Apa Sebenarnya yang Terjadi di Magelang?

Komisi III Tanya Kapolri: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Magelang?

Liputan6.com 2022-08-24 11:55:05
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat te

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo.

Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, meminta penjelasan Listyo, apa alasan motif dari kasus pembunuhan Brigadir J tidak diungkap ke publik.

"Masyarakat berpikir ada apa dengan kasus ini? Karena kasus lain dengan gamblang polri menyampaikan motif," kata Adies dalam rapat Komisi III, Rabu (24/8/2022).

Adies meminta Listyo membeberkan motif termasuk apa yang terjadi Magelang. "Apa yang terjadi di magelang? Siapa tersangka utama? Terkait motif kami pun masih mendengar tunggu di persidangan," kata dia.

Politikus Golkar itu menyebut paling tidak Listyo menjelaskan alasan motif tidak bisa dibeberkan sekarang.

"Kenapa kasus ini tunggu persidangan. Padahal kasus lain bisa dibuka. Paling tidak berilah alasan kenapa tunggu persidangan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan motof kasus ini?," tegas Adies.


Pukulan Telak

Sebelumnya, Listyo menyatakan bahwa kasus Sambo tersebut adalah pukulan telak atau pil pahit bagi institusi Polri.

"Tentunya pil pahit bagi kami," kata Listyo dalam RDP Komisi III, Rabu (24/8/2022).

Meski demikian, Listyo menyebut kasus Sambo menjadi momentum Polri untuk berbenah dan menjadi lebih baik lagi.

"Tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki institusi Polri, sehingga bisa menjdi lebih baik, bisa memberikan pelayanan lebih baik pada masyarakat, Polri yang saat ini terdampak bisa segera kembali pulih," kata Listyo.

Saat ini, Listyo berharap berkas perkara bisa segera dinyatakan P21 oleh kejaksaan. " Mudah/mudahna harapan kami berkas ini segera dinyatakan. P21," kata dia.


Solid

Sebelumnya, Listyo menyatakan bahwa pihaknya solid dalam menangani kasus tersebut.

"Kami hadir bersama timsus 18 orang.Penanganan kasus ini kami solidc jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan," kata Listyo.

Listyo menegaskan penanganan kasus tersebut sebagai pertaruhan marwah Polri. "Jadi tentunya ini mnjadi pegangan kami, karena ini menjadi pertaruhan marwah polri dalam mengungkap kasus ini," kata dia.

<p>Infografis Serangkaian Pemeriksaan Komnas HAM untuk Ungkap Kematian Brigadir Yoshua. (Liputan6.com/Trieyasni)</p>

Polisi Pertama yang Datangi TKP Pembunuhan

Kapolri Ungkap Polisi Pertama yang Datangi TKP Pembunuhan Brigadir J, Siapa Dia?

Liputan6.com 2022-08-24 12:43:35
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit membeberkan terkait polisi yang pertama kali datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Adapun TKP merupakan kediaman Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Menurutnya, polisi yang pertama kali datang pada Jumat, 8 Agustus 2022 adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit.

"Salah satunya, Kasat Reskrim Polres Jaksel yang hadir pertama di TKP pukul 17.30 WIB, pada saat itu yang bersangkutan dihubungi driver saudara FS," tutur Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Listyo menyebut, polisi yang datang setelahnya adalah personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri sekitar pukul 17.47 WIB atas perintah Ferdy Sambo. Mereka kemudian melakukan pendataan dan pengamanan barang bukti.

Sementara itu, masuk pukul 19.00 WIB, para saksi antara lain Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pun dimintai keterangan di Kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri. Untuk pelaksanaan olah TKP baru selesai pukul 19.40 WIB.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan bahwa sudah ada sebanyak 97 personel kepolisian yang diperiksa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo.

"Kami telah memeriksa 97 personil, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi," tutur Listyo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Listyo merinci, untuk 35 personel yang diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik yakni 1 Irjen, 3 Brigjen, 6 Kombes, 7 AKBP, 4 Kompol, 5 AKP, 2 Iptu, 1 Ipda, 1 Bripka, 1 Brigadir, 2 Briptu, dan 2 Bharada.

