Volume 253

Keturunan PKI Bisa Jadi Tentara

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Izinkan Anak Keturunan PKI Jadi Tentara

Liputan6.com 2022-03-31 13:48:45
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat mengikuti rapat dengan Komite I DPD di Nusantara VI, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja ini membahas men

Penghapusan larangan bagi anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin menjadi prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, mendapat apresiasi banyak pihak. Pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib bahkan menyebut, langkah Jenderal Andika itu merupakan terobosan cerdas.

"Jenderal Andika memberikan harapan terhadap putra putri bangsa, yang ingin mengabdi sebagai anggota TNI, tanpa memandang status keturunan," kata Ridlwan, Kamis (31/3/2022).

Andika Perkasa sebelumnya membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan PKI sebagai calon prajurit TNI.

Dengan kebijakan tersebut, Ridlwan mengatakan seluruh anak muda Indonesia memiliki hak sama untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI, tanpa memandang suku, agama, dan asal usul orangtua.

"Dari sisi perhitungan teknis, kalau calon prajurit usia 17 tahun, maka ayah ibunya diperkirakan paling muda usia 40 tahun, artinya lahir di tahun 1981. Sudah tidak ada lagi PKI di tahun itu," kata Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia tersebut.

Sehingga, menurut dia, kebijakan Andika sudah tepat dari sisi undang-undang maupun dari teknis perhitungan.

"Saya yakin sistem seleksi juga tetap menjaga agar tidak ada paham komunisme yang bisa menyusup masuk ke TNI. Pada wawancara mental ideologi nanti pasti juga tetap tersaring," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Psikologi Militer

Di era dunia yang makin maju, lanjutnya, paham komunisme, marxisme, dan leninisme bisa ditangkal dengan wawancara mendalam terhadap calon prajurit yang mendaftar.

"Ada teknik khusus psikologi militer yang bisa menyaring itu," tambahnya.

Dia juga mengapresiasi kebijakan penghapusan tes renang sebagai syarat kelulusan seleksi prajurit TNI. Menurut dia, ada anak muda yang secara geografis tidak memungkinkan belajar berenang.

"Itu nanti juga bisa dipelajari di akademi militer jika sudah diterima," ujarnya.

Maudy Ayunda Jadi Jubir G20 Bali

Maudy Ayunda Ditunjuk Jadi Jubir Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia

Liputan6.com 2022-03-31 17:35:03
Maudy Ayunda tampil memesona dengan kebaya pink karya Didiet Maulana (dok.Instagram/@didietmaulana/https://www.instagram.com/p/CbWP7GlBeAA/Komarudin)

Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda resmi ditunjuk sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20. Adapun Presidensi G20 Indonesia akan digelar di Bali pada Desember 2022.

"Guna mendukung penyelenggara komunikasi Presidensi G20, saya ingin memperkenalkan saudari Maudy Ayunda sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/3/2022).

Dia menyampaikan, Maudy merupakan lulusan perguruan tinggi internasional dan memiliki kemampuan bahasa asing. Johnny berharap hal ini akan membantu Maudy dalam menjalankan tugas sebagau juru bicara untuk Presidensi G20 Indonesia.

"Sebagai public figure, diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas. Terutama, generasi milenial dan generasi Z," jelas Johnny.


Tugas Juru Bicara

Plate menjelaskan tugas juru bicara antara lain, menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia yang akan dihadiri para pemimpin negara anggota G20. Kemudian, menyiapkan perkembangan sejumlah pertemuan dalam Presidensi G20 Indonesia secara rutin.

"Sehingga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda Presidensi G20 Indonesia," ujar Plate.

Sebagai informasi, Maudy Ayunda merupakan lulusan program sarjana philosophy, politics and economics University of Oxford. Tak hanya itu, Maudy juga lulusan Master of Business Administration dan Master of Arts in Education di Universitas Stanford.


Presidensi G20 dari Tahun ke Tahun

 

Warung Makan Tak Perlu Tutup Saat Ramadan

MUI: Warung Makan Tak Perlu Tutup Saat Ramadhan

Liputan6.com 2022-03-30 21:27:23
Warung makan tertutup terpal di kawasan perkantoran, Jakarta, Selasa (7/6/2016). Sementara, warung makan yang masih tetap buka menutup ruang makan dengan banner atau kain gordyn untuk menghor

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyatakan, tak perlu ada larangan warung makan tutup selama bulan Ramadhan. Amirsyah menyebut yang diperlukan hanya pengaturan di tempat makan.

"Tidak harus tutup, kan tempat orang makan, tempat orang cari makan kenapa kok ditutup. Tapi diatur sedemikian rupa, waktunya dan tempatnya diatur," kata Amirsyah saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).

Amirsyah menyebut, warung makan dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak berpuasa, musafir atau berhalangan sakit.

