Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diusung menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus Bacapres KIM Prabowo Subianto di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam. Deklarasi Prabowo-Gibran tersebut dihadiri seluruh elite partai politik KIM.
Meski tak dihadiri langsung oleh Gibran, Gerindra mengklaim bahwa Wali Kota Solo tersebut sudah setuju dipinang menjadi cawapres Prabowo. Gibran sebelumnya juga telah menerima usulan dari Partai Golkar selaku anggota KIM agar dirinya menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Namun keputusan Gerindra cs "membajak" Gibran ini memicu beragam reaksi dari berbagai pihak, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tempat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memulai karier politiknya. Banyak kader PDIP yang kecewa dengan keputusan Gibran.
Salah satunya politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira yang mengaku kecewa dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (GRR) lantaran meninggalkan partainya dan lebih memilih merapat ke KIM.
"Sebagai kader PDI Perjuangan saya sangat kecewa dengan keputusan GRR yang meniggalkan PDI Perjuangan untuk dicalonkan oleh partai lain dan menjadi Cawapres dari KIM. Memang ini hak politik GRR, tetapi ini juga melukai hati banyak orang yang mengetahui dan merekam perjalanan karir GRR," kata Andreas kepada wartawan, Senin (23/10/2023).
Andreas mengingatkan, PDIP tidak pernah bersikap tidak adil pada Gibran. Menurutnya, PDIP justru memberikan hak istimewa bagi Gibran.
"Apakah PDI Perjuangan telah berlaku tidak adil kepada beliau? Setahu saya ini tidak pernah terjadi. Yang bersangkutan justru selama ini mendapat tempat istimewa di partai; dicalonkan, diperjuangkan dan terpilih sebagai wali kota dalam usia karir politik yamg relatif baru," kata dia.
Lebih lanjut, kata Andreas, Gibran dalam berbagai pernyataan publik di media selalu menyatakan sebagai kader PDIP, taat pada peraturan serta perintah ketum partai.
"Hanya dalam sekejap GRR dengan dinginnya meninggalkan Capres yang diusung PDI Perjuangan dan bergabung dengan Capres lain karena dicalonkan Wapres. Sebagai orang muda, tentu ini mencoreng wajah politiknya sendiri, akan menjadi catatan buruk soal karakter pemimpin; soal integritas, loyalitas dan soal kejujuran dalam berpolitik yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang calon pemimpin," kata Andreas.
Menurut Andreas, publik akan mempertanyakan apakah kata-kata dan janji Gibran ke depan bisa dipegang. Ia menilai bisa saja Gibran akan berkhianat ke depan, sama seperti yang ia lakukan ke PDIP.
"Apakah yang selama ini diucapkan bisa dipegang? Hari ini perlakuan GRR terhadap PDI Perjuangan, bukan tidak mungkin besok-lusa terhadap partai yang mengusungnya menjadi Cawapres, bukan tidak mungkin juga terhadap rakyat yang memilihnya. Rakyat juga yang akan menilai," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan, kader partai harus siap kecewa dan dikecewakan menyusul dinamika politik yang terus berjalan.
"Kader partai itu sudah saya beri pesan semua, harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nek durung (kalau belum) siap kecewa jangan jadi kader PDI Perjuangan," kata FX Rudy di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).
Terkait dengan langkah politik salah satu kader PDIP sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menjadi pendamping bacapres dari partai lain, dia pribadi mengaku tidak kecewa.
"Kader militan enggak ada kata kecewa. Saya enggak pernah berpikiran negatif kepada orang lain, enggak mau menjelek-jelekkan," katanya.
Menyinggung manuver Gibran yang menyeberang ke koalisi lawan, Rudi mengatakan bahwa itu merupakan hak politiknya yang dilindungi oleh undang-undang. Namun dia memastikan bahwa keputusannya tersebut membuat Gibran secara otomatis keluar dari PDIP.
