Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Dalam PP ini tercantum sejumlah kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di antara aturan itu menyebutkan, PNS harus bersikap netral saat Pemilu nanti serta tidak boleh membolos dalam bekerja. Jika itu dilakukan, ancamannya tidak main-main. PNS akan diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat dari Abdi Negara.

Kendati demikian, Pengamat Kebijakan dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai peraturan ini tidak akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap perilaku PNS. Terlebih mereka yang bertugas di daerah-daerah.

"Kalau di daerah itu sangat tergantung kepada kepala daerah. Yang menentukan pemecatan kepala daerah, BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Bukan pusat," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Dia mencontohkan saat Menteri Sosial Tri Rismaharini memarahi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Tuban Eko Julianto. Saat blusukan di Tuban, Risma mencak-mencak lantaran ada dugaan kesalahan terkait penyaluran bansos sembako dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun sikap Risma ini, kata Trubus, hanya sebatas meluapkan emosi. Tidak sampai kepada pemecatan terhadap Kepala Dinas Sosial tersebut.

"Pertanyaan apakah Bu Risma bisa memecat kepala dinas? Nggak bisa. Karena itu tergantung kepala daerahnya," ujar dia.

Trubus menilai peraturan sebelumnya, PP Nomor 53 tahun 2010 sebenaranya sudah tepat dalam mengatur kedisiplinan PNS. Namun aturan ini tidak menggigit lantaran tanpa diiringi ketegasan dari pemerintah.

"PP 53 seperti macan ompong. Sebenarnya itu sudah cukup, tapi selama ini tidak ada kemauan politik untuk menegakkan itu," ujar dia.

Menurutnya, pemecatan di kalangan PNS akan sulit terwujud lantaran masing-masing dari mereka sudah saling melindungi. Sehingga sanksi ini akan sulit diterapkan atasan terhadap anak buahnya.

"Apakah kepala lembaga memberhentikan anak buahnya, nggak mungkin. Semua ini kan sudah tahu boroknya masing-masing. Enggak mungkin, jeruk makan jeruk," kata dia.

"Penerapannya sulit. Walaupun bisa tapi sulit. Kuncinya political will. Kalau nggak, nggak bisa," tegas Trubus.

Terlebih saat ini, para PNS yang dipecat dapat menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan begitu, menurutnya, penerapan kebijakan ini akan semakin jauh terlaksana.

"Tentang banding PNS itu memberi ruang misalnya nggak puas, bisa banding. Orang diberhentikan mempertimbangkan banyak faktor, tidak semata bolos, tidak semata mendukung satu paslon, ada hal lain dipertimbangkan. Masa jabatan dia, masa dia mengabdi, dipertimbangkan semua," ujar dia.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memecut kinerja PNS agar lebih giat lagi. Dengan demikian, nilai-nilai profesionalitas akan terwujud pada pelayanan pemerintahan. "Kebijakan ini maunya PNS kerjanya sungguh-sungguh," demikian kata Trubus.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai penerbitan PP tersebut sangat tepat. Sebab selama ini, PNS mengeluh tentang adanya 'tanggung jawab tambahan' tersebut.

"Saya setuju itu. Memang PNS itu mengeluh karena akhirnya diserahi tanggung jawab tambahan untuk turut memenangkan incumbent. Artinya kita melihat peraturan berlaku juga untuk Pilkada," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Firman mengungkapkan, keluhan dari PNS tersebut ia dapatkan saat melakukan riset di berbagai daerah. Tanggung jawab tambahan ini, disebutnya bukan dari job description PNS yang sesungguhnya.

"Saya kira itu juga bagian dari abuse of power ya. Di mana International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mencatat, salah satu nilai demokratisasi negara adalah ketidakberpihakan aparatur negara. Itu ada salah satu kategorinya. Kalau bicara demokrasi itu juga masuk," ujar dia.

"Kita bicara profesional birokrat, seperti birokrasi yang dibayangkan Max Weber itu juga masuk. Profesional tidak berpihak," jelas Firman.

Hanya saja diakui ini harus dilakukan secara konsisten. Penerapannya saat ini masih menjadi pertanyaan besar.

"Dan di sini sebenarnya diharapkan konsistensi Presiden. Sebagai pemimpin dan pembina kepala daerah. Dia harus selalu mengingatkan, tidak segan-segan menegur kalau memang ada kepala daerah yang memanfaatkan itu. Dan dia perintahkan ini dalam suatu surat yang sifatnya dari Presiden langsung kepada seluruh ASN, baik berupa edaran atau lainnya, yang mengharuskan mereka netral. Diingatkan kembali jelang masa kampanye," terang Firman.

Meski demikian, dia menilai perlu juga ada sanksi terhadap mereka yang terbukti menggerakkan PNS untuk tidak bersikap netral. Aturan sanksi ini dapat dicantumkann dalam surat Presiden tersebut.

