Taipan media Rupert Murdoch (92) mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai pemimpin Fox dan News Corp. Putranya, Lachlan Murdoch (52), akan mengambil alih kepemimpinannya.

Dalam memo kepada karyawannya, Rupert Murdoch mengatakan bahwa waktunya tepat baginya untuk mengambil peran berbeda. Dia meluncurkan Fox News pada tahun 1996 dan sekarang saluran ini TV berita ini tercatat yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat (AS).

Rupert Murdoch menuturkan bahwa dia akan beralih ke peran pemimpin emeritus di kedua perusahaan pada pertengahan November 2023.

"Perusahaan kita berada dalam kondisi kesehatan yang baik, begitu pula saya. Peluang kita jauh melebihi tantangan komersial kita," tulis Rupert Murdoch, seperti dilansir BBC, Jumat (22/9/2023). "Kita mempunyai banyak alasan untuk optimistis pada tahun-tahun mendatang - saya yakin, dan berencana berada di sini untuk berpartisipasi di dalamnya."

Lachlan adalah putra Rupert Murdoch dan istri keduanya, Anna Maria dePeyster. Miliarder ini telah menikah empat kali dan memiliki enam anak, di mana mayoritas mereka mengikuti jejaknya dalam bisnis keluarga.

Selama ini, spekulasi tentang suksesi sebagian besar diarahkan ke anak kedua, ketiga, dan keempat, yakni Elisabeth (55), Lachlan, dan James (50). Lachclan sendiri sempat meninggalkan bisnis ayahnya pada tahun 2005 setelah berseteru dengan mantan CEO Fox Roger Ailes, namun dia kembali pada tahun 2014 dan menduduki posisi puncak sejak saat itu.

James, anak laki-laki Rupert Murdoch yang berpandangan lebih liberal, mengundurkan diri dari dewan direksi News Corp pada tahun 2020 karena ketidaksepakatan mengenai konten editorial tertentu dan keluhan lain terhadap arahan perusahaan.

Adapun Elisabeth yang memegang berbagai peran tingkat tinggi dalam bisnis sang ayah, telah memulai perusahaan televisinya sendiri, Shine, yang memproduksi acara seperti "MasterChef" dan "The Biggest Loser".

Tahun Penuh Gejolak bagi Fox

Transisi kepemimpinan terjadi pada tahun yang penuh gejolak bagi Fox. Pada April, Fox setuju untuk membayar ganti rugi sebesar USD 787,5 juta setelah digugat oleh perusahaan mesin pemungutan suara Dominion atas laporannya terkait Pilpres AS 2020.

Jaringan tersebut masih menghadapi tuntutan hukum kedua yang serupa dari perusahaan teknologi pemungutan suara lainnya, Smartmatic, yang meminta jumlah lebih besar, yaitu USD 2,7 miliar.

Kemudian pada 25 April, Fox mengumumkan akan "berpisah" dengan Tucker Carlson, pembawa acara TV dengan rating tertinggi - di tengah laporan bahwa keputusan tersebut datang dari kalangan atas.

Pengumuman Rupert Murdoch muncul jelang Pilpres AS 2024, di mana Fox News yang beraliran kanan disebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Jaringan ini menjadi tuan rumah sejumlah perdebatan antara kandidat yang bersaing untuk menjadi calon presiden Partai Republik pada Pilpres 2024.

Dalam memonya kepada para staf, Rupert Murdoch juga bersumpah untuk terus terlibat dalam kontes ide. Dia juga mengkritik media lain karena bersekongkol dengan kelas elite yang dia tuduh menjual narasi politik daripada mengejar kebenaran.

Lachlan mengonfirmasi bahwa ayahnya akan terus memberikan nasihat strategis kepada kedua perusahaan.

Rupert Murdoch memulai kariernya di negara asalnya, Australia, pada tahun 1950-an. Dia kemudian membeli surat kabar News of the World dan The Sun di Inggris pada tahun 1969.

Selanjutnya, dia membeli sejumlah publikasi AS termasuk New York Post dan Wall Street Journal. Melalui News Corp, Rupert Murdoch menjadi pemilik ratusan media lokal, nasional, dan internasional.

Namun, kariernya bukannya tanpa kegagalan. Pada tahun 2005, misalnya, dia membeli situs media sosial Myspace seharga lebih dari setengah miliar dolar. Itu dihancurkan oleh kemunculan Facebook dan kemudian dijual hanya dengan USD 35 juta.

Hingga pengumuman Rupert Murdoch, Lachlan menjabat sebagai ketua eksekutif Fox Corporation dan Nova Entertainment. Saham Fox naik hampir 2 persen setelah kabar transisi, sementara saham News Corps naik 0,6 persen.

Meskipun Lachlan saat ini terpilih menggantikan ayahnya, tidak jelas apa yang akan terjadi jika Rupert Murdoch meninggal. Setiap pengalihan saham dari Murdoch kepada keenam anaknya yang sudah dewasa diniali berpotensi memicu pertarungan terkait masa depan kerajaan media.

Ayu Aulia dilaporkan tunangannya, Abhinaya Rakan Adira ke polisi, atas dugaan penganiayaan dan pengrusakan. Alhasil, rencana mereka yang semula ingin menikah berujung batal.