"Ya, otomatis toh. Kalau sudah dari partai A ke partai B, berarti anggota partai B. Partai A-nya tergantung pada beliau sendiri," katanya.
Disinggung secara etika politik, dia enggan menilai langkah yang sudah dilakukan oleh putra sulung Presiden RI Joko Widodo tersebut. "Saya enggak mau menilai orang lain. Menilai diri sendiri saja compang-camping kok," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Ia juga memilih tidak ambil pusing dengan deklarasi capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju.
"Pengaruh atau tidak itu masyarakat yang bisa menilai. Tugas saya merawat dan mengelola kader PDI Perjuangan bergerak sat-set das-des memenangkan Ganjar dan Mahfud," kata FX Rudy menandaskan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, penetapan pasangan bacapres-bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru membuat partainya semakin bergerak cepat dan semangat.
"PDI Perjuangan ini partai banteng. Semakin ditekan semakin semangat. Munculnya Prabowo-Gibran justru akan menjadi kontrasting dengan Ganjar-Mahfud Md. Terlebih Ganjar Pranowo-Mahfud Md dikenal visioner, punya nyali, dan perpaduan antara harapan percepatan daya unggul bangsa dan ketegasan dalam menegakkan keadilan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).
Kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP, Hasto meminta untuk tetap bijak, berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala, mengedepankan persuasi yang baik, strategi yang tepat, dan semakin bersemangat turun ke bawah.
Ia juga mengingatkan politik itu untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk keluarga saja. "Sebab politik itu sejatinya digerakkan oleh dedikasi bagi bangsa dan negara. Berjuang untuk rakyat, bukan bagi kepentingan keluarga," kata Hasto.
"Ketika mandat rakyat bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan karena Ganjar-Mahfud Md berpihak pada kebenaran. Satyam eva jayate, pada akhirnya kebenaran lah yang akan menang," sambungnya.
Hasto menyebut PDIP bersama PPP, Perindo, dan Hanura serta relawan justru semakin meyakini jalan politiknya yang dibimbing oleh nilai moral dan etika politik.
"Namun pada saat bersamaan kami meyakini bahwa Ganjar Pranowo-Mahfud Md semakin mantap berkontestasi. Semangat rawe-rawe rantas malang-malang putung kini bergelora dengan keyakinan satyam eva jayate (hanya kebenaran yang berjaya)," ucap Sekjen PDI Perjuangan menandaskan.
PDIP Perlu Pecat Gibran dan Jokowi?
Pengamat Politik Usep S Akhyar menilai, penunjukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto sudah terbaca sejak lama, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan syarat capres-cawapres kemarin. Namun kini yang menjadi sorotan karena Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP saat diusung menjadi Cawapres Prabowo.
Dia mengatakan, sikap yang dilakukan Gibran juga pernah terjadi pada perpolitikan Indonesia. Saat itu, Jusuf Kalla (JK) yang merupakan kader Partai Golkar menyeberang dengan keputusan politik partainya, yakni menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi cawapresnya.
"Saya kira ini persoalan pengkaderan di masing-masing partai politik yang mungkin bermasalah. Di satu sisi memang mungkin melanggar disiplin partai, tapi kan di sisi lain itu hak politiknya Gibran, dan di sisi lain juga itu kan karena pesoalan misalnya mungkin si kader itu yang peluang di partai lain itu cukup besar dibanding di partainya," ujar Usep saat dihubungi Liputan6.com, Senin (23/10/2023).
"Persoalannya bahwa misalnya PDIP merasa dikhianati sama kader partainya ya tegakkan aja disiplin partai, kan itu saja. Dan selanjutnya itu hak politiknya masing-masingg," sambungnya.
Hingga saat ini, PDIP belum menerima surat pengunduran diri dari Gibran, begitu pula sebaliknya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini belum mengambil keputusan terhadap nasib putra sulung Presiden Jokowi itu di partainya.