"Kalau memang terbukti nyata memaksa, itu mungkin ada sanksi. Saya kira itu baik sekali kalau memang di aturannya nanti ada klausul yang menyebutkan hal itu. Artinya tidak hanya PNS saja yang jadi sasaran, tapi juga mereka yang memanfaatkannya," ujar dia.

Firman menilai kondisi di lapangan terkait mobilisasi PNS untuk tidak bersikap netral sudah memasuki kondisi yang darurat. Bahkan hasil riset yang dilakukan, dia mendapatkan kesimpulan betapa dahsyatnya pemanfataan birokrat oleh incumbent.

"Karena itu memang situasi sudah genting, saya setuju. Makanya saya bilang ini terlambat," ujar pria jebolan S3 dari School of Social Sciences and Humanities, specialising Indonesian Politics, University of Exeter ini.

Kondisi ini, Firman menegaskan, tidak hanya ada pada pemilihan kepala daerah semata. Bahkan bisa saja terjadi pada momen pemilihan presiden.

"Pilpres, apalagi itu. Bahkan kemudian disebut ada beberapa provinsi yang jadi sasaran utama karena besar jumlah masyarakatnya dan kemenangan di situ dalam tingkat gubernur akan sangat membantu. Ini mengindikasikan bahwa ujung-ujungnya pasti pemanfataan birokrat di provinsi itu," kata dia.

Sanksi Berat untuk Pemanfaat PNS

Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyati menilai masalah netralitas ASN menjadi salah satu pelanggaran yang sering muncul di pemilu atau pilkada. Sebenarnya, kata dia, aturan tentang netralitas PNS di Pemilu itu sudah ada.

"Cuma memang salah satu tantangannya adalah di penerapan sanksinya," kata Khairunnisa kepada Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Khairunnisa menambahkan, yang tidak kalah penting dari aturan ini adalah mekanisme pengawasan sebelum adanya tindakan pelanggaran netralitas PNS tersebut. Misalnya bagaimana pengawasan yang dilakukan Kemenpan-RB agar ASN tetap netral saat Pemilu atau Pilkada.

"Misal pengawasan seperti apa? Apakah ada mekanisme wistle blower. Nah kalau mekanisme pengawasan sudah jalan, kan tidak perlu yang namanya pengaduan dan sebagainya," jelas dia.

Menurut Khairunnisa, sanksi pemecatan tak hanya diterapkan kepada PNS yang tidak bersikap netral. Tapi juga harus menyasar para petahana yang terbukti memanfaatkan kekuasaannya dalam memobilisasi PNS.

"Betul (perlu ada sanksi), sebetulnya ada sanksinya. Bisa didiskualifikasi. Ada (pernah terjadi) di beberapa pilkada. Pada 2020 lalu sempat ada diskualifikasi incumbent yang misalnya dia tidak kampanye, tetapi dia bilang saya bikin jalan nanti pilih saya, kan saya sudah bikin jalan, ada yang diskualifikasi kemarin," ujar dia.

Sedangkan Asdep Integritas dan Evaluasi Sistem Merit SDM Aparatur Kemenpan RB, Damayani mengungkapkan, ketentuan ASN/PNS harus netral merupakan kebijakan yang sudah ada sejak UU Kepegawaian yang lama. Kemudian dipertegas kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selain itu, lanjut dia, UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya netralitas sebagai suatu asas dan prinsip dari manajemen ASN, untuk mendukung tugas fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"Jadi aturan/kebijakan yang muncul setelahnya merupakan penguatan dan penegasan atas ketentuan yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan pada PP 94/21 terkait hal ini ada di pasal 5 khususnya huruf n," ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Dalam menerapkan aturan baru ini, kata dia, perlu didukung dengan proses internalisasi, sosialisasi, diseminasi untuk memberikan pemahaman. Lalu selanjutnya dalam tahapan penerapan atau implementasinya perlu sinergi antarberbagai stakeholder baik antarunit kerja maupun antarinstansi untuk menegakkan aturan atau kebijakan tersebut.

"Kemudian perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat diambil langkah strategis selanjutnya," kata dia.

Damayani menilai netralitas PNS menggunakan hak suaranya di bilik suara merupakan hak yang bersangkutan sebagai warga negara yang memiliki hak memlih. Potret ketidaknetralan PNS dalam kontestasi politik dikategorikan apabila PNS yang bersangkutan baik secara sendiri maupun dengan kewenangan, kebijakan, pengaruh untuk mempengaruhi terhadap preferensi masyarakat dalam memilih salah satu kandidat.

"Namun, prinsip netralitas PNS perlu ditonjolkan tidak hanya pada saat ada kontestasi politik, tapi juga netralitas perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Setidaknya netralitas PNS dapat dilihat pada 3 dimensi lainnya, yakni pada penyelenggaraan pelayanan publik, perumusan/pembuatan keputusan dan kebijakan, serta dalam aspek manajemen ASN," terang dia.

