Liputan6.com/Abdillah)

Sementara itu Analis Data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban juga menyesalkan sikap pemerintah yang menyingkirkan angka kematian dari peta penanganan pandemi. Ia mendesak pemerintah tidak mengabaikan data kematian sebagai indikator evaluasi pemberlakukan PPKM.

"Data kematian adalah indikator dampak dan skala pandemi yang perlu diketahui warga agar tidak abai risiko. Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukkan data kematian probabel, bukan menghilangkannya," kata dia kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Menurutnya, keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu tentu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.

"Ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," jelas Said.

Apalagi, lanjutnya, data kematian yang selama ini diumumkan pemerintah pun sebenarnya belum cukup menggambarkan betapa besar dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.

"Pemerintah juga seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi. Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," terangnya.

Dia menegaskan, perbaikan teknis pendataan multak dilakukan dengan mendesak. Berdasarkan data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan pemerintah kabupaten/kota, tapi tak tercatat di data pemerintah pusat.

"Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid19 menunjukkan, hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga yang meninggal dengan status positif Covid-19," kata dia.

Sementara itu, jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang. Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terdapat selisih 19.192 kematian.

"Data kematian yang selama ini dipublikasikan pemerintah belum mencakup kematian warga dengan status probable. Berdasarkan data yang dikumpulkan LaporCovid19, akumulasi kematian probable di Indonesia setidaknya telah mencapai 26.326 jiwa," ujar Said.

"Karena itu, jika kematian positif Covid-19 diakumulasikan dengan kematian probable, total kematian terkait pandemi di Indonesia telah mencapai 151.116 jiwa," imbuh dia.

Di sisi lain, Said melanjutkan, jumlah kematian yang terjadi di luar rumah sakit belum tercatat secara baik dalam sistem pencatatan milik pemerintah. Padahal, berdasar data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, banyak warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat lain.

"Sejak awal Juni hingga 7 Agustus 2021, tim LaporCovid19 mencatat sedikitnya 3.007 warga meninggal di luar rumah sakit. Jumlah kematian yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih banyak karena data itu baru berasal dari 108 kota/kabupaten di 25 provinsi," ujarnya.

Apalagi saat ini, hanya satu provinsi, yakni DKI Jakarta, yang mempublikasikan data kematian warga saat isolasi mandiri. Karena itu, LaporCovid19 mendesak pemerintah daerah lainnya untuk mempublikasikan data jumlah kematian warga saat isolasi mandiri.

"Keterbukaan ini penting agar masyarakat makin memahami dampak pandemi Covid-19," Said menandaskan.


Senjata Utama Hadapi Pandemi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggenjot perbaikan data kematian covid-19 yang bersumber dari daerah. Data kematian yang disampaikan ke publik selama ini diklaimnya tidak shahih. Sehingga angka kematian itu dikesampingkan dalam penanganan covid-19.

Menurut Juru Bicara Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, dalam evaluasi yang telah dilakukan, terungkap data kematian COVID-19 yang tercatat rupanya tidak menggambarkan situasi nyata (riil) saat ini.

"Data kematian akibat Corona COVID-19 ada yang terakumulasi (laporan) tanggal/minggu, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Ini menjadi kurang pas bila dijadikan indikator kondisi riil saat ini," terang Nadia melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Kamis (12/8/2021).

Selain itu, data kematian COVID-19 yang dihilangkan bertujuan supaya tidak bias dalam penilaian.

"Dengan evaluasi tersebut, kami kemudian memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian yang akumulasi tanggal/minggu sebelumnya, supaya tidak menimbulkan bias dalam penilaian," imbuh Nadia.

"Tentunya, sambil terus ada perbaikan data ini selesai dilakukan daerah," kata dia.

Berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) Kemenkes, diperoleh pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime.

Akumulasi data kematian COVID-19 yang masuk pun dari bulan-bulan sebelumnya. Apalagi kurun waktu tiga minggu terakhir, angka kematian COVID-19 cenderung tinggi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tenaga Ahli Kemenkes Panji Fortuna Hadisoemarto mencontohkan, laporan kasus COVID-19 pada 10 Agustus 2021, dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut atau pada seminggu sebelumnya.

Bahkan 10,7 persen di antaranya berasal dari kasus pasien positif COVID-19 yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, namun baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal.

"Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin (10/8) dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94 persen di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari bulan Juli sebanyak 57 persen," terang Panji melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, Rabu (11/8/2021).

"Lalu bulan Juni dan sebelumnya sebanyak 37 persen. Dan 6 persen sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama bulan Agustus."

Contoh lainnya, Kalimantan Tengah, yang mana 61 persen dari 70 angka kematian COVID-19 yang dilaporkan pada 10 Agustus 2021 adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari, tapi baru diperbarui statusnya.

Kendati demikian, memangkas data kematian akibat covid-19 sama saja menantang bencana. Sebab, menurut mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, indikator kematian merupakan senjata utama dalam melawan pandemi covid-19.

