Presiden Joko Widodo atau Jokowi bereaksi dengan meminta anak buahnya atau para menteri untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berbuah dan mengarah ke perpanjangan jabatannya untuk ketiga kalinya. Jokowi dengan tegas memerintahkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
Jokowi juga menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegur menterinya karena tak memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait naiknya harga minyak goreng dan Pertamax. Terlebih, kenaikan harga minyak goreng sudah berbulan-bulan.
Dia menekankan pentingnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jokowi tak ingin masyarakat menganggap pemerintah tak berbuat apa-apa karena tak ada penjelasan dan komunikasi dari menteri terkait.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati memandang bahwa Presiden Jokowi ingin menterinya benar-benar fokus bekerja.
"Saya menangkap pernyataan presiden itu konteksnya adalah meminta para menteri untuk fokus bekerja, sehingga para menteri tidak perlu berbicara soal wacana 3 periode. Tapi sebetulnya presiden bisa lebih tegas lagi kalau ingin wacana 3 periode ini betul-betul dihentikan, presiden bisa menyatakan bahwa dia hanya akan menjabat sampai Oktober 2024 dan tidak akan menambah masa jabatan lagi," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (7/4/2022).
Menurut Khoirunnisa, pernyataan Presiden Jokowi ini jauh lebih tegas dari sebelumnya terkait penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Untuk lebih tegas sebetulnya presiden bisa menegur langsung menterinya yang beberapa waktu lalu mengeluarkan wacana 3 periode dan ada pernyataan langsung dari presiden bahwa dia hanya akan menjabat sampai 2024 saja," kata dia.
"Kalau dari videonya marahnya presiden ini lebih ke performa menterinya. Karena di video ini meminta menteri kerja serius," sambung Khoirunnisa.
Dia enggan berspekulasi bahwa ini mengarah ke arah reshuffle kabinet. Namun, teguran Presiden Jokowi ini lebih kepada menyoroti masalah kinerja menterinya.
"Soal reshuffle, karena ini hak prerogative presiden bisa jadi performa menteri menjadi pertimbangan presiden untuk melakukan reshuffle," kata Khoirunnisa.
Senada, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, memandang ada dua hal yang ingin disampaikan Presiden Jokowi ke publik. Yang pertama adalah ingin menunjukkan secara tegas bahwa isu penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh para menterinya adalah sebuah hal yang tidak baik.
"Tentu saja tidak bagus untuk citra politik pemerintah karena konstitusi dua periode dan Pemilu sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR tanggal 14 Februari 2024. Kalau pun ide itu berlanjut, itu bukan wilayah pemerintah lagi tapi MPR. Apakah MPR mau amandemen atau tidak. Jadi Presiden ingin membuat garis pembatas terkait isu itu. Supaya pejabat publik tidak terlibat," kata dia Kepada Liputan6.com, Kamis (7/4/2022).
Yang kedua, menegaskan lagi bahwa posisinya bukan untuk mendorong adanya penundaan Pemilu 2024 ataupun menolak. Karena bola isu ini bukan berada di ranah pemerintah.
"Beliau ada di tengah, beliau taat konstitusi dan beliau juga siap jika konstitusi diubah. Saya kira dua hal itu bisa dipahami dari pernyataan yang kemarin. Pemerintah setop tidak ikut-ikutan, kalau MPR lanjut jadi urusan MPR," kata Abbas.
Dia juga melihat, apa yang disampaikan Jokowi bukanlah bentuk amarah, hanya menegaskan kepada para pembantunya untuk tidak melakukan manuver politik. "Seperti Apdesi kemarin yang susah dipisahkan oleh LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Jadi kalau mau dibilang aspirasi rakyat tapi LBP ada di situ, jadi susah," kata Abbas.
Meski demikian, dia belum melihat bahwa ini sebagai sinyal untuk melakukan reshuffle. Kalaupun ada, bukanlah isu perpanjangan presiden tetapi lebih kepada masalah yang dihadapi Indonesia seperti krisis energi dan pangan.
"Dalam kasus minyak goreng saja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian bisa kelihatan terkaget-kaget dan kurang tangkas dalam mengatasi masalah apalagi kalau situasinya berbaur dengan situasi politik dan ekonomi global," jelas Abbas.
"Terlebih lagi Indonesia sedang memegang Presidensi G20 tapi antar anggota G20 sendiri sedang tegang-tegangnya akibat perang Rusia-Ukraina dan itu bukan masalah sederhana. Jadi kalau akan melakukan reshuffle pertimbangannya bukan soal isu tiga periode atau penundaan Pemilu tapi respons kebutuhan pemerintah merespons situasi global dan nasional, kinerja kepemimpinan," sambungnya.
Sikap Para Pembantu Jokowi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya yang sempat mengaungkan wacana ini. Menurut dia, apa yang disampaikan atasannya tersebut terkait Pemilu sudah jelas.