Sementara itu, Badan Kepagawaian Negara (BKN) mengungkapkan data pelanggaran netralitas ASN pada pilkada Serentak tahun 2020. Dalam data yang diterima Liputan6.com, disebutkan ada 1.005 ASN yang dilaporkan melanggar netralitasnya. Kemudian sebanyak 963 ASN yang melanggar dan mendapat rekomendasi KASN, serta 836 ASN yang sudah ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi.

Sedangkan 127 ASN, belum ditindaklanjuti PPK dan data kepegawaiannya telah diblokir.

Peraturan Baru untuk PNS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan itu salah satunya menekankan bahwa PNS harus netral dalam Pemilu dan tak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden maupun calon kepala daerah manapun.

"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," demikian bunyi Pasal 5 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Selasa (14/9/2021).

Adapun PNS yang terbukti melanggar tak bersikap netral dalam Pemilu dapat dikenakan hukuman disiplin berat yang terdiri dari, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Selain itu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan hingga pemberhentian dengan hormat.

"Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," bunyi Pasal 14.

Hukuman disiplin berat diberikan kepada PNS yang terbukti menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kemudian, membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Lalu, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Mulai dari, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

"Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk," jelas PP 94 tahun 2021.

Sementara itu, PNS yang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan hingga 12 bulan.

"Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku," bunyi Pasal 40.

Selain itu, jika PNS dalam 1 tahun terhitung tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 hari, maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

"Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun," bunyi Pasal 9 PP 94/2021, dikutip Rabu (15/9/2021).

Hukuman disiplin dikenakan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 11-13 hari dalam satu tahun. Sanksi berupa pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Bagi PNS yang kedapatan bolos kerja tanpa alasan sah hingga total 14-16 hari, maka akan diberikan pemotongan uang tunjangan kinerja 25 persen selama 9 bulan.

"Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun," demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3.

Sanksi lebih berat dijatuhkan pada PNS yang nekat bolos kerja tanpa alasan sah selama 21-24 hari, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

"Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun," tulis Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2.

Selanjutnya, pegawai yang bolos kerja tanpa alasan sah hingga 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan akan terkena pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman serupa berlaku bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut. Pemerintah pun akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Ratu Elizabeth II mengirim pesan ucapan selamat kepada diktator Korea Utara Kim Jong-un pada hari nasional negara itu pekan lalu.

Seorang juru bicara Istana Buckingham mengatakan kepada CNN bahwa Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) mengirim pesan kepada rakyat Korea Utara atas nama Ratu Elizabeth II., demikian dikutip dari laman hindustantimes, Rabu (15/9/2021).

Juru bicara kerajaan juga menambahkan bahwa itu adalah "praktik standar" yang mirip dengan hari-hari nasional lainnya di seluruh dunia dan "telah dilakukan sebelumnya."

"Saat rakyat Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) merayakan hari nasional mereka, saya mengirimkan harapan baik saya untuk masa depan," demikian bunyi pesan yang dikirim oleh Ratu Elizabeth, menurut media pemerintah Korea Utara Korean Central News Agency (KCNA).

KCNA juga mengkonfirmasi pesan dari Ratu Inggris diterima pada 7 September, dua hari sebelum negara itu merayakan ulang tahun ke-73, menurut sebuah laporan di Daily Mail.

"Kim Jong-un pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), menerima pesan ucapan selamat dari Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara pada 7 September," bunyi laporan itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Baru Dipublikasi

Seorang pejabat FCDO mengatakan kepada CNN bahwa Ratu juga telah mengirim pesan ucapan selamat yang serupa ke Korea Utara di tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun ini adalah pertama kalinya pesan seperti itu diungkapkan kepada publik.

Korea Utara menandai hari nasionalnya tahun ini dengan parade militer tengah malam di ibu kota Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya dilaporkan muncul di peron di alun-alun Kim Il-sung dan melambai ke arah kerumunan.

Yang Xin Min (72) adalah pria yang memiliki tubuh kekar seperti binaragawan. Tubuhnya yang kekar itu tidak terlihat seperti seorang kakek pada umumnya. Yang Xin Min adalah warga China. Banyak orang takjub melihat tubuhnya yang berotot, mengingat usianya sudah tidak lagi muda.

Dikutip dari World of Buzz, Jumat (10/9/2021), dalam wawancara dengan Change Production, saluran media kebugaran Tiongkok, Yang berkata bahwa dirinya rutin periksa ke dokter terkait kesehatan tubuhnya.

"Dokter saya mengatakan bahwa saya tidak terlihat lebih dari 60 hari. Mereka juga mengatakan, bahwa kepadatan tulang saya tampak seperti usia 30 tahun," tutur Yang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor0811 9787 670hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menerapkan Pola Hidup Sehat

Ia kemudian berbagi tips mengenai pola hidup sehat yang dijalaninya. Yang mengatakan, dirinya terbiasa bangun saat matahari mulai terbit dan kembali tidur saat matahari terbenam. Waktu tidur itu umum dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya, ia menyiapkan tomat, mentimun, telur, oatmeal, dan dada ayam untuk sarapan. Ia telah mengonsumsi menu tersebut selama hampir 10 tahun secara konsisten.