"Indikator angka kematian memang diperlukan dalam penilaian situasi epidemiologi. Kalau data yang tersedia dianggap tidak baik maka datanya yang harus diperbaiki," kata Tjandra dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/8/2021).

Menurut dia, angka kematian di Indonesia terbilang tinggi. Saat kasus di India sedang tinggi-tingginya, jumlah kematian paling tinggi sekitar lima ribu sehari.

"Penduduk India 4 kali Indonesia, jadi kalau jumlah kematian pada 10 Agustus adalah 2 ribu orang, maka kalau dikali 4 angkanya menjadi 8 ribu," kata dia.

Tjandra menambahkan, pada awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3 Juli, jumlah yang meninggal sehari adalah 491 orang.

"Jadi angka 10 Agustus adalah 4 kali angka hari pertama awal PPKM darurat," ujarnya.

Indikator angka kematian per 100 ribu penduduk per minggu, kata Tjandra, merupakan salah satu variabel dalam penentuan level 4, 3 dan seterusnya yang sekarang dipakai, sesuai SK Menkes.

Infografis Pemicu dan Strategi Turunkan Angka Kematian Akibat Covid-19 (Liputan6.com/Abdillah)


Disorot DPR, Ini Kata Pemerintah

Langkah pemerintah menghapus data kematian dalam penanganan covid-19 disorot sejumlah anggota parlemen. Mereka menilai keputusan itu tidak tepat dalam menangani pandemi covid-19.

"Saya kira tidak bijak menghapus angka kematian dari indikator keberhasilan atau kegagalan dalam penanganan Covid-19," Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi kepada wartawan, Kamis (12/8).

Menurutnya, pemerintah harusnya melakukan evaluasi jika ada masalah keterlambatan input. Pemerintah diminta memperbaiki yang bermasalah, bukan justru dihapus.

"Bila ada kesalahan atau keterlambatan input, harusnya proses inputing-nya yang dievaluasi, bukan indikatornya yang dihapus. Error-nya dimana, sistemnya kurangnya apa," ujar Nurhadi.

"Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, bukan traffic lightnya yang dipindah atau dihilangkan tapi diselidiki apa penyebabnya, apakah kesalahan pengemudinya, kendaraanya, atau infrastrukturnya yang rusak. Begitu analoginya, begitu mikirnya," jelasnya.

Nurhadi menilai, data kematian Covid-19 diperlukan sebagai indikator utama. Pemerintah perlu merinci data kematian pasien akibat Covid-19.

"Justru data kematian seharusnya menjadi indikator utama. Karena itu mestinya pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 harus bisa merinci secara baik data kematian, mulai dari berapa jumlah kematian karena Covid-19, dari data itu berapa yang karena komorbid, dan apakah sudah divaksin atau belum. Hal hal seperti ini mestinya harus diidentifikasi," ujarnya.

Nurhadi menilai, pemerintah perlu menjamin keselamatan masyarakat. Angka kematian ini menjadi indikator yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

"Pemerintah harus bisa menjamin keselamatan rakyatnya, karena itu jika indikator kematian ini kemudian dihapus, mau pakai ukuran apa penanganan kasus covid ini? Jadi saya kira data kematian ini harus dilihat juga seberapa tanggap di daerah daerah menangani kasus ini," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga menilai, rakyat tetap perlu mengetahui berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus corona. Data itu bisa disampaikan secara berkala, baik itu per pekan ataupun bulan.

"Ini ada nilai positif menurut saya, artinya kalau angka kematian kita masih tinggi itu tentu membuat rakyat terus meningkatkan kewaspadaan," kata dia Rahmad lewat pesan suara, Rabu (11/8/2021).

Dia menambahkan, terkait kesalahan input data yang memunculkan kerancuan harus diperbaiki. Rahmad tak ingin data yang disampaikan pemerintah berbeda di lapangan.

"Kalau salah input data kemudian kesalahan itu ya harus diperbaiki jangan sampai angka yang dilaporkan, angka yang disampaikan tidak sinkron dengan fakta di lapangan," ujar Rahmad.

"Sehingga akan mengubah, mempengaruhi penilaian termasuk penanganan pengendalian Covid-19 itu," pungkasnya.

Nada protes juga disuarakan Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto. Dia mengatakan, kematian akibat Covid-19 merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep 3T yaitu testing, tracing, treatment.

"Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," ucapnya, Rabu 11 Agustus 2021.

Mulyanto menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19, bukan malah menghapus indikator kematian. "Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," ujarnya.

Ia menyayangkan, sikap pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19.

"Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik dengan jalan pintas memoles data yang berlebihan. Atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.

"Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian Covid-19," ujarnya.

Mulyanto menambahkan, harusnya pemerintah memperbaiki data tersebut, bukan justru membuang indikatornya. Sebab, belum ada indikator pengganti atau indikator lain yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian.

"Sebaiknya pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini," imbuh Mulyanto.

Respons yang bermunculan dari publik, membuat pemerintah angkat suara. Penghapusan data kematian akibat covid-19 ini disebutkan hanya bersifat sementara, sambil menunggu pembenahan data selesai.

