Dinamika politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kini terus bergulir, hal ini terlihat dari banyaknya manuver para elite partai yang terus mencari perhitungan politik guna menatap pacuan kuda 2024 mendatang.
Teranyar, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno bermanuver ingin bertemu dengan Petinggi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Keinginan Sandiaga untuk melakukan pertemuan dengan AHY disampaikan usai munculnya wacana duet bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Sebagai kader PPP, Sandiaga mengaku siap berkomunikasi dengan Demokrat meski pihaknya sudah mendorong dirinya untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini berujar bahwa siapapun cawapres pendamping Ganjar yang ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dirinya mengaku siap menerima dengan terbuka. Hal itu, kata Sandiaga, sebagai bentuk perwujudan demi percepatan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun belakangan.
Kendati demikian, bersamaan dengan munculnya duet Ganjar-Anies tersebut, berhembus isu lain yang juga memunculkan duet AHY dengan Sandiaga di Pilpres 2024. Wacana ini berhembus juga seiring dengan keinginan Sandiaga untuk bertemu dengan AHY.
Hal itu sebagaimana diakui oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Ia mengatakan, bahwa wacana untuk memasangkan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang sudah ada. Namun, kata dia, wacana itu bukan sebuah keputusan resmi PPP.
Dengan demikian, adanya keinginan Sandiaga untuk bertemu AHY kini menyisakan buah tanda tanya besar, apakah keinginannya tersebut untuk memperkokoh dukungan terhadap duet Ganjar-Anies atau justru keinginan untuk membentuk poros baru?
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, manuver atau keinginan PPP dan Sandiaga Uno untuk berdialog dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan dampak dari dinamika politik seiring dengan ketidakjelasan atau kekosongan kursi cawapres hari ini.
Menurut Ujang, sangat wajar apabila Sandiaga terus melakukan manuver politik. Hal ini dikarenakan saat ini dirinya masih belum menemui titik terang soal nasib untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
"Saat ini manuver partai politik atau capres-cawapres semakin kencang, karena memang waktu pendaftaran pilpres 2024 juga semakin dekat. Jadi semua manuver masih mungkin terjadi. Kita tahu bahwa Sandiaga yang namanya sudah disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar Pranowo ternyata masih belum ada kejelasan dari PDIP, oleh karena itu, saya melihat Sandiaga Uno bertemu dengan AHY itu hal yang wajar-wajar saja," kata Ujang kepada Liputan6.com Jumat (25/8/2023).
Selain itu, Ujang menilai, manuver Sandiaga yang ingin merangkul Demokrat dan AHY juga menjadi sinyal adanya keresahan dan kegamangan politik yang saat ini dialami PPP, terlebih usai berhembusnya wacana duet Ganjar-Anies.
"Pastinya itu bentuk keresahan Sandiaga terhadap PDIP dan Megawati di koalisi pendukung Ganjar, makanya keresahaan itu dimunculkan dengan adanya keinginan Sandiaga untuk bertemu dengan AHY," ucapnya.
Namun, Ujang melihat kemungkinan soal duet AHY-Sandiaga sangat kecil terjadi lantaran terbentur dengan syarat ambang batas di Pilpres yang jika diakumulasikan, suara PPP dan Demokrat masih belum atau jauh memenuhi syarat ambang batas tersebut.
"Kalau skemanya AHY-Sandiaga itu mungkin saja terjadi, tapi kemungkinannya kecil, kenapa? kalau suara PPP dan Demokrat digabung itukan masih kurang atau jauh memenuhi syarat ambang batas pilpres. Jadi harus cari partai lain yang lebih besar," tutur Ujang.
Adapun terkait wacana poros koalisi alternatif antara PPP-Demokrat-PKS, Ujang berpandangan hal itu sejatinya bisa saja terwujud. Namun peluang untuk menjadi pemenang pilpres 2024 sangat kecil, terlebih baik Sandiaga maupun AHY, keduanya belum memiliki modal elektabilitas yang bagus sebagai capres.
"Kalo memang ada wacana koalisi PPP-Demokrat-PKS bisa saja terjadi, cuma capresnya siapa? baik AHY maupun Sandiaga saya rasa belum layak menjadi capres, keduanya memiliki elektabilitas bagus sebagai cawapres bukan capres. Jadi kalau PPP-Demokrat-PKS berkoalisi dan memenuhi ambang batas, maka persoalan selanjutnya yaitu soal siapa capresnya?," pungkas Ujang.
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai adanya wacana pembentukan poros alternatif di Pilpres 2024 sangat mungkin terwujud. Hal ini bergantung pada bagaimana kesepakatan PPP-Demokrat-PKS.
"Sangat mungkin poros baru terbentuk. Sangat tergantung dinamika politik yang berkembang. Kalau PPP, Demokrat, dan PKS sepakat maka poros ini bisa terwujud," kata Adi kepada Liputan6.com Jumat (25/8/2023).
Adi menjelaskan, semua partai politik pastinya ingin mengangkat kader terbaik untuk dapat berlaga dalam pacuan kuda politik 2024. Oleh karena itu bukan suatu keniscayaan apabila suatu partai mendorong pembentukan poros baru demi mengusung kadernya.