"18 sudah ditempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya," jelas dia.

Adapun dua dari 18 polisi yang ditempatkan khusus, dua di antaranya merupakan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sehingga sisa 16 anggota yang ditempatkan khusus.

"Sisanya (2) menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim," Listyo menandaskan.


Kapolri Pastikan Polisi Pelanggar Etik di Kasus Brigadir J Disidang 30 Hari ke Depan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh polisi yang diduga melanggar etik dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J akan segera disidang etik dalam kurun waktu 30 hari ke depan.

"Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang etik profesi dengan waktu 30 hari ke depan," tutur Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurut Listyo, sejauh ini sudah ada sebanyak 97 personel kepolisian yang diperiksa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo.

"Kami telah memeriksa 97 personil, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi," jelas dia.

Infografis Fenomena Tagar No Viral No Justice dan Respons Kapolri. (Liputan6.com/Trieyasni)

Ferdy Sambo Terus Berkelit

Kapolri Sebut Ferdy Sambo Ditempatkan di Tempat Khusus Mako Brimob karena Terus Berkelit

Liputan6.com 2022-08-24 12:20:51
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memerintahkan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi untuk menjemput Ferdy Sambo, usai adanya pengakuan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E terkait instruksi penembakan Brigadir J.

"Berangkat dari keterangan Saudara Richard kami meminta salah satu anggota timsus pada saat itu Kadiv TIK untuk menjemput saudara FS," tutur Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurut Listyo, awalnya Ferdy Sambo masih berkelit dari pengakuan Bharada E. Hingga akhirnya Timsus memutuskan untuk menempatkan khusus jenderal bintang dua itu.

"Di saat awal FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal, dan berdasarkan keterangan Saudara Richard akhirnya Timsus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri," jelas dia.

Bharada E sendiri meminta untuk menuliskan pengakuannya dalam kasus kematian Brigadir J yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa Irjen Ferdy Sambo memberi perintah penembakan.

"Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang hingga Duren Tiga dan mengakui menembak atas perintah FS," Listyo menandaskan.


Komnas HAM Sebut Irjen Ferdy Sambo Ingin Bharada E Dibebaskan dari Tersangka

Irjen Ferdy Sambo mengaku bersalah atas tewasnya Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini diakuinya saat ditanya oleh pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Waktu itu saya tanya sama dia, setelah pertanyaan pokok dan sampingannya kalau saya tanya, 'Kamu merasa enggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikut masalah ini lah?', 'Iya Pak, saya salah, nanti saya tanggungjawabi semuanya'. Benar ya? Saya bilang," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Selasa (23/8/2022).

Ia menyebut, Sambo akan bertanggung jawab dan ingin agar Bharada E alias Richard Eliezer dibebaskan sebagai tersangka.

"Kasihan ini anak muda. Begitu. Itu sebetulnya pertanyaan pokoknya kan bukan di situ, apa yang kamu lakukan? Kan begitu," sebutnya.

"Dia bilang begitu (ingin Bharada E bebas). Makanya kita lihat saja nanti," sambungnya.

Dalam kasus ini, Taufan menyebut, Bharada E hanya menjadi tumbal atas kematian Brigadir J tersebut.

"Karena kalau di awal kalian tahu. Saya salah satu concern saya bukan bela orang yang melakukan kesalahan ya, tapi saya tidak mau ada orang yang kesan saya ini orang sebetulnya hanya diikut-ikutkan gitu jadi tumbal kan saya bilang gitu kan," ungkapnya.


2 Pengakuan Ferdy Sambo

Selain itu, Komnas HAM juga mengungkapkan dua pengakuan Irjen Ferdy Sambo. Dalam penuturannya, Sambo mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J.

"Dia mengakui dua hal. Dia yang merencanakan pembunuhan. Kedua, dia yang menjadi otak 'Obstruction of Justice' dengan merusak TKP, menghilangkan barang bukti, membuat skenario seolah-olah ada kekerasan seksual di rumah dinas," jelasnya.