"Sampai validitas datanya bisa dan selesai diperbaiki," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 11 Agustus 2021.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. Menurutnya, hal tersebut diakibatkan adanya penginputan data yang merupakan akumulasi dari beberapa minggu terakhir.

"Bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu 11 Agustus 2021.

Jodi menyebut penginputan secara akumulasi tersebut menyebabkan terjadi distorsi atau bias. Bahkan hal tersebut dapat mempersulit dalam hal analisis perkembangan setiap daerah.

Selain itu, dia juga menyatakan data yang bias dapat menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate," ucap dia.

Karena itu, Jodi mengatakan pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk keakuratan data.

"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," jelas dia.

Wapres Pertama dan Terakhir Bung Karno

Megawati: Soekarno Tak Pernah Punya Wapres Usai Bung Hatta Mundur, Itu Persahabatan Sejati

Liputan6.com 2021-08-12 18:53:07
Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa-mahasiswi Universitas Soka, Tokyo, Jepang, Rabu (8/1/2020). (foto: istimewa)

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengisahkan hubungan ayahnya, Presiden RI pertama Sukarno dengan Wakil Presiden Pertama Mohammad Hatta. Megawati mengatakan dua proklamator bangsa itu memiliki hubungan persahabatan sejati.

Bung Karno tidak memiliki wakil lain setelah Bung Hatta mundur.

Hal itu disampaikan dalam peringatan HUT Ke-199 Proklamator RI Mohammad Hatta yang digelar oleh Badan Nasional Kebudayaan Pusat (BKNP) PDI Perjuangan secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Acara itu dihadiri Megawati Soekarnoputri dan putri Bung Hatta Meutia Farida Hatta.

Megawati mengatakan, hubungan dua keluarga proklamator juga sangat dekat. Meski banyak yang menyebut hubungan keduanya di akhir-akhir banyak perbedaan hingga mundur sebagai wakil presiden.

"Tapi coba pikir, kenapa setelah itu bapak saya tak mau ada wakil presiden lagi? Karena dia tak mau ada wakil lagi. Tetapi cuma Pak Hatta. Itu persahabatan sejati," ujar Megawati.

Ketua Umum PDIP ini bercerita, persahabatan ayahnya dengan Bung Hatta tetap erat ketika Bung Karno menjadi tahanan rezim Orde Baru. Tanpa selembar kertas berisi status itu, keluarganya hendak menggelar pernikahan. Yakni kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra, yang hendak menikahi seorang Mojang Priangan.

"Bayangkan ayah saya tak bisa hadir akibat peristiwa politik saat itu, meski tidak ada secarik kertas pun yang memberi status hukum bagaimana Bung Karno dikenakan tahanan rumah. Akhirnya ibu saya minta ke Pak Hatta dan Tante Rahmi mewakili, bisa tidak Pak Hatta mewakili keluarga Bung Karno? Spontan Pak Hatta bilang oke, kalian kan anak saya juga. Itu satu keindahan tersendiri," cerita Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meyakinkan persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta pasti akan abadi selama Indonesia Raya berdiri.

"Kalau sekarang ada yang masih berusaha dikutak-kutik itu pasti aneh. Orang-orang itu bilang perbedaan Bung Karno dan Bung Hatta, ini lah itu lah. Saya bilang orang itu mengerti tidak ya yang sebenarnya?" tegas Megawati.


Bung Karno Tanam Ari-Ari Anak Bung Hatta

Sementara itu, Meutia juga mengakui soal persahabatan kedua keluarga mereka. Dia mengingat bagaimana ayahnya memang menjadi wakil keluarga Soekarno saat Guntur Soekarno menikah. Namun, Meutia juga mengakui, bahwa Bung Karno adalah yang menguburkan ari-arinya saat dirinya dilahirkan.

Saat itu, Hatta memilih untuk buru-buru ke Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat kabinet. Namun Bung Karno yang datang menjenguk, memahami pentingnya budaya menanam ari-ari sebagai orang Jawa. Sehingga dia yang menanam ari-arinya.

"Ini satu timbal balik yang manusiawi, tetapi juga sebuah persahabatan luar biasa," kata Meutia Farida Hatta.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Kontroversi Eurico Gutteres

Sosok Kontroversial Eurico Gutteres yang Terima Tanda Jasa Bintang Utama dari Jokowi

Liputan6.com 2021-08-12 15:00:51
Sosok Kontroversial Eurico Gutteres. (Merdeka.com)

Tokoh kontroversial Eurico Gutteres, pejuang Timor Timur akan menerima penghargaan Tanda Jasa Bintang Utama dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selain Eurico Gutteres, ada pula beberapa nama tokoh lain yang dianugerahi Bintang Mahaputra dan Tanda Jasa seperti mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar serta mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika.

Pria kelahiran Waitame, Uatolari, Viqueque, Timor Portugis pada 4 Juli 1969 silam ini dikenal sebagai tokoh pro-integrasi Timor Timur.

Eurico Gutteres pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Milisi pro-Indonesia di Timor Leste dan Anggota DPRD Timor Timur Fraksi Golkar para 1999---2004.