Mulai Latihan Sejak Tahun 1984

Dalam wawancara lain dengan South China Morning Post, Yang mengungkapkan bahwa ia termotivasi oleh Arnold Schwarzenegger, binaragawan Amerika Serikat. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk berolahraga rutin sejak tahun 1984.

Jadi Binaragawan Pertama di China

Ia kemudian menjadi salah satu binaragawan pertama di China. Salah satu prestasi yang dimilikinya adalah berhasil meraih peringkat pertama dalam kejuaraan Asia pada 1998. Selain itu, Yang juga berhasil berada di peringkat keempat di Arnold Classic USA 2015 untuk master binaraga pria.

Ingin Jadi Pelatih

Olahraga yang digelutinya saat ini adalah lari pagi setiap hari dan latihan angkat beban di sore hari selama satu setengah jam. Ia telah menganggap olahraga sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Harapannya saat ini adalah ingin menjadi seorang pelatih.

"Saya ingin merekrut peserta magang dan bermimpi membangun juara dunia," kata Yang.

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa modifikasi vaksin COVID-19 mungkin saja terjadi di masa depan mengingat virus Corona yang terus bermutasi.

Menurut Tjandra, kemungkinan ini terjadi bila efikasi atau efektivitas vaksin COVID-19 yang ada saat ini kian menurun menghadapi varian virus SARS-CoV-2.

Dengan adanya modifikasi vaksin COVID-19, lanjutnya, para produsen maupun peneliti tidak perlu lagi membuat vaksin Corona baru.

"Kita tahu bahwa semua varian Virus Corona dapat menurunkan efikasi vaksin COVID-19. Kalau (efikasi) turun lagi, ya bisa modifikasi vaksin. Jadi, enggak perlu buat vaksin baru," kata Tjandra Yoga saat memberikan Kuliah Pakar Peran Biomedis di Era dan Pasca Pandemi pada Rabu, 15 September 2021.

"Kalau menunggu membuat vaksin baru lagi, bisa prospeknya lumayan, setahun. Untuk modifikasi cukup cepat, enam sampai delapan minggu, sehingga vaksin yang dikeluarkan juga cepat," Tjandra melanjutkan.

Walau begitu, Tjandra Yoga menekankan bahwa modifikasi vaksin COVID-19 sekarang ini belum perlu dilakukan. Ini disebabkan vaksin COVID-19 yang ada, seperti Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm hingga Pfizer masih efektif melawan varian virus meski ada penurunan efikasi.

"Sejauh ini belum perlu. Vaksin sekarang masih mampu melawan varian Virus Corona dan mencegah gejala COVID-19 berat dan kematian," kata pria yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Modifikasi Vaksin COVID-19 Booster

Peneliti di Texas, Amerika Serikat memberikan bukti tentang perlunya memodifikasi vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan agar sesuai dengan varian Virus Corona yang beredar.

Hasil studi tim dari University of Texas Medical Branch di Galveston menunjukkan, profil netralisasi silang yang berbeda yang ditimbulkan ketika hamster divaksinasi dengan protein dari varian SARS-CoV-2 yang berbeda yang menjadi perhatian.

Protein lonjakan adalah struktur utama yang digunakan virus untuk menginfeksi sel inang dan target utama antibodi penetralisir setelah vaksinasi atau infeksi alami. Setiap lonjakan varian menghasilkan titer penetral yang lebih cepat dan lebih tinggi terhadap varian SARS-CoV-2.

Pei-Yong Shi dan rekannya menulis hasil penelitian memiliki implikasi penting untuk desain strategi booster vaksin COVID-19. Studi ini berjudul Distinct neutralizing kinetics and magnitudes elicited by different SARS-CoV-2 variant spikes, yang diterbitkan di bioRxiv pada 2 September 2021.

Munculnya varian SARS-CoV-2, menurut para peneliti menjadi ancaman bagi program vaksinasi. Ini dapat membahayakan efektivitas vaksin, yang bisa menurunkan kemanjuran.

Peneliti mengamati varian Virus Corona Beta dan Kappa yang menunjukkan sensitivitas paling rendah terhadap netralisasi oleh serum yang divaksinasi, sedangkan Alpha dan Delta dikaitkan dengan peningkatan transmisibilitas.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 yang dimodifikasi akan menghasilkan aktivitas penetral yang kuat terhadap varian co-sirkulasi lainnya. Begitu juga perlindungan silang yang diberikan setelah infeksi alami masih harus dipelajari pada populasi yang tidak divaksinasi.

