Volume 61

Bukti Kekejaman Taliban

Lembah Bamiyan di Afghanistan, Warisan Dunia UNESCO yang Merana

Liputan6.com 2021-08-18 17:01:00
Orang-orang Hazara berjalan di situs patung Buddha raksasa yang dihancurkan oleh Taliban pada 2001 di Provinsi Bamiyan, Afghanistan, 3 Maret 2021. Terletak di jantung pegunungan Hindu Kush, d

Afghanistan memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya yang cukup terkenal adalah Lembah Bamiyan yang menjadi Warisan Budaya UNESCO. Sebuah kota yang berada di ketinggian 2.800 meter dari permukaan laut dan merupakan kota terbesar di kawasan Hazarajat, Afgganistan, itu terdapat patung Buddha.

Lembah Bamiyan terletak di bagian tengah Afganistan yang menjadi tempat persilangan budaya dari jalur sutera. Hal ini dengan ditemukannya berbagai ornamen yang memiliki corak budaya Buddha mulai dari patung hingga lukisan di kawasan ini.

Namun, patung tersebut sudah menghilang akibat dibom oleh Taliban pada Maret 2001. Padahal, patung raksasa tersebut sudah berdiri tegak di tebing Lembah Bamiyan selama berabad-abad.

"Pada Maret 2001, tentara Taliban menghancurkan dua patung raksasa karena mereka menganggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Patung tersebut adalah San Song dengan tinggi 54 meter dan patung dengan sosok perempuan Shamoma dengan tinggi 38 meter," ungkap Reza Goulam dari UNESCO Kabul, seperti sempat diberitakan kanal Art and Culture Liputan6.com.

Setelah kejadian pengeboman ini, barulah UNESCO bisa mengukuhkan Lembah Bamiyan ke dalam Situs Warisan Dunia pada 2003. Situs ini juga langsung masuk dalam kategori bahaya yang perlu diselamatkan segera.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kejahatan Arkeologi

Tak hanya merusak patung, menembak dengan roket, dan dinamit, Taliban juga mempekerjakan penduduk setempat sebagai kuli angkut untuk membawa tumpukan bahan peledak ke pangkalan dekat patung Buddha. Warga Bamiyan, Ghulam Sakhi, mengaku masih dihantui perasaan bersalah atas paksaan menghancurkan patung Buddha.

"Ini tidak seperti kenangan yang bisa Anda lupakan," katanya kepada AFP, seraya mengatakan dia diculik dari pasar bersama dengan belasan orang lainnya, seperti dikutip dari laman dw.com, Rabu (18/8/2021).

Penghancuran patung Buddha di Bamiyan dianggap sebagai salah satu kejahatan arkeologi terbesar yang tercatat. Pertama kali disebutkan dalam tulisan seorang peziarah Tiongkok pada 400 M, patung-patung itu berfungsi sebagai bukti peradaban Buddha di jantung Hindu Kush yang diukir dengan susah payah.


Daya Tarik

Adanya patung Buddha di Bamiyan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Afghanistan. Kata Sakhi, turis asing datang dalam jumlah besar untuk mengunjungi patung-patung itu.

"Itu (lembah Bamiyan memiliki) pemandangan yang indah, sumber harapan bagi banyak orang," kata Hamza Yosufi, warga yang menyaksikan kehancuran patung Buddha.

Menurut Reza dari UNESCO Kabul, banyak kerusakan parah yang terjadi pada situs warisan dunia ini akibat di bom oleh tentara Taliban. Pada akhirnya kedua patung ini tidak bisa diselamatkan lagi, karena terlalu banyak serpihan batu akibat peledakan yang telah dibersihkan hingga 2006.


Infografis Kejatuhan dan Kebangkitan Taliban di Afghanistan

 

Penampilan Perdana Pesawat Merah Putih

Tampil Perdana, Jokowi Pakai Pesawat Kepresidenan Merah Putih untuk Kunjungan Kerja

Liputan6.com 2021-08-19 09:08:37
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke jawa Timur dengan Pesawat Kepresidenan yang telah berganti warna menjadi merah putih. (Setpres)

Presiden Jokowi menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 2 yang telah dicat merah putih untuk kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/8/2021).

Adapun pengecatan pesawat tersebut sebelumnya menuai polemik karena memakan biaya yang fantastis.

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi lepas landas ke Jawa Timur menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB.

Ini kemunculan perdana setelah pesawat Kepresidenan ini dicat ulang dari warna biru putih menjadi merah putih.

Jokowi sendiri direncanakan meninjau vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun. Kemudian, dia diagendakan menuju Gang Kampung Pesilat, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Di lokasi itu, Jokowi akan meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 door to door atau dari rumah ke rumah bagi masyarakat.Siang harinya, dia akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.

Terakhir, dia akan mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjac serta melakukan _groundbreaking_ perluasan pabrik. Jokowi akan kembai ke Jakarta pada sore harinya, usai rangkaian acara selesai.


Munculkan Polemik

Sebelumnya, Pengamat Penerbangan Alvin Lie yang mengkritik pesawat Kepresidenan telah berganti warna menjadi merah putih. Dia menilai bahwa pengecetan ulang pesawat merupakan bentuk foya-foya.

Alvin Lie mengungkap biaya pengecetan ulang pesawat Kepresidenan B737-800 yang sangat fantastis. Jumlahnya mencapai USD 100 ribu sampai USD 150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan bahwa biaya pengecatan pesawat Kepresidenan-1 sekitar Rp 2 miliar. Dia menjelaskan pesawat Kepresidenan-1 atau BBJ 2 dicat ulang ada beberapa bagian cat pesawat yang sudah terkelupas.

"Mengenai cat, memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya untuk diperbarui," ucap Heru kepada wartawan, Selasa 3 Agustus 2021.

"Ada beberapa bagian yang sudah terkelupas," sambungnya.

Dia menyebut pesawat Kepresidenan-1 sudah memasuki usia tujuh tahun yang secara teknis memang harus memasuki perawatan besar yakni, overhaul. Heru menyampaikan perawatan pesawat ini diperlukan untuk keamanan penerbangan.

Menurut dia, pemilihan warna pesawat ini disesuaikan dengan bendera Indonesia dan untuk menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Sebetulnya, pengecetan pesawat Kepresidenan-1 sudah direncanakan sejak 2019 untuk perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI 2020.

Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Namun, kata Heru, pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin pada 2019 lalu. Sehingga, yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu adalah Heli Super Puma dan pesawat RJ.

"Perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan pesawat ini harus dilaksanakan dengan tepat waktu," ujar Heru.