"Kalau siang misal ada yang butuh (makan) karena sakit atau berhalangan, asal buka jangan vulgar, misalnya di depan agak ditutup (tirai)," kata dia.

Ia meminta pemilih usaha atau warung makan menghargai orang berpuasa, di saat yang bersamaan orang berpuasa juga menghargai orang yang tidak berpuasa.

"Jadi prinsipnya saling menghargai, bisa dengan pengaturan jam buka atau tempat makannya," tambah dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bantu UMKM

Amirsyah juga menyebut, keberadaan pedagang makanan atau UMKM justru membantu menghidupkan perekonomian di masa pandemi.

Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang melakukan sweeping terhadap tempat-tempat makan yang pada buka siang hari. "Jangan ada sweeping sebaiknya, saling hargai saja," kata dia.

Menangis Kalau Ingat Politik

Bicara Politik, Angelina Sondakh Menangis Di Depan Makam Adjie Massaid

Liputan6.com 2022-03-31 13:20:00
Angelina Sondakh (/Muhammad Akrom Sukarya/Kapanlagi.com)

Angelina Sondakh menikmati kehidupannya usai menghirup udara kebebasan. Artis sekaligus mantan Anggota DPR RI ini memutuskan untuk berhenti dari dunia politik.

Hal itu diakui Angelina Sondakh saat berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid pada Rabu (30/3/2022).

"Aduh kalau politik udah, pokoknya kalau ngomongin politik, politik praktis ya. Kalau mas ngomong gitu aku pengen nangis didepan mas Adjie iyakan," kata Angelina Sondakh.


Belum Pikirkan Pekerjaan

Perempuan 44 tahun itu mengaku belum memikirkan soal pekerjaan lagi usai bebas dari penjara. Apalagi, kembali ke dunia politik. Yang jelas, saat ini ia ingin banyak menghabiskan waktu bersama anaknya, Keanu.

"Gini kerja normal aja belum terlintas. Apalagi berpikir politik misalnya. Jadi aku mohon dimengerti untuk menebus semua dosanya, karenakan 10 tahun itukan aku mau agak kebut sedikit. Biar aku bisa mengenal Keanu," katanya.


Belum Ada Komunikasi

Selain itu, setelah bebas dari penjara juga Angelina Sondakh mengaku belum ada komunikasi dengan teman-temannya yang berada di dunia politik.

"Eee.. buka wa aja saya masih keder (bingung). Kadang-kadang aku diajarin Mak Goblek (asissten), sekarang udah bisa baca DM jadi memang masih belum ada komunikasi dengan teman-teman dulu," tutup Angelina Sondakh.


10 Tahun Dipenjara

Diketahui, Angelina Sondakh bebas setelah 10 tahun dipenjara karena kasus korupsi. Ia awalnya divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 250 juta.

Saat upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung (MA) justru memperberat hukuman Angelina Sondakh dengan vonis 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta. Namun saat itu, Angelina Sondakh mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sampai akhirnya Mahkamah Agung mengurangi hukuman terhadap Angelina Sondakh menjadi 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

AS Bantu US$ 500 Juta ke Ukraina

Joe Biden Akan Beri Bantuan ke Ukraina Sebesar 500 Juta Dolar AS, untuk Apa?

Liputan6.com 2022-03-31 14:01:57
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (AP)

Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Rabu (29/3) bahwa Amerika Serikat akan memberi Ukraina 500 juta dolar AS dalam "bantuan anggaran langsung."

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gedung Putih dalam pembacaan percakapan telepon kedua pemimpin negara tersebut, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (31/3/2022).

Gedung Putih mengatakan, Presiden Joe Biden kepada menyampaikan kepada Zelensky bahwa Amerika Serikat "berniat untuk memberikan bantuan anggaran langsung kepada pemerintah Ukraina sebesar 500 juta dolar" melalui telepon.

Perbincangan kedua pemimpin negara ini berlangsung sekitar satu jam, menurut reporter yang meliput Gedung Putih.

"Para pemimpin membahas bagaimana Amerika Serikat bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan bantuan keamanan utama oleh Ukraina," kata pihak Gedung Putih.

"Dampak kritis senjata terhadap konflik, dan upaya lanjutan oleh Amerika Serikat dengan sekutu dan mitra untuk mengidentifikasi kemampuan tambahan guna membantu militer Ukraina mempertahankan negaranya," kata lanjut laporan tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Perbincangan Zelensky dan Biden

Zelensky mengatakan di Twitter setelah panggilan telepon bahwa dia dan Biden "berbagi penilaian situasi di medan perang dan di meja perundingan."

"Berbicara tentang dukungan defensif khusus, paket baru sanksi yang ditingkatkan, bantuan keuangan makro dan kemanusiaan," tulis laporan tersebut.