"Intinya, partai-partai ingin agar kader terbaik mereka bisa maju pilpres. Bukan karena resah dengan orang lain. Pilpres adalah panggung besar yang dimimpikan semua partai agar kadernya ikut tanding," ucapnya.
Hal ini, kata Adi, membuktikan bahwa dalam politik apapun bisa terjadi, tak ada kawan dan lawan abadi, kecuali kepentingan.
"Ini jadi bukti politik cair. Apapun bisa terjadi di politik. Dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan," ujar Adi.
Kendati demikian, terkait persoalan atau wacana adanya koalisi alternatif tiga partai, Adi melihat posisi PPP saat ini cenderung masih lebih menginginkan untuk berlayar bersama PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo. Mengingat PPP saat berkoalisi dengan PDIP tidak mengusulkan syarat cawapres kepada PDIP di Pilpres 2024.
"PPP terlihat masih ingin terus bersama PDIP usung Ganjar. Karena saat PPP koalisi dengan PDIP, PPP tak usulkan proposal cawapres. PPP usulkan cawapres setelah sandi jadi kader PPP.
Sinyal Kepanikan soal Posisi Cawapres Ganjar?
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), Ahmad Khoirul Umam menilai, manuver Sandiaga Uno untuk bertemu dengan AHY menjadi sinyal kepanikan soal nasib posisi cawapres Ganjar Pranowo.
"Manuver ini mengindikasikan kepanikan tim Sandi yang tidak mendapatkan kepastian posisi Cawapres di kubu Ganjar," kata Umam kepada Liputan6.com Jumat (25/8/2023).
Menurut Umam, bergulirnya wacana AHY-Sandiaga juga sengaja dimunculkan guna menjadi langkah alternatif bagi PPP apabila Sandiaga tidak mendapatkan posisi cawapres Ganjar Pranowo.
"Wacana duet dengan AHY dimunculkan sebagai antisipasi, sekaligus exit strategy jika rencana pencapresannya tidak dikabulkan PDIP," ucapnya.
Hal itu, kata Umam, sekaligus menjadi ujian ganggu gusar untuk soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) seiring dengan mencuatnya wacana Ganjar-Anies.
"Manuver ini juga menjadi ujian ganggu gusar untuk soliditas Koalisi Perubahan, dengan memanfaatkan momentum dimana Nasdem dibuat syur dengan wacana Ganjar-Anies," tutur Umam.
Oleh karena itu, Sandiaga memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat mendekati AHY yang selama ini juga sedang mengalami nasib yang sama soal posisi cawapres di Koalisi Perubahan.
"Maka Sandi mencoba untuk mendekati kekuatan AHY yang didukung oleh Demokrat dan PKS yang selama ini mengusung narasi perubahan," ujarnya.
Kendati demikian, Umam meyakini, Demokrat dan AHY besar kemungkinan tak akan tergiur dengan rayuan Sandiaga soal poros koalisi baru ataupun ajakan duet AHY-Sandiaga. Mengingat peluang kemenangan poros tersebut sangat kecil di Pilpres 2024.
"Besar kemungkinan AHY tidak akan terkecoh dengan rayuan itu. Mencermati potensi kemenangannya, AHY tampaknya akan tetap fokus pada skema berpasangan bersama Anies. Kecuali jika Anies punya kalkulasi lain, maka AHY juga akan berhitung ulang," Umam menandasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Fadli Zon menyebut wacana duet AHY dan Sandiaga Uno hanya gimmick politisi belaka.
"Itu dinamika biasa, mungkin ada sedikit gimmick-gimmick itu biasa," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/8/2023).
Apalagi, kata Fadli, partai-partai koalisi AHY maupun Sandiaga juga sudah membantah adanya pembicaraan terkait duet tersebut.
"Saya melihatnya biasa. Kan sudah ada juga pernyataan dari beberapa partai yang akan mengusung bahwa itu tak akan seterusnnya," kata dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat mempertanyakan maksud Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengajak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bekerjasama. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, Sandiaga mengajak untuk dukung Ganjar-Anies atau bentuk koalisi baru?
"Mas Sandi mau gaet Demokrat dan PKS ini, sebenarnya mau mengajak dukung Ganjar-Anies atau bentuk Koalisi baru?" katanya kepada wartawan.
Herzaky mengingatkan Sandiaga, bahwa Demokrat hingga saat ini terus membawa semangat perubahan. Bukan masalah sosok. Tapi ada aspirasi dari masyarakat mendukung perubahan.
"Kita fokus pada semangat perubahan dan perbaikan. Bukan pada sosok. Ada aspirasi dan harapan kuat yang dititipkan oleh masyarakat pro perubahan kepada kami untuk diperjuangkan," ujar Herzaky.
Demokrat bersama NasDem dan PKS masih sejalan untuk mengusung perubahan. Demokrat menegaskan masih terus mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Untuk itulah, kami mencari teman sejalan. Saat ini, teman-teman PKS dan Nasdem. Setelah itu, barulah kami mencari sosok yang kami anggap pas sebagai simbol perubahan, punya visi, misi, semangat perubahan, sejalan dengan kami. Muncullah nama Anies Baswedan. Jadi, kami pun mengusung Anies Baswedan," ujarnya.