Bertaruh Nyawa di Bandara Kabul

Kondisi Bandara Kabul Mengerikan, Belanda Gagal Evakuasi Warganya dari Afghanistan

Liputan6.com 2021-08-18 15:39:59
Orang-orang Afghanistan naik ke atas sebuah pesawat saat mereka menunggu di bandara Kabul (16/8/2021). Bandara internasional di Kabul dilanda kekacauan dan kemacetan lalu lintas yang parah. (

Bandara di Kabul, Afghanistan, pasca-dikuasainya Istana Kepresidenan oleh Taliban, disebut Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag dalam kondisi mengerikan. Upaya evakuasi warga Belanda di Afghanistan pun gagal karena kekisurhan yang terjadi di luar bandara Kabul tidak memungkinkan orang-orang masuk ke dalam pesawat

Menurut Kaag, Belanda berencana menjemput hingga 1.000 pegawai kedutaan lokal, penerjemah dan keluarga mereka dari Afghanistan pada Selasa malam 17 Agustus. Namun, sebuah pesawat militer yang dioperasikan Belanda bersama dengan negara Eropa utara lainnya meninggalkan Kabul tanpa penumpang menuju kembali ke Belanda.

"Mengerikan. Banyak yang berada di pintu masuk bandara beserta keluarga mereka," kata Kaag kepada Kantor Berita Belanda ANP, dikutip, Rabu (18/8/2021).

Pasukan bersenjata AS yang mengamankan bandara tidak mengizinkan warga Afghanistan mengakses pintu masuk bahkan jika mereka mengantongi surat mandat yang sah. Lagipula, lanjut Kaag, pesawat hanya mendarat di Kabul sekitar setengah jam.

"Semoga situasinya akan membaik. Kami sedang mencoba memahami situasi ini dan memastikan bahwa kami dapat mengevakuasi orang-orang yang ingin kami bawa pulang," Kaag memungkasi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Tersangkut Pesawat

Tubuh seorang pria di Afghanistan ditemukan tersangkut di landing gear pesawat C-70 milik Amerika Serikat (AS). Pesawat itu digunakan AS untuk evakuasi, namun situasi bandara kacau balau karena banyak orang ingin kabur dari kekuasaan Taliban.

Menurut sumber Politico, Rabu (18/8/2021), tubuh yang tersangkut itu membuat landing gear sempat tak bisa beroperasi. Kementerian Pertahanan AS masih tidak berkomentar.

Namun, ada video viral di Twitter yang menunjukkan tubuh seseorang tersangkut di sisi pesawat AS. Bagian kepala tubuh itu tak terlihat, sementara badan dan kakinya terhempas-hempas oleh angin kencang.

Video diambil dari jendela pesawat. Pria itu bisa dipastikan sudah tak bernyawa saat tersangkut.

Masih belum banyak informasi yang terkuak terkait nasib warga Afghanistan yang nekat naik ke sisi pesawat. Sebelumnya, ada juga video manusia jatuh dari atas langit ketika naik ke pesawat evakuasi AS.


Penerbangan Komersial Dibatalkan

Sebelumnya dilaporkan, sejumlah diplomat asing dan warga telah meninggalkan Afghanistan. Sementara Presiden Ashraf Ghani juga telah pergi pada Minggu malam 15 Agustus 2021 waktu setempat - ketika Taliban tiba di Kabul - setelah merebut banyak wilayah negara itu hanya dalam 10 hari.

Pada Senin 16 Agustus 2021, otoritas penerbangan sipil di Afghanistan berkata semua penerbangan komersial dari bandara Kabul telah dibatalkan.

"Semua penerbangan dari bandara Kabul telah dibatalkan sementara dan para penumpang untuk tidak datang ke bandara sampai ada pemberitahuan," kata pernyataan itu seperti dikutip Xinhua.

Pembatalan penerbangan tersebut terjadi setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada Minggu 15 Agustus dan migrasi massal warga Afghanistan di tengah ketakutan.

Otoritas penerbangan sipil dalam pernyataan itu menyatakan harapan untuk pemulihan ke keadaan normal secara cepat, seraya menyatakan bahwa arus penumpang besar-besaran ke bandara dalam situasi kacau dapat menyebabkan penjarahan dan situasi rusuh lainnya.


Infografis Kejatuhan dan Kebangkitan Taliban di Afghanistan

 

Pandemi di Dasar Samudera?

Terumbu Karang di Perairan Karibia Mati karena Penyakit Misterius Mirip Covid-19

Liputan6.com 2021-08-19 08:02:05
Ilustrasi Foto Terumbu Karang Mati (Pixabay)

"Penyakit misterius, sangat menular, dan mematikan" menyebar di terumbu karang Laut Karibia. Penemuan ini, mengutip VICE World News, Rabu, 18 Agustus 2021, mengkhawatirkan para ilmuwan.

Penyebarannya dari Florida ke ujung Karibia dapat memusnahkan sebagian besar karang keras, menghancurkan terumbu karang dan kehidupan laut. Kerusakan lingkungan juga akan mengganggu kehidupan jutaan masyarakat pesisir yang bergantung pada terumbu karang untuk makan atau bekerja.

"Ini pada dasarnya seperti COVID-19 pada karang," kata Gabriela Ochoa, manajer program di Taman Laut Roatan di Kepulauan Teluk Honduras. Memengaruhi lebih dari 20 spesies karang keras, bahaya penyakit kehilangan jaringan karang berbatu (SCTLD) mengancam terumbu karang yang tumbuh lambat, ekosistemnya rapuh, dan tidak dapat diperbaiki.

"Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kematian COVID-19 bahkan tidak sebanding dengan apa yang kita lihat di terumbu karang," ujar Ochoa. Pada beberapa spesies karang, tingkat kematiannya mencapai 100 persen.

Faktor lain, seperti polusi dan perubahan iklim, telah menyebabkan hilangnya sekitar 60 persen tutupan karang di Karibia selama tiga dekade terakhir. Namun, penyakit misterius ini membunuhnya pada tingkat yang jauh lebih cepat.

Sekali koloni terinfeksi, kematian bisa datang dengan sangat cepat. "Anda dapat kehilangan koloni yang tumbuh selama ratusan tahun hanya dalam beberapa minggu atau bulan," kata Melina Soto, Koordinator Meksiko untuk Healthy Reefs Initiative.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


2 Teori Penyebabnya

SCTLD pertama kali ditemukan pada 2014 di lepas pantai Florida. Sejak itu, penyakit itu telah menginfeksi sekitar setengah dari terumbu karang di negara bagian tersebut. Penyebabnya masih belum diidentifikasi, tapi kemungkinan besar adalah manusia.