Masalah ini bermula ketika Abhinaya curiga Ayu Aulia akan menemui selingkuhannya bernisial H, di sebuah mal di Kawasan Senayan, Jakarta. Baru diketahui sosok H itu adalah seorang pejabat.

Ayu Aulia membantah memiliki hubungan khusus dengan H. Selama ini Ayu hanya menganggap H sebatas teman.

"Aku juga sudah bilang kalau saya sudah punya tunangan. Beliau (H) bilang congrats, selamat ya," ujar Ayu Aulia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

H Diduga Berharap Lebih

Kendati Ayu hanya menganggap teman, namun H tampaknya berharap lebih. Hal itu diungkap Agustinus Nahak, kuasa hukum Ayu Aulia, yang menyebut H sering minta bertemu, hingga mengajak kliennya check in.

"H sama klien saya teman, dalam perjalannya H punya niat, satu sering WA terus minta ketemu di resto. Satu lagi yang saya pikir bukan teman lagi, ngajak untuk check in juga. Untungnya klien saya tidak mau dan ada chatnya lengkap," ungkap Nahak.

Memancing dengan Transfer Uang

Menurut Nahak, H memiliki niat tertentu dengan mentrasfer kliennya sejumlah uang. Namun Ayu Aulia menolak ajakan check in tersebut.

"Dari WA yang kita dapat itu baru sekali. Tapi kan klien kami tidak ada (menolak). Tapi dia mancing dengan menstransfer dan niatnya sudah ada," ungkap Nahak.

H Diimbau Ikut Terlibat

Nahak pun mengimbau kepada H, untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Bahkan, pihak Ayu tak segan membongkar identitas H, berikut isi chat kepada Ayu yang diduga memiliki niat tidak baik.

"Suka tidak suka si H ini harus dilibatkan karena pemicunya dia. Kami minta yang bersangkutan si H ini segera diselesaikan. Kalau tidak pasti kami akan buka semuanya. Siapa dia dan semua WA-WA dia yang berniat sudah tidak bagus. Kami akan buka semuanya," pungkas Agustinus Nahak.

Irfan Hakim tiba-tiba saja menyampaikan isi hatinya seputar profesi sebagai MC (master of ceremony) yang kerap digelutinya selama menjadi seorang selebriti. Ungkapan itu disampaikan Irfan Hakim melalui teks di feed akun Instagram @irfanhakim75 miliknya, Jumat (22/9/2023).

Dalam pernyataan yang dituliskannya, Irfan Hakim mengaku bangga dengan kiprahnya sebagai MC baik itu on air maupun off air. Tak hanya bangga, Irfan Hakim juga turut mengungkapkan rasa syukurnya telah memilik ladang penghasilan dari job menjadi MC.

Namun pernyataan selanjutnya cukup menghebohkan para followers dan sejumlah kerabat dari lingkup selebriti. Pasalnya setelah itu Irfan Hakim menyebut dirinya tak pernah merendahkan profesi lain selama menjadi MC. Kontan saja sejumlah warganet teringat dengan pernyataan bakal Capres RI Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo hadir dalam diskusi gagasan tiga bakal calon presiden RI 2024-2029 yang diusung oleh Najwa Shihab dan tim Mata Najwa.

Dalam diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, Ganjar melontarkan pernyataan yang membuatnya dituding merendahkan profesi MC dan jurnalis.

Pernyataan Irfan Hakim Soal Profesi MC

Tak ada foto siapapun atau apapun dalam unggahan Irfan Hakim tersebut. Ia hanya menuliskan kalimat yang diunggah sebagai postingan gambar.

"Saya BANGGA berprofesi sebagai MC... Alhamdulillah.. Saya mensyukuri itu.. Dan tidak pernah terbersit untuk merendahkan profesi lain.... Itu saja... Terima kasih," tulisnya disusul emotikon tangan menjura, dalam unggahan teks di feed akun Instagram @irfanhakim75, Jumat (22/9/2023).

"Itu saja...," tulis Irfan Hakim singkat sebagai keterangan untuk unggahannya itu.

Pernyataan Irfan Hakim Dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo

Meskipun Irfan Hakim tak menyenggol soal pernyataan Ganjar Pranowo, terlebih menyebut namanya, sejumlah netizen sudah keburu panas, mengait-ngaitkannya dengan sang bakal capres saat berbicara gagasan bersama Najwa Shihab.

"Emang pak ganjar merendahkan prosfesi seseorang,, kayaknya nggak dah masa artis papan atas tidak bisa menangkap apa yg di sampaikan pak ganjar..," tulis seorang warganet.

"Ambil positifnya kak @irfanhakim75 klau kita bisa Ngambil atau mencerna secara Dewasa apa yang di katakan Pak Ganjar bagus juga ,maksud dan tujuan nya seperti mbk Nana , tidak ada yang buruk semua Profesi," tulis netizen lainnya.

"Intinya ngak merendahkan mc.jangan digoreng2 lahh.pada saat itu pak ganjar bilang lulusan 10 besar terbaik jarang ada yg mau kembali ke kampus untuk ngajar/dosen gitu," tulis yang lainnya.

Tiap komentar di atas pun mendapat reaksi beragam dari warganet yang lainnya.