Infografis Rusia Serang Ukraina dan Dalih Vladimir Putin

 

Tampil Kompak, Thariq Halilintar Mimisan

5 Momen Fuji dan Thariq Halilintar Tampil Kompak di Acara TV, Sempat Mimisan

Liputan6.com 2022-03-31 18:00:00
Fuji dan Thariq Halilintar tampil di program Dahsyatnya 14 Tahun (Foto: Instagram/@fuji_an)

Fuji dan Thariq Halilintar kembali menunjukkan kebersamaan di acara TV. Beberapa hari setelah pulang umrah bersama rombongan Putra Siregar, pasangan kekasih ini menjadi pengisi acara ulang tahun program varietas yang tayang di salah satu TV swasta.

Fuji dan Thariq tampil dengan deretan artis ternama seperti Amanda Manopo, Arya Saloka, hingga kakak Thariq yaitu Atta Halilintar yang perform bareng Aurel Hermansyah. Fuji dan Thariq tampil menawan mengenakan busana dari brand mewah, Gucci.

Tak hanya saat on air atau siaran langsung, adik almarhum Bibi Andriansyah ini terlihat kompak dengan Thariq saat di ruang rias. Bintang iklan skincare ini juga mendampingi Thariq yang sempat mimisan. Berikut 5 momen kebersamaan Fuji dan Thariq Halilintar yang dirangkum Showbiz Liputan6.com dari berbagai sumber, Kamis (31/05/2022).

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Mewah

Begini gaya Fuji dan Thariq ketika tampil di acara TV. Keduanya terlihat glamor memakai busana dari merk premium, Gucci.


Lengket

Kebersamaan mereka di belakang layar juga terlihat menggemaskan. Sejumlah warganet mendoakan agar Fuji dan Thariq berjodoh.


Rias

Sebelum tampil di TV, Fuji dan Thariq terlihat berada di ruang rias. Tampak Thariq mengabadikan momen Fuji yang hendak dirias.


Iseng

Perilaku iseng dan konyol diperlihatkan Thariq saat menemani bintang film Bukan Cinderella yang tengah bersiap. Gemas banget.


Mimisan

Terungkap bahwa hidung Thariq sempat meneteskan darah ketika berada di belakang panggung. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel ini tampak membantu memengangi tisu di hidung Thariq.

Bubarkan Parlemen, Presiden Disebut Firaun

Presiden Tunisia Disebut Firaun Usai Bubarkan Parlemen

Liputan6.com 2022-03-31 09:30:29
Presiden Tunisia Kais Saied berbincang dengan tamu dari Prancis. Dok: Twitter @TNPresidency

Pemerintah Tunisia membubarkan parlemen usai para anggota tetap mengadakan pertemuan secara online. Kementerian Kehakiman Tunisia menilai pertemuan itu sebagai bentuk konspirasi terhadap keamanan negara.

Berdasarkan laporan Arab News, Kamis (31/3/2022), anggota parlemen Tunisia melakukan voting untuk mengurangi dekrit Presiden Kais untuk melakukan pencekalan. Ada 217 anggota parlemen di Tunisia dan 116 anggota hadir dan menyetujui RUU baru tersebut.

Presiden Kais Saied berkata meeting itu ilegal. Ia mengklaim konstitusi memberikannya kekuatan untuk mensuspens parlemen. Ia pun bisa mengeluarkan hukum melalui dekrit.

Salah satu anggota parlemen, Safi Said, menolak upaya presiden untuk melakukan pencekalan. Ia bahkan menyebut negaranya dikendalikan sosok Firaun.

"Kami bukanlah anggota parlemen yang dibekukan atau disuspens," ujarnya. "Tetapi kami berada di bawah kekuasaan Firaun baru."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Tuduhan Kekacauan

Presiden Saied mengecam pertemuan parlemen itu dengan menyebutnya ilegal. Sesi virtual itu dianggap mencoba menebarkan kekacauan.

Perserikatan dagang di Tunisia juga sempat mengecam sesi-sesi parlemen yang melanggar instruksi presiden. Para anggota parlemen itu dituding memicu konflik dan perpecahan politik.

Selain ingin mengurangi kekuasaan presiden, para anggota parlemen juga meminta ada pemilihan legislatif dan presiden, serta dialog nasional.

Ketua Parlemen, Rached Ghannouchi, dari partai Ennahdha yang Islami tidak ikut di pertemuan tersebut. Kondisi gedung parlemen Tunisia masih dijaga pasukan keamanan.

Hyun Bin-Son Ye Jin Resmi Menikah

Resmi Menikah, Hyun Bin dan Son Ye Jin Banjir Ucapan Selamat dari Penggemar

Liputan6.com 2022-03-31 13:44:10
Hyun Bin dan Son Ye Jin resmi menikah di Seoul, Korea Selatan, hari ini, Kamis (31/3/2022) (dok.Instagram/@vast.ent/https://www.instagram.com/p/CbwUBY8JwaS/Komarudin)

Pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin akhirnya resmi menikah pada Kamis (31/3/2022). Pemeran drama Crash Landing on You tersebut melangsungkan pernikahannya secara tertutup.