Ada dua dugaan penyebab utama "mimpi buruk" ini terjadi. Yang pertama, faktor-faktor seperti perubahan iklim dan kenaikan suhu laut bersama kontaminan, termasuk limbah yang tidak diolah dan tabir surya, telah mengurangi ketahanan terumbu karang.

Sementara teori kedua berpusat pada gagasan bahwa patogen baru muncul sebagai akibat dari aktivitas manusia. "Seperti COVID-19, ketika Anda memiliki masalah kesehatan lain, Anda berisiko lebih tinggi terpapar," kata Ochoa.


Tanda Karang Terinfeksi

Selama tujuh tahun terakhir, penyakit ini menyebar ke seluruh Laut Karibia, sering kali bergerak melawan arus dan menunjukkan bahwa patogen mungkin mencapai daerah baru dengan menempel di perahu. "Salah satu poin yang hampir selalu berulang adalah kasus pertama ditemukan di dekat pelabuhan," kata Soto.

Pada 2018, SCTLD ditemukan di lepas pantai Puerto Morelos, terletak di antara tempat wisata Cancun dan Playa del Carmen di dekat ujung utara Mesoamerika Reef. Penyakit ini telah menyebar ratusan kilometer di sepanjang koloni karang keras sampai ke titik paling selatan di sekitar Kepulauan Bay di Honduras, tempat pertama kali terdeteksi pada September 2020.

Karang otak adalah yang paling terpengaruh, menurut Healthy Reefs Initiative. Penyakit ini telah menempatkan satu spesies langka, karang pilar, di ambang kepunahan. Tanda pertama bahwa karang terinfeksi adalah munculnya lesi kecil yang membuat jaringan karang tidak memperlihatkan tulang.

Saat penyakit berkembang, karang dilucuti dari semua jaringannya, tidak meninggalkan apa pun kecuali kerangka mati. Setelah infeksi hadir, penyakit dapat menyebar ke seluruh sistem terumbu karang oleh ikan atau penyelam yang melompat dari situs yang terinfeksi ke situs yang sehat.


Infografis Indonesia Sumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Sejagat

 

Reaksi Tentara AS Coba Pempek

Reaksi Tentara Amerika Saat Mencoba Pempek Palembang

Liputan6.com 2021-08-19 09:03:34
Selama WFH, camilan apa saja yang menjadi favoritmu? (Foto: Vinsensia Dianawanti)

Salah satu makanan khas Palembang, Sumatera Selatan adalah pempek. Orang Indonesia tentu banyak yang menyukai pempek, tapi bagaimana dengan orang Amerika Serikat (AS)?

Beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Darat dan militer AS menggelar latihan perang bersama. Latihan tersebut dilakukan di tiga tempat di Indonesia. Salah satunya di Baturaja, Sumatera Selatan.

Selain berlatih bersama, para anggota TNI dan militer AS juga kerap menghabiskan waktu istirahat bersama. Hal itu diketahui dari unggahan di akun TikTok @sscipalembang pada 13 Agustus 2021.

Video itu juga dibagikan oleh akun Instagram @palembanginfo pada 13 Agustus 2021. Dalam video tersebut, terlihat beberapa anggota TNI dan militer AS tengah menikmati pempek di sebuah restoran. Reaksi mereka saat mencicipi pempek membuat warganet terhibur.

"Cobalah satu," ucap salah seorang anggota TNI dalam bahasa Inggris. Ia juga menjelaskan jika pempek merupakan makanan yang terbuat dari ikan atau disebut juga fish cake.

Tentara Amerika itu pun langsung mencicipi pempek lenjer yang ada dihadapannya sembari mencelupkannya kedalam cuko, kuah pempek yang biasanya rasanya agak pedas. Tak lama seorang anggota TNI lain pun mengatakan agar menghirup cuko tersebut agar terasa lebih nikmat.

"Hirup cuka," kata anggota TNI yang lain. "Okay," kata satu tentara Amerika sambil menyantap pempek. Setelah mencicipi pempek, ia terlihat menikmati pempek tersebut. Ia pun menyetujui jika pempek khas Palembang memang enak.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Menikmati Pempek

Anggota TNI itu pun meminta tentara Amerika lain untuk ikut mencoba pempek. Ia juga mengatakan jika pempek yang ada dihadapannya itu berisi sebuah telur.

Tentara Amerika itu pun mencoba pempek tersebut. Tak jauh berbeda, tentara Amerika itu juga bereaksi yang sama yaitu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya karena bisa menikmati pempek.

Unggahan itu pun turut menarik perhatian warganet. Mereka bangga karena pempek bisa disukai oleh orang-orang dari luar Indonesia. Ada juga yang menyarankan agar mengatakan pada tentara AS kalau kapal selam bisa dimakan di Indonesia.

"Senang rasanya kalo liat orang luar makan makanan Indonesia, apalagi kalo dia bilang enak, senang liatnya," komentar seorang warganet. "nahh.. Betah kau di Palembang. Lah pacak ngirup cuko (nah betah kamu di Palembang. Sudah bisa menghirup cuko)," timpal warganet lainnya.


Pempek Bandung

Pempek Palembang juga bisa ditemui di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Bandung. Salah satunya adalah Pempek Rama yang berlokasi di Jalan Rama, Cicendo, Bandung yang cukup terkenal.

Menurut akun Instagram @kulinerbandung, kedai pempek tersebut sudah berdiri sejak 1998. Di sini tersedia pempek lenjer, mulai ukuran biasa, sedang. Pengunjung bebas menentukan pilihan sesuai selera.

Kita bisa datang langsung maupun memesan secara online. Pembeli bisa memesan dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal.

"Harga lenjer ukuran sedang ini hanya 35rb aja guys, menurut mimin harganya worth it banget karena selain rasanya enak, bikin kenyang juga loh. Nah Lennggang-nya juga gak kalah juara, ini tuh menu Best Seller mereka guys. Harganya 25rb/pcs," tulis keterangan dalam unggahan pada Desember 2020.

Untuk paket empat selam, empat lenjer, empat adaan, harganya hanya Rp100 ribu. Sementara itu, untuk paket 10 selam, 15 selam kecil, 15 lenjer, 10 adaan, 10 kulit, harganya Rp550 ribu. Selain itu ada juga paket-paket yang lain.


Aturan di Tempat Makan, dari PSBB, sampai PPKM Level 3 - 4

 

Mahar Rp 1 M Lesty Kejora

6 Momen Akad Nikah Rizky Billar dan Lesty Kejora, Mahar Rp 1 Miliar

Liputan6.com 2021-08-19 11:45:49
Momen Akad Nikah Rizky Billar dan Lesty Kejora. (Sumber: Vidio.com)

Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Rizky Billar dan Lesty Kejora. Pasangan yang terpaut usia 4 tahun ini sudah sah jadi suami istri. Momen akad nikah yang disiarkan langsung di Indosiar ini sukses menyita perhatian publik.

