Setelah selesai menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat 27 Januari 2023, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman dan Jubir tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said bergegas untuk bersiap pergi ke Istanbul. Mereka terbang ke Turki dengan jadwal pesawat sekitar pukul 21.40 WIB.
Di Ibu Kota Turki, mereka bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Petinggi PKS tersebut tengah berada di Turki untuk menunaikan tugas ke sejumlah negara di Eropa dan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi guna menunaikan umrah.
Sohibul menuturkan pertemuan dengan pimpinan PKS berlangsung dengan lancar. Selama enam jam, mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan menyinkronkan langkah-langkah terkait dengan koalisi perubahan.
"Diskusi pukul 19.00 waktu setempat hingga pukul 01.00 waktu setempat. Pertemuan berjalan baik. Dari diskusi itu saya mendapatkan pesan dari mereka berdua untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS, khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya," kata dia dalam jumpa pers di Saung Mang Engking, Bandara Soekarno Hatta, Senin malam, (30/1/2023).
Sohibul kemudian membacakan pesan dari petinggi PKS tersebut. Pertama, kata dia, PKS konsisten menjadi bagian partai pengusung Anies di Pilpres 2024 sehingga koalisi memenuhi presidential threshold 20 persen.
"PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies pada rapat badan pekerja majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujar dia.
Namun, PKS tidak menutup kemungkinan bila deklarasi dukungan tersebut akan dilakukan maju atau lebih awal, sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Terutama, setelah Ketua Majelis Syura PKS dan Presiden PKS kembali dari perjalanan dinas dan umrohnya pada 3 Februari 2023.
Dengan begitu, PKS secara resmi kepartaian memberi dukungannya kepada Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada NasDem dan Partai Demokrat, yang lebih dulu memberikan dukungan.
Terkait dengan Cawapres, Sohibul mengungkapkan, sosoknya akan dipilih oleh Anies Baswedan. Pembahasan ini sebelumnya menjadi alot lantaran PKS dan Demokrat menginginkan Aher dan AHY menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Namun kini, kata Shohibul, semua partai boleh mengajukan bakal calon presiden, dan tidak harus dari kader PKS.
"Untuk Cawapres semua partai boleh mengusulkan, tapi jelas yang menentukan adalah capres sendiri. Dari awal saya sudah mengatakan selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan ya silakan saja meskipun bukan dari kader PKS," ujar Sohibul Iman.
Menurutnya, pembahasan cawapres tentu akan melalui tahapan seperti koordinasi dan juga diskusi bersama anggota koalisi lain, dan keputusan utama tetap pada Anies Baswedan.
"Yang pastinya ada tahapan diskusi dan koordinasi, tapi keputusannya tetap pada capres sendiri," lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Hendry Satrio sebelumnya meyakini koalisi perubahan dipastikan akan terbentuk. Terlebih setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024.
"Itu kan kemarin sudah confirm, Demokrat itu dukung Anies. Jadi bukan basa basi. Justru itu harusnya dimaknai sebuah pengorbanan politik yang luar biasa dari AHY. Kedewasaan untuk mendukung orang lain demi tercapainya tujuan bersama dalam koalisi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).
Hensat, begitu Ia biasa disapa, meyakini hal yang sama akan dilakukan oleh PKS. Sebab menurutnya, bila berlarut larut dalam mendeklarasikan koalisi, akan berdampak tidak baik bagi partai tersebut.
"Saya rasa PKS dalam waktu dekat akan segera deklarasi, nggak lama mestinya ya. Karena kalau kelamaan, momentumnya hilang," ujar dia.
Terkait dengan pertemuann Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dia menilai momen yang positif. Itu tergambar dari sikap Jokowi yang mengantarkan pulang Surya Paloh.
"Jadi pada saat Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh pulang, itu artinya positif itu pertemuannya. Jadi pertemuan itu saya rasa meluruskan miskomunikasi yang ada selama ini. Selama ini mungkin Pak Jokowi berpikiran 'lah kok NasDem tidak ngasih tahu saya ya deklarasi Anies baswedan', sementara Surya Paloh mungkin ngebatin ya, 'kok Pak Jokowi marah ya, ini kan cuma ritual lima tahunan'. Nah kemarin dengan pertemuan itu kelihatannya masing-masing sudah memahami dan mengerti, sudah ada kesepahaman politik, positif itu," dia menandaskan.
Sedangkan Pengamat Politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai saat ini Anies Baswedan sudah menjadi milik dari Partai Nasdem. Sehingga ini mengubah pemilih Anies yang dulu memilih PKS akan beralih ke partai besutan Surya Paloh tersebut.
