Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerima amplop berisi nama-nama calon presiden hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan yang digelar di GBK, Minggu 14 Mei 2023. Amplop tersebut mengundang penasaran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia pun menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.
Namun sang Kepala Negara menyimpan rapat-rapat nama tersebut. Dia belum mau membocorkan siapa kandidat capres hasil rekomendasi Musra. "Tadi Bapak Presiden mengatakan sudah terima amplop tapi belum dibuka. Tadi pagi saya tanya belum dibuka juga," ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya masih menunggu partai politik merampungkan pembahasan koalisi untuk membisikkan nama capres cawapres pilihan musra. Sebab ia menilai, saat ini belum tepat momentumnya untuk membuka isi amplop tersebut.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang, untuk apa?" lanjut Jokowi.
Penanggung jawab Musra, Budi Arie, mengungkapkan terdapat beberapa nama capres yang didukung masyarakat melalui musra. Di antaranya, capres PDIP Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dia menegaskan pihaknya tidak mengutak-atik hasil musra. Dia hanya menyerahkan hasil musra dan setelahnya menjadi keputusan Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Lantas siapa sosok yang bakal didukung Jokowi dalam ajang Pilpres 2024?
Menurut Pengamat/Analis Politik Arifki Chaniago, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jokowi dalam Musra tidaklah mengarah kepada Ganjar Pranowo. Dalam kode-kode yang diberikan, Jokowi mencirikan sosok 2024 menjurus kepada Prabowo Subianto.
"Kalau kita melihat dari narasi Pak Jokowi di Musra, ini menunjukkan ada sinyal berbeda dari Pak Jokowi. Orang menyangka, narasi musra mengarah ke Ganjar tetapi Jokowi mencirikan figur 2024 ini bisa mengarah ke Prabowo melihat koalisinya yang lagi diutak-atik," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (15/5/2023).
"Makanya jika Jokowi mengarah dukungannya ke Ganjar Pranowo, PDIP kan tidak harus berkoalisi. Sedangkan yang perlu KIB dan KKIR. Saya menangkap, sinyal justru mengarah ke Prabowo karena kesan pemberani dan istilah lainnya yang mencirikan seperti Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.
Arifki mengungkapkan restu Jokowi sangat menentukan dalam ajang kontestasi Pilpres 2024. Sebab hal itu dapat mengarahkan bagaimana soal infrastruktur politik yang dikelola oleh capres yang didukung Jokowi.
"Secara infrastruktur, capres ini akan didompleng oleh Jokowi, dan kemungkinan Pak Jokowi akan menyiapkan orang yang akan menjadi bagian dari restu, baik Ganjar atau Prabowo. Tentu bukan Anies yang dimaksud Jokowi untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan di 2024," ujarnya.
Untuk itu, Arifki menegaskan, antara Ganjar dan Prabowo memiliki kesempatan menang lebih besar ketimbang Anies. Terlebih para relawan Jokowi saat ini dukunganya terbelah.
"Sementara ini, Projo dan Bara JP yang terbilang cukup besar kekuatannya belum menyatakan dukungannya seperti Joman, kemana akan memberi dukungan sosok capres. Saya menduga Projo dan Bara JP nantinya ikut berperan dalam menentukan, kemana Jokowi akan berlabuh," terang dia.
Ia memandang koalisi yang saat ini ada, masih dalam kondisi dinamis. Otak-atik koalisi masih dilakukan guna mencari sosok cawapres yang tepat dan berujung pada kemenangan.
"Saya melihat juga ada otak atik koalisi hari ini dalam menentukan cawapres, apakah Airlangga atau Cak Imin. Ini dinamika di level parpol menjelang pendaftaran Oktober. Selain itu, koalisi perubahan juga masih mungkin kehilangan satu partainya. Maka perombakan format koalisi ini masih mungkin berubah," Arifki menandaskan.