"Itu saya rasa, itu sudah jelas," kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Airlangga menegaskan, tak perlu lagi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ibarat rancangan undang-undang, hal tersebut sudah jelas dan terang benderang.
"Kalau di dalam RUU itu, normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," kata dia.
Sementara, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta para menteri tidak lagi membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kemarin (6/4/2022), Jokowi menegur jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, Kamis (7/4/2022).
Menurut Jodi, Menko Luhut sekarang tetap bekerja seperti biasanya. Luhut ditugaskan Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya ini sesuai perintah Presiden Jokowi, yaitu fokus menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.
"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," bebernya.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta masyarakat menghentikan polemik perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tegas mengatakan akan mematuhi konstitusi yang berlaku.
"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas," kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dia menyebut bahwa saat ini pemerintah berfokus menangabu pandemi Covid-19 yang belum selesai. Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga sedang memikirkan skenario menghadapi perang Ukraina-Rusia.
"Dampaknya seperti apa itu sudah disiapkan skenario-skenario. Pengaruhnya terhadap ekonomi. Kita berpikir ke depan," ujarnya.
Moeldoko pun heran dengan masyarakat yang masih meributkan isu tersebut. Dia mengajak masyarakat untuk menyudahi polemik perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," tutur Moeldoko.
Presiden Jokowi Serius
Pengamat politik Hendri Satrio memandang bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi untuk anak buahnya tersebut adalah sebuah sikap serius.
"Mimik wajah Presiden Jokowi pada saat menyampaikan pesan tersebut kepada para menterinya menunjukan wajah serius. Artinya Presiden Jokowi betul-betul ingin para menterinya tahu bahwa pemerintah sudah seharusnya fokus membicarakan kepentingan rakyat, seperti mengenai harga-harga yang melambung naik dan kelangkaan yang terjadi," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (7/4/2022).
Menurut dia, marahnya Jokowi bukan sekedar pencitraan semata.
"Saya yakin kali ini marahnya Pak Jokowi sangat serius. Tapi marah itu kan tanda sayang. Kalau Presiden Jokowi diam saja justru merupakan tanda reshuffle sudah dekat," kata Hendri.
Dia juga memandang, ini bukan sinyal untuk reshuffle kabinet. Pasalnya, jika ingin merombak, sudah dilakukan jauh-jauh hari.
"Kalau ingin reshuffle sebetulnya Pak Jokowi bisa melakukannya dari kemarin-kemarin. Pernyataan Pak Jokowi kemarin harus disikapi serius oleh para pembantunya, terlebih di antara mereka ada ketua partai politik," kata Hendri.
"Dan arahan Presiden Jokowi tersebut seharusnya diterjemahkan oleh para menteri yang ketua parpol dan elite parpol untuk menginformasikan atau menginstruksikan hal yang sama kepada koleganya yang berada di DPR yang satu partai politik," sambungnya.
Sikap Parpol
Ketua DPR RI yang juga Politikus PDIP Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ia menyebut seharusnya para menteri fokus mengurusi pandemi dan masalah kenaikan harga.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan, Kamis (7/4/2022).
"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik," tambah Puan.
Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," ujarnya.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini," kata dia.
Puan mengingatkan saat ini adalah momen transisi dari pandemi ke endemi yang harus diisi dengan fokus pemerintah melakukab pemulihan ekonomi.
"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," kata dia.
Sementara, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa menilai sikap Presiden Joko Widodo meminta menteri menghentikan pembicaraan penundaan pemilu sebagai tanda bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu taat konstitusi. Jokowi dinilai mendukung maksimal masa jabatan presiden dan wakil presiden dua periode sesuai UUD 1945.
"Saya melihat bahwa Pak Jokowi sangat taat terhadap konstitusi ya. Artinya ya Pak Jokowi menghargai konstitusi dan tetap bahwa yang namanya presiden wakil presiden itu masa jabatannya dua periode," kata Saan kepada wartawan dikutip Kamis (7/4/2022).
NasDem menyambut positif langkah Jokowi menegur menterinya menghentikan pembahasan penundaan pemilu. Pernyataan itu dinilai mengakhiri polemik selama ini.
"Jadi menurut saya itu hal yang sekali lagi positif dan mengakhiri semua polemik wacana terkait dengan soal penundaan pemilu maupun tiga periode jabatan presiden," jelas Saan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini pun berharap para menteri mematuhi arahan Jokowi agar tidak lagi ada manuver terkait penundaan pemilu.
"Jadi sekali lagi ya tentu kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ditaati dan dilakukan oleh seluruh para menteri," tegas Saan.
Politikus PKB Luqman Hakim menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo agar para menteri berhenti bicara penundaan pemilu, bisa diartikan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden segera mati atau tamat.
"Perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Luqman berharap, adanya perintah dari Jokowi itu benar bisa seluruh wacana perpanjangan jabatan presiden.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II itu mengingatkan,kondisi pandemi Saat ini seharusnya para pejabat fokus menangani masalah kenaikan harga, bukan bermanuver politik.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," tutur Luqman.