"Kemudian terjadi tembak-menembak antara Bharada E dan Yoshua serta melakukan disinformasi. Itu dua hal pokok yang dia akui dalam pemeriksaan dengan kami," katanya.

Diketahui, Irjen Fery Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat. Sambi diketahui menjadi otak dalam perencanaan pembunuhan terhadap ajudannya itu.

Tak hanya Sambo, ternyata isterinya pun yakni Putri Candrawathi juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama. Dalam kasus ini, keduanya dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56.

Meski begitu, Polri belum melakukan penahanan terhadap Putri karena sakit dan izin selama tujuh hari. Sedangkan, untuk Sambo sudah dilakukan penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Bahkan, untuk berkas perkaranya pun sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, pada Jumat (19/8) lalu berbarengan dengan berkara perkara milik Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer dan Kuat Maruf (KM).

Infografis Fenomena Tagar No Viral No Justice dan Respons Kapolri. (Liputan6.com/Trieyasni)

Pengambil CCTV TKP Pembunuhan Brigadir J

Kapolri: CCTV TKP Pembunuhan Brigadir J Diambil Personel Divisi Propam dan Bareskrim

Liputan6.com 2022-08-24 12:18:59
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan kesulitan awal tim khusus mengusut kasus kematian Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Sigit, hal tersebut dikarenakan kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian diambil personel Divisi Propam dan Bareskrim Polri.

"Kemudian juga kami mendapati ini yang menjadi perhatian publik, CCTV yang saat itu hilang, CCTV di satpam, dari hasil interogasi, saat ini kami mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota atau pun petugas dari personil Div Propam dan personil dari Bareskrim," ujar Sigit, Rabu (24/8/2022).

Sigit menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi III DPR terkait penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Sigit, dari hasil pemeriksaan terhadap pihak Divisi Propam dan Bareskrim Polri itu kemudian terungkap peran dari masing-masing pihak yang diduga sengaja menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

"Dari situ terungkap peran masing-masing siapa yang mengambil, dan siapa yang mengamankan, kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut kita dapatkan siapa yang merusak CCTV. Tentunya ini bisa menjadi kunci pengungkapan kasus ini," kata Sigit.

Sigit, menyebut, dari penemuan-penemuan itu pihaknya kemudian menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait adanya penghalangan proses penyidikan. Dari rangkaian itu, pihaknya merekomendasikan enam personel terduga melanggar etik.

"Polri telah merekomendasikan enam terduga pelanggar yaitu saudara FS, saudara BW, dan saudara CP, mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan antara lain dengan sengaja menghilangkan CCTV dan kemudian merusak yang ada di pos satpam," kata Sigit.

Menurut Sigit, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik masih terus dilakukan pihaknya.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sigit.


97 Polisi Diperiksa Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan bahwa sudah ada sebanyak 97 personel kepolisian yang diperiksa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo.

"Kami telah memeriksa 97 personil, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi," tutur Listyo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Listyo merinci, untuk 35 personel yang diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik yakni 1 Irjen, 3 Brigjen, 6 Kombes, 7 AKBP, 4 Kompol, 5 AKP, 2 Iptu, 1 Ipda, 1 Bripka, 1 Brigadir, 2 Briptu, dan 2 Bharada.

"18 sudah ditempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya," jelas dia.

Adapun dua dari 18 polisi yang ditempatkan khusus, dua di antaranya merupakan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sehingga sisa 16 anggota yang ditempatkan khusus.

"Sisanya (2) menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim," Listyo menandaskan.

Infografis Fenomena Tagar No Viral No Justice dan Respons Kapolri. (Liputan6.com/Trieyasni)

Kuat Ma'ruf Coba Melarikan Diri Saat Ditangkap

Kasus Brigadir J, Tersangka Kuat Ma'ruf Sempat Coba Melarikan Diri saat Ditangkap

Liputan6.com 2022-08-24 11:46:57
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa tersangka Kuat Ma'ruf (KM) sempat mencoba melarikan diri saat upaya penangkapan oleh Timsus Polri terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Upaya penangkapan dilakukan usai Bharada Richard Eliezer alias Bharada E mengubah keterangannya bahwa ada perintah menembak dari Irjen Ferdy Sambo.

"Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan sempat ditangkap," tutur Listyo saat Rapat Dengar Pendapat dalam Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Listyo menyebut, Brigadir Ricky Rizal (RR) dan Kuat Ma'ruf ditetapkan tersangka usai pengakuan jujur Bharada E pada Jumat 7 Agustus 2022. Adapun alasannya sendiri lantaran Irjen Ferdy Sambo gagal menepati janjinya untuk menghentikan kasus yang Bharada E.

"Atas dasar itu maka Richard menyatakan akan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Inilah yang membuat mengubah segala keterangan awal," kata Listyo.

Menurut Listyo, dirinya memang meminta Timsus Polri untuk menghadapkan Bharada E secara langsung dan menanyakan alasan anak buah Irjen Ferdy Sambo itu mengubah keterangannya.

"Mendapat janji dari FS bahwa akan SP3 namun faktanya Richard masih sebagai tersangka," jelas dia.

Setelah itu, Bharada E meminta pengacara baru dan tidak mau lagi dipertemukan dengan Irjen Ferdy Sambo. Listyo kemudian memerintahkan Timsus untuk menjemput Ferdy Sambo, hingga akhirnya ditempatkan khusus.

"Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang hingga Duren Tiga dan mengakui menembak atas perintah FS," Listyo menandaskan.


Proses Pemeriksaan Masih Berlangsung

Listyo dalam sidang tersebut juga menyatakan bahwa segala proses penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J masih terus berlangsung.

Baik dari pihak internal maupun eksternal yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Timsus masih melakukan proses pemeriksaan yang saat ini sudah hampir selesai," tutur Listyo .

Tentunya, lanjut Listyo, awalnya Polri menerima Laporan Polisi (LP) dari keluarga Brigadir J terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum.

"Setelah adanya laporan polisi ini, Timsus melakukam penyidikan tidndak pidana secara pro justitia," jelas dia.

<p>Infografis Serangkaian Pemeriksaan Komnas HAM untuk Ungkap Kematian Brigadir Yoshua. (Liputan6.com/Trieyasni)</p>

Kasus Sambo Pil Pahit Polri

Kapolri: Kasus Sambo Pil Pahit Bagi Polri

Liputan6.com 2022-08-24 11:46:14
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers di hadapan wartawan di Mabes Polri, Jakarta, (12/7/2022). Kapolri buka suara terkait insiden baku tembak sesama polisi di

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo.

Dalam paparannya, Listyo menyatakan bahwa kasus Sambo tersebut adalah pukulan telak atau pil pahit bagi institusi Polri.

"Tentunya pil pahit bagi kami," kata Listyo dalam RDP Komisi III, Rabu (24/8/2022).

Meski demikian, Listyo menyebut kasus Sambo menjadi momentum Polri untuk berbenah dan menjadi lebih baik lagi.

"Tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki institusi Polri, sehingga bisa menjadi lebih baik, bisa memberikan pelayanan lebih baik pada masyarakat, Polri yang saat ini terdampak bisa segera kembali pulih," kata Listyo.

Saat ini, Listyo berharap berkas perkara bisa segera dinyatakan P21 oleh kejaksaan. " Mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera dinyatakan P21," kata dia.


Solid

Sebelumnya, Listyo menyatakan bahwa pihaknya solid dalam menangani kasus tersebut.

"Kami hadir bersama timsus 18 orang. Penanganan kasus ini kami solid, jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan," kata Listyo.

Listyo menegaskan penanganan kasus tersebut sebagai pertaruhan marwah Polri. "Jadi tentunya ini mnjadi pegangan kami, karena ini menjadi pertaruhan marwah polri dalam mengungkap kasus ini," kata dia.