Irfan Hakim Disemangati Rekan Selebriti

Sejumlah selebriti termasuk Melly Goeslaw memilih untuk mengobarkan semangat kepada Irfan Hakim agar ia terus bangga dan bersyukur dengan profesi sebagai seorang MC. Mereka sama sekali tak mengaitkannya dengan pernyataan Ganjar Pranowo.

"Sy bangga jadi temen kamu , semangaaat bestiiii," tulis Melly Goeslaw.

"Semangat bang irfan hakim," tulis Tri Suaka.

Robby Purba pun mendukung pernyataan Irfan Hakim dengan memberi banyak emotikon hati.

Pernyataan Ganjar Pranowo Seputar Profesi MC dan Jurnalis

Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat melontarkan pernyataan yang cukup menghebohkan saat berpartisipasi dalam acara Mata Najwa yang berlangsung di UGM, Yogyakarta, pada Selasa, 19 September 2023, yang juga ditayangkan di akun YouTube Najwa Shihab pada Selasa, 21 September 2023.

Dalam diskusi tersebut, Ganjar menyinggung tentang Najwa Shihab yang saat selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) masuk dalam 10 besar lulusan terbaik. Menurut Ganjar, idealnya lulusan terbaik harus mengambil peran sebagai dosen universitas, bukan sebagai pembawa acara atau master of ceremony (MC).

"Sepuluh besar lulusan terbaik itu jadi dosen, iya dong. Masa jadi MC?" ucap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Mendengar celetukan Ganjar, Najwa lantas tidak terima dirinya disebut MC. Ia mengatakan bahwa profesinya adalah seorang jurnalis.

"Siapa Mas, MC? Saya jurnalis, bukan MC," jawab Najwa.

"Bukan, jurnalislah kalau begitu," sahut Ganjar.

Respons Najwa Shihab Soal Profesi Jurnalis

Resspons itu pun kembali membuat Najwa tidak terima. Menurutnya, profesi jurnalis termasuk profesi yang membanggakan.

"Jurnalis profesi yang membanggakan lho, Mas," terang Najwa.

Merasa ditegur, Ganjar mengklarifikasi maksud pernyataannya. Ia menekankan harapannya agar lulusan unggulan kembali ke dunia akademik untuk membagikan wawasan dan ilmu yang mereka miliki.

"Oh iya. Maksud saya kalau lulusan terbaik, kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya," ujar Ganjar.

Pernyataan itu membuat nama Ganjar jadi perbincangan warganet. Sebagai bakal calon presiden, ia dianggap meremehkan profesi seseorang, dalam hal ini MC dan jurnalis. Meski begitu, sejumlah warganet di Twitter banyak yang berusaha meluruskan pernyataan Ganjar.

Drama 5 Detik dan Rasa Rindu episode 3 menghadirkan konflik berlatar asmara. Drupadi yang diperankan Salshabilla Adriani diceritakan cemburu kepada Via (Prilly Latuconsina).

Konflik bermula dari kedekatan Via dengan Gana, tokoh yang diperankan oleh Bryan Domani, yang juga merupakan sosok yang disukai oleh Drupadi.

Via, yang memiliki kegigihan untuk mendebutkan band E-Minor dan Drupadi di perusahaan musik tempatnya bekerja, Life Muse. Via menawarkan bantuan kepada Gana untuk menemani dan membantunya dalam mencari inspirasi untuk membuat lagu. Mereka berdua bersatu untuk memenuhi tenggat waktu penting bagi grup musik mereka.

Namun, ketika semuanya tampak berjalan lancar, Via tiba-tiba pingsan. Saat terungkap bahwa kesehatannya sedang dalam bahaya dan memerlukan perawatan medis lebih lanjut, Via juga menghadapi konflik batinnya sendiri, harus menghadapi pilihan.

Episode ini akan memperlihatkan bagaimana persahabatan, cemburu, dan kreativitas bertabrakan dalam dunia yang kompetisi dan penuh tekanan.

Bagaimana kelanjutan kisah Via, Gana, dan Drupadi akan mempengaruhi dinamika mereka di masa depan? Simak saja di WeTV Original 5 Detik Rasa Rindu. Tayang sore ini.

"D-638," ARMY, sebutan penggemar BTS, mulai menghitung hari sampai Suga menyelesaikan masa wajib militer (wamil). Menyusul dua rekan grupnya, Jin dan J-Hope, Suga BTS resmi pergi wamil hari ini, Jumat (22/9/2023).

Berpamitan dengan fans, Suga menulis pesan manis di Weverse, Kamis, 21 September 2023, "Halo, ini SUGA. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal!" menurut allkpop,dikutip Jumat. "Saya bisa sampai di sini dengan selamat berkat ARMY, dan sekarang waktunya telah tiba."

"Saya akan dengan sepenuh hati memenuhi layanan (wamil) saya dan kembali. Harap berhati-hati terhadap perubahan cuaca musim gugur yang dingin. Tetap sehat dan sampai jumpa di tahun 2025! ARMY!!! Terima kasih selalu dan saya mencintai kalian," tutur rapperyang juga dikenal dengan nama panggung Agust D tersebut.