Namun pada 2002, ia dituduh terlibat dalam sejumlah pembantaian di Timor Timur, dan merupakan pemimpin milisi utama pada pembantaian pasca-referendum dan penghancuran Kota Dili.

Eurico pun dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara tepat pada November 2002.

Namun pada April 2008, Eurico Guterres mengajukan peninjauan kembali dan dibebaskan dari segala tuduhan melalui keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan telah menemukan bukti baru.

Saat ulang tahun ke-13 Partai Gerindra pada Sabtu 6 Februari 2021, Eurico Guterres secara langsung telah bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Berikut profil singkat Eurico Gutteres, pejuang Timor Timur yang menerima penghargaan Tanda Jasa Bintang Utama dari Presiden Jokowi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber:


Latar Belakang

Eurico Gutteres lahir pada 4 Juli 1969 di Waitame, Uatolari, Viqueque, Timor Portugis. Ia dibesarkan oleh seorang warga sipil Indonesia lalu dikirim untuk belajar di sekolah Katolik Hati Kudus Yesus di Becora, Dili.

Saat SMA, Eurico putus sekolah dan terlibat dalam kegiatan gangster kecil-kecilan, termasuk menjadi pelindung sebuah tempat judi bola guling di Tacitolu, Dili.

Eurico pernah dipenjara pada 1988 silam usai ditangkap intel militer Indonesia dengan tuduhan terlibat dalam komplotan untuk membunuh Presiden Soeharto yang akan mengunjungi Dili di Oktober 1988.

Dari sanalah lahir pemikirannya dari sebelumnya pro-kemerdekaan Timor Timur kemudian menjadi pendukung setia NKRI.


Jejak Karier hingga Pengalaman

Eurico bekerja sebagai seorang informan untuk Kopassus dan agen ganda terhadap gerakan kemerdekaan hingga dipecat pada sekitar 1990.

Prabowo Subianto pun kemudian meliriknya dengan segala kemampuan dan pengalaman Eurico hingga pada 1994 direkrut menjadi Gardapaksi.

Gardapaksi merupakan sebuah organisasi yang memberikan pinjaman atau wadah penyalur modal dengan bunga rendah untuk memulai usaha kecil, tetapi juga mereka dijadikan sebagai informan dan dalam satuan promiliter Indonesia.

Gubernur Abilio Soares sangat mendukung Gardapaksi, yang kemudian mempunyai catatan panjang dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pada 1997 dengan ijazah SMA yang konon disediakan oleh militer, Eurico Guterres mulai belajar ekonomi di sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang dikelola oleh Filomeno Hornay yang prointegrasi.

Eurico hanya belajar selama tiga semester kemudian menikah dengan kemenakan Uskup Nascimento dari Baucau dan mempunyai tiga orang anak.

Lalu pada April 1999, Eurico menjadi tertuduh utama milisi dalam Pembantaian di Gereja Liqui.

Atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan selama menjabat sebagai Panglima Pasukan Pejuang Integrasi, Eurico Guterres divonis 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Pada April 2008, Eurico Guterres mengajukan peninjauan kembali dan dibebaskan dari segala tuduhan melalui keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan telah menemukan bukti baru.

Eurico Guteres dinyatakan tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan HAM di Timor Timur. Ia pun diputuskan bebas oleh MA.

MA menilai adanya kecacatan penerapan hukum di tingkat kasasi. Eurico dilepaskan dari belenggu LP Cipinang.


Karier Politik

Setelah bebas, Eurico Guterres melanjutkan kuliahnya dan aktif sebagai anggota DPW PAN NTT.

Ia kemudian menjadi Ketua DPP PAN (2010---2015), Ketua DPW PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur (2010---2015), serta Ketua MPW PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur (2015---2017).

Lalu pada HUT ke-13 Partai Gerindra, Eurico Guterres bergabung dengan Partai Gerindra, tepatnya pada Sabtu 6 Februari 2021.

Dokterku, Pahlawanku

Jokowi Beri Bintang Tanda Jasa ke 325 Tenaga Kesehatan yang Gugur Tangani Covid-19

Liputan6.com 2021-08-12 10:43:43
Presiden Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 massal terhadap ribuan tenaga kesehatan yang digelar di Istora GBK, Senayan, Jakarta. (Dok Setpres)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganugerahi Bintang Tanda Jasa kepada 325 tenaga kesehatan (nakes) yang gugur saat menangani Covid-19. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Brigjen Ludi Prastyono mengatakan, penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada tenaga kesehatan yang berjuang selama pandemi Covid-19. Ini merupakan pemberian bintang tanda jasa tahap ke-4 untuk nakes.

"Penghargaan bintang jasa merupakan bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19," ujar Ludi dikutip dari siaran persnya, Kamis.

Adapun sebanyak 258 tenaga kesehatan menerima penghargaan Bintang Jasa Pratama. Rinciannya 105 orang berprofesi sebagai dokter dan 153 oran perawat serta tenaga kesehatan lainnya.

Sementara itu, 67 nakes yang gugur mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Nararya. Total ada 9 dokter dan 58 perawat serta tenaga kesehatan lainnya yang diberikan Bintang Jasa Nararya oleh Jokowi.