"Wajah Anies sudah wajah NasDem. Jadi tanpa dukung Anies sekalipun memang pemilih Anies yang selama ini di PKS pindah ke Nasdem. Kan banyak pemilih Anies itu dulu tidak berpartai pilih PKS, karena PKS identik dengan Anies, tapi setelah Anies ke NasDem pemilih itu perlahan ke Nasdem," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).
"Tapi yang paling penting kalau narasi politik di belakang Anies itu perubahan-perubahan setengah hati ya tidak menarik. Pemilih Anies ini kan kritis, pemilih yang anti-Jokowi kalau tampilan ke publik tidak kritis dan anti-Jokowi, ya bisa bubar pemilihnya," Adi menandaskan.
Meski deklarasi dukungan untuk bakal calon presiden Anies Baswedan diumumkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata Partai NasDem tak menghadiri deklarasi tim kecil tersebut. Deklarasi dukungan PKS yang disampaikan di Saung Mang Engking, Bandara Soekarno Hatta itu, hanya dihadiri PKS dan Partai Demokrat.
Jubir tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan, bila ketidakhadiran Partai NasDem bukanlah karena adanya suatu masalah. Melainkan memang ada halangan yang tak bisa ditinggal.
"Koalisi ini sering kami kemukakan, yang kita syukuri dalam dinamika tim kecil ini adalah anggotanya tetap, delapan orang itu sering bertemu untuk membahas materi secara bersama-sama. Yang satu ada tugas di Lombok, dan ada juga yang tengah memimpin rapat di Komisi 7 DPR RI," tutur Said.
Makanya, dia memastikan bila ketidakhadiran NasDem tidak mengurangi poin yang sudah dibahas sebelumnya. Termasuk pembahasan yang dilakukan sebelum berangkat deklarasi di kawasan Bandara Soekarno Hatta tersebut.
"Mengenai sebelum penandatanganan, nanti akan ada dokumen resmi sebagai koalisi, materi poin sudah pernah kita bahas dan saat para pimpinan tertinggi bertemu secara hormat baru akan kita bahas," katanya.
Sementara itu Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pembentukan koalisi perubahan akan memberikan efek yang baik bagi demokrasi di Indonesia. Publik akan disuguhkan beragam pasang calon di Pilpres 2024 sehingga mempunya pilihan yang beragam.
"Bagus kalau koalisi terjadi," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).
Meski demikian, Ujang menuturkan, ada harga yang harus dibayar mahal oleh Partai Nasdem. Yang mana, bila ada reshuffle kabinet, Jokowi akan mengganti menteri yang berasal dari Nasdem.
"Intinya hasil pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sepeti apa. Kan bisa jadi kalau hasil pertemuan itu SuryaPaloh meminta izin katakanlah untuk mendukung Anies, koalisi perubahan terbentuk. Kalau terbentuk lalu negosisasi cawapresnya. Kedua kalau ada reshuffle kemungkinan besar Nasdem akan terkena karena dianggap tidak direstui oleh Jokowi," ujar dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review mengungkapkan, jalan Anies Baswedan untuk menuju RI masih panjang dan terjal. Terbentuknya koalisi perubahan ini tidak menyurutkan gangguan yang bakal diterima oleh Anies dan pasangannya.
"Ganggunan akan ada. Merintangi perjalanan Anies dan pasangannya termasuk dalam konteks koalisi perubahan. Kenapa, di satu sisi, kubu kontinyuitas tidak akan mau kubu Anies menang. Jalan terjal itu akan terjadi. Kalau Anies dapat tiket dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka kubu kontinyuinitas itu akan mati matian untuk menghadang, menghalau agar Anies tidak menang," dia menandasi.
Terkait dengan sosok cawapres untuk Anies Baswedan, dia menilai bisa berasal dari internal koalisi maupun eksternal. Namun yang terpenting, lanjut dia, sosok yang akan menemani Anies tersebut harus dapat memberikan sumbangsih pemenangan bagi Anies Baswedan.
"Cawaspres bisa dari luar bisa dari internal. Artinya pilihannya kalau dari internal mungkin AHY, kalau eksternal, bisa khofifah bisa yang lain. Kita tunggu saja keputusan seperti apa, karena mencari cawapres kan tidak semudah membalikkan telapan tangan. Harus diukur, harus dihitung apakah bisa menambah atau memberikan sumbangsih pemenangan bagi Anies sebagai koalisi atau tidak. Ini kan harus dihitung jangan sampai koalisinya terbentuk,cawapresnya tidak bagus, lalu kalah kan repot juga," ujar dia.