Meski begitu pihak agensi VAST Entertainment, telah membagikan potret keduanya usai sah menjadi suami istri. Agensi mengunggah dua foto mempelai dengan busana yang berbeda namun sama-sama bernuansa putih.

"Aktor Son Ye Jin dan Hyun Bin mengadakan upacara pernikahan mereka hari ini, mengambil langkah pertama mereka sebagai pasangan yang sudah menikah. Upacara akan diadakan secara pribadi dengan mempertimbangkan situasi dengan COVID-19, jadi kami meminta pengertian Anda yang murah hati. Kami berbagi berita dengan foto pernikahan mereka sebagai gantinya," tulis pihak agensi dilansir dari Soompi.

Agensi melanjutkan, "Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas banyak berkah dan dukungan hangat yang dikirimkan untuk awal baru mereka. Aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin bersama dengan agensi mereka akan terus memberikan upaya penuh untuk membalas cinta yang diterima."

Pernikahan keduanya dikabarkan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Acara sakral tersebut dilangsungkan di venue outdoor dengan daftar tamu di bawah 200 orang.

Tentu saja kabar bahagia ini membuat para penggemar dari berbagai negara ikut bahagia. Hal ini terlihat dari tagar #BinJinWedding yang menjadi trending topic Twitter. Tak sedikit warganet yang mengucapkan selamat dan mengaku turut bahagia dengan pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor0811 9787 670hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Banjir Ucapan Selamat


Cinta Lokasi

Dilansir dari The Straits Times, Hyun Bin dan Son Ye Jin jatuh cinta di lokasi syuting Crash Landing On You pada 2019 lalu. Awalnya, mereka bungkam soal pernikahan, namun undangan pernikahan telah bocor terlebih dahulu. Sebelumnya Hyun Bin dan Son Ye Jin telah berteman bertahun-tahun sebelum membintangi Crash Landing on You. Ketika drama berakhir, mereka mulai berkencan dan mengumumkan hubungan mereka pada Januari 2020.


INFOGRAFIS: Deretan Prestasi Mendunia Artis Korea

 

Perempuan Diharamkan Nonton Sepak Bola

2.000 Perempuan Dilarang Masuk Stadion untuk Nonton Pertandingan Iran Vs Lebanon

Liputan6.com 2022-03-31 11:01:29
Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Iran melawan Lebanon di stadion Imam Reza Kota Mashhad, Iran Selasa (29/3).

Larangan perempuan masuk ke stadion sepak bola untuk menonton sebuah pertandingan internasional kembali diberlakukan oleh Iran.

"Akibat larangan itu, ratusan penggemar yang sudah membeli tiket gagal menyaksikan langsung pertandingan antara tim Iran melawan Lebanon," kata media Iran, Rabu 30 Maret 2022 seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Babak kualifikasi Piala Dunia antara Iran melawan Lebanon pada Selasa 29 Maret malam, yang dimenangkan Iran dengan perolehan 2-0, diadakan di stadion Imam Reza di Kota Masyhad, Iran timur laut.

"Sekitar 2.000 perempuan Iran, yang telah membeli tiket untuk pertandingan Iran-Lebanon, hadir di sekitar stadion Imam Reza, tetapi tidak bisa masuk ke stadion," kata kantor berita ISNA.

Kapten tim nasional Iran Alireza Jahanbakhsh ikut mengritik larangan tersebut.

Menghadapi kontroversi tersebut, Presiden Ebrahim Raisi pada hari Rabu menginstruksikan kementerian dalam negeri untuk menyelidiki insiden tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sekilas Soal Larangan Perempuan Masuk Stadion Sepak Bola

Republik Islam Iran secara umum telah melarang penonton perempuan masuk ke stadion sepak bola dan olah raga lainnya sejak negara itu didirikan pada tahun 1979.

Tetapi badan sepak bola dunia FIFA pada September 2019 memerintahkan agar Iran mengizinkan perempuan menonton di stadion tanpa batasan dan jumlahnya akan ditentukan sesuai permintaan tiket.

Petunjuk FIFA itu, yang mengancam skors bagi Iran dari kompetisi, diberikan setelah seorang perempuan penggemar sepak bola, Sahar Khodayari, meninggal dengan cara membakar dirinya sendiri karena takut dipenjara setelah dia dengan menyamar mencoba menonton sebuah pertandingan.

Kematian Khodayari memicu protes, mengakibatkan seruan agar Iran dilarang ikut bertanding di kancah internasional.


infografis Rakyat Iran Terbelah Dua

 

Hilangnya Madrasah di UU Sisdiknas

HEADLINE: Polemik Hilangnya Kata Madrasah di Draf RUU Sisdiknas, Dampaknya?