Modifikasi Vaksin COVID-19 Tunjukkan Perlindungan Signifikan

Tim peneliti menyiapkan panel empat virus SARS-CoV-2 chimeric, masing-masing membawa gen lonjakan varian yang berbeda dari Alpha, Beta, Gamma atau epsilon. Mereka menganalisis imunogenisitas dari setiap lonjakan varian.

Para peneliti memvaksinasi hamster. Sampel serum diambil dari hewan pada hari ke 14, 28, dan 45 pasca imunisasi. Sampel diuji untuk menetralkan titer terhadap virus varian-spike, termasuk virus delta-spike yang saat ini lazim.

Vaksinasi dengan lonjakan varian yang berbeda menghasilkan besaran penetralan yang berbeda terhadap varian SARS-CoV-2 lainnya. Setiap lonjakan varian menimbulkan aktivitas penetralan yang lebih cepat dan lebih kuat terhadap varian SARS-CoV-2.

Melansir News Medical Lifescience, besaran dan peringkat titer penetral terhadap varian tergantung pada varian spike mana hewan yang divaksinasi.Tim memilih varian virus yang menunjukkan titer penetral terendah di setiap kelompok yang divaksinasi dan menantang hewan pada hari ke-49 pasca-imunisasi.

Dibandingkan dengan tikus kontrol, semua varian sampel virus Corona hamster yang divaksinasi, spike menunjukkan perlindungan yang signifikan. Viral load adalah 82- hingga 10.112 kali lipat lebih rendah pada cuci hidung, 955- hingga 120.000 kali lipat lebih rendah pada trakea hewan dan 57.000 hingga 490.000 kali lipat lebih rendah di paru-paru.

Infografis Vaksin Covid-19 Terbukti Efektif Kurangi Tingkat Kematian

Artis Krisdayanti baru-baru ini menghebohkan publik usai membeberkan jumlah gajinya sebagai anggota DPR RI. Istri Raul Lemos itu merupakan salah satu dari kalangan artis yang duduk sebagai anggota DPR mewakil dapil Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Besaran gaji Krisdayanti diungkapkannya saat menjadi tamu di Akbar Faizal Uncensored. Tak main-main, selain gaji pokok, pelantun lagu Menghitung Hari itu juga mendapat tunjangan dan dana-dana lainnya. Dilansir dari Merdeka.com, Krisdayanti mengungkapkan setiap tanggal 1 (dapat) Rp16 juta dan di tanggal 5, Rp59 juta.

Akbar Faizal pun bertanya soal dana lainnya. Akbar Faizal yang juga politikus ini tahu jika Krisdayanti belum menyebutkan secara lengkap. Krisdayanti juga mengungkapkan soal dana kunjungan dapil yang besarannya Rp140 juta.

"Dana aspirasi mungkin ya itu memang wajib untuk kita namanya juga uang negara. Jadi dana aspirasi kita itu setiap reses kita, Rp450 juta. Itu lima kali dalam setahun kita, dan juga harus menyerap aspirasi artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita, aturan-aturan itu, sekitar 140 juta, delapan kali dalam setahun," ungkap Krisdayanti.

Lantas berapa harta para artis yang kini jadi anggota DPR? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat situs elhkpn.kpk.go.id membuka untuk publik agar bisa mengakses harta kekayaan penyelenggara negara. Beberapa nama rajin melapor harta kekayaan, namun ada juga yang masih kosong, termasuk Krisdayanti.

Seperti terlihat di situs LHKPN milik KPK, berikut Liputan6.com himpun harta kekayaan 6 artis wanita yang jadi anggota DPR, Rabu (15/9/2021).

1. Arzeti Bilbina

Arzeti Bilbina merupakan artis yang kini jadi anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Arzeti terdaftar sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Ia melaporkan harta kekayaan sejak 20 Mei 2016 senilai Rp 600.000.000. Di tahun 2018, Arzeti melaporkan hartanya kembali pada 31 Desember yang jumlahnya Rp 868.000.000.

2. Desy Ratnasari

Desy Ratnasari jadi anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia tercatat melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2014 senilai Rp 8.759.499.572. Harta kekayaannya terus naik dari tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan pada 31 Desember 2020, ia memiliki harta Rp 10.851.892.160.

3. Mulan Jameela

Tercatat atas nama R. Wulansari sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Mulan Jameela melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2019 yakni senilai Rp 15.592.073.092.

4. Nurul Arifin

Nurul Arifin tercatat sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya melaporkan harta kekayaan pada 18 Maret 2014 sebesar Rp 9.638.927.007. Setelahnya, artis senior itu kembali melapor pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 14.517.117.645.

5. Rachel Maryam

Rachel Maryam sebagai Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhitung melapor harta kekayaan sejak 28 November 2014 sebesar Rp 3.113.500.000. Di tahun 2017 hartanya naik menjadi Rp 5.771.315.761. Kemudian pada 2018, harta Rachel Maryam menurun. Lalu kembali ke angka Rp 5 miliar di tahun 2020.

6. Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia tercatat melaporkan harta kekayaan pada 19 November 2014 sejumlah Rp 2.607.963.445.

Kemudian pada 31 Desember 2018 kekayaannya bertambah menjadi Rp 5.566.625.098. Di kolom jenis laporan juga berubah menjadi 'Khusus, calon PN'. Harta kekayaannya terus naik hingga Rp 11.718.907.455 pada 31 Desember 2020.

Kelompok militan Taliban telah mengizinkan segala jenis kegiatan olahraga, mulai dari renang hingga sepak bola, lari hingga menunggang kuda, yang bahkan jumlahnya mencapai 400 jenis cabang olahraga. Namun, kaum wanita tidak diizinkan untuk melakukan jenis kegiatan olahraga apapun.

"Tolong jangan bertanya lebih banyak tentang wanita," kata Bashir Ahmad Rustamzai, selaku kepala direktorat pendidikan jasmani dan olahraga Afghanistan yang setingkat dengan kementerian olahraga.

Mengutip Channel News Asia, Rabu (15/9/2021), Rustamzai, mantan juara kung fu dan gulat bertubuh kekar dengan janggut hitam dan putih lebat, ditunjuk kelompok militan itu menjadi direktur jenderal olahraga dan pendidikan jasmani Afghanistan.

Pernah menjadi ketua federasi gulat ketika Taliban terakhir berkuasa, Rustamzai kemudian bekerja dengan pemerintah yang didukung Barat, sebelum berselisih dengan mereka karena "korupsi yang meluas," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tolak Jawab Hak Perempuan Berolahraga

Dalam penampilannya menganakan sorban hitam khas Taliban, Rustamzai berulang kali mengelak pertanyaan soal olahraga oleh kaum perempuan.

Selama rezim brutal dan menindas para ekstremis dari 1996 hingga 2001, wanita sepenuhnya dilarang bermain olahraga apa pun sementara olahraga pria dikontrol dengan ketat. Perempuan juga sebagian besar dilarang dari pendidikan dan pekerjaan.

Stadion olahraga secara teratur digunakan untuk eksekusi publik.

"Kami tidak akan melarang olahraga apa pun, kecuali tidak sesuai dengan hukum syariah ... ada 400 jenis olahraga yang diizinkan," kata Rustamzai.

Tak lama setelah itu, dia menyaksikan demonstrasi oleh pemuda Afghanistan, beberapa meluncur di atas roller blades, dan mengibarkan bendera putih Taliban.

Rustamzai mengatakan bahwa mematuhi hukum Islam berarti sedikit perubahan dalam praktik dibandingkan dengan negara lain.

"Itu tidak banyak berubah," katanya, seraya mencatat bahwa, misalnya, pemain sepak bola atau petinju Muay Thai harus mengenakan "celana pendek sedikit lebih panjang, yang jatuh di bawah lutut".

Mendorong partisipasi perempuan, dia mengatakan dia masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi Taliban.

"Kita bisa membayangkan hal yang sama seperti di universitas: mengizinkan perempuan untuk berolahraga, tetapi terpisah dari laki-laki," kata salah satu penasihatnya.

Namun Rustamzai tidak mau memastikannya secara langsung.

Aturan baru di universitas memungkinkan perempuan untuk terus belajar selama mereka benar-benar dipisahkan dari laki-laki, dan mematuhi aturan berpakaian jubah abaya dan cadar niqab. Kurikulum juga akan dikontrol.

Wanita Disebut Tak Perlu Berolahraga

Pekan lalu, wakil kepala komisi kebudayaan Taliban, Ahmadullah Wasiq, mengatakan bahwa "tidak perlu" bagi perempuan untuk berolahraga.

"Dalam kriket, mereka mungkin menghadapi situasi di mana wajah dan tubuh mereka tidak akan ditutup," kata Wasiq kepada penyiar Australia SBS.

"Islam tidak mengizinkan wanita terlihat seperti ini."

Tetapi Taliban sudah berada di bawah tekanan, terutama untuk kriket, di mana peraturan internasional menyatakan bahwa negara-negara juga harus memiliki tim wanita yang aktif untuk ambil bagian dalam pertandingan uji.

Ketua Dewan Kriket Afghanistan (ACB) Azizullah Fazli kemudian mengatakan kepada SBS Radio Pashto bahwa dia masih berharap para wanita bisa bermain.

"Segera, kami akan memberi Anda kabar baik tentang bagaimana kami akan melanjutkan," katanya.

Namun Rustamzai menjauhkan diri dari pertanyaan soal masa depan olahraga wanita.

"Pendapat dari para tetua kami (Taliban senior) penting," katanya.

"Jika mereka meminta kami untuk mengizinkan wanita, kami akan - jika tidak, kami tidak akan melakukannya. Kami menunggu pengumuman mereka."