Daftar Penerima Bintang Mahaputra dan Tanda Jasa

Presiden Jokowi juga memberikan anugerah Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa untuk Indonesia. Pemberian anugerah ini dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-76 RI.

Berikut sejumlah tokoh yang mendapat Tanda Kehormatan dari Jokowi:

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana

1. Almarhum Dr Artidjo Alkostar, Ketua Kamar pidana Mahkamah Agung RI 2009-2018

2. Almarhum I Gede Ardika, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode tahun 2000-2004

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama

3. Antonius Sudjata, Ketua Komisi Ombudsman RI 2000-2011

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararya

4. Dokter Yacobus Busono, Pemilik Pendiri dan Chairman URA group

5. Maradaman Harahap, Anggota Komisi Yudisial tahun 2015-2020

Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma

6. Almarhum Raden Tumenggung Kusumo Kesowo, seniman dan pemelihara warisan budaya Jawa

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

7. Almarhum Drs Rusdi Sufi, akademisi dan pemelihara warisan sejarah dan budaya Aceh

8. Goldamar Johar Joorst Andreas, ilmuwan berkebangsaan Jerman

9. Ishadi Sutopo Kartosaputro, Komisaris Transmedia

10. Erico Guterez, Ketum Uni Timor Aswain dan Ketua Forum komunikasi Pejuang Tim-Tim

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama

11. Almarhum Adnan Ibrahim Sp pd, Dokter Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Makassar Sulawesi Selatan

12. Almarhum Ngadiah, perawat pada RSUP Dr M. Husein Kota Palembang Sumatera Selatan

Mereka mewakili 256 tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan Covid-19 yang juga mendapatkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama.

13. Almarhum Soehendro, Kepala Bidang Surveilance Epidemiologi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Dia mewakili 66 penerima lainnya tenaga kesehatan yang gugur menangani Covid-19 dan dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Uang Palsu di Cileungsi

Waspada Peredaran Uang Palsu di Cileungsi, Bogor

Liputan6.com 2021-08-12 07:05:26
Ilustrasi Uang Palsu (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Polisi menangkap 2 orang yang terlibat peredaran uang palsu di Cileungsi, Bogor. Modus peredaran uang palsu tersebut adalah dibelanjakan di 11 warung kelontong.

"Saat ini sedang dilakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan oleh Polsek Cileungsi dengan melibatkan ahli dari Bank Indonesia," ungkap Kapolres Bogor AKBP Harun di Cibinong, Rabu (11/8/2021), seperri dikutip dari Antara.

Oeredaran uang palsu tersebut terungkap dari laporan warga ke Kapolsek Cileungsi Kompol Andri Alam yang kemudian dilakukan penelusuran ke lokasi pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak Rp 1,5 juta itu dibelanjakan oleh dua tersangka berinisial AG (48) dan AR (23), asal Klapanunggal, Bogor.


Dibelanjakan di Warung Kelontong

AG dan AR membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli sejumlah rokok di 11 warung yang tersebar di dua desa di Kecamatan Cileungsi, yakni Mampir dan Dayeuh.

"Kedua tersangka beserta barang bukti berupa uang palsu senilai Rp 1,5 juta, uang kembalian warung Rp330 ribu, dan lima bungkus rokok, telah kami amankan," kata dia.

Saat ini, ia masih melakukan pengembangan penanganan kasus peredaran uang palsu di sejumlah warung di wilayah timur Kabupaten Bogor itu.

Manusia Pemusnah Burung

Manusia Disebut Jadi Sebab 469 Spesies Burung Punah dalam 50.000 Tahun Terakhir

Liputan6.com 2021-08-12 12:54:40
ilustrasi burung | pexels.com/@jplenio

Menurut Universitas Tel Aviv (TAU) pada Selasa 10 Agustus 2021, sejumlah peneliti Israel mengungkapkan setidaknya 469 spesies burung telah punah dalam 50.000 tahun terakhir. Alasannya, sebagian besar disebabkan oleh manusia.

Laporan Xinhua, Kamis (12/8/2021) menyebut, temuan tersebut dimasukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh TAU dan Institut Ilmu Pengetahuan Weizmann (Weizmann Institute of Science), dan diterbitkan dalam Journal of Biogeography.

Melalui temuan tersebut, para peneliti meyakini bahwa kepunahan besar tersebut terutama disebabkan oleh manusia yang memburu burung untuk dimakan, atau hewan yang dibawa manusia ke pulau-pulau yang pada akhirnya menjadi pemangsa bagi burung dan telurnya. Hal ini menyebabkan lenyapnya sekitar 10-20 persen spesies unggas dunia, sebut para peneliti.

Para peneliti juga dapat membuat daftar 469 spesies burung yang punah selama 50.000 tahun terakhir itu, namun mereka menambahkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.