Menurut Usep, PDIP bisa saja tidak memecat Gibran. "Kalau dulu ada beberapa partai yang tidak memecat karena itu jadi keuntungan politik, kaya Pak JK balik lagi setelah jadi wapres malah memegang Golkar. Nah kan ini juga bisa begitu ya, itu tergantung kebijakan partai masing-masing," katanya.
Sementara menurut Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Gibran otomatis keluar dari partai banteng moncong putih setelah menerima pinangan koalisi lawan.
"Ya itu kan tergantung pada partainya, atau Gibrannya bisa jadi nanti dipecat atau bisa jadi mengundurkan diri. Tapi bahwa pencalonan ini sah karena diusung oleh minimal satu partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat koalisi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden," ucap Usep.
Lebih lanjut, Direktur Populi Center ini menilai PDIP tidak perlu terburu-buru memecat Jokowi dari anggota partai buntut keputusan politik dua putranya, yakni Gibran dan Kaesang Pangarep. Putra bungsu Jokowi itu kini memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disinyalisasi segera mengumumkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"ini kan kasusnya Pak Jokowi kan persoalannya banyak pengikutnya juga, ya harus hati-hati juga kan PDIP, apakah menimbulkan efek positif atau negatif. Nah saya kira memang harus hati-hati masalah ini, mungkin kalau dipecat justru sentimennya akan positif bagi Jokowi ya, kuat-kuatan aja ini bermain politik. Tapi menurut saya kalaupun bertahan, Pak Jokowi ini tidak akan baik-baik saja," ujar Usep.
Sementara itu, Pengamat Politik Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Vishnu Juwono mengatakan, diumumkannya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto telah memicu diskusi sengit dalam politik Indonesia.
Selain polemik karena sebagai anak dari seorang presiden aktif, pengalaman dan kemampuan pemuda 36 tahun itu dinilai masih belum mumpuni untuk memimpin sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia.
"Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai arah masa depan negara, terutama mengingat pengalaman politik nasional Gibran yang terbatas," ujar Vishnu dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Senin (26/10/2023).
Oleh karena itu, rekam jejak kiprah politik nasional Gibran Rakabuming Raka yang masih sangat terbatas merupakan tantangan besar baginya untuk segera merumuskan dan mengartikulasikan visi sebagai calon wakil presiden.
Vishnu menyebut, jika terpilih sebagai wakil presiden, Gibran akan menjadi wapres termuda dalam sejarah Indonesia, melampaui rekor yang dipegang oleh wakil presiden pertama, Muhammad Hatta yang menjabat pada usia 43 tahun.
Tidak hanya soal umur, lanjut Vishnu, bila membandingkan dengan wakil presiden sebelumnya seperti Sultan Hamangkubuwono IX, BJ Habibie, dan Jusuf Kalla, terlihat bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki pengalaman luas dalam kancah politik nasional, bahkan internasional. Baik melalui peran mereka dalam TNI atau kebijakan publik tingkat nasional sebagai menteri yang berpengaruh besar bagi publik.
"Pertanyaan yang ada di benak publik adalah visi seperti apa yang akan ia bawa untuk kemajuan Indonesia, terutama jika Prabowo tidak dapat menjalankan tugasnya atau pergi ke luar negeri nanti. Sebab, bila hal tersebut terjadi, menurut konstitusi secara otomatis Gibran menduduki jabatan presiden," kata Vhisnu.
Vhisnu menjelaskan, berdasarkan survei dari Unisri, sebesar 96 persen suara responden mengaku puas dengan kepemimpinan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Artinya, dia menunjukkan kepopulerannya di mata warga Solo.
"Namun, dengan memiliki pengalaman baru dua tahun sebagai wali kota, beberapa dari 17 program strategis yang ia usulkan sebagian besar masih dalam tahap pengembangan," kata Vishnu.