Konteks Layu Sebelum Berkembang
Sedangkan Pengamat sekaligus Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menduga molornya waktu deklarasi koalisi perubahan lantaran partai politik saat ini masih menunggu peluang untuk mengusung kandidat jagoan partainya masing-masing. Seiring itu juga mencari cara memperkuat koalisi pengusung kandidatnya tersebut.
"Pertemuan dengan PKB dan Gerindra oleh Nasdem bisa menjadi bagian dari upaya lobi politik menjelang pemilu; namun saya duga dengan adanya pertemuan sehari setelah itu antara Nasdem, PKS dan Demokrat maka koalisi mengusung Anies oleh ketiga partai ini menjadi semakin terang. Dalam kondisi itu, maka pertemuan antara Demokrat dengan PKB dan Gerindra tidak akan mengubah apapun terkait dengan koalisi perubahan dan mengusung Anies," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).
Menurut dia, PKB dan Gerindra memiliki kandidat internal partai untuk diusung masing-masing yang tentunya tidak mudah untuk diubah. Gerindra solid mendorong Prabowo sebagai capres, sementara PKB memiliki Cak Imin menjadi kandidat.
"Dengan potensi kuat akan didorong habis-habisan oleh PKB menjadi cawapres. Koalisi perubahan sudah menentukan Anies menjadi capres, maka tak akan mudah menyatukan diri dengan PKB dan Gerindra," ujar dia.
Adapun pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi juga dinilainya tak akan mempengaruhi banyak deklarasi mendukung Anies ini. Nasdem telah mengukur risiko dan peluang partainya sejak menyatakan resmi akan mengusung Anies. Nasdem sudah secara tegas mengusung Anies meski dengan berbagai dampak yang diduga-duga banyak pihak tidak diterima oleh partai lain yang sebelumnya berkoalisi dengannya di dalam koalisi pemerintah.
"Namun, nyatanya Nasdem tetap mengusung Anies dan menjalankan strategi politik lanjutan untuk mengenalkan Anies di ruang publik dan menjaring kekuatan koalisi untuk mengusungnya. Dengan adanya dukungan juga dari PKS dan Demokrat, maka saya duga Nasdem tetap pada pendiriannya bersama koalisi perubahan mengusung Anies. Pertemuan Nasdem dengan Jokowi, saya kira tak mempengaruhi rencana mengusung Anies ini," kata Putri.
Karena itu, konteks layu sebelum berkembang nampak ketika PKS dan Demokrat belum menunjukkan ketegasan dukungan kepada Nasdem dan Anies pada beberapa minggu lalu. Menurut Putri, hal itu wajar dalam konteks masih berlangsungnya lobi politik antar partai ditambah juga dengan langkah masih membaca strategi koalisi partai lain.
"Dan menunggu kandidat lain dideklarasikan oleh partai lain, apalagi, dalam konteks PKS dan Demokrat, kedua partai punya kandidat internal yang diharapkan bersanding dengan Anies," kata dia.
Namun, dalam beberapa hari lalu, terutama sejak Demokrat deklarasi mendukung Anies dan ada keakraban kembali antara PKS-Demokrat-Nasdem maka bisa jadi ini langkah solid koalisi mendukung Anies. Bisa jadi mereka ke depannya baru mendeklarasikan Anies tanpa nama cawapres karena lobi politik antarpartai masih berjalan sambil menyusun strategi koalisi dengan melihat langkah partai dan koalisi lain.
"Namun politik adalah politik, apapun bisa terjadi, kita tunggu saja. Jika memang politik tarik ulur masih berlangsung maka itu artinya koalisi ini masih membaca langkah paling strategis bagi pencalonan Anies dan tentu, bagi PKS dan Demokrat adalah mencari peluang untuk tetap mencalonkan kandidat internal mereka sebagai cawapres koalisi," dia menandaskan.
Deklarasi Sebelum Ramadan
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya resmi menyatakan dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya usai pertemuan tim kecil antara Partai NasDem, Demokrat, dan PKS di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Enam+01:00VIDEO: Viral! Ngabalin Sebut Wali Songo Keturunan Cina "Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang-benderang terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024," kata Riefky Harsya usai di Pendopo Anies Baswedan.
Dengan adanya pernyataan dukungan terhadap Anies Baswedan, dia berharap dapat segera terbentuk koalisi perubahan yang terus dimatangkan Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS.
"Tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden, ya ini yang kami sedang terus dorong tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan menyegerakan itu karena yang paling penting adalah Deklarasi yang 20 persen (koalisi perubahan)," paparnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, perihal deklarasi dukungan AHY kepada Anies hanya dilakukan melalui keterangan resmi. Sebab, menurut Partai Demokrat, deklarasi yang harus dilakukan adalah deklarasi koalisi perubahan.