Pada 17 September 2023, agensi Suga, BIGHIT MUSIC, secara resmi mengumumkan bahwa idol sekaligus produser musik itu akan memulai wajib militernya pada 22 September 2023. "Halo. Ini adalah BIGHIT MUSIC," kata mereka mengawali pernyataan resmi.

"Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan untuk BTS. Kami memiliki informasi lebih lanjut mengenai dinas militer Suga," imbuhnya. "Suga akan memulai layanan wajibnya pada 22 September 2023.

"Tidak akan ada acara resmi apapun yang diadakan pada hari ia memulai dinasnya atau pada hari ia memasuki kamp pelatihan. Kami dengan hormat meminta para penggemar untuk tidak mengunjungi Suga di tempat dinasnya selama masa wajib militernya. Mohon sampaikan salam hangat dan dorongan dalam hati Anda saja," kata agensi BTS itu.

Periode Wamil Suga Lebih Lama

Mereka menyambung, "Selain itu, harap berhati-hati untuk menghindari dampak buruk dari tur tidak sah atau produk paket yang menggunakan kekayaan intelektual artis secara ilegal. Perusahaan kami akan mengambil tindakan terhadap upaya aktivitas komersial apapun yang menggunakan kekayaan intelektual artis secara tidak sah."

"Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk Suga hingga ia menyelesaikan pengabdiannya dan kembali. Perusahaan kami juga akan berusaha memberi semua dukungan yang ia butuhkan selama masa ini. Terima kasih," tandasnya.

Tidak seperti Jin dan J-Hope, Suga dinyatakan tidak layak untuk tugas tempur reguler. Meski semua laki-laki berbadan sehat di Korea Selatan harus bertugas di militer, mereka yang memiliki masalah kesehatan dapat ditugaskan ke layanan alternatif, termasuk bekerja di kantor pemerintah kota, lapor Yonhap.

Meski alasan keputusan terhadap Suga belum diungkap, hal itu diyakini terkait operasi yang dilakukannya untuk memperbaiki labrum yang robek pada 2020. Masa tugas untuk setiap pos dalam dinas alternatif adalah tiga bulan lebih lama daripada tentara, yakni 21 bulan, namun ia masih akan mendapat tiga minggu pelatihan dasar militer.

Tetap Bersama pada 2025 dan Seterusnya

Di tengah salam perpisahan sementara dengan SUGA, ARMY sebenarnya juga mendapat kabar bahagia karena tujuh personel BTS akan memperbarui kontrak eksklusif mereka dengan BIGHIT MUSIC, label musik yang dijalankan HYBE.

Mereka pun berjanji untuk "tetap bersama pada 2025 dan seterusnya." "Dewan BIGHIT MUSIC semuanya sepakat untuk memperbarui kontrak eksklusif anggota RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook BTS," kata perusahaan itu dalam siaran persnya, dilansir dari Korea Joongang Daily.

Perpanjangan ini akan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk masing-masing personel, mengingat agenda wajib militer mereka. Label musik BTS akan mendonasikan 1 miliar won (Rp11,5 miliar) pada UNICEF untuk merayakan pembaruan tersebut.

Kontribusi ini merupakan bagian dari kampanye "Love Myself" yang dimulai boy band tersebut melalui kerja sama dengan UNICEF cabang Korea pada November 2017. Ini merupakan kali kedua para personel BTS memperbarui kontraknya dengan agensi.

Grup ini debut pada Juni 2013 dan pertama kali memperbarui kontrak mereka pada Oktober 2018, dua tahun lebih awal dibandingkan kontrak standar tujuh tahun mereka. Perusahaan tidak mengungkap berapa lama kontrak baru tersebut akan bertahan, namun berjanji bahwa "semua personel BTS akan bersama setelah tahun 2025."

"Dengan pembaruan ini, kami akan dapat melihat BTS secara keseluruhan, yang ingin kami lihat pada 2025," kata HYBE dalam siaran persnya. "Kami berjanji untuk mendukung para artis dengan segala cara agar reputasi BTS semakin terangkat."

Janji RM untuk Comeback Grup

Harapan itu kian membumbung karena tidak berlama lama sejak kabar BTS memperpanjang kontrak dengan BIG HIT beredar, leader grup, RM, mengunggah cuplikan dokumen kontrak di Instagram Story-nya.

Ia menindaklanjutinya dengan cerita lain yang didedikasikan untuk ARMY, yang menyiratkan bahwa reuni yang dinantikan semua orang di 2025 akan tercapai sesuai rencana. Sebelumnya, janji ini juga sudah lebih dulu diucapkan pelantun lagu moonchild tersebut.

Pada 12 Agustus 2023, RM mengadakan siaran langsung di Weverse di mana ia membuka tentang rencana boy band tersebut di masa depan. Khususnya, BTS telah menjalani "istirahat panjang" sejak pertengahan 2022 untuk "menjelajahi beberapa proyek solo."

RM berbicara tentang obrolannya dengan Suga tentang tur dunia D-DAY dan apa yang ia pelajari dari pengalaman itu. "Ia memberitahu saya bahwa ada banyak ARMY di seluruh dunia yang menginginkan kami bertujuh bersatu kembali dan tampil lagi," kata RM, dilansir SBS Star.

