Tanpa listrik dan air. Rumah sakit terbesar di Gaza, Al-Shifa, sudah tidak lagi berfungsi sebagai rumah sakit. Rentetan tembakan dan dentuman bom tanpa henti dari Isarel ke area rumah sakit, kian memperparah kondisinya.
"Dunia tidak bisa tinggal diam ketika rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman, berubah menjadi tempat kematian, kehancuran, dan keputusasaan. Gencatan senjata. SEKARANG," ungkap Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (Sekjen WHO) Tedros Ghebreyesus, dikutip dari akun resminya, Senin (13/11/2023).
Situasi serupa terjadi pada Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara yang telah kehabisan bahan bakar. Kamal Adwan adalah rumah sakit terbaru yang berhenti berfungsi, setelah RS Al-Shifa dan RS Al-Quds tidak berfungsi dan tidak lagi beroperasi, juga karena kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator.
Sementara itu, serangan bom dan rudal Israel yang menyasar di sekitar RS Indonesia di Gaza juga membuat suasana semakin mencekam. Situasi darurat yang tak terkendalikan berimbas pada pasokan medis untuk penanganan warga Gaza Palestina yang luka-luka dan cedera.
Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Sarbini Abdul Murad, menuturkan, banyak warga Gaza yang turut berlindung di rumah sakit ini sehingga rumah sakit itu penuh tidak hanya untuk pasien saja. Mereka mencari tempat berlindung, baik di dalam maupun di lingkungan RS Indonesia.
Kondisi RS Indonesia di Gaza dinillai Sarbini juga sudah sangat krusial. Standar perawatan dan pengobatan tidak berlaku lagi.
"Standar normal untuk sebuah rumah sakit tidak berlaku lagi karena kondisi krusial. Obatan-obatan dan segala macem tuh enggak tahu kapan udah habis, jarum suntik berkali-kali digunakan," kata petinggi Presidium MER-C ini.
Direktur Jenderal Rumah Sakit di Gaza Muhammed Zaqout menuturkan, otoritas kesehatan Gaza tidak dapat memperbarui jumlah korban tewas sejak Jumat 10 November karena petugas medis tidak mampu menjangkau daerah yang terkena pengeboman Israel.
UNOCHA mengonfirmasi hal ini pada Minggu, dengan menulis, "Pada 12 November, untuk hari kedua berturut-turut, setelah terputusnya layanan dan komunikasi di rumah sakit di wilayah utara, otoritas kesehatan di Gaza tidak memperbarui angka korban jiwa."
Update terakhir menyebutkan total 11.078 warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan bertubi-tubi Israel, di mana 4.506 di antaranya adalah anak-anak dan 3.027 adalah perempuan.
"Sekitar 2.700 lainnya, termasuk sekitar 1.500 anak-anak, dilaporkan hilang ... Sebanyak 27.490 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka," sebut PBB.
Parahnya kondisi di Gaza akibat perang kelompok Hamas dengan Israel yang terjadi sejak 7 Oktober 2023, membuat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar KTT Luar Biasa pada Sabtu 11 November di Riyadh, Arab Saudi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu kepala negara/pemerintahan yang hadir dalam KTT yang digelar untuk membahas tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), KTT Luar Biasa OKI menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan dengan pesa-pesan yang sangat kuat dan keras. Salah satu keputusan penting dari resolusi ini termaktub di paragraf ke-11.
"Para pemimpin memberikan mandat kepada menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab guna menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian," demikian bunyi salah satu keputusan penting KTT Luar Biasa OKI.
Dalam unggahannya di media sosial, Presiden Jokowi kemudian mengumumkan bahwa selepas menghadiri KTT Luar Biasa OKI, dia langsung bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan lawatan kenegaraan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa salah satu pembahasannya dengan Presiden Joe Biden adalah hasil KTT Luar Biasa OKI.
"Saya meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Joe Biden yang rencananya saya temui dalam lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat ini," ungkap Jokowi.
Lantas, bagaimana penilaian pengamat hubungan luar negeri tentang peran aktif Indonesia dalam upaya menghentikan perang Hamas Vs Israel di Gaza?
Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Irfan Ardhani meyakini bahwa realistis adalah kata kunci dalam membaca misi perdamaian yang dibawa Presiden Jokowi ke Negeri Paman Sam.
"Kita harus realistis dalam membaca peluang kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Hal ini disebabkan oleh long standing position Presiden Biden yang merupakan pendukung aliansi AS-Israel. Bahkan, Biden mengatakan sejak tahun 1980-an 'kalau pun tidak ada Israel, kita harus menciptakannya'. Keberadaan Israel penting bagi kepentingan nasional AS dalam kacamata Biden. Buktinya, baru-baru ini AS mengucurkan pinjaman yang sangat besar bagi kampanye militer Israel," ungkap Irfan kepada Liputan6.com, Senin (13/11/2023).
Meski demikian, sebut Irfan, posisi AS sangat krusial dalam konflik Israel-Palestina.