Partai NasDem sebelumnya menargetkan deklarasi koalisi bersama Demokrat dan PKS dilakukan sebelum bulan Ramadan. Wasekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan, dia berharap koalisinya dapat memenuhi keinginan publik yang berharap koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat diumumkan bersamaan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Kalau dengar omongan mereka di luar kelihatannya mau sekaligus, oke kita tunggu. Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah kelar semua. kita berharap begitu itu harapan kami dan kami optimis untuk itu," ujarnya di kantor DPP NasDem, Jakarta, Minggu, (29/1/2023).
Hermawi pun berharap agar PKS segera legowo untuk menyerahkan nama calon wakil presiden ke Anies Baswedan seperti halnya Demokrat.
"Itu dibahas oleh tim kecil tapi kita haqqul yakin karena kita tahu PKS partai kader yang sangat komit, oleh karena itu kami optimis dalam waktu yang sangat segera mudah-mudahan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini sudah kelar," ujar Taslim.
NasDem tidak masalah usulan Demokrat dibentuk Sekretariat Perubahan. Tanpa sekretariat pun NasDem sudah bekerja mendukung Anies Baswedan.
"Kalau mau bikin sekretariat dan sudah declare bertiga itu malah lebih baik. Sekretariat atau apapun namanya tapi kalau kita sudah punya rumah bersama-sama itu lebih keren lagi," kata Taslim.
Sekretariat Bersama (Sekber) Perubahan dari tiga partai, PKS, Nasdem dan Demokrat, akan berdiri hingga kepengurusan anak ranting di wilayah Banten. Posko bersama itu akan memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
"Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten menyampaikan siap menjalankan perintah dan keputusan Ketua Umum DPP Demokrat Mas AHY, untuk memenangkan Anies Baswedan," ujar Bakomstrada Demokrat Banten, Rochman Setiawan, Jumat (27/01/2023).
Pria yang akrab disapa Omen itu menerangkan, pembentukan sekber di Provinsi Banten, akan dibangun hingga pengurus ranting. Sehingga bisa langsung menyentuh dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Di sekber tersebut nantinya akan digelar berbagai kegiatan, untuk menggaungkan nama Anies Baswedan serta mendengarkan keinginan ke masyarakat.
"Juga membuat sekretariat bersama di tingkat Provinsi, kabupaten, kota, hingga anak ranting," tuturnya.
Layu Sebelum Berkembang
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan rencana Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi hanya menjadi wacana.
"Rencana Koalisi Perubahan untuk tahun 2024 berpotensi menjadi wacana yang hanya menjadi rencana besar saja," kata Arifki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/1/2023).
Enam+01:00VIDEO: Viral! Ngabalin Sebut Wali Songo Keturunan Cina Ia menilai hal tersebut lantaran pada saat Partai Demokrat menyatakan keseriusannya terhadap Koalisi Perubahan, tapi justru Partai NasDem mengadakan silaturahmi dengan koalisi Gerindra-PKB di Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis (26/1).
Selain itu, kata dia, Partai Demokrat pun sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden. Namun, ia mempertanyakan kegamblangan sikap dari PKS dalam mendukung Anies Baswedan sebagaimana Partai Demokrat.
"Koalisi Perubahan ini sepertinya memang layu sebelum berkembang. Dulu NasDem yang menunggu kepastian Demokrat dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi, saat ini sepertinya Demokrat yang menunggu keseriusan NasDem untuk melanjutkan koalisi," ujarnya pula.
Menurut dia, dari narasi berbeda yang dimainkan oleh Partai NasDem dan Partai Demokrat memperlihatkan Koalisi Perubahan memiliki jalan sendiri-sendiri. "Demokrat ingin duduk bersama, sedangkan NasDem ingin kembali pulang," katanya pula.
Selain itu, ia menilai potensi Koalisi Perubahan hanya menjadi wacana juga lantaran adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1).
Ia mensinyalir ada keraguan sekaligus peluang lain dari Partai NasDem dalam melanjutkan Koalisi Perubahan, yang disebabkan adanya kabar perombakan atau "reshuffle" Kabinet Indonesia Maju yang mengarah kepada menteri dari Partai NasDem karena partai itu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024.
Menurutnya, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) kemungkinan bisa menjadi sinyal bahwa kedua figur itu baik-baik saja atau ada kepentingan lain yang menyebabkan kedua tokoh ini kembali membuat kesepakatan ulang.
"Bisa saja kan? NasDem bakal kembali menjadi bagian penting Pemerintahan Jokowi dengan jaminan dipertahankannya menteri-menterinya di kabinet. Syarat lainnya tentu mendukung capres yang diusung oleh Jokowi di 2024," katanya pula.
Reporter: Muhammad Ali