Sebanyak 44 siswa kurang mampu di SMK 1 Pemda Ponorogo, di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, tak perlu membayar biaya pendidikan. Namun, mereka bisa mengganti biaya tersebut dengan menyetorkan kotoran sapi.

Kebijakan tersebut, menurut Ketua Yayasan SMK 1 Pemda Ponorogo Imam Subaweh, diambil untuk mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayahnya.

"Kebanyakan peserta didik yang sekolah di sini sebenarnya adalah siswa putus sekolah karena berbagai alasan, salah satunya karena faktor ekonomi. Kami tampung ulang dengan biaya gratis. Siswa hanya diminta membantu sekolah mengumpulkan kotoran sapi dari kandang lalu disetor sebagai pengganti SPP," katanya di Ponorogo, Senin, 27 September 2021, dilansir dari Antara.

Tidak ada patokan volume kotoran yang boleh dibawa siswa ke sekolah. Selain bersifat sukarela, kebijakan itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan siswa untuk peduli dengan masalah pecemaran lingkungan.

Oleh karena itu, siswa yang tidak punya ternak sapi didorong untuk mencari kotoran sapi di kandang milik tetangganya, untuk kemudian disetor setiap hari bersamaan dengan jadwal masuk sekolah.

"Alhamdulillah, program sekolah gratis dengan membayar kotoran sapi ini sangat membantu siswa untuk terus melanjutkan sekolah," kata salah satu siswa SMK 1 Pemda Ponorogo Agung Cahaya Ilham.

Saban hari, ia sedikitnya membawa dua karung kotoran sapi untuk disetor ke koperasi sekolah. Kotoran sapi yang sudah terkumpul kemudian akan dijemur untuk pengeringan dan selanjutnya diambil oleh pengepul sebagai bahan baku pupuk yang akan disetor ke pabrik pupuk organik di Madiun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Alasan Putus Sekolah

Menurut Imam Subaweh, metode pembelajaran berwawasan lingkungan ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Selain juga kendala mendapat peserta didik di setiap awal tahun ajaran baru, pihaknya melihat banyak siswa putus sekolah di wilayah Kecamatan Pudak.

Imam menjelaskan rata-rata siswa putus sekolah itu dari keluarga kurang mampu, namun memiliki ternak sapi atau bekerja di kandang-kandang ternak sapi perah.

"Mereka berasal dari keluarga dengan latar pendidikan rendah. Terlebih wilayah tinggal mereka berada di lereng pegunungan, sehingga banyak siswa yang memiliki rutinitas mencari rumput setiap pagi atau sore harinya. Belum lagi akses ke lembaga pendidikan yang sangat jauh memaksa mereka untuk putus sekolah," katanya.

Secara kebetulan, menurut dia, SMK 1 Pemda Ponorogo juga jurusan peternakan, sehingga sistem dan teknis pengolahan limbah bisa langsung menjadi pembelajaran langsung siswa dengan menjadikannya sebagai bahan baku pupuk kompos.

"Maka dari itu kami menghimpun sekitar 44 siswa didik yang aktif untuk mengolah limbah tersebut sesuai bidang jurusannya," kata Imam.

Pencemaran Lingkungan

Menurut dia, dengan respons yang baik ini, program sekolah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat agar ke depan lebih besar lagi dan lebih hebat lagi.

Dia mengatakan, untuk legal formal SMK 1 Pemda Ponorogo dengan akreditasi B yang hingga saat ini sudah meluluskan enam angkatan.

Untuk mengakomodasi mereka agar bisa menyelesaikan kewajiban belajar hingga jenjang SMA/SMK, Yayasan SMK 1 Pemda Ponorogo berinisiatif membuat terobosan kebijakan yang mengedepankan visi lingkungan sehat.

"Sekolah gratis ini mempunyai niatan karena menghadapi tantangan pencemaran lingkungan karena produksi kotoran limbah sapi perah," ujarnya.

Seorang pria mengaku sebagai penjelajah waktu yang telah mengunjungi tahun 2118. Ia juga mengatakan bahwa dia memiliki bukti foto tentang masa depan.

Alexander Smith mengatakan bahwa ia juga melakukan perjalanan waktu ke tahun 1981 dengan misi 'sangat rahasia' untuk CIA. Ia menambahkan bahwa itu adalah eksperimen yang 'tidak akan pernah dia lupakan'.

Berbicara kepada Apex TV, dia mengatakan bahwa alien akan segera mengunjungi bumi dan melakukan kontak dengan para pemimpin dunia. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa Perang Dunia III akan pecah setelah konflik antara AS dan Korea Utara.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Bukti berupa foto

Untuk mendukung klaimnya, Alexander mengambil foto dengannya dan menunjukkannya. Dalam foto itu, tampak terlihat kota futuristik dengan gedung pencakar langit berwarna kehijauan.

Dia berkata: "Saya mengunjungi tahun 2118 sebagai bagian dari misi rahasia CIA. Sepengetahuan saya, ini adalah pertama kalinya perjalanan waktu berhasil diselesaikan.

"Saya pergi ke masa depan dan kemudian kembali ke masa lalu. Ini terjadi pada tahun 1981."

Belajar banyak dari masa depan dan masa lalu

Sedangkan pada tahun 2118, Alexander mengaku telah belajar banyak tentang masa lalu mereka -- masa depan kita.

Dia berkata: "Alien mengunjungi kita, ada makhluk luar angkasa cerdas yang datang ke Bumi, ini di pertengahan abad ke-21. Sebenarnya ada kontak dengan makhluk luar angkasa yang cerdas jauh sebelum terungkap ke publik."

"Alien-alien ini tidak selalu tinggal di antara kita tetapi mereka mengunjungi dari waktu ke waktu."

Ancaman di masa depan

Pria itu mengaku akan ada banyak ancaman terhadap umat manusia.

"Ancaman nomor satu bagi umat manusia seperti yang kita ketahui adalah pemanasan global, naiknya permukaan laut, serta peningkatan Co2 di atmosfer kita."

Alexander melanjutkan dengan membuat pernyataan suram tentang Perang Dunia III. Menurutnya kita akan segera berada dalam konflik tetapi pada akhirnya itu akan membuat dunia 'tempat yang lebih baik'.

Dia melanjutkan: "Perbatasan mulai menjadi tidak berarti dan orang-orang mulai memiliki cinta dan penghargaan terhadap kehidupan - yang akan mengilhami mereka untuk tidak menimbulkan bahaya apa pun pada tetangga mereka."

Perhatian publik mengalir deras mengkritisi wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuka opsi TNI-Polri menjadi penjabat kepala daerah. Dalam kurun 2022-2024, akan ada ratusan posisi kepala daerah yang bakal kosong.

Pada 2022, ada 101 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan habis masa tugasnya. Dan pada tahun berikutnya, ada 170 kepala daerah yang juga habis masa baktinya. Jika ditotal, ada 271 daerah yang menjalankan Pilkada 2024 dan akan ditunjuk penjabat daerah.

Kursi-kursi kosong itu disebut tidak menutup kemungkinan bakal diduduki oleh penjabat dari kalangan perwira tinggi TNI Polri. Kemendagri merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun demikian, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Undang-undang menyebutkan bahwa TNI-Polri tidak boleh menduduki posisi pada jabatan nondinasnya. Hal itu dikecualikan bagi mereka yang telah dialihkan menjadi pejabat sipil.

"Itu jelas kok dalam Undang-Undang TNI-Polri. Jadi mereka tidak bisa bekerja di luar dinas itu kecuali kalau telah beralih status menjadi aparatur sipil. Kalau dalam jabatan-jabatan yang dalam sifatnya berkaitan dengan militer, kepolisian, mereka tidak perlu beralih menjadi sipil," terang Margarito kepada Liputan6.com, Selasa (28/9/2021).

"Di luar jabatan-jabatan itu mereka harus beralih dari dinasnya, militer atau kepolisian menjadi sipil, aparatur sipil, barulah mereka dapat memangku jabatan-jabatan itu," dia menambahkan.

Dia menegaskan, ada jabatan-jabatan tertentu yang bisa diemban perwira tinggi TNI-Polri tanpa melepaskan statusnya. Jabatan tersebut seperti pada Kemenkopolhukam, BIN, BSSN, BNPT, dan BNPB.

Selain jabatan itu, seperti penjabat kepala daerah, harus berasal dari aparatur sipil. Ia pun yakin Mendagri Tito Karnavian mengetahui aturan tersebut. "Dia kan pernah jadi polisi."

Karena itu, dia pun mempertanyakan adanya opsi tersebut jelang kekosongan kursi 271 kepala daerah. Padahal, hal itu sudah jelas dan tegas diatur dalam perundang-undangan. "Kenapa jadi harus muncul itu," ujarnya.

Margarito mengungkapkan, pejabat-pejabat ASN eselon I dan II ini jumlahnya bejibun di Indonesia. Mereka tersebar di kementerian-kementerian pemerintahan.

"Kementerian satu republik ini masa nggak bisa sih. Jangan berpikir cuma Mendagri doang. Itu aparatur-aparatur yang ada di perikanan, kelautan, di Kemenkopolhukam, dan segala macam itu, maritim, kemenpan-RB, semua kan bisa tuh," ujar dia.

"Boleh saja orang-orang dari Kementerian Pertahanan asalkan mereka sipil, mereka boleh taruh kok," imbuhnya.

Margarito menegaskan, suka atau tidak suka jika perwira TNI-Polri menjadi penjabat kepala daerah tanpa perubahan Undang-Undang, maka seluruh penyelenggaraan administrasi negara di daerah itu tidak sah. Karena diselenggarakan oleh orang yang tidak memenuhi syarat hukum untuk melakukan tindakan itu.

"Jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Harus kembali ke situ. Cuma kita ini sekarang kan sudah berantakan semua, jadi ya suka-suka lah," tegas dia.

Karena kalau bicara sistem, dia menambahkan, jika melanggar Undang-Undang mesti impeach. Namun saat ini kalangan legislatif sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan.

"Jadi ya terserah lah. Kalau mereka suka ya bikin saja. Tapi Undang-Undang kita begitu (tidak membolehkan). Masyarakat udah pasrah," ucapnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, wacana TNI-Polri menjadi penjabat kepala daerah Pilkada 2024 lantaran kontestasi yang buruk tak bisa dijadikan alasan.

Kontestasi 2024 ini merupakan konsekuensi tidak dilaksanakannya Pilkada 2022 dan 2023 sepeti diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebagai pengganti para gubernur dan bupati yang masa jabatannya habis sebelum 2024, pemerintah pusat akan menunjuk para penjabat kepala daerah.

"Situasi pilkada sekarang ini sedemikian buruknya sehingga perlu ada Plt TNI Polri, saya kira itu bukan menjadi satu alasan," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (28/9/2021).

"Karena kalau dilihat dari spirit reformasi dan regulasinya dan upaya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan pada saat prosesi elektoral dan juga spirit demokrasi, saya kira usulan itu kurang tepat," dia mengimbuhkan.

Kurun 2016 dan 2018, Kemendagri yang kala itu dikamandoi Tjahjo Kumolo, telah menunjuk tiga perwira tinggi dari kalangan TNI dan Polri. Mereka menjabat secara temporer hingga adanya kepala daerah secara definitif.

Perwira TNI dan Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah adalah Komjen M Iriawan, menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Irjen Carlo Brix Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Mayjen Soedarmo sebagai Pj Gubernur Aceh.

Terkait ini, Firman memandang bahwa reformasi menghendaki profesionalisme TNI dan Polri untuk tidak lagi terlibat di luar bidangnya, yaitu pertahanan dan keamanan. Namun itu akan berbeda bila dilihat dari sisi regulasi.

"Dari sisi regulasi memang Plt itu setelah diatur mungkin ceritanya lain, tapi itu kan porsinya sipil mandat dari kemendagri dan tidak bisa langsung transfer misal dari Polri bisa langsung jadi penjabat gubernur," kata dia.

Dia menilai, adanya penjabat TNI-Polri di daerah bisa berpeluang terhadap dukungan kubu tertentu dalam kontestasi 2024. Lantaran para perwira tersebut memiliki tongkat komando yang tegak lurus kepada pimpinan.

"Ada peluang bahwa track record kepala daerah itu bisa berperan besar atau berperan dengan perangkatnya dalam Pemilu. Kekhawatiran dengan sistem komando ini mudah-mudahan tidak benar," ujarnya.

Jadi dari banyak aspek dan spirit demokrasi, juga aspirasi masyarakat cenderung tidak menghendaki adanya elemen pertahanan keamana sebagai pimpinan pemerintahan. "Overall, saya melihat memang belum diperlukan atau tidak diperlukan," tegas dia.

Terkait dengan anggapan munculnya kembali Dwi Fungsi ABRI era Presiden Soeharto, dia menegaskan hal itu harus diuji dulu. Namun orang yang berpandangan demikian tentu memiliki alasan tersendiri.

"Bila mengukur itu di era Orba, memang banyak kepala daerah dari unsur tentara bukan polisi. Orang-orang yang ditunjuk Soeharto. Dengan penempatan kembali mereka dengan domain pemda. Berkaca dari situ, saya kira hal itu bisa dipahami dengan apa yang terjadi di Orba," demikian Firman.

Tak Ada Alasan Mendesak

Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, tak ada alasan yang terlalu mendesak atau krusial yang menyebabkan Plt harus diisi TNI atau Polisi aktif. Sebab menurutnya, dari sisi ketersediaan SDM masih cukup.

Selain itu, dia melanjutkan, TNI atau Polri harus adaptasi saat menjabat Penjabat Kepala Daerah. Hal ini yang sulit dilakukan oleh para perwira tersebut.

"Adaptasi di pemerintah bukan hal yang mudah. Mereka sepanjang karier di militer, polisi, tiba-tiba jadi Plt di pemerintahan yang tidak pernah sama sekali dilakukan," ujarnya.

"Kalau eseleon I dan II, sejak kariernya sudah di pemerintahan. Tapi ada orang yang enggak punya pengalaman di pemerintahan tiba-tiba jadi Plt. Tidak masuk akal," ujar dia.

Di samping itu, pengalaman dalam urusan teknis, perwira TNI atau Polri juga tidak mendukung. Mereka tidak memiliki kultur bekerja pada birokrasi pemerintahan. "Itu gak ada pengalaman di situ."

Pada 2024, akan ada dua kontestasi demokrasi yang digelar dalam waktu berdekatan. Kendati masih dalam pembahasan, pemerintah mengusulkan waktu pelaksanaan Pemilu digelar pada 15 Mei, sedangkan Pilkada serentak diusulkan pada 27 November 2024. Dua pagelaran ini pun dinilai berpotensi menimbulkan kericuhan sehingga dianggap penting menunjuk Plt dari TNI atau Polri.

Menurut Arya, alasan tersebut tidak masuk akal. Sebab Indonesia memiliki seabrek pengalaman dalam menggelar Pemilu maupun Pilkada serentak. Dari kontestasi yang sudah berlangsung, tidak ada kekacauan dan konflik yang begitu berarti. "Kemarin pilkada serentak, aman-aman saja."

Arya menilai, setiap daerah memiliki kesatuan keamanan seperti Polda hingga Polres dan Polsek. Sedangkan TNI memiliki Kodam. Kedua fungsi itu mempunyai tugas menjaga urusan pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut.

"Bahkan justru tugas pengamanan bukan kepala daerah. Pertahanan dan kemananan adalah tugasnya TNI Polri, setiap kota ada Polres, Polda, Kodim," ujar dia.

Terkait dengan isu Plt TNI Polri bisa mendongkrak suara partai dan kandidat tertentu pada Pilkada atau Pemilu, menurutnya, sulit dilakukan. Karena harus ada mobilitas ASN dan pendanaan melalui dana hibah.

"Mobilitas ASN kan sudah ada aturan teknis. Seperti kepala daerah tidak boleh mengganti kepala dinas 6 bulan sebelum hari H. ASN yang terbukti melanggar, ada sanksi," kata dia.

Kemudian juga terkait pendanaan juga tidak mudah. Karena harus mendapatkan persetujuan dari legislatif. "Jadi enggak semudah itu menggunakan kepentingan politik," tegasnya.

"Saya kira untuk pengangkatan TNI Polri ini tidak ada urgensinya," tegas Arya.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah menunjuk sekretaris daerah (Sekda). Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan perwira tinggi TNI-Polri yang menjadi Pj Kepala Daerah.

"Menurut saya, lebih baik pemerintah mengangkat saja Sekdanya. Karena Sekda yang tahu persis kondisi birokrasi internal luarnya," kata Trubus kepada Liputan6.com, Senin 27 September 2021.

Dia khawatir diisinya Pj Kepala Daerah oleh perwira TNI-Polri jelang Pilkada 2024 akan memunculkan dwifungsi ABRI yang telah dihapus pascareformasi.

Trubus menyebut hal ini membuat TNI-Polri tak boleh lagi terlibat di sektor-sektor sipil, apalagi menjadi kepala daerah.

"Dwifungsi ABRI kan sudah dihapus, jadi enggak boleh ada sektor-sektor, termasuk dalam hal ini Pj, apalagi gubernur bupati itu di tangan mereka," kata dia.

Trubus mengatakan apabila pemerintah ingin menjadikan perwira TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah, sebaiknya hanya ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi konflik.

"Ya kalau di daerah konflik kayak Papua itu kan banyak tuh, itu diambil dari TNI-Polri aja. Tapi kalau daerahnya seperti Jakarta, kan enggak perlu TNI-Polri," kata Trubus.

Pro Kontra di Parlemen

Politikus PKB Luqman Hakim menilai tidak masalah jika posisi kepala Daerah tersebut dijabat oleh TNI dan Polri. Dia menyebut penjabat dari instasni TNI Polri bisa ditempatkan di daerah dengan potensi ancaman keamanan yang tinggi.

"Sepanjang ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 yang saya sebutkan di atas terpenuhi, tidak ada masalah. Pj kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri, bisa dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi," kata dia saat dikonfirmasi, Senin 27 September 2021.

Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan, hal tersebut bukanlah barang baru untuk di Pilkada 2024. Ini pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya di Jawa Barat dan Aceh.

"Apakah penunjukkan Pj kepala daerah dari TNI/Polri ini melanggar aturan? Jawabannya tergantung apakah di dalam organisasi TNI/Polri ada struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," tutur Luqman.

"Kalau ada, berarti tidak melanggar aturan. Atau, apakah Anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi Pj kepala daerah sedang menjabat di Jabatan Tinggi Madya/Pratama di Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah," sambungnya.

Luqman melanjutkan, di UU 10 tahun 2016 hanya disebutkan Pj Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pj Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tidak disebut khusus berasal dari ASN.

"Jadi, jika pertanyaannya harus perwira bintang berapa, maka kembali pada aturan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan bagi seseorang untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di atas," kata dia.

Luqman menyadari ada potensi baik TNI dan Polri diberi tugas tambahan untuk ikut campur terkait suksesi salah satu paslon di Pilkada 2024.

"Siapa yang bisa memberi tugas tambahan itu? Tentu pihak yang memiliki kekuasaan menunjuk dan menetapkan Pj kepala daerah," kata dia.

Karena itu, dibutuhkan sikap dan tindakan tegas dari semua pihak yang memiliki wewenang untuk menegakkan dan memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan Pj kepala daerah terkait keberpihakan politik yang menguntungkan orang/kelompok politik tertentu.

"Saya optimis Pj kepala daerah akan bersikap netral dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Saya percaya Presiden dan Mendagri akan betul-betul memberi arahan dan perintah tegas kepada Pj kepala daerah agar bersikap netral dan tidak memihak salah satu kontestan dalam Pemilu dan Pilkada 2024," kata Luqman.

Senada, Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah harus mengkaji lebih dalam terkait adanya usulan Penjabat (Pj) Kepala Daerah jelang Pilkada 2024 diisi oleh anggota TNI dan Polri.

"Pemerintah perlu juga memberikan kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI-Polri aktif sebagai Plt," kata dia pada wartawan, Senin (27/9/2021).

Wakil Pimpinan MPR ini menyebut rencana penunjukkan Pj Kepala Daerah dari unsur TNI dan Polri untuk Pilkada 2024 boleh saja dilakukan, tapi harus transparan dan dikomunikasikan ke publik.

"Saya pikir boleh ada, tapi dikomunikasikan lah, saya pikir kajian yang mendalam itu penting sebelum diambil keputusan seperti ini," jelas Dasco.

Meski demikian, dia mengkhawatirkan apabila ada anggota TNI dan Polri menjadi Pj Kepala Daerah jelang Pilkada 2024 akan mengganggu tugas utamanya di instansi.

"Karena juga nanti akan mengurangi sumber daya di TNI-Polri sendiri kalau seluruhnya Plt yang sebanyak itu diberikan kepada TNI-Polri," kata Dasco.

Hal yang Berbeda disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia mengatakan, menempatkan Anggota TNI maupun Polri sebagai Pj Kepala Daerah di Pilkada 2024 sangat beresiko.

"Sangat berisiko, ini seperti eksperimen saja. Pj ini bisa dikatakan sosok yang tidak memiliki legitimasi politik untuk durasi yang lama," kata Mardani saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).

Tak hanya itu, dia menyebut posisi strategis para Pj di Pilkada 2024 juga bisa disalahgunakankan untuk kepentingan politik penguasa.

"Sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan dan konsolidasi politik kelompok tertentu. Karena itu wajib ada transparansi (penunjukan)," jelas Mardani.

Ia juga mengingatkan kegagalan Dwifungsi ABRI perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pola komando yang melekat pada TNI dan Polri dinilainya berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.

"Ini rencana yang perlu dipikir matang. Pengalaman Dwi Fungsi masa lalu perlu jadi pelajaran. Ada perbedaan DNA pengabdian antara sipil dengan TNI-Polri. Pj untuk waktu yang lama bisa berbahaya bagi stabilitas dan kualitas pelayanan publik," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengingatkan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah untuk menggantikan pejabat yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023.

"Kita harapkan jangan diseret TNI/Polri untuk mengisi kekosongan jabatan. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karier. Kenapa terjadi reformasi? Salah satunya karenanya dwifungsi ABRI karena zaman Orba pemerintah menerapkan dwifungsi ABRI," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Selasa (28/9/2021).

Guspadi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari reformasi. Dia menegaskan masih banyak aparatur sipil negara (ASN) setingkat Dirjen di berbagai Kementerian yang bisa mengisi kursi kepala daerah.

"ASN kan banyak Dirjen di Kemendagri. Kalau seandainya tidak memenubi jumlahnya baru masuk ke Kementerian lain, kenapa jadi TNI/Porli di mana ranahnya itu? Nah kalau Dirjen itu kan jabatan karier, sedangkan Pj itu jabatan politis, dalam UU diatur kalau gubernur masa jabatan habis maka pltnya eselon I di Kementerian," ucap dia.

Oleh karena itu ia menilai tak ada alasan kekurangan Dirjen untuk mengisi kursi Pj Gubernur.

"Jadi sebetulnya tidak kekurangan, jadi bisa dari KemenPAN-RB kan banyak Kementerian yang ada," katanya.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga citra Presiden Joko Widodo dengan tidak meninggalkan kesan buruk di akhir masa tugasnya.

"Jangan merusak juga citra presiden, karena nanti ada anggapan presiden menarik TNI/Polri untuk berpolitik. Kan Pj itu kan ada Pilkada dia akan diseret Parpol. Jangan dikorbankan dan jangan diseret TNI/Polri," tegasnya.

"Presiden Jokowi bisa buktikan di akhiri masa jabatannya. Jadikan sejarah guru berharga dan jadikan legacy Jokowi untuk akhir masa jabatan presiden dengan apresiasi," pungkasnya.

Keponakan Kaisar Naruhito, Putri Mako akan menikahi non-bangsawan Kei Komuro pada Oktober mendatang. Selain kehilangan gelar bangsawannya, Putri Mako juga menolak hadiah pernikahan dari Rumah Tangga Kekaisaran sebesar 150 juta yen atau setara dengan Rp 19,3 miliar.

Hukum kekaisaran Jepang mengharuskan seorang putri untuk meninggalkan keluarga kerajaan setelah menikah dengan non-bangsawan. Namun, keluarga kekaisaran menghadiahkan uang pernikahan yang cukup besar untuk 'menjaga martabat seseorang yang pernah menjadi anggota keluarga kekaisaran'.

Kei Komuro tiba di Jepang pada Senin 27 dari AS, untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Putri Mako. Ini kepulangan pertamanya ke Jepang tiga tahun lalu sejak 2018, setelah mengambil gelar Juris Doctor (gelar pascasarjana tertinggi di bidang hukum) dari Sekolah Hukum Universitas Fordham di New York.

Dilansir dari SCMP, Senin (27/9/2021), setelah mendaftarkan pernikahannya pada Oktober, pasangan ini akan menjalani hidup di AS. Kei Komuro juga dikabarkan akan bekerja di salah satu firma hukum di AS.

Keduanya akan menggelar konferensi pers setelah Komuro menjalani karantina selama 2 minggu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pernikahan yang Tertunda

Komuro dan Putri Mako bertemu pada 2021 saat belajar di Universitas Kristen Internasional di Tokyo. Komuro melamar Putri Mako saat makan malam pada Desember 2013 dan merahasiakan hubungan jarak jauh mereka saat Putri Mako mengambil gelar masternya dalam Studi Museum di Universitas Leicester di Inggris.

Mereka secara tidak resmi bertunangan pada September 2017.

Pernikahan yang awalnya direncanakan pada November 2018 harus ditunda karena kontroversi soal keuangan yang melibatkan ibu Komuro dan mantan pacarnya.

Penulis: Anastasia Merlinda

Infografis Naruhito Kaisar Baru Jepang

Video ratusan pedagang ikan di Aceh Barat Daya membubarkan paksa petugas vaksinasi Covid-19 dari dinas kesehatan setempat, viral di media sosial. Aksi pembubaran paksa petugas vaksinasi itu terjadi pada Selasa (28/9/2021) sekitar pukul 08.00 WIB di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Ujung Serangga, Kecamatan Suso, Aceh Barat Daya.

Menurut informasi yang dihimpun, warga tak senang dengan kehadiran petugas vaksinasi di tempat mereka. Warga yang kebanyakan nelayan dan pedagang ikan itu, merasa dagangan mereka menjadi sepi pembeli karena keberadaan petugas vaksinasi tersebut.

Petugas kepolisian yang ada di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa lantaran warga yang datang begitu banyak. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam aksi pembubaran paksa petugas vaksinasi Covid-19 tersebut, namun dari video yang beredar di media sosial terlihat dokumen dinkes berserakan diacak-acak massa yang mengamuk.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya belum bisa dihubungi usai kejadian tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Covid-19 di Aceh

Aceh dinyatakan bebas dari zona merah risiko penyebaran Covid-19 berdasarkan hasil analisis data periode 13 per 19 September 2021, oleh Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Beberapa daerah naik kelas ke zona kuning, sementara Kota Banda Aceh, yang merupakan sentral dari Provinsi Aceh, naik kelas dari merah ke oranye.

Daerah yang dinyatakan naik kelas dari oranye ke kuning, atau zona risiko rendah peningkatan kasus Covid-19, adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Sabang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Sementara itu, Aceh Tenggara dan Simeulue, bertahan di zona kuning.

Sementara itu, Aceh Barat Daya masih masuk dalam bersama Pidie, Nagan Raya, dan Aceh Selatan, masih tetap zona oranye.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengaku belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang nantinya akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Adapun Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," jelas Fadjroel kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Dia belum bisa memastikan kapan surat presiden (surpres) dari Jokowi terkait pencalonan Panglima TNI akan dikirim ke DPR. Fadjroel menyebut surpres tersebut saat ini diurus oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," kata Fadjroel.

Setelah APBN 2022

Seperti diketahui, DPR hingga kini masih belum menerima usulan nama calon pengganti Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi sendiri diketahui akan memasuki masa pensiun pada November 2021 atau sekitar dua bulan lagi.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, proses pergantian Panglima TNI akan dilakukan setelah pembahasan APBN 2022 selesai. Ia menduga, proses uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Politikus Golkar ini bilang, siapa pun calon yang diusulkan Presiden Joko Widodo tentu akan didukung. Semua kepala staf TNI memiliki kesempatan yang sama. Ia menilai tak perlu spekulatif soal calon panglima diangkat dari kedekatan pribadi atau giliran matra.

"Secara administratif obyektif semua memenuhi syarat, kalo subyektivitas apakah bergiliran matra, atau karena kedekatan pribadi, hendaknya tidak perlu berspekulasi. Tugas parlemen bukan mengajukan nama Panglima ke Presiden, tapi sebaliknya," kata Bobby, Jumat 3 September 2021.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi calon Panglima TNI yang tepat. Namun, dilihat dari senioritas di TNI maka KSAD Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang. Bila sesuai urutan matra maka KSAL Laksamana TNI Yudo Margono calon kuat.

"Masing-masing punya kelebihan, berdasarkan giliran, kalau giliran yah, maka itu adalah KSAL sekarang calong panglima terkuat. Tapi kalau berdasarkan senioritas di TNI, maka Andika lebih berpeluang dibandingkan yang lain," tutur Tamliha.

Atta Halilintar belum lama ini menyaksikan langsung klub sepak bola miliknya, AHHA PS Pati melawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo, Minggu (26/9/2021).

Namun, kehadiran Atta Halilintar menggenakan tas mahal menyedot perhatian publik.

Sebab dari unggahan akun @fashion_aureliehermansyah_atta, tas kecil yang dibawa suami Aurel Hermansyah ternyata harganya belasan juta rupiah.

"@aurelie.hermansyah @attahalilintar wearing @louboutinworld Kypipouch19.575.000 IDR / $1.350 ($1 14500)," tulis keterangan unggahannya dikutip Senin (27/9/2021).

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Takjub

Warganet banyak yang terkejut mengetahui tas kecil tersebut ternyata harganya hampir mencapai Rp 20 juta. Tak sedikt yang membandingkan dengan barang yang mereka miliki.

"Seharga motorku," tulis akun @fatimahradityafarhan.

"Wowkecil kecil cabe rawit," tulis akun @per.tiwiii115.

Kotak Bekal

Namun da juga yang menyebut bentuk tas Atta Halilintar yang berwarna hitam seperti kotak bekal.

"Aku kira itu tempat bekal dibawain mamanur ," tuli akun @realizanabila.

"Isinya bekel papata," tulis akun @lim.w.hou.

Barang Branded

Seperti beberapa selebritis Tanah Air lainnya, Atta Halilintar kerap menggunakan barang-barang berharga. Selain Tas, ia juga memiliki barang yang harganya ditaksir mencapai puluhan bahkan belasan juta rupiah seperti jam tangan, sepatu, dan masih banyak lagi.

Upaya penyelendupan narkoba jenis sabu dalam roti ke Lapas I Surabaya di Sidoarjo,digagalkan petugas.

"Berdasarkan pantauan CCTV lapas, seorang tak dikenal menaruh paket yang dibungkus kardus di depan pintu portir. Seorang yang diduga pelaku mengenakan jaket hitam dan bertopi merah, menaruh kardus tanpa konfirmasi kepada petugas," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono, Senin (27/9/2021)

Beberapa saat kemudian, kata dia, seorang warga binaan berinisial BA menghampiri petugas penjaga pintu utama (P2U). Pria yang dua tahun lagi bebas itu selama ini menjadi tahanan pendamping di dalam lapas, dilansir dari Antara.

"Dia menyebutkan bahwa ada paket makanan untuk salah seorang pegawai yang diletakkan di depan portir," katanya dalam siaran pers.

Namun, lanjut dia, petugas curiga karena sebelumnya tidak ada konfirmasi dari pegawai yang disebutkan oleh BA. Petugas P2U lalu melakukan konfirmasi kepada pegawai yang disebutkan BA. Namun, pegawai tersebut mengaku tidak memesan paket apapun dan petugas semakin curiga.

"Petugas lalu membuka satu per satu isi paket mulai biskuit, kopi, gula hingga roti kasur," urai Krismono.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Roti Kasur

Terdapat dua bungkus roti kasur dalam paket yang dibungkus kardus air mineral itu. Namun, siapa sangka bahwa di dalamnya masing-masing terdapat paket serbuk kristal putih yang dibungkus plastik klip mirip gula halus.

"Kami langsung amankan si BA dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," imbuh Kalapas I Surabaya Gun Gun Gunawan.

Gun Gun menyebutkan bahwa BA mengaku disuruh oleh warga binaan lain berinisial SG. Pria berumur 35 tahun itu mengaku diberikan upah Rp400 ribu. Lebih lanjut, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian dan saat ini sedang dalam proses interogasi untuk pendalaman perkara.

"Kami bersama kepolisian akan membawa barang bukti ke laboratorium untuk menimbang dan memastikan barang tersebut," ujar Kepala KPLP Lapas Surabaya Gatot Harisaputro.

Komisi Informasi Pusat, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan Apresiasi Implementasi keterbukaan informasi publik kepada 10 Desa terbaik se-Indonesia.

Hal ini dalam rangka memperingati Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu Internasional yang diperingati setiap 28 September.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, pemaknaan peringatan Right to Know day sudah selayaknya bukan hanya sekedar seremonial belaka tanpa makna. Melainkan mengenai pelaksanaan dari semua prinsip utama Right to Know day.

"Pemaknaan tersebut harus tersebar secara meluas hingga ke tingkat desa-desa di seluruh Indonesia," kata Gede dalam Peringatan Right To Know Day, Selasa (18/9/2021).

Tepat hari ini pada peringatan Right to Know day tahun 2021, Komisi informasi pusat bersama Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Bakti kominfo, serta komisi informasi provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 5 bulan terakhir melakukan implementasi Keterbukaan Informasi Publik desa.

"Kami berikan apresiasi tertinggi kepada 10 desa yang memiliki nilai tertinggi dalam melakukan Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Menurutnya, apresiasi kepada desa yang melakukan kepatuhan keterbukaan informasi tersebut merupakan bentuk komitmen bahwa Keterbukaan Informasi publik juga dilaksanakan sampai dengan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Daftar 10 Desa Terbaik

Berikut 10 Desa terbaik se-Indonesia yang mengimplementasikan Keterbukaan informasi publik:

1. Desa Sendang Wonogiri, Jawa Tengah

2. Desa Punggul, Badung, Bali

3. Desa Blang Kolak 1, Aceh Tengah, Aceh

4. Desa Cibiru Wetan, Bandung, Jawa Barat

5. Desa Kumbung Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

6. Desa Kabuna, Belu, Nusa Tenggara Timur

7. Desa Pohea Sanana, Maluku Utara

8. Desa Karangsari Kulonprogo, DIY

9. Desa Kedungsumber, Bojonegoro, Jawa Timur

10. Desa teluk Kapuas Kubu Raya, Kalimantan Barat

Keindahan 'New Zealand' di Pinggir Danau Toba

Siapa yang tak kenal keindahan Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia. Tapi siapa sangka di pinggir Danau Toba ada sebuah desa yang keindahannya tak kalah dari New Zealand.

Bentangan hamparan hijau, perbukitan dengan udara yang sejuk dan danau toba yang menjadi pemandangan dari bukit-bukit kecil di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Desa Meat, yang berusia hampir 300 tahun ini merupakan salah satu desa yang punya keindahan alam luar biasa. Desa binaan PT Inalum (Persero) (Inalum), Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID ini terletak di bawah perbukitan dengan jumlah penduduk kurang lebih 900 jiwa dengan luas desa kurang lebih 300 hektar.

Pekerjaan sehari-hari penduduk Desa Meat adalah nelayan dan perajin ulos. Selain itu yang menjadi ciri khas desa adalah rumah adat khas batak yang digunakan sebagai hunian warga.

Untuk menuju desa ini, cukup ditempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat. Jaraknya tak terlalu jauh dari Bandara Internasional Sisimangaraja XII atau Bandara Silangit yang kini tengah diproyeksikan menjadi tempat masuk dan keluar wisatawan yang ingin mengunjungi Danau Toba.

Jalurnya memang tidak lebar, namun sepanjang perjalanan menuju Desa Meat, mata kita disajikan pemandangan hamparan sawah hijau, susunan dusun-dusun desa yang letaknya berjauhan beserta bukit yang jadi latar belakangnya. Hijaunya perbukitan, ditambah dengan sawah yang berundak, dan landskap Danau Toba menjadikan Desa Meat punya pemandangan yang tak kalah indah dibandingkan New Zeland.

Desa Meat merupakan salah satu lokasi wisata yang telah ditetapkan dan masuk dalam lokasi super prioritas yang telah dipilih oleh pemerintah Toba dan disetujui oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Kawasan pengembangan wisata di Danau Toba.

Desa Meat juga menjadi salah satu lokasi event kegiatan tahunan "1000 Tenda Kaldera" yaitu salah satu festival berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan wisata melalui pendekatan seni dan budaya.

Inalum melakukan program pengembangan masyarakat di Desa Meat sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung pengembangan wisata. Inalum dan masyarakat menginisiasi sanggar tari untuk melatih anak anak Desa Meat untuk pelestarian budaya Batak.

Ketua Rumah Karya Indonesia, Ojak Manalu menjelaskan salah satu budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Meat adalah tarian Sipitu Cawan. Tarian ini merupakan tarian turun temurun bagi warga Batak. Mengenakan ulos buatan sendiri yang menjadi ciri khas, warga Desa Meat meyakini tarian yang menjadi warisan budaya ini sebagai salah satu ritual yang wajib dilestarikan.

"Tari sipitu cawan itu maknanya adalah membersihkan hal-hal yang nggak benar atau nggak baik-lah, supaya jalannya baik," ujar Ojak.

Selain tarian, warga Desa Meat juga merupakan pengerajin tenun ulos dan sarung. Salah satu perajin, Hertati mengatakan dirinya masuk ke dalam kelompok penenun sarung yang ada di Desa Meat. Adapun, jenis-jenis sarung yang mereka buat antara lain Sibolang rastra, Maulana tarutung, Tobu-tobu dan jenis-jenis sarung lainnya.

"Beda dengan ulos, kalo ulos itu khusus untuk adat. Nah, kalau sarung ya bisa dipakai kaum muda, tua, bisa dipakai juga untuk ke gereja, menghadiri pesta adat," imbuhnya.

Kepala Desa Meat, Janri Simanjuntak juga menjelaskan warga masih sangat menjaga kelestarian adat Batak. Sebab, selain menjaga amanat leluhur, budaya Batak yang perlu dijaga ini bisa menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan.

"Termasuk itu penenun, rumah adat, jadi sama-sama untuk pengembangan pariwisata masih sama-sama kuat. Makanya kita juga sedang membuat homestay juga untuk menunjang para tamu kita," kata Janri.

Selain pengembangan seni dan budaya, Inalum juga mengisiasi ruang kreatif dan sudut baca untuk anak-anak desa. Program yang dimulai pada Desember 2019 hingga Maret 2020 ini berkolaborasi dengan Rumah Karya Indonesia untuk menciptakan salah satu pusat ruang kreasi, ruang baca, dan pelestarian nilai-nilai budaya.

"Kami mengapresiasi Inalum yang telah membantu kami melestarikan budaya sekaligus mengembangkan wisata di Meat." ucap Janri.

Janri berharap upaya masyarakat adat melestarikan budaya dan kekayaan adat batak sebagai upaya meneruskan warisan leluhur. Selain itu, menjaga budaya menjadi salah satu aset untuk mengembangkan Desa Meat kedepannya.

(*)