Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka peluang bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk bisa dilirik menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Namanya memang kian santer setelah sejumlah elemen, baik kelompok yang mengatasnamakan relawan, organisasi sayap partai, bahkan sejumlah ketua umum partai politik juga terang-terangan ingin meminang anak sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini, salah satunya bahkan diakui oleh Ketua Umum Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto.
Bukan hanya itu, untuk memuluskan Gibran, dia pun disebut akan segera angkat kaki dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Putra sulung Iriana itu dikabarkan akan berlabuh ke Golkar.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pindah kepada Gibran
"Semua diserahkan sepenuhnya sama Mas Gibran. Saya yakin beliau tahu mana langkah yang terbaik buat bangsa dan negara," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2024).
Menurut Nusron, Gibran pasti sudah memiliki pandangan terkait langkah politik ke depannya. Pihaknya tidak berusaha meminta atau memaksa Gibran.
Saat ini, kata Nusron, pihaknya fokus agar Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024. "Bagi kami, yang penting Pak Prabowo menang dengan cara yang santun dan elegan," kata Nusron.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menyatakan pihaknya membuka pintu partai untuk Gibran. "Kalau Mas Gibran mau gabung Golkar ya tentu welcome," kata Lamhot.
Meski demikian, Lamhot mengakui Golkar belum mengambil keputusan terkait Gibran ataupun cawapres. "Sampai saat ini kita belum ambil satu sikap putusan akhir dari partai Golkar," kata dia.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, terserah Gibran saja soal berpisah ke Golkar atau tidak.
"Bebas aja terserah keinginan Gibran," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (17/10/2023).
Dia justru berseloroh soal kabar angin tersebut, jangan ditanyakan pada pihaknya. "Kalau kabar angin maka tanya anginnya dong," jelasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Gibran malah dengan sukarela meminta tugas apa yang harus dikerjakan sebagai kader PDIP.
"Tidak ada (diskusi soal jadi cawapres Prabowo), yang ada adalah 'Pak Sekjen tugas kami apa Pak Sekjen'," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar Presiden, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin, (16/10/2023) malam.
Hasto pun meminta Gibran untuk menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Sebagai kader partai Mas Gibran selalu menanyakan tugas kami apa. Ya sudah Mas, perkuat Mas Ganjar Pranowo," ujarnya.
Gibran, seperti dituturkan Hasto, menyatakan siap untuk menjadi juru kampanye dari Ganjar Pranowo.
"'Siap nanti menjadi jurkam' itu pembicaraan kami dengan Mas Gibran," kata Hasto.
Sementara, Pasca putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum menentukan langkah politiknya. Keputusan tersebut akan diambil setelah melakukan pertemuan dengan DPP PDIP.
"Tunggu pertemuan saya besok saya besok dengan pimpinan partai, partai PDI Perjuangan," ujar Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (17/10/2023).
Menurut Gibran, langkah politiknya ke depan untuk maju sebagai cawapres bukan soal masalah pribadi. Oleh sebab itu, ia memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah politik pasca-putusan MK.
"Ditunggu dulu besok. Ini bukan masalah pribadi, kita harus berkonsultasi dengan banyak orang," kata dia.
Namun, terkait lokasi pertemuan dengan sejumlah elite PDIP itu, Gibran masih merahasikan lokasinya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut untuk membahas putusan MK, ia juga tidak mau membeberkannya dan meminta untuk menunggu hasil pertemuan tersebut.
"Nanti teman-teman media yang di Jakarta sudah tahu lah (lokasinya). Lihat aja besok ya," ucapnya.
Hingga saat ini, dirinya masih melakukan koordinasi dengam Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menentukan acara pertemuan tersebut. Ia juga kembali tidak mau mengungkap isi pembicaraannya dengan Hasto.
"Ya enggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum," kata dia.
Jika Dipecat, Maka Golkar Pintunya
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai hubungan PDIP akan merenggang dengan Jokowi dan Gibran pasca-putusan MK ini. Dia menduga dalam waktu dekat PDIP akan memecat Gibran.
"Dugaan saya Gibran akan dipecat, dan Gibran akan masuk ke Golkar, jadi cawapres Golkar yang akan berpasangan dengan Prabowo," ujar Pangi dalam keterangannya dikutip Selasa (17/10/2023).
Pangi menduga dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Gibran sebagai bakal calon pendampingnya.
Jika hal tersebut terjadi, Pangi mempertanyakan sikap apa yang akan diambil PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Pasalnya, Pangi menilai jika hal itu terjadi, maka Jokowi dianggap sudah tidak disiplin terhadap partai yang telah membesarkan namanya.
"Tapi berani enggak Pak Jokowi dipecat karena tidak disiplin. Seperti kader-kader yang lain, berani enggak? punya nyali enggak PDIP mecat Presiden, saya pikir enggak. Kemarin berapa gubernur diberhentikan kan? Nah apakah betul Presiden Jokowi sudah berkhianat, berani enggak PDIP mengatakan itu? Kan sudah terang benderang itu," kata Pangi.
Pangi menyebut Presiden Jokowi bisa saja nantinya meminta Gibran agar tak menerima pinangan menjadi cawapres. Jika hal itu terjadi, maka Jokowi telah memperlihatkan sikap kenegarawannya.
"Yang bisa menghentikan langkah Gibran ya hanya Presiden Jokowi. Kan Presiden tinggal bilang, oke putusan MK begitu, tapi saya punya komitmen lain, demi menjaga harkat martabat harga diri saya, karena saya masih menjabat sebagai Presiden, ada potensi abuse of power, ada potensi kita tidak netral, daripada pemilu kita kotor, menjijikan, tidak beekualitas, daripada Gibran nanti menang karena saya, jadi lebih baik Gibran tak saya izinkan menjadi cawpares," kata Pangi.