Usai tertunda karena PPKM, Rizky Billar dan Lesty Kejora kini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ragam persiapan jelang akad nikah pun membuat publik ikut tegang sampai Rizky Billlar dan Lesty Kejora duduk di meja akad nikah.

Lokasi pernikahan yang mewah serta penampilan Rizky Billar dan Lesty Kejora dalam balutan baju adat Sunda pujian dari warganet. Tukul Arwana yang menjadi saksi pun tak lepas dari perhatian publik. Seperti yang diketahui, bisa dikatakan Tukul Arwana merupakan saksi perjalanan cinta pasangan ini.

Seserahan hingga mahar pernikahan pasangan ini pun sukses bikin warganet takjub. Mahar pernikahan senilai 72.300 Dollar atau senilai sekitar dengan Rp 1 Milliar lebih. Rizky Billar menuturkan jika nominal mahar yang diberikan kepada Lesty adalah tanggal pertemuannya dengan Lesty yakni 23 Juli 2020.

Berikut Liputan6.com merangkum dari berbagai sumber tentang momen akad nikah Rizky Billar dan Lesty Kejora, Kamis (19/8/2021).


1. Begini momen detik-detik jelang akad nikah. Terlihat Tukul Arwana sebagai saksi di pernikahan Rizky Billar dan Lesty Kejora.

 


2. Rizky Billar terlihat sangat tegang sejak pertama kali masuk ke lokasi sampai meja akad nikah.

 


3. Dengan satu tarikan napas, Rizky Billar mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Mahar pernikahan senilai 72.300 Dollar atau senilai sekitar Rp 1.042.000.000 pun bikin publik takjub.

 


4. Usai ijab kabul berlangsung, pasangan ini langsung menandatangi buku nikah dengan senyum yang tak pernah luntur dari wajahnya.

 


5. Saat pamer buku nikah pun, pasangan yang sudah sah jadi suami istri bikin publik ikut merasakan kebahagiaan.

 


6. Momen Lesty Kejora mencium tangan Rizky Billar yang sudah jadi suami istri pun bikin warganet terbawa perasaan.

 

Urus Jenazah Covid-19 Tanpa Libur

Sosok Perempuan Anggota Tim Palang Hitam, Urus Jenazah Pasien Covid-19 Tanpa Hari Libur

Liputan6.com 2021-08-19 07:01:54
Ilustrasi pemakaman jenazah pasien Corona COVID-19 (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Petugas pemulasaran jenazah sampai saat ini masih didominasi kaum lelaki. Tapi, Sumiyati merupakan pengecualian. Ia merupakan satu dari tujuh perempuan yang tergabung dalam Tim Palang Hitam. Tim itu bertugas membantu mengurus jenazah korban Covid-19 selama hampir dua tahun pandemi berlangsung.

Di masa pandemi ini, ibu tiga anak itu lebih banyak mendapat panggilan memakamkan jenazah. Ia harus bekerja hingga larut malam tanpa hari libur atau komisi tambahan. Tugasnya mulai dari menjemput jenazah di rumah sakit, membawa ke dalam ambulan, hingga membantu mengangkat jenazah ke TPU khusus jenazah Covid-19, seperti di TPU Pondok Rangon atau Srengseng Sawah.

Karena kondisi pemakaman yang sudah penuh, ia kini bertugas memakamkan jenazah Covid-19 di TPU Rorotan. "Saya tidak lagi memandikan karena jenazah sudah dibungkus rapi oleh pihak rumah sakit," kata dia dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu, 18 Agustus 2021.

Puncaknya di awal pandemi, lebih dari 100 jenazah harus segera ia dan tim tangani dalam sehari. Padahal, jumlah anggota Tim Palang Hitam hanya 48 orang. Ia bahkan sampai bolak-balik rumah sakit dan TPU berbeda hingga tujuh kali dalam sehari dan pulang baru larut malam. Geraknya pun tak terlalu leluasa karena harus menggunakan APD lengkap selama bertugas.

"Tantangan terbesar saya adalah saat menghadapi keluarga jenazah Covid-19 yang anggota keluarganya menolak didiagnosis positif Covid-19. Saya juga pernah dicaci maki keluaga jenazah karena mereka merasa telah menunggu terlalu lama," sambung dia.

Meski menantang, Sumiyati mengaku tak berniat untuk berhenti dalam waktu dekat. Ia menganggap pekerjaannya sebagai panggilan hati, terlebih ketiga anaknya tidak pernah merasa malu akan profesi yang digeluti sang ibu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Modal Nekat

Sumiyati telah bekerja sebagai tim pemulasaran jenazah selama 10 tahun terakhir. Perantau dari Bima, Nusa Tenggara Barat itu awalnya menjadi buruh pabrik selama lima tahun. Ia memutuskan berhenti karena ingin mengurus anak-anaknya yang masih kecil.

Saat anak bungsunya berusia 10 tahun, yakni pada 2011, Sumiyati diajak saudaranya untuk bekerja sebagai Tim Pemulasaran Jenazah. Tanpa pengalaman, hanya modal nekat, Sumiyati mencoba menangani beragam jenazah dengan berbagai macam penyebab kematian.

Ia kini mengaku terbiasa mengurus jenazah dengan kondisi yang memprihatinkan, seperti sudah berbau menyengat, jenazah membusuk, atau bahkan sudah menghitam. "Biasanya saya mengurus jenazah dari panti sosial atau rumah sakit bersama satu petugas pemulasaran lain setiap kali bekerja," sambungnya.

Ia pun memulasarkan jenazah tanpa memandang latar belakang agama. Untuk jenazah muslim, ia bertugas memandikan hingga menkafani jenazah. Sementara, jenazah nonmuslim biasanya selain dimandikan, juga didandani hingga membantu menguburkan atau mengkremasi jenazah.


Kado di Hari Kemerdekaan

Jasa Sumiyati ternyata menarik perhatian sebuah brand bahan masakan. Mereka memilih Sumiyati sebagai Pahlawan Covid-19 dalam program From Sania to Covid Hero.

Mereka pun menggalang donasi lewat penjualan kue kering. Ada dua kue kering yang diproduksi oleh Mamitoko milik Desiree Tarigan, yakni red velvet dan buttercream. Total 300 toples kue ditawarkan dan ludes terjual dalam kurun waktu dua minggu.

"Dengan total dana yang terkumpul Rp30 juta," kata Novita Sari selaku Brand Manager Sania. "Atas rekomendasi dari Ibu-Ibu Sania juga di sosial media, terpilihlah satu sosok anggota tim Pemulasaran JenazahCovid-19 yang sangat berjasa, yaitu Ibu Sumiyati," imbuhnya.