Setelah berbicara pentingnya mengeksplorasi warna masing-masing personel dalam proyek solo, yang mana album LayoverV jadi yang terbaru, pemilik nama asli Kim Namjoon ini kemudian menyatakan bahwa grup tersebut "(pasti) akan kembali."

"Kami akan bergabung (berkarya) bersama lagi, dan itu akan terjadi pada 2025," sebut dia.

Pesinetron Laura Moane dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Al Ghazali. Bahkan, keduanya kerap dijodohkan netizen, dan dinilai cocok menjadi pasangan kekasih.

Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Laura tak menampik dekat dengan Al Ghazali. Laura mengaku ingin tetap menjaga privasi, dengan tidak mengumbarnya ke publik.

"Kita awalnya dikenalin sama teman, di acara teman," aku Laura di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Ya deket, deket gitu. Aku ya ingin punya privasi aja," Laura menambahkan.

Tak Masalah Dijodohkan

Laura tak ambil pusing dijodoh-jodohkan dengan Al Ghazali. Menurutnya, setiap orang memiliki opini masing-masing menanggapi sesuatu. Begitu juga tentang hubungannya dengan putra sulung Ahmad Dhani tersebut.

"Menurut aku itu kan opini mereka. Ya udah lah, aku sama siapa itu pilihan aku. Ya udah itu opini mereka," kata Laura.

Menilai Al Ghazali

Laura mengaku tak menaruh ekspektasi lebih pertama kali mengenal sosok Al Ghazali. Di mata Laura, Al sosok yang baik dan juga rendah hati.

"Nggak ada ekspektasi apa apa sih sebenernya. Memang orangnya baik, terus ya humble gitu," ujarnya.

Perluas Pergaulan

Laura menambahkan, dirinya memang ingin memperluas lingkaran pertemanannya di Jakarta. Ia mengaku ingin menjangkau lingkungan yang lebih luas lagi.

"Kan aku emang ingin perluas circle pertemanan aku di Jakarta biar lebih banyak kenal orang aja," pungkas Laura.

Saat pertama mengungkap perpisahan mereka kepada publik, Joe Jonas dan Sophie Turner mengaku keputusan ini diambil secara baik-baik. Tapi baru berselang sekitar dua minggu setelah pengumuman, keduanya justru terlibat perselisihan yang jadi konsumsi publik.

Hal ini diawali dengan gugatan Sophie Turner kepada sang personel Jonas Brothers. Dilansir dari People, Jumat (22/9/2023), Sophie Turner menuding Joe Jonas menahan paspor milik kedua anak mereka, Willa yang berusia tiga tahun dan "D" yang masih berumur 14 bulan.

Alhasil, kedua gadis cilik ini tak bisa kembali ke Inggris, dan berkumpul dengan ibunya. Kedua gadis kecil ini diketahui memang sedang berada di Amerika Serikat bersama ayahnya.

Tak lama kemudian, tudingan ini dijawab Joe Jonas. Berbeda dengan tudingan sang aktris Game of Thrones, Joe menyebut justru Sophie yang ingin merebut anak-anak mereka.

Awalnya, kata pihak Joe, keduanya dijadwalkan bertemu di New York untuk membahas soal pembagian hak asuh anak.

"Namun kurang dari 24 jam kemudian, Sophie mengungkap bahwa ia ingin mengambil anak-anak mereka secara permanen ke Inggris," begitu pernyataan pihak Joe Jonas.

Joe Jonas Ingin Anak Diasuh Ayah dan Ibu

Gugatan Sophie Turner juga disebut pihak Joe Jonas sebagai cara sang aktris mendapat paspor buah hati mereka dan langsung memboyong anak-anak keluar dari AS.

"Joe mencari cara berbagi pengasuhan anak, sehingga mereka bisa dibesarkan oleh ibu dan ayah mereka. Ia juga setuju anak-anak dibesarkan di Inggris dan AS sekaligus," kata pihak Joe, yang menyebut anak-anak pasangan ini dilahirkan dan menghabiskan lebih banyak waktu di AS.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Serangan Balik Pihak Joe Jonas

Kepada E! News, perwakilan Joe Jonas juga menyesali tudingan Sophie, bahkan menyimpulkan sang aktris menuduh suaminya "menculik" anak-anak mereka.

"Ketika bahasa seperti 'penculikan' digunakan, hal tersebut bisa dibilang menyesatkan, bahkan penyalahgunaan sistem hukum secara serius," kata juru bicara Joe.

Sophie Turner Hendak Pindahkan Proses Perceraian?

"Anak-anak itu tidak diculik," kata perwakilan Joe Jonas.

Ditambahkan, "Setelah dirawat Joe selama tiga bulan terakhir atas kesepakatan bersama, anak-anak tersebut kini bersama ibunya. Sophie membuat klaim ini hanya untuk memindahkan proses perceraian ke Inggris dan mengeluarkan anak-anaknya dari AS secara permanen."

Sebagai seorang selebriti yang dikenal luas di Indonesia, Verrell Bramasta mengungkapkan keterkejutannya ketika adiknya, Vania Athabina, menjadi korban kekerasan dari temannya di Sekolah Dasar (SD). Melalui pesan yang diunggahnya di media sosial, Verrell memberikan pengingatan kepada semua orang dewasa dan orangtua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama dalam hal interaksi mereka dengan teman-teman sekolah.