Sedangkan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kehadiran Jokowi dalam acara Musra sebagai bentuk wadah politiknya dalam konteks membangun sebuah kekuatan. Sebab Jokowi dianggap sosok yang tidak memiliki power dalam struktur partai.
"Ketika Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tidak punya kekuatan sebagai ketua umum partai, maka ya mainannya di Musra itu. Bagian dari pada mainan politik Jokowi dalam konteks membangun sebuah kekuatan. Kelihatannya Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa walaupun dia bukan ketua umum partai, tetapi ia ingin menjadi king maker dalam konteks capres-cawapres itu," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (15/5/2023).
Karena itu, tiga nama yang muncul dalam rekomendasi Musra tersebut merupakan sosok yang berada di lingkarannya. Nama-nama tersebut dianggap dapat meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. "Saya melihatnya ketika tiga nama dimunculkan bagi saya itu tidak aneh dan heran," kata dia.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai Jokowi belum mengunci nama capres yang akan didukung dalam Pilpres 2024. Lobi lobi politik masih akan terus dilakukan ke berbagai pihak, termasuk partai dan capres.
"Pak Jokowi atuau relawan tidak mengunci satu nama. Jadi bisa memungkinkan Pak Jokowi untuk melobi ke banyak partai termasuk melobi ke banyak capres. Kalau kita lihat, konstruksi capres yang ada, sebenarnya tiga nama musra itu mengerucut kedua nama. Prabowo dan Ganjar, karena kelihatannya yang memiliki elektabilitas tinggi ya Prabowo dan Ganjar, sedangkan Anies itu kan di pihak lawan, oposisi. Maka namanya tidak ada," jelas Ujang.
Ia melihatnya soal bisik membisik, Jokowi akan melobi Megawati terkait Ganjar. Sedangkan Prabowo langsung kepada yang bersangkutan. "Persoalannya nanti apakah Pak Jokowi mendukung kepada tiga atau dua nama itu yang beredar kencang jadi capres, kemungkinan Pak Jokowi akan melobi dua-duanya," kata dia.
Terkait dengan cawapres yang dihasilkan dari Musra, Ujang menilai kans Mahfud lebih besar ketimbang lainnya. Dalam rekomendasi cawapres dari Musra, ada nama Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasyid, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.
"Yang punya kans besar dari nama yang muncul, mungkin Mahfud Md menjadi kuat karena sedang bagus-bagusnya di mata publik terkait penungkapan kasus mafia pajak dan sebagainya, dibandingkan lainnya," ujar dia.
Ujang juga menyoroti soal skema dua paslon capres cawapres dalam Pilpres 2024. Kedua capres tersebut, kata dia, bisa jadi berasal dari all men's Jokowi lantaran Anies Baswedan dianggap sebagai oposisi.
"Sangat mungkin, karena Anies dianggap oposisi, jadi ya perlu dieliminasi, kira kira begitu, dimanapun kan yang namanya lawan, perlu dilemahkan. Kalau kita hubungkan dengan hasil Musra, nama-nama tiga hasil musra itu kan tidak ada Anies Baswedan, artinya dua pasangan ya mungkin, satu, terkait dengan politik, ingin all jokowi's men, atau all presiden's men. Kedua kan memang kalau putaran kedua anggarannya juga berat. Artinya kalau tiga pasangan, anggarannya membludak, karena dua putaran. Jadi bisa saja skema dua pasangan capres itu terjadi, mungkin. Dalam politik serba mungkin," terang Ujang.
Adapun Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Adi Prayitno melihat pada kontestasi Pilpres 2024, Jokowi menginginkan adanya friendly match atau pertandingan pesahabatan, yang mana diikuti oleh orang-orang di lingkarannya.
"Kalau kita melihat politik secara umum, sepertinya Jokowi itu berharap yang bertanding di Pilpres 2024 itu all Jokowi's men yaitu orang orang Jokowi misalnya, Ganjar, ada Prabowo, ada Airlangga Hartarto. Tiga nama ini kan yang direkomendasikan oleh Musra," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (15/5/2023).