Selain berhak atas donasi yang terkumpul, Sumiyati pun diberikan bingkisan produk bahan pokok.


7 Cara Lindungi Kelompok Usia Rentan dari Covid-19

 

Jadi Miliarder Gara-Gara Lansia

Tampung Lansia di Panti Jompo Selama Pandemi, Pria Jepang Jadi Miliarder

Liputan6.com 2021-08-18 21:04:06
Keiichi Shibahara, miliarder kesehatan baru di Jepang

Saat pandemi, rata-rata rumah sakit di Jepang hanya berfokus pada penanganan COVID-19. Ini membuat kelompok lanjut usia harus pergi ke panti jompo untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

Namun kondisi ini memberikan keuntungan bagi seseorang. Melansir dari Forbes, Rabu (18/8/2021), salah satu perusahaan perawatan residensial, Amvis Holdings Inc., mencatat bahwa nilai sahamnya telah meningkat dua kali lipat sejak Agustus 2020 lalu.

Hal ini pun membuat Keiichi Shibahara sebagai pendiri dan CEO menjadi seorang miliarder baru. Amvis merupakan perusahaan perawatan untuk pasien dengan penyakit permanen atau yang membutuhkan perawatan rumah sakit.

Setelah 8 tahun bekerja di bidang ini, sejak pandemi pendapatan yang dikantongi Amvis hampir mencapai USD 90 juta atau senilai Rp 1,29 triliun per September 2020.

Saat ini, perusahaan miliknya telah mengoperasikan 41 panti jompo swasta di seluruh Jepang dan 11 lainnya masih proses pembangunan.

Shibahara mendirikan model bisnis rumah sakit yang pertama di Jepang dan telah menunjukkan hasil yang signifikan.

"Model bisnis rumah sakit ini telah berkembang pesat dan menjadi perusahaan terkemuka di industri perawatan kesehatan rumah dan perawatan," tutur Shibahara.


Mengisi Keresahan dengan Inovasi

Setelah mendirikan perusahaan pada 2013, tidak lama pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan perawatan yang berbasis di rumah saja agar orang-orang dengan penyakit kronis/disabilitas dapat menerima perawatan di rumah dan mengurangi beban rumah sakit.

Hal tersebut tentunya menjadi batu loncatan yang baru bagi perusahaan agar bisa mengisi keresahan tersebut lewat inovasi perusahaan yang sedang dikembangkan.

Sementara itu, mengutip laman Japan Times, jumlah populasi lansia di Jepang ternyata paling tertinggi di dunia dengan sebanyak 28,7 persen dari total populasi negara.

Namun, kebijakan tersebut membuat sebagian pasien rumah sakit harus dipulangkan ke rumah masing-masing dengan alasan rumah sakit sedang sibuk mengurusi dan menangani pasien yang terkena COVID-19. Tak heran apabila pasien yang dipulangkan akhirnya dialihkan ke Amvis untuk ditangani.

Awal Agustus ini, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jepang sehingga Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan kebijakan baru agar rawat inap pasien COVID-19 dibatasi dan benar-benar hanya memprioritaskan kasus yang bergejala berat.

Memanfaatkan peluang dengan baik, inovasi ini menghasilkan peningkatan penjualan lebih dari 71 persen menjadi Rp1,19 triliun dari tahun sebelumnya, sedangkan laba yang didapatkan berlipat ganda menjadi Rp158 miliar.


Dari Peneliti Menjadi Pengusaha

Shibahara lahir di kota Nagoya, Jepang tengah. Pendidikan yang ditempuh sedikit berbeda dari usaha yang ia kembangkan sekarang, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Nagoya dan menerima lisensi resmi untuk praktek medisnya.

Kemudian, ia kembali menempuh studinya di Sekolah Pascasarjana Kedokteran Universitas Kyoto dan mengambil spesialis biologi molekuler.

Sebelum membangun perusahaan panti jompo, ia sempat menjadi peneliti selama 20 tahun yang berfokus di bidang imunologi dan molekuler.

Berhenti menjadi seorang peneliti agar dapat berkontribusi lebih dengan perawatan kesehatan medis. Alasan tersebut yang menjadikannya mulai bekerja sebagai wirausahawan sosial yang menyediakan rumah sakit dan panti jompo.

"Debut saya sebagai wirausaha bukanlah yang awal," tutupnya.

Reporter: Caroline Saskia

Negara Ini Terancam Tenggelam

Negara Terkecil di Dunia Terancam Tenggelam dan Akibat Perubahan Iklim

Liputan6.com 2021-08-19 08:31:19
Tuvalu, Salah Satu Negara Terkecil di Dunia. (dok.Instagram @therealtuvalu/https://www.instagram.com/p/CKOIG7vnaYM/Henry)

Nama Tuvalu mungkin belum banyak diketahui. Negara seluas 26 km persegi itu merupakan negara terkecil keempat setelah Vatikan, Monako, dan Nauru. Populasinya sekitar 10 ribu jiwa.

Sebelumnya, negara ini bernama Ellice Islands. Negara yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik ini bertetangga dekat dengan Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji.

Meski kecil, Tuvalu punya keindahan alam yang mampu memikat banyak wisatawan. Pemandangan Laut Funafuti, ibu kota Tuvalu, memiliki pesona luar biasa. Seluruh negeri di Kepulauan Polinesia itu dibangun di atas tiga pulau karang yang sangat tipis dan berkelok-kelok yang di atas ombak hamparan luas Samudera Pasifik.

Terkadang jarak dari satu pantai Tuvalu ke pantai lainnya hanya beberapa meter dengan ombak laut, tapi ombak itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi keberadaan masyarakat Tuvalu. Sebuah laporan yang dirilis pekan lalu menyebutkan, orang-orang yang tinggal di Tuvalu sangat ketakutan saat permukaan air laut sedang naik atau pasang.

Bahkan, ada kekhawatiran seluruh negeri yang pada titik tertingginya hanya 4,5 meter di atas permukaan laut, yaitu negara mereka, bisa secara mendadak 'hilang dari peta' karena tenggelam. Bukan hanya Tuvalu, sebagian besar wilayah Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan banyak lainnya di Pasifik barat juga nyaris mengalami kondisi serupa akibat perubahan iklim.

"Kedengarannya kasar, tetapi sangat sulit untuk membayangkan beberapa tempat dataran rendah ini masih ada," kata ilmuwan iklim dari Universitas Monash, Profesor Shayne McGregor, melansir laman News.com.au, 16 Agustus 2021.