Sulit dipungkiri, rilisan fisik karya musik kian tersisih dengan adanya platform online untuk memutar lagu-lagu favorit. Meski begitu, sebuah toko kaset di Inggris tetap bertahan dan menghadirkan nuansa nostalgia bagi siapa saja yang ada di sana.

Dilansir dari Japan Today, Selasa (14/9/2021), toko kaset bernama Mars Tapes ini ada di sudut lantai atas sebuah pasar dalam ruangan di Manchester, Inggris. Ini adalah toko terakhir di Inggris yang mendedikasikan menjual kaset.

Mars Tape memuat sekitar seribu kaset, radio Coca-Cola, boom box, edisi antik pemutar kaset Walkman, dan aksesori terkait kaset lainnya. Toko ini hadir di unit ritel kecil yang lebih kecil dari salah satu gerbong trem kota.

Lagu-lagu yang diputar di toko ini pun turut membawa memori masa lalu bagi pecinta musik. Salah seorang pendiri Giorgio Carbone menyebut, toko ini didirikan pada 2019 oleh sekelompok orang eklektik yang disatukan oleh kecintaan pada musik.

Sound engineer Borja Regueira dan kekasihnya Moira Lorenzo, awalnya mengusulkan untuk membuka toko kaset saja. Jurnalis, sekaligus musisi Alex Tadros mendukung gagasan itu dan menggabungkan toko tersebut ke dalam label rekaman grup.

Toko ini hadir dengan tren nostalgia dalam konsumsi budaya yang ditekankan oleh pandemi Covid-19. Orang-orang telah beralih ke membaca buku atau menonton film klasik dan serial televisi untuk mencegah kebosanan dan menemukan pelarian selama aturan pembatasan wilayah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Cerita Kaset Kini

Penjualan vinyl nyatanyamelonjak tajam di Inggris tahun lalu. Penyanyi modern seperti Lady Gaga, Dua Lipa, dan Selena Gomez telah merilis kaset baru-baru ini, mendorong penjualan kaset di Inggris hingga sekitar 157 ribu pada 2020, angka tertinggi sejak 2003.

Produksi massal kaset dimulai pada 1960-an, dengan 2,4 juta pemutar kaset diproduksi dan dijual di seluruh dunia oleh 86 produsen berbeda pada 1968. Namun, masa kejayaan mereka di Inggris berakhir dengan ledakan penjualan CD pada 1980-an dan 1990-an, membuat beberapa penggemar musik merindukan masa lalu.

Seorang manajer gudang Mark Williams, melihat-lihat koleksi Mars Tapes dengan kamera analog yang tergantung di lehernya. Ia menyebut minatnya berasal dari "nostalgia lebih dari apa pun."

"Saya adalah anak 80-an dan 90-an, saya dibesarkan dengan kaset. Itu nyata, sesuatu yang Anda miliki secara fisik, bukan hanya data yang diunduh," kata Williams pada AFP.

Dukung Band Indie

Kebanyakan kaset di toko ini dijual tidak lebih dari 10 pound sterling atau setara Rp197 ribu. Harga naik menjadi 50 pound sterling atau setara Rp988 ribu untuk produk edisi terbatas.

Kaset lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada vinyl. Mars Tapes membatasinya tergantung pada genre dan band untuk menekan biaya.

Toko memperoleh stok dari laman seperti eBay, sumbangan individu, dan label rekaman termasuk Universal. Sementara label rekaman Carbone, Tadros, dan Regueira mendukung band indie lokal dengan membeli kaset mereka.

"Di Italia, tidak ada budaya musik itu. Senang berada di sini karena banyak orang yang menyukai kaset," kata Carbone yang merupakan orang Italia. "Kami pikir kaset adalah cara paling terjangkau untuk membuat rekaman dan membantu band."

Infografis 3 Pertimbangan Sebelum Beraktivitas di Luar Rumah Saat Pandemi Covid-19

Aneh tapi nyata, seorang gadis di India menyikat gigi menggunakan racun tikus. Adalah Afsana Khan (18) yang mengalami kemalangan di rumahnya di Dharavi pada 3 September 2021.

Saat itu ia bangun untuk menyikat gigi pagi hari. Alih-alih mengambil pasta gigi, ia justru tanpa sadar meraih krim racun tikus yang disimpan di sampingnya.

Ia lalu tak menyadari telah menyikat gigi dengan racun tikus itu.

Melansir dari laman The Times of India, Rabu (15/9/2021), Afsana Khan terlambat menyadari rasa dan bau yang berbeda dari apa yang ia kira pasta gigi. Ketika sadar, dengan panik ia berusaha membersihkan racun mematikan tersebut dari mulutnya. Namun terlambat, ia malah merasa pusing saat masih di kamar mandi.

Khawatir akan diomeli keluarga karena ceroboh sikat gigi dengan racun tikus, ia terus meminum beberapa obat akibat sakit perut parah yang dirasakannya.

Obat-obat yang dikonsumsi tidak manjur. Akhirnya, ia dibawa ke rumah sakit swasta dan umum setidaknya sebanyak 3 kali, tetapi kondisinya justru memburuk.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dinyatakan Meninggal Karena Keracunan

Dengan kesehatan yang berangsur-angsur memburuk dan terus ditanyai sang ibu, Afsana akhirnya mengakui kesalahan yang ia lakukan pada 3 September lalu kepada anggota keluarganya. Mereka lalu membawa Afsana ke Rumah Sakit Sir JJ untuk perawatan pada 12 September.

Terlepas dari semua upaya untuk menyelamatkan Afsana, ia tak berhasil diselamatkan dan mengembuskan napas terakhir malam itu.

Kejadian tersebut mengejutkan anggota keluarganya, yakni orangtua, kakak perempuan, dan 2 adik laki-laki. Orang-orang di wilayah tersebut pun tak kalah geger.

Laporan media menyimpulkan bahwa Afsana meninggal karena keracunan. Kantor Polisi Dharavi telah mengumpulkan sampel untuk dianalisis forensik.

Segera setelah itu, polisi mencatat pernyataan keluarganya terkait insiden tersebut dan telah mendaftarkan laporan kematian karena kecelakaan. Sementara penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan, menurut seorang pejabat.

Reporter: Ielyfia Prasetio

Beberapa orang pernah mengalami peristiwa tertentu yang membuat pandangan hidupnya berubah. Hal itu juga dialami Fitri Azura Selamat.

Perempuan Singapura ini ingin selalu berbuat kebaikan setelah mendapat bantuan yang tidak pernah diduga olehnya. Beberapa orang yang tidak dikenalnya, pernah memberi pertolongan saat ia menjalani masa-masa sulit.

Ibu rumah tangga ini baru saja membuka gerai barang-barang preloved di luar rumahnya di kawasan HDB, Singapura. Perumahan sederhana ini dikelola oleh pemerintah tapi dimiliki oleh masyarakat dengan standar penghasilan tertentu.

Azura membagikan informasi itu melalui akun Facebook miliknya pada 12 September 2021. Unggahan itu mendapat banyak sambutan positif.

Di gerai tersebut ada berbagai barang yang biasa kita jumpai sehari-hai. Ada mainan anak-anak sampai pakaian preloved yang semuanya ditata dengan cukup rapi. Ada yang diletakkan di rak, lemari, meja, kardus dan lain-lain.

"Waktu saya mengalami masa-masa sulit, saya mendapat banyak bantuan dari sebuah grup di Facebook. Saya mendapat susu dan popok untuk anak-anak saya," ungkap Azura, seperti dilansir dari AsiaOne, 14 September 2021.

"Orang-orang yang tidak pernah kukenal itu mengirimkan berbagai kebutuhan utama bagi anak-anak saya, termasuk memberi uang dan bahkan bahan makanan," sambungnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tanggapan Positif

Barang-barang yang tersedia di gerai itu boleh diambil secara gratis. Meski begitu, Azura berharap para pengunjung mengambil barang-barang yang mereka butuhkan saja. Gerai ini buka selama 24 jam dan dipantau lewat kamera CCTV.

"Saya punya bayi yang masih berusia tiga bulan, jadi lebih banyak berada di dalam rumah. Kalau ada waktu senggang, saya akan keluar rumah untuk menata barang-barang yang ada. Kalau tidak, saya biasanya minta bantuan tetangga saya, Joanne, untuk membereskannya," ucap Azura.

Sejauh ini, proyek yang dijalankannya banyak mendapat tanggapan positif. "Saya tidak menyangka mendapat respons yang luar biasa dari berbagai komunitas, bahkan dari anggota parlemen kita," ucap Azura. Yang dimaksud Azura adalah anggota parlemen Marsiling-Yew Tee GRC, Zaqy Mohamad yang iku memberi dukungan melalui unggahan di akun Facebook miliknya pada 12 September 2021.

Tempat yang Lebih Besar

Azura berencana terus melanjutkan proyeknya ini selama dia masih mampu menyediakan barang-barang gratis. Ibu dua anak ini bahkan ingin punya tempat yang lebih besar lagi agar bisa menempatkan barang lebih banyak lagi, terutama dari para donatur lainnya.

Proyek hampir serupa ternyata juga pernah ada sebelumnya di perumahan HDB. Pada April 2021, sebuah keluarga muslim membuka toko barang-barang gratis di depan rumah mereka selama bulan Ramadan.

Seperti yang dilakukan Azura, keluarga tersebut menaruh sejumlah barang dan diletakkan di luar rumah mereka. Siapa saja boleh mengambil barang-barang yang ada kalau memang membutuhkannya secara gratis. Mereka bisa mengambil barang-barang itu kapan saja selama masih ada.

Serba-serbi Rumah Ramah Lingkungan