<p>Infografis Ragam Tanggapan Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J. (Liputan6.com/Abdillah)</p>

Ferdy Sambo Janjikan SP3 Bharada E

Alasan Bharada E Buka Suara, Kapolri: Ferdy Sambo Janjikan SP3 tapi Tak Berhasil

Liputan6.com 2022-08-24 11:05:02
Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E (baju hitam) berjalan keluar usai pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Bh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan penyebab Bharada E buka suara alias jujur dan mengubah keterangan awal di kasus kematian Brigadir J. Hal itu lantaran Irjen Ferdy Sambo gagal menepati janjinya untuk menghentikan kasus yang menjeratnya.

"Atas dasar itu, maka Richard menyatakan akan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Inilah yang membuat mengubah segala keterangan awal," tutur Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurut Listyo, dirinya memang meminta Timsus Polri untuk menghadapkan Bharada E secara langsung dan menanyakan alasan anak buah Irjen Ferdy Sambo itu mengubah keterangannya.

"Mendapat janji dari FS bahwa akan SP3 namun faktanya Richard masih sebagai tersangka," jelas dia.

Setelah itu, Bharada E meminta pengacara baru dan tidak mau lagi dipertemukan dengan Irjen Ferdy Sambo. Listyo kemudian memerintahkan Timsus untuk menjemput Ferdy Sambo, hingga akhirnya ditempatkan khusus.

"Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang hingga Duren Tiga dan mengakui menembak atas perintah FS," Listyo menandaskan.

Kapolri juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J hampir rampung.

"Timsus masih melakukan proses pemeriksaan yang saat ini sudah hampir selesai," tutur Listyo.

Tentunya, lanjut Listyo, awalnya Polri menerima Laporan Polisi (LP) dari keluarga Brigadir J terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum.

"Setelah adanya laporan polisi ini, Timsus melakukam penyidikan tindak pidana secara pro justitia," jelas dia.

Dalam perjalanannya, Listyo mengaku menerima masukan dari berbagai pihak, baik itu dari civil society hingga senior dan purnawirawan pejabat Polri, bahwa penanganan kasus kematian Brigadir J dinilai kurang profesional lantaran Irjen Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Sebab itu, dia kemudian memutuskan untuk menonaktifkan berbagai pejabat tinggi Polri.

"Harapan kami pencopotan saat itu dapat membuat proses penyidikan jauh lebih objektif," kata Listyo.


Komnas HAM Sebut Irjen Ferdy Sambo Ingin Bharada E Dibebaskan dari Tersangka

Irjen Ferdy Sambo mengaku bersalah atas tewasnya Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini diakuinya saat ditanya oleh pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Waktu itu saya tanya sama dia, setelah pertanyaan pokok dan sampingannya kalau saya tanya, 'Kamu merasa enggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikut masalah ini lah?', 'Iya Pak, saya salah, nanti saya tanggungjawabi semuanya'. Benar ya? Saya bilang," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Selasa (23/8/2022).

Ia menyebut, Sambo akan bertanggung jawab dan ingin agar Bharada E alias Richard Eliezer dibebaskan sebagai tersangka.

"Kasihan ini anak muda. Begitu. Itu sebetulnya pertanyaan pokoknya kan bukan di situ, apa yang kamu lakukan? Kan begitu," sebutnya.

"Dia bilang begitu (ingin Bharada E bebas). Makanya kita lihat saja nanti," sambungnya.

Dalam kasus ini, Taufan menyebut, Bharada E hanya menjadi tumbal atas kematian Brigadir J tersebut.

"Karena kalau di awal kalian tahu. Saya salah satu concern saya bukan bela orang yang melakukan kesalahan ya, tapi saya tidak mau ada orang yang kesan saya ini orang sebetulnya hanya diikut-ikutkan gitu jadi tumbal kan saya bilang gitu kan," ungkapnya.


2 Pengakuan Ferdy Sambo

Selain itu, Komnas HAM juga mengungkapkan dua pengakuan Irjen Ferdy Sambo. Dalam penuturannya, Sambo mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J.