Sebagian besar spesies burung yang punah memiliki beberapa ciri kesamaan, yakni berukuran besar, hidup di pulau-pulau, dan banyak dari mereka tidak dapat terbang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bermula dari Temuan Fosil

Temuan ini terutama didasarkan pada fosil-fosil burung yang ditemukan di situs-situs manusia, dan pada fakta bahwa sebagian besar kepunahan burung terjadi tak lama setelah invasi manusia.

"Kami berharap temuan kami ini dapat menjadi sinyal peringatan tentang spesies burung yang saat ini terancam punah, dan oleh sebab itu penting untuk memeriksa apakah mereka memiliki ciri yang serupa," ujar para peneliti menyimpulkan.

Covid-19 Belum Hilang, Virus Marburg Datang

Kemunculan Virus Marburg Mirip Ebola, WHO Ingatkan Hal Ini

Liputan6.com 2021-08-12 08:03:06
Penyebaran virus Ebola ini telah menewaskan 84 orang di Guinea mencapai tingkat tertinggi, menurut data pemerintah Guinea (AFP PHOTO / SEYLLOU)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hari Selasa (10/8) mengatakan sedikitnya empat orang melakukan kontak dengan seorang laki-laki yang meninggal karena virus Marburg -- suatu virus yang mirip Ebola -- di Guinea, ketika sejumlah staf WHO dikirim ke negara di Afrika Barat itu untuk membantu pihak berwenang menghentikan wabah itu.

Juru bicara WHO Fadela Chaib mengatakan kasus yang dilaporkan hari Senin itu (9/8) merupakan yang pertama terjadi di Afrika Barat, kawasan yang pernah diselimuti wabah Ebola yang mengerikan antara tahun 2014-2016 dan menewaskan sedikitnya 11.325 orang.

Chaib mengatakan pihak berwenang sedang berupaya melacak kontak keempat laki-laki yang sebelumnya mengunjungi fasilitas kesehatan itu sebelum laki-laki itu meninggal dunia, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (12/8/2021).

"Sedikitnya empat orang yang telah melakukan kontak belum memiliki gejala apapun. Mereka belum menunjukkan penyakit ini," ujarnya.

Chaib mengatakan 10 staf WHO sedang melakukan pelacakan kontak di Guinea.

Virus Marburg berasal dari kelompok virus yang sama dengan Ebola, yang sebelumnya telah melanda sebagian Afrika, antara lain Angola, Kongo, Kenya, Afrika Selatan dan Uganda.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Gejala-Gejala Ebola

Gejala-gejala Marburg adalah demam tinggi dan nyeri otot, dan sebagian pasien kemudian mengalami pendarahan lewat bagian-bagian tubuh yang terbuka, seperti mata dan telinga.

Belum ada obat-obatan atau vaksin yang disetujui untuk virus Marburg, tetapi rehidrasi dan layanan pendukung lain dapat meningkatkan peluang pasien untuk bertahan hidup.

Dari wabah sebelumnya diketahui tingkat kematian akibat Marburg mencapai 88%, tetapi WHO mengatakan angka itu bervariasi, tergantung varian dan bagaimana mengatasi kasus itu.

Dalai Lama Menyapa Indonesia

Dalai Lama Sapa Pelajar Indonesia di Grand Buddha Goes to School

Liputan6.com 2021-08-11 23:56:55
Dalai Lama Menyapa Pelajar Indonesia di Grand Buddha Goes to School. (Lamrimnesia)

Penerima Nobel Perdamaian 1989 Yang Maha Suci Dalai Lama XIV menjawab pertanyaan pelajar Indonesia tentang cara mengatasi kecemasan dan emosi negatif dalam acara daring "Grand Buddha Goes to School -- Heart to Heart Conversation with His Holiness Dalai Lama XIV". Ini merupakan pertama kali pemuka agama Buddha tersebut "hadir" di Indonesia sejak melakukan kunjungan kenegaraan pada 1982.

Dalam kunjungan pertamanya kala itu, Y.M.S. Dalai Lama XIV disambut di Jakarta oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, Adam Malik. Sekarang, ia berkunjung atas undangan Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara (YPPLN/Lamrimnesia) yang bekerja sama dengan komunitas Buddhis Kadam Choeling Indonesia (KCI) untuk berbagi wawasan kepada generasi muda di Indonesia tentang Jataka Mala, karya sastra Buddhis klasik yang terukir di Candi Borobudur.

Acara ini dihadiri sekitar 900 pelajar dari 60 sekolah, universitas, dan organisasi via aplikasi Zoom serta disaksikan lebih dari 2.000 penonton umum via situs dan Youtube Lamrimnesia, termasuk perwakilan Y.M. Bhikkhu Sri Pannavaro Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia dan Tim Staf Khusus Presiden RI. Acara ini juga disiarkan dalam 16 bahasa kepada lebih dari 30.000 peserta mancanegara via media sosial resmi Dalai Lama.

Aktor Morgan Oey dalam acara Dalai Lama Menyapa Pelajar Indonesia di Grand Buddha Goes to School. (Lamrimnesia)

Acara yang dimoderatori penulis dan musisi Dewi Lestari ini juga menghadirkan aktor Morgan Oey yang memimpin doa permohonan ajaran dalam tradisi Buddhisme Tibet.