Sementara untuk calon wakil presiden, lanjut dia, masih termasuk mereka yang menjadi orang dekatnya. Jokowi menginginkan di Pilpres itu yang bertanding adalah orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politiknya.
"Jadi siapa pun yang bertanding, itu semacam friendly match, pertandingan persahabatan antara sesama orangnya Jokowi dan bisa memastikan siapa pun nanti yang menjadi presiden adalah mereka yang melanjutkan semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi," dia menegaskan.
Sedangkan menurut pengamat politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko, penyampaian aspirasi yang dilakukan Musra merupakan bagian dari demokrasi. Meski begitu, belum tentu usulan tersebut bisa terwujud. Dalam sistem politik di Indonesia yang saat ini berlaku, untuk dapat menjadi capres cawapres resmi, mereka harus didaftarkan oleh parpol peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam penentuan capres dan cawapres yang dilakukan oleh Musra, Anang mensinyalir adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengajukan calonnya untuk dapat diusung di pilpres 2024. Anang juga mensiyalir adanya lembaga survei yang memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan capres cawapres tertentu dengan memasukan persentase tertentu kepada kandidat tertentu.
Ketika menjelang pemilu, banyak kepentingan yang akan bermain. Anang melihat beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk bermain seperti lembaga survei, parpol, oligarki ekonomi.
Menurut Anang, sejatinya hasil Musra atau survei hanya sebagai pemantik saja. Sehingga dampak besar atau kecilnya pemantik tersebut ditentukan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan tersebut.
Hasil Musra atau survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, menurut Anang, saat ini dijadikan kendaraan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap capres cawapres. Hasil tersebut seolah-olah mereka peduli kepada masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu penyerap aspirasi masyarakat.
"Namun kenyataannya hasil Musra dan survei politik tersebut sejatinya bisa dijadikan legitimasi calon tertentu. Namun yang harus diingat dalam aturan yang berlaku saat ini capres dan cawapres yang akan mengikuti kontestasi pilpres diajukan oleh parpol atau koalisi parpol peserta pemilu 2024," ungkap Anang.
Anang percaya betul, parpol yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil Musra atau survei lembaga tertentu tidak akan serta-merta menggunakan hasil atau rekomendasi tersebut. Parpol dengan mesin politik yang baik sudah memiliki sistem untuk menyerap aspirasi mengenai capres cawapres yang diinginkan oleh masyarakat.
"Parpol yang tak memiliki kepentingan, belum tentu tertarik dengan hasil Musra atau survei. Parpol pasti memiliki data yang dihimpun dari mesin politik mereka. Mereka lebih yakin dengan data yang dihimpun mesin politiknya. Parpol pasti sudah tahu siapa aktor intelektual di belakang rekomendasi Musra atau lembaga survei yang merekomendasikan calon tersebut. Sehingga parpol yang tidak memiliki kepentingan pasti tak akan mempertimbangkan hasil Musra, "ujar Anang.
Jika parpol atau koalisi parpol gegabah memilih capres cawapres yang tidak popular dan rendah elektabilitas, Anang memastikan mereka akan mengeluarkan effort lebih untuk memenangkan pilpres dan pileg di pemilu ini. Sebab mereka selain harus memperkenalkan capres yang tak popular dan elektabilitas rendah dalam pilpres, mereka juga memiliki tugas untuk memenangkan pileg agar tak tersingkir dari pemilu berikutnya.
Sehingga memilih capres cawapres yang tak popular dan elektabilitas rendah, parpol harus memiliki effort ganda untuk dapat memenangkan pemilu.
Demokrat Harap Tidak Ada Upaya Negara Mengendorse Salah Satu Paslon
Partai Golkar menyambut hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satunya mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid menilai, hasil tersebut semakin memantapkan sikap Golkar bahwa Airlangga layak menjadi presiden penerus Jokowi.