"Dia mengakui dua hal. Dia yang merencanakan pembunuhan. Kedua, dia yang menjadi otak 'Obstruction of Justice' dengan merusak TKP, menghilangkan barang bukti, membuat skenario seolah-olah ada kekerasan seksual di rumah dinas," jelasnya.

"Kemudian terjadi tembak-menembak antara Bharada E dan Yoshua serta melakukan disinformasi. Itu dua hal pokok yang dia akui dalam pemeriksaan dengan kami," katanya.

Diketahui, Irjen Fery Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat. Sambi diketahui menjadi otak dalam perencanaan pembunuhan terhadap ajudannya itu.

Tak hanya Sambo, ternyata isterinya pun yakni Putri Candrawathi juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama. Dalam kasus ini, keduanya dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56.

Meski begitu, Polri belum melakukan penahanan terhadap Putri karena sakit dan izin selama tujuh hari. Sedangkan, untuk Sambo sudah dilakukan penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Bahkan, untuk berkas perkaranya pun sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, pada Jumat (19/8) lalu berbarengan dengan berkara perkara milik Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer dan Kuat Maruf (KM).

<p>Infografis Respons LPSK Bharada E Ingin Jadi Justice Collaborator. (Liputan6.com/Abdillah)</p>

Harta Hotman Paris Triliunan Rupiah?

Raffi Ahmad Sebut Harta dan Aset Hotman Paris Triliunan, Bukan Lagi Ratusan Miliar Rupiah

Liputan6.com 2022-08-24 10:30:00
Hotman Paris (https://www.instagram.com/p/CCr91hLF0sx/)

Bukan rahasia lagi, Hotman Paris salah satu orang kaya di negeri ini. Raffi Ahmad dalam sebuah gelar wicara menyebut kekayaan Hotman Paris bukan lagi di level ratusan miliar rupiah melainkan triliunan.

Ditanya soal aset dan harta, pengacara kelahiran Laguboti, Sumatra Utara, 20 Oktober 1959, tampak malu-malu. Ia memilih jawaban aman untuk pertanyaan seputar kekayaan.

"Berarti harta Bang Hotman Paris bukan ratusan miliar lagi tapi sudah berapa triliun, Bang?" tanya suami Nagita Slavina. "No comment," Hotman Paris merespons.

Jawaban ini tak memuaskan Raffi Ahmad. Ia lantas mengorek atas nama siapa aset dan harta Hotman Paris. Presenter The Hotman dan Hotroom menyebut tak semua aset atas nama sang istri.


Aset Atas Nama Istri

Sebagian masih atas nama pribadi buat jaga-jaga jika ke depan terjadi hal yang tak mengenakkan. "Sebagian (aset atas nama istri saya), tidak semua dong. Entar kalau gue dicerai, kacau dong guenya," selorohnya lalu tertawa.

Yang terjadi kemudian, Raffi Ahmad merinci aset Hotman Paris. Bintang film 40 Hari Bangkitnya Pocong menyebut Hotman Paris punya mobil mewah merek Bentley dan Lamborghini.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


2 Lamborghini

Namun jumlahnya tak sebanyak kepunyaan Sultan Andara. "Bentley satu, Lamborghini dua... empat. Delapan dong, lebih banyakan gue," oceh Raffi Ahmad, kami lansir dari video interviu di kanal YouTube Trans 7 Official, Selasa (23/8/2022).

Raffi Ahmad boleh lebih kaya perkara mobil mewah, namun soal populasi asisten pribadi, ayah Rafathar Malik Ahmad kalah telak. Hotman Paris mengklaim punya 70 asisten pribadi cantik-cantik.


Sepatu Rp 80 Juta

"(Asisten pribadi ada) 70. (Sementara asisten pribadi gue suma) Si Merry sama Sensen doang. Ha ha ha!" akunya. Yang juga bikin netizen pening, harga sepatu yang dikenakan Hotman Paris.

Raffi Ahmad membongkar fakta, harganya sepasang sepatu Hotman Paris mencapai 80 juta rupiah. Mendengar ini, sang pengacara merendah, "Mendekati (80 juta rupiahlah)."