Vishnu menegaskan, skala wilayah Indonesia jauh lebih luas dan kompleks dengan 7.200 lebih kecamatan, dibanding Solo yang hanya 5 kecamatan. Karena itu, sangat penting bagi Gibran untuk dengan cepat menyampaikan visi dan inisiatif program yang komprehensif yang akan dijalankannya bersama Prabowo dalam berbagai bidang.
"Gibran harus sampaikan visi misinya di bidang kesejahteraan masyarakat, hukum, keamanan dan politik, dan perekonomian. Hal ini tidak hanya akan mengatasi keterbatasan pengalamannya di panggung politik nasional, tetapi juga akan meyakinkan keraguan publik akan kepemimpinan, kompetensi dan kesiapannya sebagai wakil presiden," jelas Vishnu.
Vishnu menyimpulkan, nominasi Gibran sebagai cawapres adalah peluang unik baginya untuk mendefinisikan identitas politiknya yang lebih subtantif dari sekadar mengandalkan popularitas tinggi ayahnya, Jokowi.
"Publik luas tentu saja menantikan untuk mendengar visinya untuk masa depan dan strategi apa yang akan digunakannya untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia," kata Vishnu memungkasi.
Pencalonan Prabowo-Gibran Picu Kontroversi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, selamat kepada Bakal Capres Prabowo Subianto yang telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menyebut Gibran adalah calon yang sudah lama diidamkan Prabowo.
"Selamat Pak Prabowo yang telah mendapatkan jodoh yang sudah lama diidamkan, mas Gibran putra presiden," kata Rommy dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).
Menurut Rommy, kini rakyat bisa menilai dan memilih dengan penuh pertimbangan.
"Rakyat bisa menilai, mana pasangan yang dipilih dengan penuh pertimbangan, mana pasangan yang perjodohannya dadakan. Rakyat bisa menilai mana yang bersatunya menuai puji, dan mana yang bergabungnya memantik kontroversi," kata Rommy.
"Rakyat juga bisa menilai, mana pasangan yang diumumkan dengan wajah-wajah bersemangat, mana yang diumumkan dengan wajah-wajah penat," sambungnya.
Selain itu, Rommy menilai majunya Gibran akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), disebut secara hukum problematik dan sangat mungkin dipersoalkan di kemudian hari.
"Pasangan ini masih potensial dipersoalkan sebagaimana analisis seluruh pakar tata negara. Dua problematika hukum yang akan dihadapi: Perubahan PKPU 19/2023 yang digantikan hanya oleh Nota Dinas tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI; serta kemungkinan judicial reviewnya di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut tanpa perubahan PKPU 19/2023," kata dia.
"Dengan demikian bisa saja setelah ditetapkan KPU sebagai capres dan cawapres, masih akan ada perubahan-perubahan pada pasangan ini sebelum gelaran Pemilu 14 Februari 2024," bebernya.
Selain itu, karena Gibran adalah putra presiden atau petahana, Rommy menilai secara emosional pasti sulit bagi Jokowi untuk netral atau tidak mendukung putra kandungnya.
"Tentu sulit mempercayai dukungan presiden tidak melekat untuk putranya. Publik juga wajib mengontrol potensi abuse of power, oknum aparat yang bisa digunakan untuk memenangkan Pemilu. Baik itu 271 Pj kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun penyelenggara pemilu," kata Rommy.
"Karena ada Nota Dinas yang terbit menggantikan perubahan PKPU 19/2023 ditengarai sejumlah pakar sebagai melanggar ketentuan UU Pemilu," ucapnya memungkasi.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap membantu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang.
"Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Sudah saatnya yang muda tampil dan berperan lebih untuk Indonesia," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).
Yusril mengaku berkomitmen untuk membantu Gibran dan Prabowo menjadi pendekar hukum dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ke depan.
"Diskusi saya dengan Mas Gibran bahwa partisipasi saya akan membantu dalam bidang saya yaitu hukum, dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran ke depan," kata Yusril.