Mendukung Keharmonisan Beragama

"Salah satu komitmen saya adalah mendukung keharmonisan beragama," tutur Y.M.S. Dalai Lama XIV saat membuka sesi. "Semua agama mengandung pesan yang sama, yaitu cinta kasih dan kebaikan hati."

Dalam penjelasan pembuka, Y.M.S. Dalai Lama XIV secara khusus mengajak umat Buddha di Indonesia untuk aktif mempromosikan semangat persatuan umat manusia dan keharmonisan dalam beragama. Ia kemudian menjawab pertanyaan dari pelajar Indonesia yang mencakup beragam topik seperti pandemi, sejarah dan budaya, toleransi dalam beragama, hingga kecemasan yang umum dialami remaja.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Y.M.S Dalai Lama XIV menekankan pentingnya sikap tidak berputus asa dan terus menjaga harapan. Ia juga berpesan agar peserta senantiasa menggabungkan hati baik dengan kecerdasan dalam menghadapi segala permasalahan. Dengan demikian, emosi negatif dapat diatasi dan pikiran positif bisa berkembang.


Meditasi Welas Asih

Di akhir sesi Y.M.S. Dalai Lama XIV mengajak peserta melakukan meditasi welas asih. Ia kemudian memaparkan pesan yang terkandung dalam kisah Jataka, yaitu bahwa satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan adalah dengan membahagiakan orang lain. Ia juga mengatakan bahwa semua yang disampaikan hari ini diajarkan guru Buddhis asal Nusantara abad X bernama Guru Suwarnadwipa Dharmakirti (B. Tibet: Lama Serlingpa).

Y.M.S. Dalai Lama XIV kemudian mengajak peserta membangkitkan tekad sesuai dengan kutipan dari pandit Buddhis bernama Acarya Shantidewa dalam karyanya yang berjudul "Lakon Hidup Sang Penerang" (Bodhisatwa-caryawatara): "Selama angkasa masih ada, dan selama semua makhluk masih ada, semoga saya bisa menetap di dunia ini untuk mengatasi penderitaan semua makhluk."

"Grand Buddha Goes to School -- Heart to Heart Conversation with His Holiness Dalai Lama XIV" merupakan acara pembuka dari rangkaian Nusantara Dharma Book Festival (NDBF) 3.0 yang diselenggarakan oleh Lamrimnesia. Dengan tema khusus "Membaca untuk Meningkatkan KetangguhanMental di Kala Pandemi", NDBF 3.0 menghadirkan bazar buku, seminar, bedah buku, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca generasi muda Indonesia. Seluruh acara diselenggarakan secara daring di situs ndbf.lamrimnesia.com & media sosial Lamrimnesia.

Pulang, Usai Hilang 45 Tahun

Hilang Selama 45 Tahun, Korban Kecelakaan Pesawat Ini Kumpul Kembali dengan Keluarganya

Liputan6.com 2021-08-11 12:15:28
Ilustrasi Kecelakaan Pesawat

Seorang pria berusia 70 tahun dari India kembali ke rumahnya setelah 45 tahun. Pria itu awalnya diduga tewas dalam kecelakaan pesawat Indian Airlines yang jatuh di Mumbai pada tahun 1976.

Kepulangan pria itu, Sajjad Thangal, membuat sang ibu menangis histeris. Wanita berusia 91 tahun itu telah menunggu kedatangan putranya dengan tidak sabar.

Melansir dari Hindustan Times, setelah bertemu, keduanya langsung berpelukan dan menangis. Sementara penduduk desa dan pemimpin lokal lainnya menyaksikan momen haru tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kecelakaan pesawat 45 tahun lalu

Kehidupan Thangal berubah drastis setelah kecelakaan pesawat 1976 di Mumbai yang merennggut 95 nyawa. Saat, Thangal menjadi penumpang yang mengikuti program budaya di negara-negara Teluk dan diundang ke Abu Dhabu.

"Dia berencana untuk kembali dengan rombongan dari Abu Dhabi pada 12 Oktober 1976. Tetapi karena beberapa halangan di menit-menit terakhir dengan panitia penyelenggara, dia membatalkan rencananya dan selamat dari kecelakaan itu," kata Pastor KM Philip, pendiri Social and Evangelical Association for Love, sebuah LSM di Navi Mumbai.


Selamat dari kecelakaan tapi mengalami trauma berat

Philip menjelaskan bahwa setelah tragedi itu, Thangal mengalami serangkaian serangan pasca-trauma setelah kehilangan beberapa teman dan rekan bisnisnya.

"Saat itu asuransi tidak populer, dan saya kehilangan banyak uang. Saya juga takut polisi akan memburu saya. Hampir semua orang mengira saya termasuk di antara yang tewas dalam kecelakaan itu. Saya kemudian tinggal di Mumbai melakukan pekerjaan sambilan," kata Thangal.


Orang yang tertutup

Philip menggambarkan Thangal sebagai orang yang tertutup. Setelah puluhan tahun, akhirnya pria itu berani menceritakan kisahnya kepada salah satu konselor.