Verrell mengingatkan bahwa pentingnya menarik garis tegas antara "bercanda" dan penganiayaan fisik/physical bullying di antara anak-anak. Kejadian yang menimpa adiknya menjadi contoh nyata betapa pentingnya hal ini.

Dalam unggahan itu, Verrell Bramasta menunjukkan potret kondisi mata sang adik yang terlihat memerah.

"Sebuah pengingat kecil kepada semua orang dewasa/orangtua di luar sana, tolong lebih sadar dalam mengawasi anak-anak Anda, terutama dalam cara mereka berinteraksi dengan teman sekolah mereka. Harus ada batasan yang jelas antara "bercanda-canda" dan "penganiayaan fisik"," tulis Verrell Bramasta dalam bahasa Inggris di Instagram pada Jumat (22/9/2023).

Dilempar Batu

Lebih lanjut, dari unggahan itu diketahui bahwa mata sang adik dilempar batu oleh teman sekolahnya. Verrell Bramasta langsung memeriksakan kondisi mata sang adik.

"Tadi dilempar batu sama teman aku," kata adik Verrell Bramasta.

"Terus kena mata kamu ya? Coba kompres," kata Verrell Bramasta yang dijawab dengan anggukan kepala.

Harapan

Verrel Bramasta berharap agar peristiwa serupa tidak terulang dan mengajak tidak hanya orangtua, tetapi juga guru-guru kelas untuk lebih memperhatikan anak-anak dengan lebih sadar, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang terbaik dan mencerminkan karakter terbaik sebagai generasi masa depan negara ini.

"Adik perempuan saya adalah contoh dari masalah ini, dan saya berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, jadi saya mendesak tidak hanya kepada orangtua tetapi juga guru wali kelas untuk lebih memantau anak-anak kecil kita dengan lebih sadar sehingga mereka dapat menjadi individu terbaik dan menunjukkan karakter terbaik mereka sebagai generasi masa depan negara ini...," tutup Verrell Bramasta.

Tak Menjamin Aman dari Bullying

Unggahan itu menuai respons beragam dari warganet. Sebagian besar memberikan doa agar Vania lekas membaik. Sebagian lainnya menyoroti bahwa tindakan bullying masih begitu marak terjadi, meski di sekolah elit sekalipun.

"Sekolah mahal aja gak ngejamin aman dari pembulian ,stop orang tua berasumsi namanya juga anak anak tapi kalo melebihi batas kek gini gak bisa dideimin juga," tulis @indaaahh34_.

"Sekolah mahal tdk menjamin ahklak anak baik' apalagi sampai melukai' buat guru dan ortu Dirmh selalu diarahkan anak2 agar jgn saling menyakitin," timpal @dellyfratama.

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pamer kantongi semua data partai politik dari intelijen menulai polemik. Sejumlah koalisi masyarakat, pakar dan partai politik mengaku khawatir jika data tersebut akan disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu.

Namun sebenarnya, menurut Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebut pernyataan Jokowi tersebut masih dalam koridor Undang-Undang Intelijen.

"Pernyataan bahwa Joko Widodo sebagai Presiden memiliki informasi intelijen bukanlah pernyataan yang dirahasiakan," kata Ngasiman Djoyonegoro, di Jakarta.

Disebutkan dalam Undang-Undang Intelijen Pasal 27 bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) berada di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden. Sehingga memang menjadi tugas presiden untuk menerima dan memegang data intelijen sebagai bahan untuk pembuat kebijakan.

"Sepanjang presiden tidak membuka informasi yang dirahasiakan berdasarkan UU Intelijen, maka pernyataan presiden masih dalam koridor UU Intelijen," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Dia menerangkan semua informasi kinerja intelijen bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Kerahasiaan informasi intelijen bertujuan untuk melindungi kepentingan publik," katanya.

Dia mengatakan semua informasi dari mana pun datangnya, termasuk dari partai politik yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bernegara, maka intelijen diberikan kewenangan untuk mencari informasi tersebut sebagai bentuk deteksi dini.

Dalam melakukan deteksi dini tersebut, kata dia, harus dilakukan dengan cara-cara yang diizinkan UU Intelijen. Kemudian laporannya dianalisis, ditafsirkan, diprediksi, dan dikembangkan sejumlah rekomendasi.

Menurut dia, sangat wajar dalam konteks Pemilu 2024, jika pergerakan intelijen menyasar para aktor-aktor pemilu, salah satunya partai politik.

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2027 dan Pemilu 2019 lalu, di mana fragmentasi masyarakat cukup kuat, maka antisipasi harus dilakukan sejak dini agar tak ada perpecahan di masyarakat.

"Supaya skenario-skenario yang mengarah pada perpecahan bangsa dalam kompetisi Pemilu 2024 bisa diantisipasi dan dicegah sejak dini," kata Simon, sapaan akrab Ngasiman.

Sementara Peneliti di Pusat penelitian Politik dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jeti mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang Intelijen, intelijen memang di bawah koordinasi langsung presiden dalam urusan keamanan nasional.