Tanah Tuvalu yang dulunya subur kini menjadi lebih tandus karena menyerap garam laut. Akibatnya, hanya sedikit tanaman yang bisa tumbuh. Penyimpanan air bawah tanah juga telah dibanjiri oleh air laut yang berarti penduduk setempat bergantung pada air hujan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bencana bagi Pasifik

Dalam pertemuan Forum Pulau Pasifik pada 6 Agustus 2021, Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano mengatakan, kondisi itu akan menjadi 'bencana' bagi Pasifik. "Tidak ada keraguan bahwa kenaikan permukaan laut terus mengancam inti keberadaan kita, kenegaraan kita, kedaulatan kita, rakyat kita, dan identitas kita," tutur Kausea.

Sementara menurut McGregor, Pasifik tropis barat telah melihat permukaan laut naik lebih tinggi ketimbang di tempat lain karena fenomena El Nino dan La Nina. Permukaan laut di seluruh dunia memang tidak statis dan juga tidak naik atau turun secara seragam.

"Lautan bergolak bukannya diam. Sesuatu yang sehari-hari seperti pasang surut bisa sangat bervariasi bahkan di sekitar benua Australia. Selain itu, efek dari permukaan laut yang lebih tinggi tidak akan sama di setiap lokasi. Beberapa tempat akan memiliki tebing atau pertahanan pantai buatan yang melindungi daratan," terangnya.


Ancaman Air Laut

Pulau-pulau di dataran rendah pasifik diyakini akan berada di bawah ancaman air laut yang volumenya terus naik. Belum ada teknologi apapun yang dapat menghalau kekuatan alam itu."

"Titik tertinggi di atas permukaan laut di Tuvalu mungkin 4,6 meter tetapi ketinggian umum dari permukaan laut adalah sekitar 1,2 meter yang sangat rendah dan mereka tidak punya banyak pertahanan," ucap McGregor.

Selain Tuvalu, Kepulauan Marshall yang berpenduduk 60.000 orang juga disebut sebagai negara paling terancam di dunia karena risiko perubahan iklim. Meski setiap hari hidup dalam bayang-bayang ketakutan gelombang pasang, masyarakat Kota Funafuti tetap beraktivitas seperti biasa.

Kegiatan bongkar muat di pelabuhan, kegiatan perbelanjaan di supermarket tetap menggeliat. Para nelayan juga nampak bersemangat menjala ikan untuk dijual dan dikonsumsi sehari-hari.


Tips Liburan Aman Saat Pandemi

 

Wacana Pilpres 2024 Diundur 2027

HEADLINE: Muncul Wacana Penyelenggaraan Pemilu 2024 Diundur 2027, Peluangnya?

Liputan6.com 2021-08-20 00:01:53
Tata cara pemilu 2019. (Foto: merdeka.com)

Dalam sebuah diskusi bertajuk Pandemi dan Konstelasi Politik 2024, Jazilul Fawaid ditanya oleh pembawa acara. Pertanyaan yang diajukan kepadanya ialah apakah Pemilu akan benar-benar dilaksanakan pada 2024 atau tidak.

Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lantas mengungkapkan, pagelaran pesta demokrasi pada 2024 masih menjadi tanya. Lantaran saat ini, pandemi covid-19 yang sudah menyelimuti negeri sejak 2020 lalu, masih belum bertepi.

"Kalau kondisinya seperti ini jangankan TPS, masjid saja ditutup. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tentu unpredictable sampai hari ini," kata Jazilul pada Sabtu 14 Agustus 2021.

Ketidakpastian penyelenggaran Pemilu 2024 ini menghadirkan anggapan publik tentang adanya kemungkinan pesta demokrasi ini bakal diundur. Kendati KPU telah menafikannya, namun ada aturan yang menyebutkan pemilu bisa mundur melalui amandemen UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, kedua cara ini kemungkinanya tipis digunakan sebagai celah untuk mengundurkan pemilu. Karena dua cara itu dinilainya tidak memiliki alasan kuat untuk diterapkan saat ini.

"Kemungkinannya ada tapi tipis. Karena masyarakat menolak itu semua. Misalkan (DPR - Pemerintah membahasnya) secara diam-diam, tapi rakyat sudah paham dan sudah mengawal ini semua. Kalau pun dikeluarkan Perppu, tidak ada kepentingan yang memaksa." kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap mengawal rencana MPR mengamandemen UUD 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ujang mengatakan, jangan sampai amandemen tersebut melebar ke pasal lain kendati Ketua MPR Bambang Soesatyo telah menegaskan hanya melakukan perubahan terbatas.

"Ucapan politisi kan tidak bisa dipegang dan dipercaya. Kalau GBHN, rakyat masih memaklumi, tapi kalau sudah melebar kemana mana, rakyat yang akan protes," ujar dia.

Ujang mewanti-wanti, bila pengunduran pemilu 2024 ini dipaksakan, bakal ada resistensi yang besar dari masyarakat. Untuk itu, para segelintir elite politik agar tidak membuat keresahan publik di tengah pandemi saat ini.

"Bisa chaos kalau pemilu diundur dan tidak ada urgensi apa pun dan hanya mengakomodir kepentingan segelintir elite. Ini rakyat akan chaos. Saya melihatnya, jalan terbaik tidak ada istilahnya mundur pemilu dan sebagainya. Sesuai saja dengan ketentuan konstitusi, jalankan amanah itu dengan baik. Itu saja," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

"Dan tidak ada alasan apa pun yang menjadi pembenaran untuk mundur. Kalau ada isu-isu ingin mundur adalah isu orang yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut tidak masalah penyelenggaraan pemilu tersebut diundur. Asalkan pengunduran waktu tersebut harus didasari pada alasan yang jelas seperti terjadi bencana atau kondisi yang memang menghambat proses penyelenggaraan Pemilu.

"Jika kita lihat bahwa sekarang memang kondisi bencana, tetapi di titik tertentu, proses pilkada tetap bisa dilangsungkan. Karena sudah pernah dicoba pada 2020 dan sudah terlaksana. Karena itu tidak tepat lagi bicara soal kondisi bencana yang dapat memundurkan pilkada," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

Dia menegaskan, tak ada alasan kuat untuk memundurkan Pemilu 2024. Karena jabatan presiden dan wapres sudah jelas ditentukan dalam undang-undang.

"Kalau seandainya pilkada dan pilpres mundur hampir tidak mungkin ya. Karena secara konstitusional memang ada batasnya waktu yang tegas untuk kemudian seorang presiden kapan memulai jabatan dan kapan berakhirnya," kata dia.

Jika Pemilu diundur, kata dia, dampaknya tentu saja ada pemerintahan darurat dan membahayakan bagi kehidupan bernegara. Ini lantaran legitimasi dan konstitusionalitas presiden yang memimpin di kondisi darurat itu pasti bakal dipertanyakan.