Infografis Pengacara Setya Novanto Mundur

Bocoran Pria yang Disukai Marshanda

Marshanda Bocorkan Tipikal Pria yang Disukainya: Bisa Bikin Aku Tenang

Liputan6.com 2022-08-24 09:30:00
Marshanda (Youtube/TS Media)

Marshanda memang sedang tak berencana untuk menikah lagi. Namun ia tak menutup hati untuk pria yang ingin mendekatinya.

Saat menjadi bintang tamu di saluran YouTube TS Media, Marshanda mengurai jalan pikirannya yang memilih untuk berkarya bersama pasangan ketimbang menikah.

"Aku tuh punya pemikiran, maybe getting married again enggak harus, tapi mungkin kita bisa berkarya bareng (pasangan)," ucap Marshanda kepada Marianne Rumantir.

Bagi Marshanda, mengolah rasa untuk bisa bersama dengan pasangan jauh lebih penting ketimbang harus pasang target menikah lagi. Pernikahan, kata dia, belum jadi fokus utamanya sejak bercerai dari Ben Kasyafani.


Kriteria Pasangan

Marshanda lebih tertarik membahas soal kriteria pasangan yang diinginkannya ketimbang bicara pernikahan.

Saat ini, janda satu anak itu mendambakan memiliki kedekatan dengan pria yang bisa membuatnya menjadi jauh lebih tenang.

"Kalau misalnya nih, ya, aku ketemu cowok yang aku juga sayang, aku suka sama dia dan dia baik sama aku, bikin aku tenang itu yang terpenting," Marshanda menguraikan.


Karakter Paling Penting

Marshanda blak-blakan membutuhkan sosok pasangan yang bisa membuat dirinya merasakan ketenangan.

"Sekarang ini, kriteria terpenting adalah bikin aku tenang. Ngapain kita sama cowok yang bikin kita stres kan, malas banget," bintang sinetron Bidadari ini menegaskan.


Punya Anak Lagi

Yang paling dirindukan Marshanda dari pernikahan adalah anak. Tak dipungkiri, ia merasa rindu bisa kembali memiliki anak dan mengasuhnya sedari kecil hingga dewasa.

"Jujur aku akan senang banget kalau bisa punya anak lagi, karena aku tuh senang banget kayak ngerapiin barang-barang anakku, nurturing my daughter or my son misalnya, terus kayak nyiapin makanannya, masakin buat anakku, aku suka banget melakukan itu. So, kita enggak akan pernah tahu soal itu," ujarnya.

Pasangan paranormal di balik film-film horor (liputan6.com/abdillah)

Eks PM Malaysia Najib Razak Dibui 12 Tahun

Eks PM Malaysia Najib Razak Dibui 12 Tahun dan Bayar Denda Rp 694 M di Kasus Korupsi 1MDB

Liputan6.com 2022-08-24 13:30:03
Mantan Perdana Menteri Najib Razak melambaikan tangan setibanya di kantor Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Putrajaya, Selasa (22/5). Najib hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus kor

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai menjalani hukuman 12 tahun penjara, setelah pengadilan tinggi menolak bandingnya.

Sebagai informasi, Najib Razak menghadapi tuduhan terkait kasus korupsi yang melibatkan dana kekayaan milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada Juli 2020, Najib Razak dinyatakan bersalah tetapi dibebaskan dengan jaminan selama banding.

Dilansir BBC, Rabu (24/8/2022) Najib Razak kini dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar 210 juta ringgit atau sekitar Rp 694 miliar.

Pengadilan juga menolak permintaan untuk menunda hukumannya. Sebelumnya, pihak Najib Razak terus menyangkal melakukan kesalahan.

Pada tahun 2020, pengadilan memutuskan Najib Razak bersalah atas tujuh tuduhan, di mana salah satunya berpusat pada total 42 juta ringgit (Rp 138 miliar) yang ditransfer dari SRC International - mantan unit 1MDB - ke akun pribadinya.