Liputan6.com 2022-04-01 00:02:37
Sejumlah siswa belajar di lantai kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Misbahul Athfal, Kampung Cileuleuy, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Bogor, Kamis (8/8/2019). Sekolah tersebut dibangun mu

Kemendikbudristek kembali menjadi sorotan. Setelah berbagai kebijakannya menuai kegaduhan, kini Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) juga memunculkan gelombang protes dari banyak pihak.

Masyarakat menolak hilangnya kata Madrasah dalam RUU Sisdiknas tersebut. Hilangnya frasa itu dianggap sebagai bentuk i'tikad tak baik pemerintah terhadap keberlangsungan Madrasah.

"Meghilangkan nama madrasah dalam RUU Sisdiknas, sama saja dengan mau menghilangkan madrasah dari negeri ini, menghilangkan guru, anak dan santri serta siswa, juga anggaran pendidikan untuk madrasah," kata Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/3/2022).

Menurut dia, RUU Sisdiknas yang beredar di tengah masyarakat ini dapat memicu emosi seluruh komunitas guru-guru madrasah. PGMNI mencatat, ada 1.000.050 guru yang tersebar di hampir 16 juta madrasah di seluruh Indonesia yang akan merasakan dampak RUU ini.

"Kita keluarkan statemen tegas, siapa pun yang beri'tikad menghapus madrasah dalam Sisdiknas, berarti memantik perang dengan guru-guru madrasah di Indonesia," tegas dia.

Heri menuturkan, dengan tidak mencantumkan kata madrasah dalam RUU Sisdiknas, akan berdampak kepada seluruh steakholdernya. Selain itu, payung hukum yang menjadi landasan kegiatan belajar mengajar di madrasah juga akan hilang.

"Legal standing (tidak ada), kita lantas dianggap apa madrasah ini. Kita bukan dianggap lembaga formal lagi, bukan lembaga pendidikan. Apa kita dianggap majlis taklim," kata dia.

Padahal, madrasah sejatinya harus mendapatkan perhatian khusus mengingat telah hadir lama di Indonesia. Bahkan madrasah telah menjadi benteng moral anak-anak di daerah dan juga menerapkan nilai-nilai agama.

"Ratusan tahun sebelum ada sekolah, madrasah ini sudah ada. Dia tidak dibentuk oleh pemerintah, tapi dari masyarakat. Kita sudah berjuang sedemikian rupa, sekuat tenaga, mati-matian kita mendirikan madrasah, mau dihapus begitu saja. Ini kan pelecehan. Ini berbahaya," Heri mengimbuhkan.

Karena itu, rencana penghapusan kata madrasah ini menjadi masalah serius. Heri mengungkapkan, dalam kegiatan belajar mengajar, ada guru-guru madrasah yang tulus mendidik anak-anak bangsa.

"Ada banyak guru mengabdi di madrsah meski gajinya tidak rasional, tapi mereka mengabdi puluhan tahun di madrasah. Karena di situ ada nilai nilai agama, yang menunjukkan kepada nilai-nilai pengabdian, perjuangan, mendidik anak. Apa bisa diatasi ini semua oleh kemendikbud? Nggak bisa," terang dia.

Dia menengarai penghapusan kata madrasah ini sebagai tindakan pemerintah untuk membiaskan makna satuan pendidikan di Indonesia. Padahal, dengan UU Sisdiknas 2003 saja, madrasah kerap dianaktirikan oleh pemerintah.

"Ada kata madrasah saja di Sisdiknas, kami tidak mendapatkan postur anggaran pendidikan nasional. Apalagi tidak ada di Sisdiknas, kami nggak dapat apa apa," ujar dia.

Kondisi ini terlihat timpang dengan sekolah-sekolah SD hingga SMA. Satuan pendidikan tersebut memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung proses belajar mengajar.

"Coba Bapak liat madrasah-madrasah di daerah itu. Menghkhawatirkan, 90 persen gurunya honorer, yang gajinya jauh dari UMR, 150-200 ribu sebulan. Ini enggak berprikemanusiaan Sisdiknas kita ini," ujar dia.

Padahal anggaran pendidikan dalam APBN yang dikelola Kemendikburistek, jumlahnya mencapai sekitar Rp 500-600 triliun. Dari jumlah itu, madrasah hanya mendapatkan Rp 14 triliun.

"Seperti langit dan bumi. Kami akan menuntut kepada Kemendikbudristek untuk berlaku adil anggaran pendidikan nasional," ujar Heri.

Dia menuturkan, penghapusan kata madrasah ini dikhawatirkan menjadi langkah awal pemerintah untuk memberangus keberadaan sekolah tersebut. Sinyak-sinyal itu, kata dia, sudah ditangkapnya. Karena itu para guru madrasah tak akan tinggal diam menghadapinya.