Lebih lanjut, dengan adanya Mahfud Md sebagai cawapres Ganjar Pranowo, hal itu membuat peran Yusril akan semakin besar di bidang hukum untuk membantu pasangan Prabowo-Gibran terkait hukum.
"Dulu saya membantu menjadi lawyer pasangan Jokowi Maruf, sekarang sudah tugas saya membantu putra Pak Jokowi untuk maju melalui pasangan Prabowo dan Mas Gibran," tegas Yusril.
Padahal beberapa hari sebelumnya, Yusril menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan syarat capres-cawapres, kontroversial dan mengandung cacat hukum. Putusan tersebut membuka peluang Gibran menjadi cawapres, meski usianya belum genap 40 tahun.
Sebab dalam putusan itu ada klausul yang bunyinya memiliki pengalaman menjadi atau menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, misalnya kepala daerah. Karena itu, Yusril berharap Presiden Jokowi dan Gibran bijaksana dalam mengambil langkah politik untuk menjadi cawapres Prabowo.
"Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan yang problematik. Ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin luas akibat dari putusan yang kontroversial ini," kata Yusril, Selasa (17/10/2023).
Yusril mengatakan, putusan MK itu mengubah peta politik secara drastis. Tetapi, pakar hukum tata negara ini menyerahkan kepada Gibran apakah akan memanfaatkan putusan tersebut untuk maju di Pilpres 2024, atau mengambil sikap bijaksana dengan tidak bersedia dicalonkan sebagai cawapres.
"Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau berkonsultasi dengan keluarganya ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada beliau," kata Yusril.
KIM Resmi Usung Duet Prabowo-Ganjar, Segera Daftar ke KPU
Teka-teki siapa cawapres pendamping Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo. Keputusan tu diumumkan sendiri oleh Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra.
"Kita sudah sepakat mengusung saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta, Minggu (22/10/2023).
Prabowo mengatakan, keputusan itu diambil usai rapat bersama seluruh ketua umum KIM. Menurut dia, tidak ada sengketa dari keputusan tersebut karena diputuskan secara aklamasi. "Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus untuk Indonesia maju," tegas Prabowo.
Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga memastikan, dirinya dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi pada 25 Oktober 2023. Tanggal itu merupakan hari terakhir masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.
"Ya, pada Rabu 25 Oktober kita akan daftar ke KPU," ucap Prabowo.
Meski Gibran tidak hadir pada deklarasi pencalonan tersebut, KIM memastikan putra sulung Presiden Jokwi itu akan datang saat pendaftaran ke KPU nanti.
Sebagai informasi, deklarasi Prabowo-Gibran di Rumah Kertanegara IV ini dihadiri seluruh Ketum dan elite parpol KIM, di antaranya Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yusril Ihza Mahendra, Anies Matta, hingga Ahmad Ridha Sabana.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah menerima pinangan KIM untuk menjadi Bacawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut dia, seluruh persyaratan untuk Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai ke KPU telah siap.
"Iya lah (Gibran sudah terima), persyaratan sudah siap," kata Dasco usai menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di The Dharmawangsa, Jakarta, Senin (23/10/2023).
Dasco melanjutkan, komunikasi dengan putra sulung Presiden Jokowi itu terus berjalan usai Gibran diumumkan KIM menjadi cawapres Prabowo. "Komunikasi jalan terus," ucapnya.
Sehari sebelum deklarasi, Gibran juga menyatakan menerima keputusan Rapimnas Golkar yang mengusulkan dirinya menjadi Cawapres pendamping Prabowo. Gibran mengaku akan segera berkoordinasi dengan Prabowo terkait keputusan Rapimnas Golkar tersebut.
"Saya sangat apresiasi keputusan Rapimnas untuk selanjutnya akan kami koordinasikan akan kami tindaklanjuti dengan Pak Prabowo," ujar Gibran di Kantor DPP Golkar, Sabtu (21/10/2023).