Demokrat juga menutup peluang mendukung Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden seperti usulan PDIP yang menduetkan Anies sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
"Anies sebagai capres, bukan cawapres. Kalau Anies sebagai cawapres, apalagi opsi Ganjar-Anies, belum masuk di kami," pungkas Herzaky.
Senada, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku belum ada pembicaraan terkait poros pasangan calon presiden Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Demokrat saat ini masih berkomitmen bersama Koalisi Perubahan. Tetapi, diakui dinamika politik terkait poros baru itu sedang berkembang.
"Belum ada pembicaraan, kita masih di koalisi perubahan dan persatuan. Jadi memang ada dinamika, tapi itu hal yang biasa," ujar Andi.
Andi mengatakan, belum ada pergeseran koalisi. Demokrat masih memegang kerjasama dengan NasDem dan PKS.
"Dan kita akan tetap, belum ada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pergeseran koalisi partai-partai. Jadi masih koalisi perubahan dan persatuan," ujarnya.
Andi mengaku tidak tahu menahu wacana Ganjar Pranowo menggandeng Anies Baswedan. Ia tidak masalah dengan wacana tersebut.
"Waduh saya nggak ngikutin itu. nggak terlalu mengikuti itu ya. Silakan saja, namanya juga wacana kan. Namanya wacananya ya boleh-boleh saja lah," katanya.
Juru Bicara DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek juga menyatakan pihaknya belum membicarakan opsi pindah koalisi ataupun duet AHY-Sandiaga.
"Sampai saat ini belum ada pembicaraan. PPP masih konsisten dengan hasil rapimnas," kata Awiek.
Menurut Awiek, saat ini pihak sudah bekerja sama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Apabila ada perubahan sikap, lanjutnya, maka perubahan itu akan melalui Rapimnas terlebih dahulu.
"Sebagai parpol, PPP tetap mencermati perkembangan dan dinamika politik. Tapi untuk perubahan sikap politik ada mekanisme yakni rapimnas," pungkasnya.
PKS Klaim Ada Tawaran Poros Baru, Usung Sandi-AHY
Namun di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui sudah ada komunikasi dengan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno. Komunikasi itu terkait wacana untuk membangun poros baru Pilpres dengan mengusung Sandiaga Uno-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
"Komunikasi kan sudah ada, karena Sandiaga dan teman-teman PKS kan bukan orang baru, bukan hal yang baru, tapi mereka sudah lama berkomunikasi. Jadi komunikasi-komunikasi personal itu ya sudah dilakukan," ujar politikus PKS Nasir Djamil.
PKS tentunya tidak langsung menolak tawaran dari Sandiaga. Peluang mengusung Sandiaga-AHY masih terbuka. Nasir mendoakan ada jalan untuk Sandiaga.
"Tapi ya ada banyak komunikasi, tidak mungkin kemudian menolak atau mengatakan tidak, karena dalam politik, semua peluang itu bisa terjadi. Komunikasi sudah terbangun, ya mudah-mudahan saja ada jalan untuk mas Sandiaga," katanya.
Hanya saja saat ini PKS masih punya komitmen dengan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membentuk poros baru.
"Ya seperti saya katakan tadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tapi cuman, kami memandang komitmen dan konsistensi itu yang dibutuhkan," kata Nasir.
Menurut politisi senior PKS ini, selama calon wakil presiden belum diumumkan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, PKS membuka peluang untuk membentuk poros baru.
"Selama cawapres belum ditentukan, sehingga banyak godaan. Dan banyak yang menggoda dan ingin digoda," katanya.
Nasir mengakui wacana Sandiaga-AHY ini menguatkan lantaran muncul wacana Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Menurutnya, waja saja tergoda ketika belum ada kejelasan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. "Jadi ya beginilah risikonya ketika memang masing-masing capres belum menentukan cawapresnya. Ya risikonya ya begini. Isu berseliweran, klaim sana klaim sini, kemudian datang sana datang sini, bilang ini bilang itu. Nah ini risiko memang ketika cawapres belum diumumkan oleh para capres," kata Nasir.
Elektabilitas AHY dan Sandiaga Uno di Bursa Cawapres
Diketahui, Nama Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kerap masuk dalam jajaran nama teratas dalam survei bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Keduanya tercatat pernah beberapa kali masuk dalam jajaran cawapres terfavorit untuk mendampingi 3 nama bakal capres 2024, di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan
Berikut elektabilitas AHY dan Sandiaga dalam sejumlah survei nasional dalam beberapa bulan terakhir yang dirangkum liputan6.com:
Libang Kompas
Survei digelar 27 Juli-7 Agustus 2023
Indikator Politik
Survei digelar 20 Juni - 24 Juni 2023
Lembaga Survei Indonesia (LSI)
Survei digelar 1 Juli - 8 Juli 2023
Reporter: Delvira Hutabarat, Nasrul Faiz