"Itu membuktikan bahwa Pak Airlangga dikehendaki oleh rakyat, sehingga sangat wajar kalau menjadi alternatif pemimpin Indonesia," kata Nusron Wahid, Senin (15/5/2023).
"Menjadi ideal Pak Airlangga untuk dijadikan presiden atau wakil presiden," sambung Nusron.
Adapun Partai Golkar saat ini tengah menjajaki koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui penjajakan koalisi itu, Golkar berharap bisa memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Airlangga sebagai cawapresnya.
Hal itu juga sejalan dengan rekomendasi para relawan Jokowi yang juga memasukkan nama Prabowo sebagai salah satu calon presiden.
"Kan hasil Musra tiga. Ganjar, Prabowo dan Airlangga. Karena Ganjar sudah diusung sama PDI-P, maka selayaknya Prabowo-Airlangga. Pasti relawan Presiden Jokowi senang kalau keputusannya itu," kata Nusron.
Sementara itu Airlangga mengaku mengapresiasi hasil musra Jokowi yang juga menyebutkan namanya menjadi salah satu yang tertinggi. Ia berterima kasih telah masuk dalam nominasi yang digelar musra.
"Ya kalau salah satu yang diusulkan ya tentu berterima kasih kepada musra, kepada yang telah bekerja di 29 tempat," kata Menko Perekonomian.
Airlangga pun mengamini pernyataan Presiden Jokowi agar koalisi terus dimatangkan. "Tentu juga pidato Bapak Presiden koalisi antarpartai ini yang harus terus dimatangkan," ujar Airlangga.
Selain dari Airlangga, apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang namanya menguat di musyawarah rakyat atau Musra relawan Jokowi. Moeldoko bersyukur namanya bisa muncul dalam Musra relawan pendukung Jokowi.
"Namaku disebut ya? Aku soalnya nggak ikut, Alhamdulillah ya kalau diberi kepercayaan ya, selaku prajurit apapun kita lakukan," kata Moeldoko dalam konferensi pers perkembangan UU PRT di kawasan Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).
Moeldoko juga tak menyangka namanya bakal menguat sebagai capres dan cawapres di tengah relawan Pro Jokowi itu. Menurut dia, sekali ada kesempatan dia siap maju jika benar diusung.
"Ya, relawan, saya tidak tahu ya seperti apa perjuangannya, tapi saya lihat militan begitu memperjuangkan saya untuk maju ya itu kalau diberi kesempatan ya kita gas saja kan gitu," jelas dia.
Kendati demikian, Moeldoko mengaku belum ada pembicaraan dengan partai politik (parpol) perihal capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia menyebut, hanya akan mengikuti proses politik yang berkembang antarparpol peserta Pemilu.
"Itu belum, belum, ini kan urusan istilahnya. Nah bagaimana proses politik berikutnya kita ikuti," kata Moeldoko.
Sedangkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai sah saja Jokowi mengumpulkan relawan, selama bukan dilakukan di gedung pemerintahan.
"Selama tidak dikumpulkan di sarana negara maka itu hak dia. Tapi begini, dia masih menggunakan simbol negara artinya dia masih menjadi pemimpin alat-alat negara, hukum, militer, intelejen, BUMN, takutnya ditafsirkan oleh bawahannya sebagai bentuk harus mendukung salah satu calon, nah ini tidak fair," kata Andi pada wartawan, Senin (15/5/2023).
Menurut Andi, tidak adil apabila Jokowi mengunakan jabatannya mendukung salah satu paslon, dan membuat alat negara di bawahnya ikut mendukung salah satu paslon.
"Kedua, bahaya kalau terjadi head to head, sepeti 2014, seandainya itu terjadi presiden condong ke salah satu, maka dia tidak dipercaya rakyat, dan akan menimbulkan instabilitas nantinya," kata Andi.