Tim pembela menyebut Najib dituntun untuk percaya bahwa dana di rekeningnya disumbangkan oleh keluarga kerajaan Saudi daripada disalahgunakan dari dana negara.

Selain itu, mereka juga mengklaim dia disesatkan oleh penasihat keuangan, terutama pemodal buronan Jho Low, yang telah didakwa di Amerika Serikat dan Malaysia tetapi juga membantah tuduhan.

Dalam dorongan terakhirnya untuk kebebasan pada Selasa (23/8), kuasa hukum Najib Razak meminta pencopotan Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat dari panel yang memimpin kasus tersebut - dalam apa yang dilihat sebagai upaya untuk mencegah putusan akhir.

Mereka mengklaim dia bisa bias karena postingan Facebook suaminya pada tahun 2018 yang mengkritik Najib Razak.

Kemudian, hakim agung menolak permintaan tersebut karena dia mengatakan postingan itu muncul sebelum dakwaan diajukan terhadap Najib.


Tujuh Tuduhan

Dalam putusannya, hakim agung mengatakan panel lima hakim dengan suara bulat menemukan bahwa hukuman Najib pada semua tujuh tuduhan aman dan banding "tanpa dasar apapun".

"Pembelaan itu secara inheren tidak konsisten dan luar biasa sehingga tidak menimbulkan keraguan yang masuk akal atas kasus ini," katanya.

Tuduhan yang ditujukan pada Selasa (23/8) merupakan yang pertama dari lima persidangan yang berkaitan dengan kasus korupsi 1MDB.

Istri Najib Razak, yakni Rosmah Mansor juga menghadapi tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak, tetapi mengaku tidak bersalah.

Dia secara terpisah menghadapi tuduhan korupsi terkait dengan proyek hibrida surya, dan Pengadilan Tinggi akan memberikan putusannya untuk kasus ini pada 1 September.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


HUT ke-77 RI, KPK Ingatkan Pemberantasan Korupsi Jembatan Kesejahteraan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT ke-77 RI.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang bertugas sebagai pembina upacara pun mengangkat semangat penberantasan korupsi di Hari Kemerdekaan.

"Mari kita resapi peringatan kemerdekaan ini dengan rasa syukur. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia harus dijadikan visi untuk menuju Indonesia yang maju dan berjaya," tutur Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Ghufron menyebut, untuk mencapai cita-cita Indonesia maju sangatlah diperlukan persatuan dalam keanekaragaman banyak pihak, untuk saling menjaga dan menguatkan satu sama lain demi menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"KPK diamanatkan sebagai motor penggerak pemberantasan korupsi, sebagai bagian untuk menuju jembatan emas masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan tersebut. Oleh karenanya, Insan KPK dalam mengemban amanah tugas pemberanatsan korupsi harus meresapi empat hal penting," jelas dia.

Adapun yang pertama, pemberantasan korupsi merupakan jembatan emas menuju keadilan dan kesejahteraan yang wajib dijadikan visi seluruh Insan KPK. Kedua, walaupun memiliki latar belakang beragam, tetapi kebersamaan dan persatuan akan membuat KPK semakin kuat dalam memberantas korupsi.

Ketiga, pemberantasan korupsi harus terus dikolaborasikan dengan seluruh elemen bangsa. Kemudian kempat, pemerintahan yang bebas dari korupsi adalah conditio sine qua non atau prasyarat mutlak untuk menggapai cita-cita menjadi sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera seperti dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Harapannya peringatan HUT RI 77 ini menguatkan kita insan KPK untuk menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka," Ghufron menandaskan.

Upacara peringatan HUT Ke-77 RI KPK dilaksanakan dengan memgikuti adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19. Sebanyak 400 pegawai yang mewakili kedeputian masing-masing melaksanakan upacara secara langsung di halaman depan Gedung Merah Putih KPK, sementara lainnya mengikuti di ruang kerjanya masing-masing.

Infografis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jauh di Bawah Negeri Jiran. (Liputan6.com/Trieyasni)