"Awalnya nggak ada, nanti dibahas di-ini akan dibeginikan, itu alasan awalnya. Nanti menjadi landasan hukum untuk menghapus madrasah dari negeri kita ini. Saya sudah menangkap indikasi itu, dan ini tidak bisa dibiarkan," kata dia.

Heri mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan beraudiensi dengan Komisi VIII dan X DPR. Ia akan menyampaikan surat rekomendasi hasil Rakernas yang berlangsung di Asrama Haji, Bekasi, Jawa Barat, kepada Kemenag dan Kemendikbud. Ia meminta kepada DPR untuk memberikan langkah advokasi secara legislasi dalam mengawal kebijakan masalah Sisdiknas ini.

"Agar mereka berpikir ulang menghilangkan frasa madrasah itu, atau kami akan siap kepung itu Pak. Saya jamin itu ratusan ribu guru madrasah akan turun di situ. Siap turun semua," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Infografis Polemik Hilangnya Kata Madrasah di Draf RUU Sisdiknas. (Liputan6.com/Trieyasni)

Sementara itu Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, polemik yang muncul dari RUU Sisdiknas menandakan ada yang salah dalam proses penyusunannya. Kata dia, RUU Sisdiknas ini hadir tanpa adanya keterbukaan dari pemerintah.

"Masyarakat otomatis curiga, dulu ada ditutupin. Begitu bocor, terbongkar, ternyata banyak masalah. Salah satunya dihapuskannya kata madrasah di RUU Sisdiknas, padahal UU sebelumnya sudah ada dan cukup fleksibel, tidak ada masalah," kata Indra kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Bahkan yang lebih ironisnya lagi, dia mengimbuhkan, klarifikasi yang disampaikan Kemendikbud tidak menjelaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, ungkapan tak ada niat meniadakan kata madrasah di RUU Sisdiknas, tidak dibuktikan dengan langkah konkret dari Menteri Nadiem Makarim.

"Lebih lucu penjelasannya Mendikbusristek, dan pejabatnya mengatakan dari awal kami tidak ada niat menghapuskan madrasah. Ngapain ngomongnya niat. Yang penting bukan niat, tetapi apa yang dibuat produk hukumnya. Kalau memang tidak ingin menghapus madrasah, tunjukkan ini lho tulisannya, begini kami memasukkannya," ujar dia.

"Kalau dihapus, dijelaskan. Dari pada bikin video klarifikasi, yang mana klarifikasinya antara Mendikbud dan Menag berbeda. Padahal videonya satu. Mendikbud bilang kalau madrasah masuk dalam penjelasan, sedangkan Menag ngomong masuk dalam batang tubuh, mana yang benar?" imbuh dia.

Karena itu, dia pun mempertanyakan alasan tak ada kata Madrasah dalam RUU Sisdiknas. Karena berdasarkan UUD 1945, tujuan pendidikan itu adalah beriman dan bertakwa.

"Pendidikan seperti madrasah ini punya peranan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Kita tidak seperti barat. Indonesia bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi keagamaan juga penting. Karena itu kesepatakan kita dalam konstitusinya," jelas Indra.

Pemerintah sejatinya bersikap transparan terkait RUU Sisdiknas ini. Partisipasi publik harus dilibatkan agar produk hukum yang dihasilkan sesuai keinginan masyarakat. "Kenapa harus dirahasaikan, kenapa enggak dibuka saja di muka umum," ujar dia.

Dengan tidak adanya transparansi itu, akan muncul asumsi-asumsi liar di tengah publik. Bisa jadi, kata Indra, penghapusan madrasah itu lantaran saat ini lagi ngetren istilah radikal.

"Hal itu jadi kita menerka-nerka saja. Siapa tahu, Kemendikbud punya kajian kalau madrasah itu adalah tempat asal dari paham radikal, misalnya begitu. Kan itu ada kemungkinan, karena tidak ada penjelasannya," ujar dia.

Selain itu, kata dia, bisa jadi Kemendikbudristek lalai untuk kesekian kali. Sebelumnya kealpaan juga ditunjukkan Kemendikbudristek dalam PP 57/2021 yang menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia.

"Ini sebetulnya yang mana, kita tidak pernah mendapatkan penjelasaan dari Kemendikbud, sebetulnya desain RUU Sisdiknas itu mau seperti apa. Jelaskan saja yang mau dibuat apa," ujar Indra.

Dia menuturkan, ada dampak yang ditimbulkan jika kata Madrasah tidak tercantum dalam UU Sisdiknas. Berdasarkan keputusan MK disebutkan bila tidak ada dalam batang tubuh undang-undang, maka tidak bisa dijadikan sebagai payung hukum untuk membuat peraturan yang lain.

"Jadi misalnya kalau di situ tidak ada kata madrasah, ya nggak bisa ada anggaran buat madrasah. Nggak ada cantolannya," kata dia.