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah menyerahkan surat rekomendasi hasil Rapimnas kepada Gibran. Surat itu merupakan deklarasi dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Gibran menyampaikan terima kasih atas dukungan Golkar kepada dirinya. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar," kata putra sulung Presiden Jokowi.
Sementara itu Gibran masih bungkam tentang status kepartaiannya. Namun, sebelumnya dikabarkan Gibran akan menjadi ketua umum AMPI, organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar.
Gibran Masih Rahasiakan Statusnya di PDIP, Prabowo Segera Temui Megawati
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih enggan membeberkan terkait nasibnya sebagai kader PDIP usai diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Pengumuman putra sulung Presiden Jokowi menjadi cawapres ini disampaikan usai pertemuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam (22/10/2023). Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto.
Teka-teki nasib Gibran sebagai kader PDIP mulai dipertanyakan pasca-pengumuman sebagai cawapres Prabowo. Namun, Gibran mengaku telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait keputusannya maju menjadi cawapres yang diusung KIM.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsjad (Arsjad Rasjid Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud)," ujar Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (23/10/2023).
Meski demikian, Gibran enggan menjelaskan lebih lanjut terkait nasibnya sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputi usai bertemu dengan petinggi PDIP dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.
"(Saat ini masih jadi kader PDIP?) Kemarin Jumat malam saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan Maharani dan Pak Arsjad. Itu jawaban saya. Sudah saya komunikasikan. Mbak Puan kan sudah cerita juga di Surabaya, nggih," kata Gibran kembali mengulang pernyataannya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku belum menerima surat pengunduran diri Gibran setelah menerima usulan Golkar untuk maju menjadi cawapres Prabowo. Hal itu disampaikan Puan sebelum Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya di 2024.
"Enggak ada sama sekali (surat pengunduran diri dari Gibran)," kata Puan singkat saat ditemui usai mengikuti peringatan Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023)
Puan mengatakan, PDIP belum mengambil sikap mengenai pengusungan Golkar terhadap Gibran yang dicalonkan sebagai cawapres Prabowo. Begitupun dengan pernyataan Gibran yang akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan Prabowo.
"Enggak apa-apa, kan belum, baru diusulkan kan belum, tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum, apakah sudah atau belum, ya saya enggak tahu, coba ditanyakan," ucap Puan.
Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri ini menilai, pernyataaan Jokowi yang akan mendukung semua paslon capres-cawapres pada Pilpres 2024 sudah tepat. Dia pun mengapresiasi pernyataan tersebut.
"Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, enggak menyatakan dukungan ke salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang," ucap Puan.
Namun saat ditanya terkait dukungan Jokowi kepada semua calon Pilpres apakah sejalan dengan kenyataannya, Puan enggan menjawab. "Ini lagi pertanyaannya. Ditanyakan ke Pak Jokowi bukan saya," katanya.
Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Prabowo, pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan soal status kepartaian Gibran Rakabuming Raka yang kini sudah dipasangkan dengan dirinya untuk Pilpres 2024.
"Saya sudah minta waktu menghadap Ibu Mega," kata Prabowo di The Dharmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023).
Namun demikian, lanjut Prabowo, hingga hari ini dirinya belum mendapat jadwal untuk dapat dipertemukan dengan Megawati.
"Masih menunggu," jelas Prabowo.
Sebagai informasi, status Gibran yang dicawapreskan oleh Prabowo kini menuai polemik. Sebab secara status kepartaian, Gibran adalah kader dari PDIP.
PDIP sendiri diketahui sudah mengusung dan mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
Artinya, ketika Gibran bersama Prabowo maju di kontestasi yang sama maka secara langsung dia akan melawan partainya sendiri bersama Prabowo.
Reporter: Nafiysul Qodar, Delvira Hutabarat, Ady Anugrahadi, Muhammad Radityo Priyasmoro