"Kondisi seperti itu jelas-jelas mengancam demokrasi dan tidak sehat," tegas dia.

Karena itu, jalan terbaik saat ini ialah pemilu tetap digelar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebagaimana penegasan KPU bahwa Pemilu tetap akan dilangsungkan pada 2024.

"Saya pikir KPU sudah menyatakan bahwa tidak jadi mengundurkan pilkada serentak sehingga memang itu pilihan terbaik dan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pilkada dan pemilu di masa pandemi sebaik-baiknya," dia menjelaskan.

Infografis Muncul Wacana Pemilu 2024 Diundur 2027. (Liputan6.com/Abdillah)

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, isu pemilu 2024 diundur ke 2027 adalah isu inkonstitusional, kontraproduktif dan tidak relevan untuk diwacanakan di tengah situasi ketatanegaraan saat ini. Isu itu bisa memicu kekacauan politik akibat ketidakpuasan masyarakat.

"Akhirnya bisa mengganggu upaya kita dalam menangani pandemi yang justru memerlukan kondisi yang solid dan kondusif," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

Selain itu, penundaan pemilu ke 2027 juga tidak memiliki landasan hukum sebab Pasal 7 UUD Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Sehingga masa jabatan presiden menurut Konstitusi kita tidak boleh ditambah atau dikurangi. Maka, Pilpres tetap harus terselenggara pada 2024 agar pada 20 Oktober 2024 bisa dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji calon presiden dan wakil presiden terpilih," tegas dia.

Tak hanya itu, lanjut dia, Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 juga sudah jelas menyebut bahwa model keserentakan pemilu harus tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Maka kalau Pilpres tidak bisa diundur berdasar teks Konstitusi, pemilu DPR dan DPD juga demikian sebagai konsekwensi Pemilu serentak sebagaimana termaktub dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

Dia menegaskan penundaan Pilpres tidak dimungkinkan untuk dilakukan tanpa Amendemen Konstitusi atas Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Perpu atau revisi atas UU Pemilu tidak memiliki kapasitas hukum untuk menegasikan keberadaan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

"Sebab tidak dimungkinkan untuk memisahkan penyelenggaraan Pilpres dengan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD (vide Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019)," kata dia.

Namun demikian, berdasar preseden Pemilu 1999 yang merupakan pemilu legislatif yang dipercepat, yang dimungkinkan itu adalah untuk menata penjadwalan Pemilu Anggota DPRD dan Pilkada. Dimana dengan instrumen UU yang diatur sejak awal, bisa saja ada percepatan atau penundaan pemilu DPRD dan Pilkada.

Selain itu, dia juga menilai, mengamendemen Konstitusi hanya untuk memundurkan pemilu adalah langkah penuh kesia-siaan. Amanat reformasi tentang masa jabatan dan periodisasi presiden dan wakil presiden lahir dari sejarah panjang yang tidak boleh dinegasikan begitu saja.

"Apalagi tidak ada alasan yang benar-benar masuk akal untuk menunda pemilu. Kalau pilkada di tengah pandemi saja pemerintah dan DPR hanya menoleransi penundaan selama 3 bulan dengan alasan urgensi kehadiran pemimpin daerah yang definitif serta untuk menjaga sirkulasi elit yang demokratis, apalagi untuk pemilu nasional yang sudah tegas diatur Konstitusi batasan-batasan waktunya," terangnya.

Sementera itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sulit mencari alasan untuk menggolkan penundaan pemilu 2024. Alasan pandemi yang kerap didengungkan dinilainya tidak tepat.

"Melihat potensi pandemi berkepanjangan saya kira sangat tidak relevan bila dijadikan penundaan pemilu karena pemilu itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, semua telah terencana dan KPU sebagai penyelenggara seharusnya sudah memiliki antisipasi untuk hal itu," jelasnya kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

"Jadi saya tidak paham alasan untuk berpikir menunda pemilu ke 2027, kemudian jika diundur siapa yang menjadi presidennya? Jadi itu yang paling penting," dia mengimbuhkan.

Karena itu, Lucius menengarai wacana ini muncul dari kerja orang yang tidak puas dengan rencana amandemen yang semakin tidak jelas. Kemudian menutup ruang mereka terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode sehingga menghidupkan wacana liar penundaan pemilu ini.

"Kalau ini isu liar terus dibicarakan publik, akan ada ruang untuk berdiskusi solusi lain. Misalkan amandemen. Saya kira ke sana arahnya. Karena kan bersinggungan dengan Pemilu 2027, muncul juga berita kesepakatan lisan antara MPR dan Presiden yang sudah menyepakati amandemen walau disebeut hanya GBHN," ungkap dia.

Isu ini, menurutnya, akan menjadi celah untuk menggolkan hasrat politik segelintir elite politik. Dengan begitu, semua aktor akan bermain dengan agendanya masing-masing.

"Ini sama saja artinya dengan buka keran. Kalau GBHN bisa, kenapa yang lain tidak? Begitu keran terbuka, ini urusannya sudah politik. Semua bisa bermain dengan agendanya masing-masing," katanya.

Infografis Ragam Tanggapan Wacana Pemilu Diundur 2027. (Liputan6.com/Abdillah)

Isu untuk Pembusukan Terhadap Jokowi

Wakil Ketua Komisi II Luqman Al Hakim menegaskan bahwa isu Pemilu diundur 2027 adalah hoaks. Ia menduga kabar tak valid itu disulut oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakpastian dan keresahan masyarakat.

"Tujuan akhir mereka adalah menciptakan perluasan ketidakpercayaan rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Upaya pembusukan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, yakni untuk membuat Jokowi tidak menjadi faktor penentu (determinant factor) siapa yang akan menjadi Presiden 2024-2029," kata Luqman kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

Ia mengungkapkan, KPU bersama Pemerintah, Komisi II, Bawaslu dan DKPP sudah menyusun draft tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Ia pun meminta KPU segera memfinalisasi keputusan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 serta mengumumkan kepada masyarakat.

"Isu Pemilu 2024 diundur ke 2027 dikaitkan dengan pandemi covid-19, juga tidak masuk akal. Pertama, negara ini telah dan sedang bekerja keras untuk mengendalikan covid-19. Banyak kemajuan yang telah dicapai. Banyak pihak yang memprediksi pandemi covid-19 akan berakhir 2022. Sudah banyak negara lain yang berhasil mengendalikan covid-19 dan kehidupan masyarakatnya kembali normal," jelas dia.

Kedua, Luqman menambahkan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman menggelar event electoral pada saat Pandemi Covid-19 sedang ganas, yakni Pilkada serentak bulan Desember 2020 kemarin. Pilkada serentak 2020 berjalan lancar dan demokratis.