"Pertama, karena mereka telah menggunakan hak veto yang menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk humanitarian pause (jeda kemanusiaan) yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Kedua, mereka dalam sejarah menjadi penengah dalam konflik Israel-Palestina yang berujung pada sejumlah kesepakatan. Oleh karena itu, menggeser posisi AS harus dilakukan," tutur Irfan.
Lebih jauh, Irfan menambahkan bahwa apa yang dapat dilakukan Indonesia adalah harus tetap aktif dalam upaya multilateral untuk membentuk stigma bahwa apa yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
"Stigma ini penting karena akhirnya kekejaman yang terus dipertontonkan oleh Israeli Defense Force (Pasukan Pertahanan Israel/IDF) mampu secara perlahan mengubah posisi negara-negara Barat yang menjadi sekutu Israel. Ketika awalnya mereka mendukung hak Israel untuk membela diri, belakangan negara seperti Australia dan Prancis meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata. Apalagi tekanan publik dalam negeri semakin meluas di negara-negara Barat," terang Irfan.
"Dalam pertemuan dengan Biden, Presiden Jokowi harus menyampaikan concern masyarakat internasional tersebut. Indonesia bisa mengingatkan bahwa standar ganda AS terhadap bagaimana mereka memperlakukan konflik bersenjata di Ukraina dan di Palestina bisa berdampak panjang. Ini bukan preseden yang baik dan bisa mengikis legitimasi rule-based international order yang ditopang oleh AS."
Yang terpenting, kata Irfan, adalah bagaimana AS dan negara-negara Barat mendukung gencatan senjata.
"Karena meredakan penderitaan dari manusia tidak berdosa harus dilakukan dengan segera. Ini yang perlu dilakukan Pak Jokowi. Mengetuk pintu hati Biden sampai dia membuka mata dan bertindak atas bencana kemanusiaan yang terjadi."
Sementara itu, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas menuturkan bahwa Indonesia harus menerapkan pendekatan paket kesepakatan (package deal) atas legitimasi hegemoni AS sebagai pemimpin dunia yang menjunjung tinggi promosi dan perlindungan nilai demokrasi dan HAM serta potensi degradasi dukungan dunia atas kepemimpinan AS.
"Dalam dua kali voting di forum PBB tentang aksi balasan serangan militer Israel di Gaza atas serangan Hamas pada awal Oktober 2023, kubu AS-Israel semakin kehilangan dukungan dunia baik dalam resolusi penghentian segera aksi kekerasan di Gaza sebagai syarat bantuan kemanusiaan maupun penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Di lain pihak, China dan Rusia berada dalam kubu yang jelas mendukung atas resolusi ini, termasuk Indonesia," ujar Shiskha kepada Liputan6.com pada Senin.
Menurut Shiskha, Indonesia sebagai salah satu negara post-colonial atau merdeka dari rezim kolonial memiliki legasi sejarah kuat dalam memperjuangkan hak kedaulatan berdasarkan prinsip self-determination.
Shiskha meyakini bahwa optimistis mutlak diperlukan dalam setiap upaya mendorong proses perdamaian konflik Israel-Palestina.
"Setiap ruang kesempatan atau window opportunity harus tetap dibuka walaupun kecil," kata dia.
Ketika ditanya apakah hanya AS yang dapat menghentikan kebrutalan Israel di Gaza, Shiskha menjawab, "Dalam konteks pengaruh dan kapasitas kekuatan militer, jelas hanya AS yang saat ini mampu segera menghentikan agresi militer Israel tanpa harus berkembang dalam bentuk total war yang melibatkan banyak negara. Setidaknya beberapa bentuk proxy war dari sayap militer Hezbollah dari Suriah dan Houthi dari Yaman tercatat sudah bergerak dalam beberapa hari ini."
Jokowi Disorot Media Asing
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu dari sejumlah pemimpin dunia yang mendorong terjadinya gencatan senjata di tengah perang Hamas Vs Israel yang pecah sejak 7 Oktober 2023.
"Gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment," demikian kata Jokowi di KTT Luar Biasa OKI, Sabtu (11/11/2023).
Dari KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi melnajutkan lawatan ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden, Senin (13/11/2023) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil KTT Luar Biasa OKI terkait kondisi terkini di Palestina.
"Alhamdulillah, KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan, pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari, di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas. "Saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden."
Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tersebut, dirinya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.
"Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," ujarnya.
Hukum Humaniter InternasionalTerkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina saat ini, Jokowi menekankan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam KTT OKI maupun pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara OK.
"Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan, pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia," tegasnya.
Pernyataan Jokowi dan posisi Indonesia ini menjadi sorotan asing, terutama soal dorongan terwujudnya gencata senjata.
Kantor berita Reuters menulis: Indonesia bergabung dengan banyak negara dalam menyerukan gencatan senjata segera dan sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
"Jokowi, menjadi pemimpin negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang terbang ke Riyadh untuk menghadiri pertemuan puncak internasional (KTT Luar Biasa OKI) terkait konflik di Gaza. Hasilnya akan dia sampaikan kepada Joe Biden," demikian disebut dalam artikel bertajuk Indonesia president will convey to Biden that "Hamas-Israel war should be stopped."