"Yang kita bingung tadi, supaya flelsibel. Emang mau fleksibel seperti apa, mau bikin padepokan apa menggantikan sekolah SD. Yang ada sekarang sudah cukup fleksibel," tambahnya.

Dampak yang tak kalah menyedihkan, lanjut Indra, adalah keberadaan madrasah bisa terancam hilang. Ini lantaran tidak adanya pengakuan oleh Undang-undang.

"Itu yang bisa kita lihat. Dengan ini dampaknya berarti yang namanya madrasah tidak diakui dalam Sisdiknas. Artinya tidak mendapatkan anggaran, dengan kata lain ditutup. Apakah itu desainnya? Tidak pernah dijelaskan," terang Indra.

"Jadi kalau misalnya ngomong dari awal tidak ada niat, tapi sebetulnya desainnya adalah supaya madrasah tidak dapat anggaran, kan sama aja mau nutup," dia mengimbuhkan.

Karena itu, dia meminta kepada Kemendikbudristek untuk membuka akses kepada masyarakat dan akademisi dalam memantau draf Sisdiknas ini. Dengan demikian, dasar dari kebijakan yang diambil akan berbasiskan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta DPR untuk tidak menerima usulan kemendikbudristek memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas prioritas. Karena masih banyak pasal-pasal yang harus dibahas dengan melibatkan partisipasi publik.

"Karena belum siap. Transparansi dari akademisi, ada kajiannya. Misalnya, ternyata madrasah terbukti menimbulkan paham radikalisme, harus ada kajian akademisnya. Kan begitu. Itu yang harus ditunjukkan," ujar Indra.

Infografis Penjelasan Mendikbud dan Menag soal Frasa Madrasah di Draf RUU Sisdiknas. (Liputan6.com/Trieyasni)

Langkah Mundur Kemendikbudristek

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera mengaku belum menerima draf RUU Sisdiknas. Dia menegaskan, RUU ini murni berasal dari pemerintah, yang leading sectornya berada di Kemendikbudristek.

"Belum (terima draf). Ini RUU inisiatif pemerintah, pembahasannya masih ditahap awal di Kemdikbudristek sebagai leading sektor dengan lintas kementerian juga tentu mendengar masukan dari masyarakat. Draf RUU maupun Naskah Akademik sama sekali belum masuk ke DPR," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/3/2022).

Dia mengaku terkejut dengan tersebarnya draf RUU Sisdiknas di tengah masyarakat. Sehingga kementerian terkait memberikan klarafikasi atas isu yang berkembang.

"Kami juga kaget. Sudah banyak ramai di luar. Tapi setahu saya, Mendikbudristek dan Menag sudah memberikan penjelasan tentang hal tersebut," jelas dia.

Hugo menegaskan draf RUU Sisdiknas ini sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2022. Namun demikian, draf RUU ini baru akan dibahas bila DPR sudah menerima surat presiden.

"Memang RUU sudah masuk Prolegnas tahun ini, tapi tentu menunggu RUU dari Pemerintah bersamaan dengan Surpres tersebut, baru akan dibahas di DPR," ujar dia.

Hugo menjelaskan, fraksi-fraksi akan mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan terhadap rumusan RUU yang sudah dikirim oleh pemerintah. "Pada tahap ini masyarakat pun bisa memberikan masukan," demikian Hugo.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus sangat memahami berbagai protes yang datang dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati pendidikan tentang draf RUU Sisdiknas.

Dia menegaskan, tidak dicantumkannya frasa Madrasah dalam draf RUU Sisdiknas itu tidak sesuai amanat konstitusi. Semestinya RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mendukung pengembangan seluruh bentuk satuan pendidikan di Indonesia.

"Hilangnya frasa Madrasah dalam draf RUU Sisdiknas merupakan langkah mundur dengan kembali ke zaman orde baru. Karena di era reformasi telah dilakukan koreksi dengan memasukkan Madrasah sebagai bagian pendidikan formal dari satuan pendidikan nasional dan sudah satu tarikan nafas dengan sekolah umum melalui UU Sisdiknas Nomor 2 tahun 2003 yang masih berlaku sampai saat ini," kata Guspardi, Rabu 30 Maret 2022.

Namun dalam draf UU Sisdiknas yang sekarang tidak tercantum lagi frasa madrasah. Dia pun mempertanyakan maksud dari penghapusan kata madrasah tersebut. "Ini tentu mengundang polemik dan perlu dipertanyakan dan dikawal bersama," ujar politikus PAN.

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai frasa Madrasah semestinya diperkuat bukan malah dihapuskan karena sudah menjadi sistem pendidikan sejak lama di Indonesia. Dengan hilangnya frasa madrasah dalam draf RUU Sisdiknas 2022 seolah mengabaikan peranan madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

"Jadi tidak ada alasan untuk menghapus dan memisahkan Madrasah dalan RUU Sisdiknas, karena Madrasah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional," tegas pria yang juga ketua Majlis Pemberdayaan Mesjid dan Pesantren ICMI ini.