Namun, Presiden Jokowi memang harus menjelaskan kepada publik soal pernyataannya tentang 'tahu dalamnya partai' sehingga tak menimbulkan polemik.

"Dalam konteks ini masalah keamanan ini yang perlu dijelaskan oleh Presiden di balik data parpol tersebut. Hal itulah yang menimbulkan polemik di ruang publik," ujar Wasisto kepada Liputan6.com.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, jika Presiden Jokowi menerima data intelijen soal partai politik adalah hal yang sangat wajar. Sebab, Jokowi sebagai presiden adalah pengguna intelijen itu sendiri.

"User dari intelijen kan presiden. Dalam kalimat Jokowi, ia mendapat informasi tentang politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Sementara turunan politik tentu partai politik kan. Kalau dia dapat informasi dan intelijen tentang parpol kan tidak ada masalah," kata Emrus kepada Liputan6.com di Jakarta.

Emrus mengatakan, sangat wajar jika Jokowi mendapat informasi tentang pergerakan partai politik di Indonesia. Toh, kata dia, Jokowi tidak membocorkan data intelijen tersebut pada publik.

"Jokowi tidak menyebut sesuatu yang rahasia, pernyataan itu hanya sebatas normatif. Jadi orang yang menarik-narik dia seolah-olah bisa melihat isi perut partai, jagankan isi perit partai, isi perut Indonesia kan diketahui. Parpol itu kan bagian dari negara," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri menjelaskan bahwa semua presiden memiliki data intelijen soal ekonomi, sosial, hingga politik.

"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN, rutin mendapatkan laporan," jelas Jokowi di PT Pindad Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).

"Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama," sambungnya.

Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.

"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," tutur Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun menegaskan bahwa Presiden memiliki data situasi dan arah politik seluruh partai di Indonesia adalah hal yang biasa. Sebab hal itu telah diatur dalam undang-undang.

"Namanya presiden bisa tahu apa saja, termasuk partai politik. Itu tugasnya Presiden, keamanan, masalah isu hukum. Apa-apa yang sensitif di masyarakat Presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen," kata Mahfud.

Bahkan, lanjut Mahfud, setiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.

"Di mana pun Presiden harus begitu jadi itu benar. Nggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi," ujar Mahfud.

"Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau Presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data partai politik itu biasa, sudah tahu semua," sambungnya.

Maka dari itu, ia pun menegaskan bahwa Jokowi telah memiliki data intelijen tersebut sudah sejak lama.

"Tidak ada Pemilu pun Presiden tahu data tentang partai politik. Itu memang hal Presiden. Perintah Undang Undang. Ada Undang Undang Intelijen Negara kan?" ucap Mahfud.

Penyalahgunaan Kekuasaan?

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan Jokowi yang memiliki laporan intelijen tiap partai politik merupakan masalah yang serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute ini menilai Presiden beserta perangkat intelijennya tidak boleh menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, intelijen memang aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi kepada Presiden. Namun, informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara bukan terkait dengan masyarakat politik dan masyarakat sipil.

Ia mengatakan, partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas Presiden memantau, menyadap, mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden.

Hal ini, kata dia, berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang berbunyi:

Pasal 1

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

"Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia," kata Julius.

Menurutnya, Jokowi melakukan penyalahgunaan intelijen untuk tujuan-tujuan politiknya dan bukan untuk tujuan politik negara.

"Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadinya," ujarnya.

Sebab dalam negara demokrasi, menurutnya, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional. Sehingga Presiden tak memiliki alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik.

"Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadaphukum dan undang-undang," ujar Julius.

Ia pun meminta agar pernyataan Presiden Jokowi tersebut diusut tuntas. Julius juga meminta DPR memanggil Presiden Jokowi dan lembaga intelijen untuk menjelaskan masalah ini kepada publik.

"Kami menilai ini merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi," tandasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sangat terkejut dengan pernyataan Jokowi soal penggunaan informasi intelijen dalam politik.

Menurut Pangi, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi.

"Pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai dan roh demokrasi itu sendiri," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor keputusan partai politik, hingga operasi partai politik. Dia menyebut, pernyataan Jokowi justru menimbulkan tanda tanya besar.

"Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, nakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," jelas Pangi.

Pangi menjelaskan, sangat penting untuk memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sensitif. Menurut dia, harusnya data intelijen dipakai untuk politik negara bukan politik Pemilu musiman lima tahunan.

"Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu," kata dia.

Selain itu, kata Pangi menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilihan umum (Pemilu).

"Yang lebih mengkhawatirkan, Presiden seharusnya netral dan tidak gunakan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi," ujar dia.

Pangi, kemudian membeberkan hasil survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting per tanggal 2 Agustus 2023. Hasilnya, sebanyak 77,3 persen masyarakat mendukung netralitas presiden.

"Namun kalau secara pribadi Jokowi punya intensitas atau interest tertentu terhadap calon presiden tidak fair juga kita melarang," kata Pangi.

Pangi berujar sebesar 59,0 persen lainnya tidak setuju dan sangat tidak setuju Presiden Jokowi terlibat aktif dan mempengaruhi (cawe cawe) dalam proses pemilihan presiden 2024.

"Maknanya menolak campur tangan Presiden Jokowi, artinya menolak presiden yang partisan. Demokrasi membutuhkan transparansi, keadilan, dan integritas.