Kemudian LSM tersebut mulai melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ibunya yang berusia 91 tahun, Fathima Beevi, masih hidup. Mereka kemudian berbicara satu sama lain melalui telepon, dan dia dibawa ke rumah leluhurnya di Sathamkotta pada tanggal 31 Juli.


Dikira telah tewas

Menurut Hindustan Times , kerabat Thangal menjelaskan bahwa mereka memeriksa daftar penumpang berulang kali setelah kecelakaan tetapi gagal menemukan namanya. Karena tidak ada informasi lain setelah kejadian itu, dia diduga tewas. Juga dilaporkan bahwa mereka sebenarnya melakukan penyelidikan awal lainnya tetapi akhirnya menyerah.

Thangal, yang segera mengetahui bahwa dia memiliki dua saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan berkata, "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya tidak pernah berpikir saya akan bisa bertemu kerabat saya, terutama ibu saya."

Gaya Syar'i Nabilah Ayu

Nabilah Ayu Tak Masalah Kehilangan Pekerjaan Karena Memutuskan Berhijab

Liputan6.com 2021-08-12 18:40:00
Nabilah Ayu Eks JKT48 (Sumber: Instagram/nblh.ayu)

Keputusan Nabilah Ayu untuk mengenakan hijab ternyata berimbas kepada pekerjaannya. Beberapa pihak penyelenggara menolak penampilan baru mantan personil JKT48 yang kini lebih islami.

Meski ada penolakan, namun hal itu tak jadi soal buat pemilik nama lengkap Nabilah Ratna Ayu Azalia. Sebab ia telah menyerahkan masalah rejekinya kepada Sang Khalik.

"Ada beberapa pekerjaan yang mereka enggak terima kalau kita berhijab. Tapi buat aku sendiri enggak masalah karena semuanya aku serahin ke Allah," ujar Nabila Ayu ditemui di kawasan Kapten P tendean Jakarta Seltan, Senin (11/8/2021).


Yakin

 


Dukungan Teman

Nabila Ayu yakin akan ada rejeki lebih baik untuk dirinya. Apalagi Allah Subhanawata'ala telah menjanjikan rejeki buat hambaNya yang mau mengubah diri untuk lebih baik.

"Karena aku yakin Allah kasih rezeki yang lebih baik lagi," ujar Nabilah Ayu.

Nabilah Ayu Eks JKT48 (Sumber: Instagram/nblh.ayu)

Beruntung Nabilah Ayu punya keluarga dan orang terdekat yang selalu mendukung apa yang dilakukan. Apalagi saat ini keputusannya ke arah yang lebih baik lagi.

"Teman dan keluarga semua support enggak ada yang menentang. Siapa yang mau nentang karena aku mau berubah lebih baik," ujarnya.


Perubahan Sikap

Berubahnya penampilan otomatis mempengaruhi pribadi Nabilah Ayu. Kini ia mulai mengurangi sikap yang selama ini hiperaktif.

"Nabilah yang, gesrek, pecicilan sana sini, cerewet sekarang ya lebih tahu sopan santun aja sih sudah berhijab masa aneh aneh kelakuannya," katanya.

Dokter Bakar Bengkel Pacar

Dokter yang Bakar Bengkel dan Tewaskan Kekasihnya, Terancam Hukuman Mati

Liputan6.com 2021-08-12 08:49:39
Ilustrasi Penangkapan (Liputan6.com/Abdillah)

Seorang perempuan berinisial MA (30) yang berprofesi sebagai dokter, menjadi pelaku tunggal pembakaran bengkel. Pada peristiwa ini, kekasih MA serta kedua orangtua pria itu meninggal.

Korban adalah Lionardi, tewas bersama kedua orangtuanya yang juga pemilik bengkel motor di Jalan Cemara Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang dalam kebakaran itu.

Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan, dokter muda itu juga terancam hukuman mati atau 20 tahun penjara minimal.

"Karena dikenakan pasal pembunuhan berencana ya," kata Rachim saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

MA dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Polisi pun mengungkap alasan MA yang nekat melakukan aksi tak berbelas kasih tersebut. MA mengaku, kedua orangtua sang kekasih tak merestui rencana pernikahannya dan Leonardi.

Padahal, MA terlanjur mengandung anak dari sang kekasih.

"Hal tersebut dilakukan karena pelaku hamil dan orangtua korban (Edi dan Lilis) tidak setuju kalau anaknya menikah dengan pelaku (MA)," kata Rachim soal kasus pembunuhan dengan kamuflase kebakaran bengkel di Tangerang itu.


2 Korban Selamat

Sebelumnya, MA terbukti membeli 9 liter bensin jenis Pertamax secara ecer yang disimpannya dengan kantong plastik. MA kemudian kembali ke bengkel yang juga tempat tinggal sang kekasih, setelah terlibat cekcok mulut.

Lalu, MA melemparkan plastik berisi bensin tersebut ke dalam bengkel, hingga kemudian memunculkan api dan menyebabkan kebakaran hebat menewaskan tiga orang penghuninya. Sementara dua korban selamat yang merupakan adik kandung Lionardi, saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit.


Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: