Penanganan kasus pemerkosaan tiga anak yang dilakukan ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu menjadi puncak kekecewaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kasus yang mangkrak sejak 2019 itu menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial pada awal Oktober 2021 lalu. Kampanye dengan tanda pagar (tagar) "percuma lapor polisi" seketika trending topic di Twitter, bukti begitu krisisnya kepercayaan publik terhadap Polri.

Seperti fenomena gunung es, satu per satu kasus serupa yang tak tertangani dengan baik oleh kepolisian bermunculan. Kasus kematian mahasiswi Universitas Brawijaya, Novia Widyasari Rahayu yang ditemukan tewas di makam sang ayah, contohnya.

Di balik kasus kematian Novia, tersimpan rentetan peristiwa kelam yang melibatkan mantan kekasihnya seorang polisi di Polres Pasuruan, Randy Bagus Hari Sasongko. Setelah itu, kasus demi kasus yang memperlihatkan buruknya citra kepolisian bermunculan dan viral.

Paralel dengan itu, tagar-tagar tentang stigma yang melekat pada kondisi terkini kepolisian juga memenuhi lini masa, seperti "1 hari 1 oknum", "no viral no justice", hingga "viral for justice".

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadari munculnya sejumlah tagar yang menjadi reaksi publik atas kinerja kepolisian. Kapolri lantas memerintahkan jajarannya berbenah guna menghilangkan stigma negatif tersebut.

"Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait peristiwa yang di-upload. Ini menjadi tugas kita semua," kata Sigit saat memberikan arahan dalam Rakor Anev Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Yogyakarta, Jumat 17 Desember 2021.

Sigit menyebutkan bahwa masyarakat membuat perbandingan penanganan kasus yang diviralkan dengan perkara yang dilaporkan ke polisi tanpa diunggah ke medsos. Kata dia, masyarakat menilai kasus yang diviralkan cenderung selesai lebih cepat.

"Fenomena ini harus dievaluasi, kenapa terjadi. Kemudian sudah melekat di masyarakat harus viral, kalau tidak viral prosesnya tidak akan berjalan dengan baik," kata Kapolri Sigit.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito melihat fenomena tagar ini sebagai bentuk kritik terhadap kondisi yang terjadi di tubuh Polri, sekaligus harapan agar Korps Bhayangkara berbenah menjadi lebih baik.

"Di sanalah saya kira polisi perlu lihat fenomena ini sebagai bagian dari kontrol publik untuk memperbaiki kinerja dan mewujudkan harapan di masyarakat," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/12/2021).

Arie mengapresiasi respons positif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap kritikan-kritikan tersebut. Dia berharap komitmen Kapolri untuk berbenah juga didukung dan diikuti oleh anak buahnya secara menyeluruh.

"Perlu sinergi lini atas hingga bawah, karena ujung tombak sering di bawah, ketika ada oknum menyimpang semua dinilai begitu, padahal enggak. Maka harus memastikan lini bawah solid dan bekerja profesional," tutur dia.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari menuturkan bahwa persoalan mendasar yang harus dibenahi Polri adalah sistemnya. Dia mengatakan, munculnya fenomena tagar "percuma lapor polisi" dan sebagainya merupakan akumulasi krisis kepercayaan yang berakar dari permasalahan di tubuh Polri sendiri.

"Sebetulnya masalah di kepolisian itu kan sistemik. Jadi memang ini cuma kelihatan di permukaan saja, tapi sebetulnya yang enggak kelihatan banyak banget masalahnya. Dan itu perlu diintervensi sama perubahan sistem melalui perubahan kebijakan di peradilan pidananya," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/12/2021).

Menurut dia, kasus-kasus tersebut tak akan selesai jika persoalan mendasarnya tidak dibenahi. "Selama sistemnya masih belum berubah, mau siapa pun yang duduk menjadi Kapolri atau Kapolda dan sebagainya akan tetap sama," katanya.

Iftitah menyoroti kewenangan Polri yang begitu besar namun tidak diimbangi dengan akuntabilitas atau sistem pengawasan yang kuat. Sehingga potensi penyalahgunaan wewenang di kepolisian sangat besar.

ICJR mendorong sistem peradilan pidana di Indonesia dibenahi. Menurutnya, harus ada keterlibatan instansi lain di luar kepolisian, seperti Kejaksaan dan Hakim dalam upaya penegakan hukum.

"Jadi misalnya ketika mereka melakukan penangkapan dan penahanan, itu harus ada izin atau harus ada perintahnya dari jaksa dan hakim. Jadi ada dobel pengawasannya, sehingga potensi untuk penyalahgunaan wewenang, kemudian misalnya ada penyiksaan dan sebagainya itu bisa dicegah," ucap Iftitah.

Saat ini, langkah konkret pembenahan yang harus segera dilakukan Polri adalah mengevaluasi diri. Polri harus sadar bahwa di tubuhnya ada permasalahan sistemik. Iftitah lantas menyinggung tentang banyaknya aduan negatif terhadap Polri yang diterima Komnas HAM dan Ombudsman.

"Nah dari situ harusnya bisa berangkat kan dari institusi Polri ini evaluasi apa yang kurang, dan kemudian komitmen untuk melakukan perbaikan itu. Bisa diwujudkan dengan adanya dukungan untuk melakukan revisi perubahan KUHAP agar supaya sistem peradilan pidana kita lebih akuntabel dan ada pengawasan yang lebih kuat yang bisa diterapkan," katanya.

Menurut ICJR, sejauh ini dorongan masyarakat sipil terhadap perubahan sistem tidak mendapat dukungan dari Kepolisian. Alih-alih mendukung, Polri justru disebut sebagai instansi yang paling keras menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami juga sadar bahwa memang enggak ada kan di dunia ini atau di lembaga negara ini yang mau kewenangannya dikurangi," katanya.

"Tapi kita melihat dari pengalaman, kita melihat dari kasus-kasus yang sekarang naik, bahwa ada masalah di pembagian kewenangan itu, yang seharusnya ada pengawasan tapi enggak jalan. Nah itu kan sesuatu yang harus dibenahi. Mungkin komitmen untuk mau mendorong adanya perubahan sistem ini ke arah yang lebih baik lagi," ujar Iftitah menandaskan.

Jangan Takut Lapor

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut menyoroti fenomena tagar yang dialamatkan kepada Polri, belakangan ini. Dia mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merespons positif fenomena tagar tersebut.

"Memang Polri belum sempurna, masih ada yang harus terus diperbaiki. Namun yang terpenting dari sebuah lembaga khususnya Polri kita saat ini ialah mereka sudah sangat terbuka dalam menerima masukan. Jadi memang keviralan ini bisa menjadi perbaikan buat kita semua agar berbagai kekurangan yang ada di Polri bisa diperbaiki ke depannya," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Senin (20/12/2021).

Politikus Partai NasDem ini menilai bahwa Kapolri sejauh ini sudah sangat sigap dalam menindak laporan yang ditujukan kepada lembaganya. Hal ini terbukti dari tindakan tegas terhadap sejumlah anggota yang melanggar aturan.

"Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini, respons Pak Kapolri bersama Propam juga sudah sangat sigap dan cepat dalam menindak laporan. Saya respect kepada Kapolri yang sudah membuka mata, telinga, pikiran dan hati. Mengakui kalau memang lembaganya harus dibenahi, dan langsung bertindak cepat dan tegas. Zaman sekarang sulit mencari pemimpin dan lembaga yang bisa terbuka pada kritik besar seperti ini. Terlebih lagi ini lembaga kepolisian yang powerful," tutur dia.

Terakhir, Sahroni meminta agar seluruh masyarakat tidak ragu untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian.

"Lembaga Kepolisian kita ini sangat besar, tentu terdapat kekurangan. Jadi masyarakat juga silakan melapor jika menemukan berbagai pelanggaran oleh oknum di kepolisian. Selain itu, Pak Kapolri juga sudah berkali-kali menegaskan supaya rakyat jangan takut lapor. Jadi mari kita sama-sama awasi demi kepolisian yang lebih baik ke depannya," katanya memungkasi.

Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta Polri segera mengevaluasi pelayanan dan kinerja atas ramainya tagar "no viral no justice" di media sosial sebagai kritik terhadap Korps Bhayangkara itu.

"Polri harus sigap menindaklanjuti laporan masyarakat. Jika tidak, maka akan diviralkan," kata Poengky saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (17/12/2021).

Poengky mengatakan, selama ini polisi hanya menindak kasus yang viral di masyarakat. Namun, jika tidak viral, maka tidak ditindaklanjuti.

"Harus diakui pula, ketika kasusnya viral, respons polisi sangat cepat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin menyukai dan memilih memviralkan agar ada perhatian terhadap kasusnya, ketimbang melapor melalui cara-cara resmi," katanya.

"Hal ini harus menjadi perhatian Polri, karena pengawas polisi tidak hanya pengawas internal dan eksternal seperti Kompolnas saja, melainkan juga media dan masyarakat," katanya.

Kompolnas melihat bahwa harus ada sistem penanganan kasus yang segera diubah.

"Masyarakat juga berharap jika ada anggota yang melakukan pelanggaran, akan diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai kesalahannya. Jika melakukan tindak pidana, misalnya melakukan penembakan di luar prosedur, maka harus dipidana, jangan hanya diproses etik saja," tambahnya.

Keluar dari Zona Nyaman

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan, jajaran Polri harus menerima semua persepsi yang muncul di masyarakat. Hal ini menyusul fenomena tagar "percuma lapor polisi" hingga "no viral no justice". Menurutnya, ini merupakan bagian dari evaluasi dan kritik untuk Polri.

Dengan adanya kritikan masyarakat, kata Sigit, maka jajaran Polri harus memperbaiki diri, berbenah melakukan hal yang lebih baik lagi, dan memenuhi harapan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran Polri dalam operasi kemanusiaan diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang melayani dan mengayomi masih ada.

"Ini menjadi bagian tugas jajaran untuk mengevaluasi, di sisi mana yang masih kurang terkait perjalanan organisasi Polri, baik secara perilaku individu sehingga kemudian diperbaiki," kata Sigit saat memberikan arahan dalam Rakor Anev Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Yogyakarta, Jumat 17 Desember 2021.

Sigit menambahkan Polri bisa menjadi baik manakala peran dari Itwasum dimaksimalkan di setiap lini sehingga seluruh kegiatan Korps Bhayangkara berjalan di rel yang benar sesuai tujuan organisasi.

"Evaluasi menjadi bagian dari Polri dewasa ini yang tidak antikritik terhadap masukan dari masyarakat," katanya.

Personel Polri saat ini, kata dia, harus mampu keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan masyarakat.

"Pilihannya hanya satu, yakni harus keluar dari zona nyaman sehingga organisasi kita bisa menjadi organisasi modern," kata Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri mengingatkan sikap anggotanya saat menerima aduan dari masyarakat. Sebab, apa pun aduannya, ada harapan dari pelapor agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik dan mendapat bantuan dari kepolisian.

"Tidak semua pengaduan tersebut benar (prosedurnya), tidak semuanya benar. Namun pada saat kita kemudian melakukan langkah-langkah penanganan yang keliru atau ditanggapi secara tidak utuh, ada yang kurang, maka kemudian muncul masalah baru," tuturnya.

"Yang tadinya pengaduannya itu tidak benar, namun karena pada saat kita menanggapinya tidak pas, tidak sesuai, tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka akan muncul masalah baru. Jadi hal-hal ini tentunya harus selalu dievaluasi, sehingga harapan masyarakat terkait dengan masalah pengaduannya itu betul-betul bisa terjawab," sambungnya.

Kapolri menegaskan, apa pun dan bagaimana pun cara masyarakat menyampaikan aduannya ke kepolisian, anggota harus menindaklanjuti dengan respons cepat dan melayani secara baik.

"Tidak harus selalu harapan tersebut apa yang diadukan itu kemudian bisa berjalan, manakala memang di luar ranah yang bisa kita lakukan. Namun pada saat itu berada di ranah yang bisa kita lakukan, maka lakukan pengawalan sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa proses pengaduannya itu ada harapan, ada harapan bahwa itu terlayani dengan baik," jelas dia.

Dia berharap berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini atas kinerja Polri dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Baik secara manajemen atau pun perilaku individu.

"Kemudian ada sistem komunikasi, bagaimana me-manage pengaduan yang baik, diawaki oleh petugas yang profesional. Dan kemudian juga tentunya kita harus updating terhadap kondisi dan situasi lapangan sehingga harapan kita pengaduan masyarakat ini betul-betul bisa kita tindaklanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," kata Listyo Sigit menandaskan.

Infografis Janji Kapolri Usai Rentetan Tagar di Medsos

Timnas Indonesia akan bertemu tuan rumah Singapura di babak semifinal Piala AFF 2020. Kedua tim akan bertemu dua kali pada 22 dan 25 Desember 2021.

Dua pertemuan Indonesia dan Singapura di Piala AFF 2020 akan dilangsungkan di National Stadium Kallang. Hal ini terjadi karena Piala AFF 2020 digelar di Singapura dan dengan format bubble mengingat masih pandemi Covid-19.

Kedua tim sudah sering bertemu di berbagai ajang, baik tingkat Asia maupun ASEAN. Menurut catatan 11v11, Indonesia dan Singapura sudah 59 kali bertemu. Berbicara rekor pertemuan, timnas Indonesia jauh lebih unggul dibanding Singapura.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura 30 kali. Singapura menang 18 kali. Sedangkan sisa 11 laga lain berakhir imbang.

Kedua tim pertama kali bertemu pada 31 Agustus 1958. Saat itu Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada ajang Turnamen Merdeka.

Pada pertemuan terakhir, Indonesia kalah 0-1 di Piala AFF 2018. Saat itu gol tunggal kemenangan Singapura dicetak oleh Haris Harun.

Simak selengkapnya jadwal Piala AFF 2020/2021 dan jadwal Timnas Indonesia, juga hasil pertandingan dan klasemen dengan klik di sini.

Dua Alumni

Kemenangan terakhir Indonesia atas Singapura terjadi di Piala AFF 2016 yang berlangsung di Manila. Indonesia menang 2-1 berkat gol Andik Vermansah dan Stefano Lilipaly.

Praktis masih ada dua pemain yang ikut di Piala AFF 2016 yang ikut tampil membela Indonesia di Piala AFF 2020 yakni Fachruddin Aryanto dan Evan Dimas Darmono.

Kedua tim pernah juga berjumpa di semifinal Piala AFF pada 1998. Saat itu masih dengan formast satu leg. Singapura menang 2-1 di Ho Chi Minh City

5 Duel Terakhir

9 November 2021 Singapura 1-0 Indonesia (AFF Cup)

25 November 2021 Singapura 1-2 Indonesia (AFF Cup)

28 November 2021 Indonesia 1-0 Singapura (AFF Cup)

4 November 2009 Singapura 3-1 Indonesia (uji coba)

9 Desember 2008 Indonesia 0-2 Singapura (AFF Cup)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akan mewajibkan pelatihan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan pelatihan tersebut nantinya akan difokuskan untuk para ASN baru.

"Betul, ASN baru tahun depan kan ada 300.00an. Jadi bertahap tergantung anggarannya juga," kata Tjahjon kepada merdeka.com, Selasa (21/12/2021).

Tjahjo menjelaskan pelatihan tersebut dilakukan agar meningkatkan disiplin dan wawasan kebangsaan. Serta bisa melengkapi kompetensi dan profesionalisme dari para ASN. Dia juga mengungkapkan konsep pelatihan bela negara sedang dipersiapkan, sehingga pada 2022 sudah dapat dilakukan.

"Prinsip Kemenhan dan Kemenpan mempersiapkan segala sesuatunya agar tahun 2022 ke depan sudah dapat dimulai latihan/pendidikannya," pungkasnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Menpan-RB dan Menhan Bertemu

Untuk diketahui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Tjahjo Kumolo. Pada pertemuan itu, keduanya membahas mengenai konsep Bela Negara dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bela negara sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh," tulis siaran pers Kementerian Pertahanan diterima, Selasa (21/12).

Sebagai informasi, Bela Negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md dalam kesempatan terpisah juga mengatakan bahwa Bela Negara adalah upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan.

Mahfud meyakini, bela negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia.

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com

Kementerian Agama membenarkan adanya mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Hal itu diungkap Sekjen Kemenag Nizar Ali melalui keterangan tertulis diterima Liputan6.com, Selasa (21/12/2021).

Menurut Nizar, hal itu dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan merupakan hal yang umum dilakukan. Diketahui, ada enam pejabat yang dimutasi itu adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," singkat Nizar, Selasa (21/12/2021).

Nizar menambahkan, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Menteri Agama Yaqut Cholil memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasi. Nizar meyakini, hal itu dilakukan dengan pertimbangan matang.

"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," ujarnya.

Nizar memastikan, mutasi dilakukan bukan sebagai hukuman terhadap enam posisi tersebut. Dia menegaskan, mutasi adalah keharusan bagi setiap aparatur sipil negara untuk siap ditempatkan dimana saja sesuai perintah.

"Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," tutur Nizar.

Bukan Kepentingan Pribadi

Nizar menyatakan, soal alasan mutasi memang tidak dijelaskan kepada pihak yang terkait. Menurut Nizar, hal itu menjadi kewenangan Menteri Agama sendiri. Kendati dia memastikan tidak ada kepentingan personal dari menteri agama melakukan hal tersebut.

"Pertimbangan menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan, mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok," Nizar memungkasi.

Kontroversi yang melingkupi drama Korea Snowdrop belakangan ini kian memanas. Diwartakan Soompi, petisi yang memprotes drakor yang dibintangi Jung Hae In dan Jisoo Blackpink ini telah menembus 300 ribu tanda tangan pada Selasa (21/12/2021).

Angka ini jauh melampaui target 200 ribu paraf, jumlah pendukung yang disyaratkan agar petisi ini direspons pemerintah.

Melihat kondisi semakin berlarut-larut, JTBC akhirnya buka suara.

"Setelah penayangan Snowdrop, kontroversi yang berdasarkan informasi keliru tidak kunjung padam, jadi kami merilis pernyataan," tutur pihak stasiun TV.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Karya Kreatif

"Pertama-tama, latar dan motif dari insiden penting di Snowdrop adalah masa rezim militer. Dengan latar belakang ini, ceritanya berisi kisah fiktif dari partai berkuasa yang berkolusi dengan pemerintah Korea Utara untuk melanggengkan kekuasaan," tutur pihak JTBC.

Pihak TV juga menyatakan Snowdrop sebagai sebuah karya kreatif yang bercerita tentang kisah personal dari orang-orang yang dimanfaatkan dan menjadi korban kekuasaan.

Soal Gerakan Demokratisasi

Hal lain yang jadi penekanan JTBC adalah soal gerakan demokratisasi di Snowdrop.

"Tak ada mata-mata yang memimpin gerakan demokratisasi dalam Snowdrop. Bintang utama pria dan wanita tidak diperlihatkan berpartisipasi di dalam atau memimpin gerakan demokratisasi di episode 1 dan 2, maupun dalam naskah untuk ke depannya."

Dengar Masukan Warganet

Pihak JTBC juga memastikan bahwa kesalahpahaman ini bisa dilusruskan dalam perjalanan plot cerita ke depannya. Mereka juga menyatakan tetap menerima masukan dari pemirsa.

"Demi mendengar pendapat yang berharga terkait konten JTBC, kami akan mendengar pendapat yang beragam dengan membuka kolom chat real time dalam laman situs maupun pesan dari pembaca."

Protes Publik

Seperti diketahui ada sejumlah aspek yang diprotes pemirsa mengenai Snowdrop. Salah satunya adalah karakter Su Ho (Jung Hae In) yang merupakan mata-mata, sementara di kehidupan nyata banyak aktivis terbunuh karena dituduh sebagai mata-mata. Ada pula karakter yang merupakan agen dari National Security Planning (NSP), bagian dari rezim otoriter kala itu.

Ada pula penggunaan lagu yang selama ini diidentikkan dengan gerakan demokratisasi, dalam adegan saat Su Ho dikejar NSP. "Membuat drama dengan plot seperti ini di atas fakta sejarah menyepelekan nilai gerakan demokratisasi," begitu pernyataan dalam petisi ini.

Kaesang Pangarep semakin sering menunjukkan kedekatannya dengan sang pacar Nadya Arifta. Hal itu terlihat beberapa kali putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu mengajak pujaan hatinya melihat langsung klub miliknya saat bertanding di Stadion Pakansari, Cibinong bogor, Minggu malam (20/12/2021).

Kaesang yang mengenakan kaos warna hitam dipadukan celana hitam serasi dengan sang pacar yang mengenakan outfit serupa dan berjalan melewati pintu masuk VVIP stadion tersebut dengan pengawalan ketat Paspampres.

Meski tak banyak bicara, cara Kaesang membawa sang pacar ke tempat publik seperti ingin menunjukkan jika saat ini pilihan hatinya sudah dia berikan kepada pujaan hatinya Nadya Arifta tersebut.

Meski enggan berbicara terkait sang kekasih, keduanya saat berhadapan dengan awak media selalu terlihat baik, bahkan saat Liputan6.com menyapanya dengan ramah mereka menjawab salam tersebut.

Dalam kesempatan sama, adik kandung Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka itu memberikan komentar lain terkait kemenangan Persis Solo atas Sriwijaya FC.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sering Ajak Pacar ke Stadion

Kaesang yang melihat langsung tim miliknya berlaga itu tak banyak memberikan statemen, ia hanya meminta timnya harus lebih baik lagi.

"Habis ini harus menang terus," kata Kaesang yang hadir ditemani oleh sang kekasih Nadya Arifta di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (19/12/2012).

Tak hanya itu, Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu menebut jangan berpuas diri dengan kemenangan itu. Dirinya berharap Persis Solo tak hanya memenangkan pertandingan di malam itu, tapi harus lolos babak 8 besar dan bisa berkancah di kompetisi bergengsi Liga 1.

"Pokoknya intinya harus menang terus. Pokoknya harus sampai liga 1," ujar dia.

Sementara itu, Persis Solo masih memiliki satu kali lagi pertandingan di babak 8 besar melawan Persiba Balikpapan, Kaesang tetap beraharap Eky Taufik dan kawan-kawan menjaga tren positif agar bisa memenangkan laga terakhir mereka.

"Pokoknya harus menang," kata Kaesang sembari memberi salam dengan mengatupkan kedua tangannya di depan dada sembari membungkuk.

Baru-baru ini, Maia Estianty tengah diterpa isu miring mengenai hubungan rumah tangganya. Entah dari mana asalnya, Maia Estianty digosipkan menggugat cerai Irwan Mussry.

Bahkan isu tersebut sempat diberitakan oleh sebuah media online yang mencoba melakukan klarifikasi ke Pengadilan Agama. Hasilnya, tidak ada gugatan cerai yang masuk atas nama Maia Estianty.

Terkait hal tersebut, Maia Estianty sendiri merasa tak nyaman. Melalui unggahan di Instagram, mantan istri Ahmad Dhani itu akhirnya buka suara.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ngeri

Sambil memajang potongan artikel berita yang menuliskan masalah ini, Maia Estianty menyampaikan keresahannya.

"BUSSEETTT... Ngeri kali nih berita .... ampe ditanya ke pengadilan agama pula.... Biasanya gw jarang banget nanggepin isu2 negative di luar....Tapi gegara tadi team creative ku jg ditanyain temennya yang wartawan....wueleh.... ditanya, "emang bunda mau cere??"" tulis Maia Estianty pada Senin (20/12/2021).

Keterlaluan

Maia Estianty menilai gosip yang beredar ini sudah keterlaluan. Ia khawatir justru hal ini bisa menjadi fitnah.

"Becandanya kelewatan ini mah... mendingan jadi pelawak aja yg nanya2in ke pengadilanDuh mbok ya kalo bikin berita ato ngegosipin yang baik2 aja.... Jatuhnya fitnah ntar... Tapi gapapa sih.. EGP aje, cuma sempet ketawa ... Siapa jg yg mulai bikin beritanya yg nggak2...," sambungnya.

Anggap Prank

Terlepas dari itu, Maia Estianty justru mendoakan sesuatu yang baik kepada pihak yang pertama kali mengembuskan isu miring tentang rumah tangganya itu.

"Moga2 yang pertama bikin isu berita, pernikahannya baik2 aja... Amin. Beritanya cukup menghibur.. PRANK di akhir tahun .. @irwanmussry is the best !!!! Love him so much... #semakintuasemakinbahagia #maiaestianty #irwanmussry #happywife #gosip," tutup Maia Estianty.

Aktor Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah bersama membangun usaha roti yang bernama Roti Cha. Saat baru membuka usaha ini pada 5 Desember 2021, keduanya menginisiasi gerakan "1000 Roti Bayar Pakai Doa".

Arya Saloka mengungkapkan makna di balik gerakan tersebut dalam sebuah bincang-bincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Sandi mengunggah video berdurasi dua menit dan 15 detik tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

"Roti Cha ini super keren karena pas saat grand opening di Duren Tiga, ada movement yang keren abis, yaitu 1.000 roti bayarnya pakai doa," kata Sandi dalam video yang diunggah pada Senin, 20 Desember 2021 tersebut.

Sandi memuji inisiatif yang dilakukan Arya dan tim. Ia pun bertanya terkait dari mana Arya terinspirasi untuk membuat gerakan tersebut dan perihal sumber keuntungannya.

"Jadi itu inspirasinya sebenarnya juga diskusi bareng teman-teman karena kan balik lagi, memang niatnya ingin sedekah, juga sedekah makanan kepada teman-teman," kata Arya dalam video itu.

Ia melanjutkan, berbagi seribu roti tersebut ke berbagai lini. Arya Saloka dan tim tidak hanya berbagi kepada mereka yang datang, tetapi ke berbagai lini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Keuntungan

"Jadi semua bisa ikut merasakan roti sekaligus membantu mungkin ada orang yang belum makan. Memang niatnya ke sana," ungkap pemain sinetron 'Ikatan Cinta' ini.

Arya juga membahas pertanyaan Sandi terkait mendapatkan keuntungan. "Ya, memang dari awal kan niatnya kita bersedekah juga gitu, jadi untungnya nantilah pahalanya dicatat," jawab Arya.

Sandi pun menanggapi semangat bersedekah Arya Saloka. "Jadi kalau bersedekah itu balasannya sudah jelas, keuntungannya sudah jelas, yaitu 700 kali lipat. Jadi, nanti 1.000 doa dikali 700 menjadi 700 ribu lipat akan didapatkan," ungkap Sandi.

Ragam Pilihan

Arya Saloka mengamini kata Sandi. Melalui kolom keterangan, Sandi juga menyampaikan dukungannya kepada usaha roti oleh Arya Saloka yang juga sudah memiliki beberapa usaha kuliner tersebut.

"Kita doakan semoga sukses, barokah, dan bisa membawa banyak manfaat LAPANGAN KERJA serta rezeki bagi banyak orang. Aamiin yra," tulis Sandiaga Uno.

Berdasarkan pantauan di Instagram resmi Roti Cha, camilan ini memiliki beberapa varian roti di dalam menu. Sebut saja special Cha, cokelat, srikaya, keju, signature keju cokelat, signature double cokelat, signature keju abon, hazelnut, tiramisu, hingga kacang.

Masing-masing roti juga dapat ditambahkan dengan topping yang terdiri atas meses, meses kacang, kacang, abon, dan keju. Ragam varian Roti Cha dijual Rp7 ribu--Rp17 ribu.

Infografis Diplomasi Lewat Jalur Kuliner

Warga Dusun Sumberjambe, Desa Kandangan, Kecamatan pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi digegerkan dengan penemuan ratusan granat oleh tim pencari harta karun di PTPN XII Sumberjame.

Awalnya, sang pencari harta karun menemukan dua buah koin. Namun, alat pendeteksi logam yang ia bawa terus berbunyi di sekitar lokasi penemuan koin tersebut. Saat digali lebih dalam, baru ditemukan ratusan granat aktif di sekitar PTPN XII Sumberjame.

Tim Gegana dari Polda Jawa Timur pun langsung sigap mengamankan dan meledak ratusan granat aktif tersebut untuk menghindari kemungkinan yang buruk.

Tonton detik-detik aksi Tim Gegana Polda Jawa Timur saat meledakan granat aktif tersebut.