Lebih lanjut, ancaman demokrasi sangat nyata saat pemimpin menggunakan informasi intelijen untuk politik. Hal ini, kata dia dapat merusak kepercayaan publik (trust building) dan melemahkan fondasi demokrasi.

"Penyalahgunaan data intelijen bukan masalah sepele, ini adalah skandal politik yang sangat memalukan. Untuk pertahankan integritas, data intelijen seharusnya digunakan untuk ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara, bukan untuk politik pribadi dan memata-matai lawan politik," kata dia.

Parpol Yakin Jokowi Tak Akan Salahgunakan Data Intelijen

Sementara partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah seperti Gerindra, PKB dan PAN yakin Jokowi tak akan menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu enggak ada salahnya menurut saya," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/9/2023).

Selain itu, dia meyakini data yang dimiliki oleh Presiden Jokowi hanya akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Sehingga, Dasco mengaku tak khawatir Presiden Jokowi menyalah gunakan data tersebut.

"Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," tegas dia.

"Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh Presiden," imbuh Dasco.

Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid justru berfikir positif, bahwa data yang dimiliki Jokowi itu akan digunakan untuj penguatan semua partai politik di Indonesia.

"Untuk membina partai-partai dalam fungsi pembinaan, karena kan presiden pembina partai-partai politik," kata Jazilul, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Namun, dia menyebut jika data tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu maka hal itu merupakan tindakan tidak adil.

"Asal untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan misalkan selaku petugas partai tertentu atau kader partai tertentu saya pikir itu tindakan yang tidak adil," tegas dia.

Akan tetapi, Jazilul meyakini Jokowi akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.

"Saya yakin Pak Prwesiden akan bersikap adil terhadap informasi yang diterima," ucap dia.

"Untuk partai-partai seperti disampaikan Pak Presiden berulang kali itu domain dari ketua umum partai-partai politik, saya pikir Pak Presiden akan menghormati kedaulatan partai-partai politik," imbuh Jazilul.

Kemudian menurut Ketua DPP Partai Proksi Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, semua Presiden Indonesia, termasuk Jokowi mengemban tugas penting menjaga kestabilan negara, dengan salah satu faktor yakni, melihat dinamika politik.

"Jadi, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah Presiden punya tugas menjaga kestabilan nasional dan harus mengakui masalah di seluruh negeri salah satu penting dinamika politik di Indonesia," kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Senin, (18/9/2023).

Sebab, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam undang-undang terdapat namanya intelijen seperti, BAIS, BIN, dan lainnya. Yang bertugas dan berfungsi menginformasikan apa saja yang terjadi di negara ini.

Bahkan, kata Saleh, hal tersebut bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara lain. Sehingga, dinamika dari setiap partai patut untuk di perhatikan agar tidak terjadi gejolak, untuk menjaga kondusifitas negara.

"Jadi, seluruh dunia juga begitu karena, dampak paling penting dinamika politik, termaksud dinamika disetiap partai politik agar tidak ada gejolak," jelasnya

Menurut Saleh, selain wajar dan hal ini cukup penting karena, dinamika politik sendiri memang berdampak untuk masyarakat. Jika, dinamika politik baik dan santun maka, kedepannya masyarakat juga tentram terhindar dari kericuhan.

"Jadi, semua arahnya untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara partai yang berada di luar pemerintah, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meyakini Jokowi tidak akan berbuat macam-macam terkait data soal partai politik yang dia miliki dari intelijen.

"Jokowi ini orang baik, sudahlah enggak bakal macam-macam, intelnya juga baik-baik, kalau enggak sudah hancur ini publik," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di NasDem Tower, Jakarta, Senin, (18/9/2023).

Aboe menilai Presiden Jokowi sedang menghibur, supaya para partai politik lebih berhati-hati jelang kontestasi Pilpres 2024.

"Cuma Presiden ini senang kalau menghibur kita. Menghibur kita supaya lebih hati-hati. Seakan-akan ada apa di NasDem, nggak ada sama aja pengen menang Pemilu. Intinya itu. Jadi buat kami yang diungkapkan Presiden itu hal biasa," ucap dia.

Lebih lanjut, Aboe menyebut tetap berpikir positif terhadap Presiden Jokowi.

Dia meyakini, Presiden Jokowi tak akan menggunakan data-data intelejen itu untuk tujuan yang tidak baik.

"Saya yakin beliau juga tidak mungkin membocorkan hal-hal yang tidak baik, tidak mungkin. Nggak mungkin, lucu jadinya," kata Aboe.

Meski begitu, kata Aboe, sebaiknya Jokowi tidak mengungkap soal informasi tersebut ke publik. Sebab akan menimbulkan kegaduhan.

"Sebenarnya enggak perlu diungkap, diungkap jadi ramai, kan itu sudah job description seorang presiden mendapatkan masukan, termasuk Menkopolhukam juga dapat, bukan presiden aja," jelasnya.

Lebih lanjut, dia berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.

"Kalau digunakan bukan untuk kepentingan bernegara jadi lain ceritanya, iya dong? Kalau kepentingan partai si A si B? itu kan berarti abuse of power," imbuh dia.