Sementara itu, media asing lainnya yang turut menyoroti desakan gencatan senjata adalah The Guardian. The Guardian juga mengutip pertanyaan Jokowi yang mengatakan dunia tampak "tidak berdaya" dalam menghadapi penderitaan rakyat Palestina.
Al Jazeera pun menyoroti kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT APEC dan bertemu dengan Joe Biden.
"Presiden Indonesia Joko Widodo berada di Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, dan kemudian menghadiri pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-30 di San Francisco, di tengah berlanjutnya perang Israel-Gaza."
"Kunjungan akan menyerukan gencatan senjata di Gaza," demikian ditulis Al Jazeera di artikel bertajuk Indonesian President Joko Widodo heads to US amid Gaza tensions.
Fakta-fakta KTT Luar Biasa OKI Terkait Konflik Palestina-Israel
KTT Luar Biasa OKI mengenai situasi di Gaza telah dilakukan di Riyadh pada tanggal 11 November 2023.
Semula akan dilangsungkan dua KTT secara terpisah back to back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI. Namun, untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi Joint Summit.
Presiden RI Jokowi jadi salah satu pemimpin dunia yang hadir begitu menerima undangan KTT pada 5 November atau enam hari yang lalu.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menilai bahwa KTT ini sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan.
Berikut 4 fakta terkait KTT Luar Biasa OKI terkait konflik Palestina-Israel, dikutip dari berbagai sumber:
Jokowi menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza. Presiden Jokowi menekankan beberapa saran konkret:
Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collectivepunishment.
Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable.
Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah kirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya.
Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan, misalnya mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional.
Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina.
KTT telah menghasilkan Resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada press briefing, Minggu (12/11) mengatakan, resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain:
Pangeran Mohammed bin Salman menegaskan kecaman dan penolakan tegas kerajaan terhadap perang dan kekerasan yang dialami oleh warga Palestina.
"Kita menghadapi bencana kemanusiaan yang membuktikan kegagalan Dewan Keamanan dan komunitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran mencolok Israel terhadap hukum internasional," katanya dalam pidatonya di pertemuan puncak OKI.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan warga Palestina sedang menghadapi "perang genosida" dan mendesak Amerika Serikat untuk mengakhiri "agresi" Israel, dikutip dari laman Reuters.
Presiden Iran Ebrahim Raisi memuji kelompok militan Islam Palestina Hamas karena berperang melawan Israel dan mendesak negara-negara Islam untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
"Tidak ada jalan lain selain melawan Israel. Kami memuji Hamas atas perlawanannya terhadap Israel," kata Raisi dalam pidatonya.
5 Fakta Kunjungan Jokowi ke AS
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Senin (13/11/2023) waktu setempat. Ia menilai hal tersebut sebagai kesempatan baik guna menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai situasi di Gaza.
Berikut ini lima fakta kunjungan Jokowi ke AS, mengutip sejumlah sumber:
Dalam unggahan di akun Instagramnya, Jokowi menunjukkan momen ketika ia hendak melakukan perjalanan ke Washington D.C AS usai menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi.
"Usai menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, saya meninggalkan Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Khalid pagi ini waktu setempat menuju Amerika Serikat," tulis Jokowi di Instagram.
"Dalam kesempatan menyampaikan sambutan di KTT sebelumnya, saya meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hail dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Joe Biden yang rencananya saya temui dalam lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat ini," bebernya.
Menurut informasi yang diungkap situs Setkab.go.id, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Plh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana.
Setelah menempuh kurang lebih 15 jam penerbangan dari Riyadh, pesawat Garuda Indonesia (GA-1) yang membawa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat, pada Minggu (12/11) sekitar pukul 16.20 waktu setempat (WS) atau Senin (13/11) pukul 04.20 WIB.
Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut oleh Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweigh, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Sung Kim, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Roeslani, dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsma TNI Tjahya Elang Migdiawan.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian menuju hotel tempatnya menginap dan akan memulai agenda kerja esok hari waktu setempat.
Setibanya di hotel, tampak menyambut Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, DCM KBRI Washington DC Ida Bagus Bimantara beserta istri, dan Atase Polisi KBRI Washington DC Brigjend Oktavianus Marthin beserta istri.
Dalam pertemuan dengan Joe Biden, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait kondisi terkini di Palestina.
"Alhamdulillah, KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan, pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari, di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia," ujar Presiden dalam keterangan persnya, di Washington DC, AS, Minggu (12/11/2023).
Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, KTT OKI telah menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
Selain itu, situs Setkab.go.id, menyebut bahwa Presiden Jokowi juga dilaporkan juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden," ujar Presiden.
Reporter: Raden Trimutia Hatta, Tanti Yulianingsih, Khairisa Ferida, Muhammad Radityo Priyasmoro, Jonathan Pandapotan Purba, Teddy Tri Setio Berty