Jika Jokowi mengatakan demikian, maka tingkat kepercayaan dan kualitas dirinya sebagai pemimpin negara akan kembali naik. Namun Pangi berpandangan hal itu berat dilakukan Jokowi.
"Tapi saya pikir Presiden enggak akan melakukan itu, karena inilah waktu yang tepat, aji mumpung, ini kesempatan emas, MK sudah ngasih karpet merah, Prabowo sudah minta jadi cawapres, ini ibarat tol mulus tidak ada kendala. Nah tinggal yang bisa menghentikannya siapa? Gibran menolak atau Presiden tidak setuju," kata Pangi.
Menurut Pangi, jika Gibran tetap memutuskan menerima pinangan Prabowo Subianto, maka sikap Gibran terhadap PDIP terbilang kasar. Menurut Pangi, Gibran akan dinilai sebagai pengkhianat partai.
"Ini kasar banget, karena di PDIP tuh kaderisasi, tidak boleh instan, tidak boleh jalan tol, berjenjang, kan begitu PDIP harus tertib organisasi. Masa sudah diputuskan Ganjar presiden, ada lagi calon dari koalisi lain, berarti kan Gibran membangkang, bekhianat," kata Gibran.
Namun demikian, Pangi menyebut narasi pembangkang bisa saja hilang asal Gibran tegas menolak menjadi cawapres.
"Demi mejaga Ibu Megawati, demi menjaga demokeasi oleh karena itu saya memutuskan saya mundur, saya tidak mau, karena saya belum layak umur, belum pengalaman," kata Pangi.
Mengecewakan Banyak Pihak
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti menduga dari arah politik belakangan ini, termasuk mengapa kemudian MK nampak tergesa-gesa mengesahkan persoalan syarat kandidat Pilpres maka arahnya adalah naiknya Gibran menjadi kandidat wakil dalam pilpres nanti.
"Namun demikian, saya duga, partai dan kandidat presiden akan mengecek ombak bagaimana publik merespon keputusan MK dan narasi tentang Gibran. Jika tidak terlalu banyak riak terkait isu itu, maka peluang kuat Gibran dicalonkan," kata Putri kepada Liputan6.com, Selasa (17/10/2023).
Putri pun memprediksi, dari situasi yang berkembang belakangan ini, terutama terkait relasi antara Jokowi, Gibran dan PDIP, maka peluangnya Gibran akan berpasangan dengan Prabowo.
"Namun untuk proses pencalonan ini, Gibran tentu perlu melepaskan jaket PDIP dulu, sehingga sangat berkemungkinan mengubah warnai partai dari merah menjadi kuning atau bisa juga warna lain. Semua tergantung dengan lobi politik," jelas Putri.
Dia pun menduga, pihaknya akan mengambil keuntungan efek ekor jas dari Gibran jika nantinya Gibran pindah partai.
"Pilihan pada Golkar juga nampak lebih mungkin dipilih Gibran mengingat kedekatan partai ini dengan Jokowi, posisi Golkar sebagai partai besar, dan Gibran bisa jadi sosok elite muda di dalam partai tanpa mengubah posisi Airlangga sebagai pimpinan partai," jelasnya.
Putri menuturkan, Jika Gibran benar-benar menjadi calon wapres, maka tentu akan menimbulkan polemik bagi legacy yang ditinggalkannya. Publik akan menilai bahwa rekayasa hukum melalui keputusan MK telah dilakukan semata-mata untuk menaikan Gibran dan untuk melanggengkan kekuasaan, serta politik dinasti Jokowi.
"Di luar itu, rekayasa hukum itu pun telah mengorbankan banyak hal, mulai dari kaderisasi politik yang sehat, kewibawaan hukum dan MK, hingga puncaknya melemahkan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menuturkan, putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja melapangkan jalan bagi Gibran melenggang sebagai kontestan pada pemilihan presiden mendatang.
"Setelah ini hal penting lain jg sangat menentukan apakah nnt Gibran akan menjadi running mate bagi Prabowo Subianto adalah restu dari Presiden Joko Widodo," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (17/10/2023).
Menurut Bawono, meski putusan Mahkamah Konstitusi telah melapangkan jalan bagi Gibran menuju pemilihan presiden tahun 2024 tetapi kalau Presiden Joko Widodo tidak memberikan restu setuju maka hal itu tidak akan mungkin terjadi.
"Lalu bila nanti memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpasangan di kontestasi pemilihan presiden 2024 maka menarik melihat reaksi politik dari PDI Perjuangan nanti seperti apa. Apakah akan memberikan sanksi keras dengan mengeluarkan Gibran dari keanggotaan PDI Perjuangan, atau justru tidak memberikan sanksi apa pun," jelasnya.
Menurut Bawono, apabila PDI Perjuangan kelak tidak memberikan sanksi apa pun terhadap Gibran karena berpasangan dengan Prabowo Subianto maka boleh jadi PDIP sendiri merasa senang dengan paket pasangan Prabowo-Gibran sembari tetap juga memajukan Ganjar Pranowo.
"Karena dua kader mereka maju dalam kontestasi di pemilihan presiden sehingga memperbesar peluang PDIP kembali duduk di lembaga eksekutif. Tapi, apabila Gibran nanti kemudian memutuskan untuk keluar dari PDI Perjuangan untuk bergabung dgan partai politik lain maka tentu saja ini akan menjd rivalitas terbuka antara PDI Perjuangan dengan keluarga Joko Widodo," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra, Delvira Hutabarat, Muhammad Radityo Priyasmoro