Andi berharap tidak ada upaya negara mengendorse salah satu paslon apalagi berusaha membentuk hanya ada dua paslon di Pilpres 2024.
"Jangan dihalangi, jangan direkayasa berapa pun paslonnya. Mau 3 atau 4 paslon itu kewenang partai. Karena begitu presiden menggunakan powernya itu sangat berbahaya, bisa aparat hukum mentersangkakan dan dikerahkan," pungkasnya.
Tugas Jokowo Membisiki Nama Capres ke Koalisi Parpol
Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum membuka nama-nama capres dan cawapres yang muncul dalam musyawarah rakyat (Musra) relawannya ke pihak manapun. Jokowi mengatakan, masih menunggu partai politik merampungkan pembahasan koalisi untuk membisikkan nama capres cawapres pilihan musra.
"Tadi di ruang tunggu para ketua menyampaikan kepada saya, beberapa nama yang kuat," kata Jokowi, dalam pidatonya di musra, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
"Menurut konstitusi yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang, untuk apa?" lanjut dia.
Namun, dia menghargai apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi dalam musra kali ini.
"Itu yang namanya strategi ya itu, jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepetan karena Belanda masih jauh. Tapi saya menghargai apa yang diakukan musra menjaring nama-nama yang diinginkan rakyat kita," kata Jokowi.
Dia juga bertanya kepada ribuan relawannya soal siapa sesungguhnya sosok pemimpin yang diinginkan rakyat Indonesia ke depan. Jokowi lantas meminta relawannya untuk tidak salah memilih pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Saya tahu saudara-saudara semua ingin menyerap aspirasi rakyat benar? Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru," kata Jokowi.
"Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput bukan suara elite," sambung dia.
Sementara itu Sekretaris Musyawarah Rakyat (Musra) Taki Reinhard Parapat meminta segenap relawan harus tegak lurus dengan arahan Presiden Jokowi di acara Musra. Pasalnya, Jokowi ingin agar para relawan bersabar dan tidak 'grasa-grusu' (terburu-buru).
"Presiden ingin tensi politik nasional tetap dingin. Soal nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) relawan harus percaya kepada Jokowi untuk berkomunikasi dengan partai politik," tulis Taki dalam keterangan diterima, Senin (15/5/2023).
Taki meyakini, dari pernyataannya, Jokowi juga menginginkan agar relawan melakukan sosialisasi figur nama capres dan cawapres kepada masyarakat sehingga pada Pilpres 2024 masyarakat bisa memilih pemimpin yang tepat dan benar.
"Relawan harus melakukan sosialisasi soal ciri-ciri capres yang sudah disebutkan Jokowi, seperti sosok yang berani demi kepentingan rakyat, berpandangan maju dan melanjutkan legacy yang telah dibuat di era Jokowi," dorong pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kebangkitan Indonesia Baru (DPN KIB) ini.
Taki memastikan, Musra mengapresiasi sikap bijaksana Jokowi yang tidak menyebutkan sosok capres pilihannya. Hal ini menunjukan ke-arifan seorang Jokowi, meskipun dalam berbagai kesempatan, Jokowi menunjukan gestur arah politik ke salah satu capres dalam beberapa momen.
"Sebut saja sosok berambut putih, kehadiran penetapan capres di Batu Tulis di Kota Bogor, satu mobil, satu pesawat Presiden pulang bareng ke Solo, dan besoknya sholat Idul fitri bersama di masjid MBZ Solo, silahkan masyarakat dapat menyimpulkan sendiri," jelas dia.
Taki mengimbau, seluruh relawan tetap solid, dan satu komando bersama Jokowi dalam menentukan sosok calon presiden penggantinya.
"Soliditas relawan membuat kita tetap diperhitungkan dan mengambil peran penting menjaga kualitas demokrasi di Indonesia," Taki memungkasi.