"KPU dan Bawaslu terbukti dapat menjalankan agenda kenegaraan itu dengan sangat baik. Tidak ada kekacauan atau kegagalan Pilkada serentak kemarin yang disebabkan faktor covid-19," ujarnya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 jelas mengatur Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan UUD tidak bisa dianulir dengan UU atau Perppu.

"Jelas bahwa setiap lima tahun harus dilaksanakan Pemilu. Sama sekali tidak ada celah konstitusional untuk memundurkan pemilu 2024 ke tahun 2027. Clear ya!" tegas dia.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terus menggoreng isu pengunduran pemilu tahun 2027. Keresahan masyarakat yang ditimbulkannya dapat mengganggu penanganan covid-19.

"Seluruh energi bangsa ini harus difokuskan untuk menangani bencana covid-19 agar segera bisa berakhir," ujar Luqman.

Hal senada diungkapkan kolega Luqman di DPR. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa pelaksanaan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Tidak ada pergeseran waktu pelaksanaan menjadi 2027.

Menurutnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021)

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta KPU RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang akan digelar pada 2024.

Kedua skenario itu, yakni pemilu dalam situasi pandemi covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. Itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir.

"Karena pada pilkada 2020 lalu, digelar di tengah pandemi. Kita belum bisa memprediksi kapan pandemi covid-19 selesai," kata dia.

Guspardi mengimbuhkan, dua skenario tersebut tentunya nanti berdampak pada penambahan anggaran. Pada pilkada 2020, DPR sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran.

"Begitu pula untuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Apabila pandemi tak kunjung usai, akan ada penambahan anggaran, seperti untuk penerapan protokol kesehatan," tuturnya.

Guspardi mengatakan, KPU RI tengah menyusun regulasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU mewacanakan usulan pemilu presiden dan legislatif digelar pada 21 Februari 2024 dan pilkada pada 27 November 2024. DPR terbuka dengan usulan KPU.

Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai ada tahapan yang berhimpitan antara pilkada dan pemilu. Termasuk pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbarengan dengan hari besar dan juga memperhatikan faktor alam seperti musim hujan dan lain sebagainya. Dan usulan tanggal pelaksanaan oleh KPU juga belum difinalisasi.

"Jadi Jadwal pelaksanaannya belum diputuskan. Kita mencari waktu yang tepat. Setelah masa reses ini selesai Komisi II akan membicarakan dan membahasnya bersama penyelenggaraan pemilu dan Kemendagri," ujar dia.

"Baru berlaku menjadi keputusan setelah dibicarakan dan disahkan oleh DPR dan pemerintah," dia mengimbuhkan.

Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai masih terlau dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilu 2024. Partai Demokrat menyarankan agar fokus mengkritisi dan membantu pemerintah dalam menangani pandemi.

"Masih banyak yang perlu dilakukan, untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif covid-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate, dan penurunan death rate, agar bisa mencapai angka seperti sebelum PPKM Darurat 3 Juli 2021," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).

Saat ini, beberapa indikator memang turun dibandingkan beberapa minggu terakhir. Tapi masih belum serendah seperti sebelum PPKM Darurat pada 3 Juli 2021.

"Apakah sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021? Target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan. Kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekedar citra belaka," ujar dia.


Jangankan TPS, Masjid Saja Ditutup

Isu ketidakpastian Pemilu 2024 sebelumnya dilontarkan Jazilul Fawaid dalam sebuah acara diskusi bertajuk Pandemi dan Konstelasi Politik 2024. Kala itu, Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ditanya apakah Pemilu 2024 itu benar-benar ada atau tidak.

Jazilul mengungkapkan, sampai saat ini masih belum diketahui ujung dari akhir pandemi covid-19 ini. Bila pandemi masih terus mengganas, kegiatan-kegiatan di tempat yang menimbulkan kerumunan tentu tidak diperbolehkan. Karenanya gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini masih unpredictable.

"Ini yang menjadi tanda tanya kita semua. Jadi kalau kondisinya seperti ini jangankan TPS, masjid saja ditutup. Jadi kalau kondisinya seperti ini tentu unpredictable sampai hari ini," kata Jazilul pada Sabtu 14 Agustus 2021.

Untuk itu, Gus Jazil--begitu sapaan akrabnya-- meminta semua pihak terkait untuk mempersiapkan rencana kemungkinan terburuk. Karena menurutnya, jika itu benar-benar terjadi akan menimbulkan permasalahan terkait ketatanegaraan.

"Itu tentu akan ada problem ketatanegaraan kalau ternyata misalkan pada jadwal yang ditentukan oleh KPU itu kira-kira Februari 2024 ternyata varian Delta itu main lagi, otomatis semua ditutup termasuk TPS. Nah kalau kejadian seperti itu tentu para politisi harus berkumpul mencari jalan," ujarnya.

Kabar ini pun kemudian menuai polemik. Bahkan semakin menghangat setelah tersebar pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra yang menyebut adanya kemungkinan pergeseran waktu Pemilu 2024 menjadi 2027.

Kata Ilham, wacana itu sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

"Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada 2027," kata Ilham dalam Seminar Nasional "Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal", Selasa 23 Juni 2020.

Isu ini lantas dibantah oleh Komisioner KPU RI I Dewa Raka Sandi. Dia menegaskan, pernyataan Ilham itu diambil dari kutipan sebuah berita pada Juni 2020 lalu, saat ada wacana revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

"Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra selaku narasumber yang diambil kutipan untuk berita telah menyampaikan klarifikasi kepada media massa bahwa Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 diselenggarakan pada tahun 2024," kata Raka Sandi dalam keterangannya, Selasa 17 Agustus 2021.

Yang shahih adalah, tegas Raka, KPU menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, terkait penyelengaraan Pemilu dan Pemilihan.

"Yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024," ungkap Raka Sandi.

Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU, lanjutnya, ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah.

"KPU selaku penyelenggara Pemilu fokus pada tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sebatas memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislatif," jelas Raka Sandi.

KPU menyebut kesepakatan Tim Kerja Bersama bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024.

"Tetap diselenggarakan tahun 2024, sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016. Pemilu direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024," kata Raka Sandi.

Penegasan lainnya juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut pemunduran jadwal pemilu tidak mungkin terjadi.

"Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu pemilu yang kemudian diundur 2027 itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/8/2021).

Saat ini, KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024.

"Kita fokus saja pada persiapan-persiapan tahapan-tahapan yang mungkin akan segera disampaikan KPU. Kepada masyarakat jangan termakan isu-isu yang membuat imun turun. Ini kan kalau yang membuat dinamika-dinamika tidak perlu itu bisa membuat imun turun," katanya.