Anggota Komisi II ini pun meminta Nadiem dan jajarannya lebih melibatkan berbagai elemen seperti NU dan Muhammadiyah serta entitas pendidikan lainnya dalam menyusun RUU Sisdiknas ini. Keterlibatan berbagai unsur guna memastikan penyusunan RUU Sisdiknas dibahas lebih komprehensif dan seksama serta sesuai perkembangan zaman.

"Karena draf RUU Sisdiknas memang belum final dan akan melalui pembahasan dengan DPR, diharapakan kawan-kawan dari Komisi X DPR dapat memanggil Mendikbudristek untuk meminta keterangan terkait hilangnya frasa Madrasah ini," imbaunya.

Fraksi PAN, tegas Guspardi, akan melakukan pembicaraan dengan semua fraksi yang ada Baleg DPR RI saat membahas RUU Sisdiknas agar dapat memastikan frasa Madrasah tidak hilang dari UU Sistem Pendidikan Nasional.

Infografis Ragam Komentar Hilangnya Kata Madrasah di Draf RUU Sisdiknas. (Liputan6.com/Trieyasni)


Sekelumit Draf RUU Sisdiknas

Gelombang protes terhadap RUU Sisdiknas terus berdatangan dari berbagai pihak. Mereka tak setuju lantaran tidak ada kata Madrasah dalam draf RUU Sisdiknas yang diinisasi Kemendikbudristek tersebut.

Dalam draf RUU Sisdiknas itu disebutkan tidak ada lagi jenis satuan pendidikan dasar maupun menengah. Pemerintah menerapkan satuan pendidikan dengan jenjang angka.

Dalam Pasal 46 ayat 1 tertuang "Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan mulai kelas 1 sampai dengan kelas 9." Selanjutnya ayat 2 berbunyi, "Kelas 1 sampai dengan kelas 6 dirancang untuk mengembangkan kemampuan dasar dalam literasi, numerasi, dan berpikir ilmiah, serta mengembangkan karakter pelajar sebagai landasan bagi pengembangan diri dan sosial."

Kemudian ayat 3 menyebutkan, "Kelas 7 sampai dengan kelas 9 dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan dasar dan karakter yang telah dibangun pada kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah."

"Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan persekolahan, Pendidikan persekolahan mandiri, atau Pendidikan kesetaraan," begitu Pasal 47 draf tersebut.

Pada jenjang pendidikan menengah, tidak ada satuan pendidikan SMK, SMA, ataupun Madrasah Aliyah (MA).

Dalam RUU Sisdiknas Pasal 49 (1) tertuliskan, "Jenjang Pendidikan menengah merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman atas ilmu pengetahuan yang lebih variatif dan spesifik serta mempersiapkan Pelajar untuk: a. melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi; dan/atau b. mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia kerja."

"Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12," demikian bunyi Pasal 50 draf tersebut.

Pasal pasal dalam RUU Sisdiknas ini berbeda dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang itu disebutkan secara jelas satuan pendidikan, mulai SD atau MI, SMP dan Mts, serta SMA atau MA.

Pasal 17 ayat (2) berbunyi, "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat."

Kemudian Pasal 18 ayat (3) berbunyi, "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim angkat suara terkait frasa madrasah yang jadi polemik di masyarakat. Dia menegaskan, pihaknya tak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut.

"Dari awal, tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional (Sisdiknas)," kata Nadiem dalam siaran di Instagramnya yang bercontreng biru, dikutip Rabu (30/3/2022).

Dia melanjutkan, langkah tersebut sebagai tindakan yang di luar nalar. Dirinya tak pernah terpikir sedikit pun untuk menghapus madrasah dalam RUU Sisdiknas.

"Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekali pun dipindahkan sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU," ujar dia.

Namun, penambahan secara spesifik seperti SD dan MI SMP dan MTS atau SMA SMK dan SMA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis

"Adapun 4 hal pokok yang diformulasikan dalam RUU Sisdiknas antara lain kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antara daerah dan inovasi. Kedua kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar, ketiga, kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional dan empat kebijakan peningkatan otonomi serta perbaikan tata kelola pendidikan tinggi," papar Nadiem.

Menguatkan pernyataan Menteri Nadiem, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Kementerian Agama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas,

"RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap ekosistem pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas," tutur Menag Yaqut.

Menag Yaqut meyakini dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibiltas dalam RUU Sisdiknas, mutu pembelajaran untuk semua peserta didik Indonesia akan meningkat. "Kualitas sistem pendidikan kita pun akan semakin membaik di masa depan," pungkas Menag.